Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaNegara Asing, penghinaan terhadap lambang negara asing dan pasal ideologi. Saya heranmasih ada larangan Marxisme dan Leninisme. Kedua, memindahkan sejumlah pasal kehukum perdata (misalnya pencemaran nama baik atau fitnah) dengan sanksi dendaproporsional. Denda yang sesuai dengan kemampuan pihak yang dituntut sehingga tidakmempengaruhi kehidupan pribadinya atau membangkrutkan perusahaannya. Ketiga,memindahkan sejumlah sanksi ke UU Pers dengan denda yang proporsional pula, tapi tidakmenyebabkan UU Pers lebih represif. Sebenarnya UU Pers sebetulnya tidak diperlukan jikaUU lain tidak represif terhadap pers.Asian Court for Human Rights mungkin perlu lebih aktif di Asia. Jika sistem naik banding dipengadilan Indonesia tidak efektif, tidak mendukung kebebasan pers dan kebebasanmenyatakan, pendapat saya kira lembaga ini perlu lebih aktif. Salah satu keputusanAmerican Court of Human Rights (ACHR), misalnya di Costarica pernah dijatuhkan hukumandenda dan penjara terhadap seorang pemimpin redaksi yang dianggap menuduh seorangdiplomat terlibat dalam korupsi. ACHR malahan membebaskan si tertuduh dan bahkanmendenda pemerintah 20 ribu dolar untuk pemimpin redaksi dan mendenda 10 ribu dolaruntuk membiayai pengacaranya. Jadi terbalik.Inilah penglihatan dan usul-usul saya, terima kasih.III. ASHADI SIREGARSaya ingin mengajak untuk melakukan disiplin berpikir dalam menghadapi persoalan.Disiplin berpikir yang paling fundamental adalah pembedaan antara state dan society, antaranegara dan masyarakat. Ini dua wilayah yang perlu dipikirkan dengan disiplinnya masingmasing.Warga berada pada dua wilayah ini, namun sebagian besar ia berada pada wilayahmasyarakat. Masyarakat terdiri dari person, kelompok dengan hak-haknya. Setiap personatau individu atau golongan memiliki hak. Ada interaksi antar warga, dan dalam interaksiitu pasti terjadi persoalan antar warga. Persoalan ini pada dasarnya diselesaikan oleh wargaitu. Kita mengenal kearifan-kearifan yang berasal dari masyarakat. Di Bali ada Awig-Awig,di Batak ada adat Dalihan Natolu. Dalam lingkup masyarakat adat, hal semacam itu jelasbahwa value bersumber dari acuan yang sama. Mereka dapat berinteraksi dengan baik. Adakekuasaan dalam masyarakat untuk membuat peraturan bersama itu dipatuhi. Sehinggaandaikata tidak ada negara, masyarakat tetap memiliki tertib sosialnya. Baru munculmasalah ketika kita berada pada lingkup nation state, yaitu berada dalam lingkup multi etnikdan multi kultural. Pada saat itu muncul persoalan, adat yang mana yang akan dipakaidalam masyarakat. Pada saat itu kita merasakan perlunya negara. Tidak ada otoritas yangberasal dari society itu yang dapat menjadi penentu dari tertib sosial. Karena itu, fungsiutama state adalah membuat hak dari person atau golongan terlindungi. Terlindungi darisiapa? Dari sesama mereka. State berfungsi untuk melindungi adalah kewajiban dia, dan jikadia tidak melindungi, maka itu sudah merupakan kesalahan.Contoh yang sederhana, tadi ada contoh pernyataan dari seorang pemimpin negara bahwamasyarakat itu anarkis. Jika anarkisnya masyarakat itu di antara para warga, maka tugasnegara adalah melindungi kelompok atau golongan yang menjadi korban anarkisme dariwarga yang lain. Kelompok Ahmadiyah diserang, ada pernyataan permusuhan dalam suatupertemuan, lalu diserbu. Negara tidak melindunginya, hanya dengan gampang membuatlabel “Ya salahnya, kenapa menggunakan label Islam, kalau mereka tidak menggunakan label Islamnggak apa-apa”. Persoalan pokok adalah hak dia tidak terlindungi. Pelabelan-pelabelan ituKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 10