Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusialalu, mengkritik raja, menteri, anggota parlemen dianggap kejahatan. Apakah setelah 500tahun hal-hal itu harus tetap dianggap kejahatan?Kriminalisasi kritik, karya jurnalistik, dan seterusnya kini semakin tidak populer sehinggatidak selayaknya dipertahankan. Kriminalisasi seperti itu dipandang tidak sesuai denganstandar internasional soal kebebasan menyatakan ekspresi dan menyatakan pendapat.Dekriminalisasi hal-hal itu terjadi dimana-mana, misalnya baru-baru ini terjadi diGuatemala. Mahkamah Konstitusi negara itu pada 3 Februari 2006 menghapus pasal-pasalhukum tentang penghinaan (nisacato) karena pasal-pasal itu dianggap tidak konstitusionaldan menghina kebebasan berekspresi.Sekarang semakin banyak negara menghapus hukum pidana yang mengganggu kebebasanberekspresi dan berpendapat. Sebagian negara mengalihkannya ke dalam perkara perdata.Ethiopia bahkan berpikir lebih maju lagi, bahwa jika ada kasus yang dialihkan dari masalahpidana ke perdata, Ethiopia akan menerapkan denda perdata yang kecil atau ringan. Selainitu, yang akan dipermasalahkan dalam kasus penghinaan bukan isinya, namunprosedurnya. Apakah prosedur cara penulisan, peliputan dan penyajian karya jurnalistikmemang dipenuhi. Menteri Informasi Ethiophia percaya bahwa denda yang lebih ringanakan menjamin kebebasan berekspresi.Selain itu perkembangan global juga menunjukkan kecenderungan penghapusan pasalpasaltersebut :Ada 15 negara yang menghapus pasal penghinaan dari hukum pidana mereka dandari UU Pers. Saya tidak tahu apakah mereka punya pasal-pasal serupa dalamhukum perdata mereka. Negara yang saya catat adalah Honduras, Argentina,Paraguay, Costarica, Guatemala, Peru, Afrika Tengah, Ghana, Uganda, Kroasia,Yordania, Australia, Netherland, Moldovia dan Ukraina. UU Pencemaran NamaBaik di Australia tahun 2005 menyatakan bahwa korporasi besar tidak bolehmelakukan tuntutan atas pencemaran nama baik. Hanya korporasi kecil [pegawaikurang dari 10 orang] yang boleh.Lalu ada 9 negara lainnya telah memindahkan pasal pidana itu ke perkara perdataatau mempertahankan sanksi perdata : Ethiopia, Togo, El Salvador, Timor Leste,Jepang, Srilanka, Georgia, Bosnia Herzegovina dan AS. Xanana Gusmao bahkantidak mau melihat penggunaan pasal penghinaan kepada Presiden. Dari 50 negarabagian AS, baru 33 yang memindahkan pasal-pasal tersebut dari pidana ke perdata.Usulan untuk mencabut pasal-pasal tersebut ada di tujuh negara : Filipina, Maroko,Mesir, Albania, Serbia Montenegro, Kosovo dan Romania. Di Filipina sebagiananggota parlemen ingin agar ketika dipindahkan dari sanksi pidana ke perdatadikenakan sanksi yang berat supaya media pers kapok.Lebih dari 30 negara sudah melakukan pembaharuan hukum seperti ini, empat diantaranya adalah negara paling miskin di dunia seperti Ethiopia, Ghana, Ugandadan Honduras. Jadi negara-negara miskinpun punya kesadaran seperti itu.Indonesia dalam melakukan reformasi hukum perlu melakukan tindakan seperti ini :Pertama, menghapus sama sekali pasal yang menghambat kebebasan ekspresi dari UUapapun juga, yaitu kabar bohong atau kabar tidak pasti, penghinaan terhadap Presidenatau Wakil Presiden, penghinaan terhadap lambang-lambang negara, terhadap KepalaKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 9
Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaNegara Asing, penghinaan terhadap lambang negara asing dan pasal ideologi. Saya heranmasih ada larangan Marxisme dan Leninisme. Kedua, memindahkan sejumlah pasal kehukum perdata (misalnya pencemaran nama baik atau fitnah) dengan sanksi dendaproporsional. Denda yang sesuai dengan kemampuan pihak yang dituntut sehingga tidakmempengaruhi kehidupan pribadinya atau membangkrutkan perusahaannya. Ketiga,memindahkan sejumlah sanksi ke UU Pers dengan denda yang proporsional pula, tapi tidakmenyebabkan UU Pers lebih represif. Sebenarnya UU Pers sebetulnya tidak diperlukan jikaUU lain tidak represif terhadap pers.Asian Court for Human Rights mungkin perlu lebih aktif di Asia. Jika sistem naik banding dipengadilan Indonesia tidak efektif, tidak mendukung kebebasan pers dan kebebasanmenyatakan, pendapat saya kira lembaga ini perlu lebih aktif. Salah satu keputusanAmerican Court of Human Rights (ACHR), misalnya di Costarica pernah dijatuhkan hukumandenda dan penjara terhadap seorang pemimpin redaksi yang dianggap menuduh seorangdiplomat terlibat dalam korupsi. ACHR malahan membebaskan si tertuduh dan bahkanmendenda pemerintah 20 ribu dolar untuk pemimpin redaksi dan mendenda 10 ribu dolaruntuk membiayai pengacaranya. Jadi terbalik.Inilah penglihatan dan usul-usul saya, terima kasih.III. ASHADI SIREGARSaya ingin mengajak untuk melakukan disiplin berpikir dalam menghadapi persoalan.Disiplin berpikir yang paling fundamental adalah pembedaan antara state dan society, antaranegara dan masyarakat. Ini dua wilayah yang perlu dipikirkan dengan disiplinnya masingmasing.Warga berada pada dua wilayah ini, namun sebagian besar ia berada pada wilayahmasyarakat. Masyarakat terdiri dari person, kelompok dengan hak-haknya. Setiap personatau individu atau golongan memiliki hak. Ada interaksi antar warga, dan dalam interaksiitu pasti terjadi persoalan antar warga. Persoalan ini pada dasarnya diselesaikan oleh wargaitu. Kita mengenal kearifan-kearifan yang berasal dari masyarakat. Di Bali ada Awig-Awig,di Batak ada adat Dalihan Natolu. Dalam lingkup masyarakat adat, hal semacam itu jelasbahwa value bersumber dari acuan yang sama. Mereka dapat berinteraksi dengan baik. Adakekuasaan dalam masyarakat untuk membuat peraturan bersama itu dipatuhi. Sehinggaandaikata tidak ada negara, masyarakat tetap memiliki tertib sosialnya. Baru munculmasalah ketika kita berada pada lingkup nation state, yaitu berada dalam lingkup multi etnikdan multi kultural. Pada saat itu muncul persoalan, adat yang mana yang akan dipakaidalam masyarakat. Pada saat itu kita merasakan perlunya negara. Tidak ada otoritas yangberasal dari society itu yang dapat menjadi penentu dari tertib sosial. Karena itu, fungsiutama state adalah membuat hak dari person atau golongan terlindungi. Terlindungi darisiapa? Dari sesama mereka. State berfungsi untuk melindungi adalah kewajiban dia, dan jikadia tidak melindungi, maka itu sudah merupakan kesalahan.Contoh yang sederhana, tadi ada contoh pernyataan dari seorang pemimpin negara bahwamasyarakat itu anarkis. Jika anarkisnya masyarakat itu di antara para warga, maka tugasnegara adalah melindungi kelompok atau golongan yang menjadi korban anarkisme dariwarga yang lain. Kelompok Ahmadiyah diserang, ada pernyataan permusuhan dalam suatupertemuan, lalu diserbu. Negara tidak melindunginya, hanya dengan gampang membuatlabel “Ya salahnya, kenapa menggunakan label Islam, kalau mereka tidak menggunakan label Islamnggak apa-apa”. Persoalan pokok adalah hak dia tidak terlindungi. Pelabelan-pelabelan ituKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 10
Page 1 and 2: SERI DISKUSI RUU KUHP #9CATATAN SEM
Page 3 and 4: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 11: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 27 and 28: Moderator :Catatan Seminar :Kejahat
Page 29 and 30: Wayan Suwandi :Catatan Seminar :Kej
Page 31 and 32: Wayan Tangun :Catatan Seminar :Keja

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?