Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaBali misalnya, Pak SBY tidak keberatan [soal kasus demonstrasi yang dituduh menghinaPresiden], kenapa polisinya malah mengurusi. UU memang berkata demikian.Khusus untuk tindak pi<strong>dan</strong>a penghinaan ada kemajuan. Penghinaan kepada Pemerintahdisebutkan secara materiil, karena harus menyebabkan keonaran. Ini merupakan suatukemajuan. Jadi harus dibuktikan a<strong>dan</strong>ya keonaran.Yang pertama apakah tindakan penghinaan Kepala Negara berlaku juga Pasal 310 ayat (3);yang membebaskan pelaku dari ancaman pi<strong>dan</strong>a apabila hal ini dilakukan demikepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Kami dalam hal ini menjawab YA.Karena kita harus menjamin diperbolehkannya tindakan demi kepentingan umum ataumembela diri meskipun itu membela kepala negara. Perlu dibedakan kapan penghinaan<strong>terhadap</strong> Kepala Negara atau pejabat ditujukan <strong>terhadap</strong> pribadi atau kepada jabatannya.Rumusan perbedaan ini perlu diberikan.Saya kira itu pokok-pokok pikiran yang kami bisa berikan. KUHP memang perludiperbaharui, namun perlu ada penjelasan <strong>terhadap</strong> konsep-konsep <strong>dan</strong> istilah-istilahtertentu.Ringkasan dari Moderator :KUHP kita pada prinsipnya perlu pembaharuan, namun perlu penjelasan lebih jauhmengenai konsep-konsep yang ada dalam RUU ini, seperti soal penghinaan,pencemaran nama baik, perasaan tidak enak <strong>dan</strong> sebagainya.Ada kemajuan dalam konsep ini terutama dalam hal pembuktian meteriil.Pasal-pasal Hatzaai Artikelen perlu diperhatikan agar tidak mengandung bias.II. ATMA KUSUMAHSaya bukan ahli hukum, karena itu saya ingin melihat RKUHP ini sebagai orang awam,sebagai bekas wartawan, sekali-sekali sebagai demonstran, <strong>dan</strong> sebagai penceramahtermasuk memberikan ceramah atau diskusi secara diskusi-diskusi dalam era Orde Baru,terutama di LBH yang dulu diketuai oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.Banyak peristiwa di jalan, di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pelaksanaan KUHPkita yang masih menganggap ekspresi demonstran, ucapan penceramah <strong>dan</strong> tulisan sebagaikejahatan. Bagi kami ini adalah hal yang sangat aneh. Karenanya selama dua tahun terakhirsaya mencoba mencatat hal-hal yang terjadi di negara lain. Kitab UU hukum Pi<strong>dan</strong>a mereka,ternyata paling sedikit 30 negara sudah meninggalkan tradisi pengggunaan hukum pi<strong>dan</strong>a<strong>terhadap</strong> hal-hal yang menyangkut kebebasan pers <strong>dan</strong> kebebasan menyatakanberpendapat <strong>dan</strong> kebebasan ekspresi. Saya mencatat ini karena hiruk-pikuk pembicaraanRUU KUHP.Inilah catatan yang saya buat soal nasib yang menimpa para demonstran :Mahasiswa Universitas Udayana dihukum 6 bulan karena membakar foto Presidendalam protes kenaikan BBM.Di Jakarta, seorang mahasiswa GMNI dijatuhi hukuman 6 bulan karena mengumpatSBY [SBY anjing, SBY babi].Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 7
Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaBeberapa lagi demonstran dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negerisetempat dengan hukuman bervariasi antara 5 bulan <strong>dan</strong> 3 tahun dengan tuduhanmacam-macam : karena menghina, membakar foto Presiden atau membakar bonekaPresiden, baik dalam pemerintahan SBY maupun Megawati karena tidak puasdengan kebijakan pemerintah.Aktivis LSM Srikandi Aceh, Cut Nur Asikin dijatuhi hukuman penjara 11 tahunkarena turut mengkampanyekan referendum untuk menyelesaikan konflikbersenjata di Aceh. Ia dituduh melakukan pemberontakan di Aceh. Cut Nur inilenyap tersapu Tsunami bersama sekitar 700 tahanan politik lainnya.Wartawan dapat dipenjara karena dituduh mencemarkan nama baik atau menfitnah.Contohnya wartawan Mingguan Koridor, Harian Rakyat Merdeka <strong>dan</strong> PemredTempo dikriminalisasi karena kasus penghinaan nama baik.Saya sebagai orang awam sangat gundah karena ternyata menurut para ahli hukum, KUHPyang buatan kolonial Belanda ini mengandung sedikitnya 35 pasal yang dapat digunakan<strong>terhadap</strong> wartawan karena tulisannya, <strong>terhadap</strong> demonstran karena ekspresinya ataupenceramah karena pendapatnya. Se<strong>dan</strong>gkan dalam RUU KUHP tahun 1998 mengandunglebih banyak lagi pasal yang seperti itu, menjadi 42 pasal, <strong>dan</strong> hukumannya berlipat-lipat,bahkan ada yang seumur hidup, walaupun itu kondisional sifatnya yaitu jika terjadikeonaran. Setelah kami melihat RUU KUHP yang dibuat oleh pemerintahan reformasi,pasal itu bertambah lagi menjadi 49 pasal walaupun hukumannya sudah diturunkanmenjadi 20 tahun maksimal. Dan ada hukuman tambahan seperti pencabutan profesinya.Saya belum lihat RUU KUHP yang tahun 2005, namun saya dengar lebih parah lagi karenaada klausula-klausula yang diambil dari RUU Pornografi <strong>dan</strong> Pornoaksi.Idealnya, hal-hal yang menyangkut kebebasan ekspresi <strong>dan</strong> menyatakan pendapat tidakdikriminalisasi, namun dialihkan ke perkara perdata. Inilah yang mendorong saya untukmencatat kondisi di negara-negara lain, apakah ada upaya mendekriminalisasi atau adakahupaya untuk mengubah itu semua tadi. Saya berpendapat bahwa pasal-pasal soalpencemaran nama baik, penghinaan, fitnah (slender) atau kabar bohong -- yang dalam RUUKUHP itu disebut sebagai kabar tidak pasti/false news -- semakin tidak populer. Kenapasemakin tidak populer ? Pertama, saya pikir karena pencemaran, fitnah, kabar bohong sukaruntuk dapat dibuktikan secara faktual karena sering lebih merupakan pendapat bukanbukti faktual. Kedua, sifatnya relatif, tergantung pada perasaan yang subyektif. Ketiga,karena itu multitafsir. Keempat, tidak menimbulkan kerusakan yang bersifat tetap daritindakan tersebut. Dalam hal yang menyangkut karya jurnalistik, menurut saya kerugiansementara ini dapat selalu diperbaiki dalam upaya perbaikan dalam waktu cepat sepertikonfirmasi, ralat, klarifikasi atau hak koreksi <strong>dan</strong> hak jawab.Ketika misalnya demontran berteriak “SBY anjing!” seharusnya SBY atau siapalah daripemerintah mengatakan “Kalianpun anjing kurap!”. Kalau para demonstran marah, makabisa dibalik “Nah itulah, jangan menggunakan kata-kata kasar”.Yang kelima, dengan memi<strong>dan</strong>akan hal-hal tersebut menyebabkan orang-orang takutberekspresi, takut berpendapat, takut berkarya jurnalistik, takut berkarya seni <strong>dan</strong> takutberkarya intelektual termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah sudahbanyak sekali contoh ilmuwan tidak menyebarkan karya ilmiahnya karena takut. Gerejadulu pernah menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Di Inggris, 500 tahun yangKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 8