(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)

(BOP)Pendidikan Kewirausahaan Masyarakati

iiBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

SAMBUTANDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal,dan InformalKebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untukmeningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dankepastian secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebutmaka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5prinsip yakni; 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, 2)biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakinberkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) tanpa adanyaperbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, dan 5) jaminanlulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal danInformal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di KementerianPendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakanberbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus danpelatihan. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalahpembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untukdapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Programprogramtersebut diantaranya; 1) Kursus Para Profesi, 2) PendidikanKewirausahaan Masyarakat, 3) Kursus Keterampilan Kreatif, 4)Pendidikan Kecakapan Hidup, 5) Desa Vokasi, dan 6) bantuan operasionalbagi lembaga kursus dan pelatihan maupun organisasi mitra.Misi dan tujuan dari program ini adalah memberikan bekalpendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatsehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerjadan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barangdan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakanpotensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengandemikian maka misi utama dari program ini adalah mengurangipengangguran dan kemiskinan di Indonesia.Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapatdijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalampenyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.Jakarta, Maret 2011Direktur JenderalHamid Muhammad, Ph.DNIP. 19590512 198311 1 001iiiBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Kursus dan PelatihanDirektorat Jenderal PAUDNIPuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusuntelah berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus danpelatihan tahun 2011 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggarakursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasihkepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dantenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan.Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosialprogram kursus dan pelatihan ini berisi 5 hal yakni; 1) pemaparan teknisprogram, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursusdan pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan sosial, 4)akuntabilitas penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengandemikian para pembaca akan memahami program kursus dan pelatihan,bentuk dan jenis dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan danabantuan dan berbagai konsekuensinya.Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikankontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan,keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien danefektif terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Olehkarena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalampenyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pelatihanagar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yangdiharapkan pada tahun 2011.Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatanpetunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran,tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak.Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kamiharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjukteknis tersebut di masa mendatang. Amien.Jakarta, Maret 2011Direktur,Dr. WartantoNIP.19631009 198901 1 001ivBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

DAFTAR ISISAMBUTAN ....................................................................................... iiiKATA PENGANTAR .............................................................................. ivDAFTAR ISI............................................................................................ vBAB IBANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)A. Latar Belakang .............................................................. 1B. Pengertian .................................................................... 2C. Tujuan .......................................................................... 2D. Dasar Hukum ................................................................ 2BAB II DUKUNGAN PEMERINTAH ................................................. 3BAB IIITATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUANSOSIAL (BLOCKGRANT)A. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya ......................... 5B. Penyusunan Proposal...................................................... 6C. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................... 6D. Waktu Pengajuan Proposal ............................................ 8E. Tim Penilai ...................................................................... 8F. Mekanisme Penilaian Proposal ....................................... 9G. Penetapan Lembaga Penyelenggara .............................. 10H. Penyaluran Dana ............................................................ 11I. Pelaporan ........................................................................ 11BAB IVAKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAMBANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT)A. Pakta Integritas .............................................................. 13B. Pernyataan Kesanggupan .............................................. 13C. Pertanggungjawaban Mutlak......................................... 13vBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

BAB VINDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTUA. Indikator Keberhasilan .................................................. 15B. Pengendalian Mutu ....................................................... 15BAB VI PENUTUP ................................................................................. 17LAMPIRAN-LAMPIRANviBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)A. Latar BelakangLembaga Kursus dan Pelatihan yang terdata pada DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan Sampai dengan bulan Desember2010 sebanyak 14.249 lembaga (sumber: www.infokursus.net).Dalam melakukan pemetaan LKP di Indonesia pemerintah dalam halini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah melakukanpenilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan pada tahun 2009sebanyak 750 lembaga dan pada tahun 2010 sebanyak 750 lembaga.Hasil penilaian tersebut menunjukan bahwa LKP yang berkualifikasi Cdan D sebanyak 1236 lembaga (82,4 %) dari jumlah LKP yang sudahdinilai kinerjanya. Dari data tersebut diatas menandakan bahwasebagian besar LKP belum cukup memadai kinerjanya untukmemberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan profesionalkepada masyarakat.Rendahnya kinerja lembaga kursus dan pelatihan antara laindisebabkan oleh kurangnya profesionalisme manajemen danminimnya sarana yang dimiliki oleh lembaga kursus dan pelatihan.Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, sebagai InstansiPemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikanpembinaan untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus danpelatihan memandang perlu memberikan dukungan berupapeningkatan kapasitas manajemen dan kualitas sarana dalam bentukBantuan Sosial Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP)Pemberian bantuan sosial ini diharapkan kapasitas manajemendan kualitas sarana dapat meningkat, sehingga mampu memberikanpelayanan prima secara profesional dan melahirkan lulusan yangmemiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja ataupun berusahamandiri.1BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

2B. PengertianBantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalahpemberian dana bantuan sosial dari Direktorat Pembinaan Kursus danPelatihan dalam bentuk hibah (blockgrant) kepada lembaga kursus danpelatihan (LKP) untuk meningkatkan kapasitas manajemen, kualitassarana, dan kompetensi pendidik.LKP yang menerima dana BOP diprioritaskan lembaga yangberklasifikasi C atau D dalam penilaian kinerja dan memiliki potensiuntuk berkembang.C. TujuanMemberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yangmemenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan danmeningkatkan kapasitas manajemen, kualitas sarana dan Kompetensipendidik.D. Dasar Hukum1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem PendidikanNasional.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang StandarNasional Pendidikan.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan.4. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PendidikanNasional.5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, danPertanggungjawaban Anggaran Belanja.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program diLingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran2009.8. Renstra Ditjen PAUDNI 2010-20159. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

DUKUNGAN PEMERINTAH(DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)Dukungan pemerintah yang dapat diberikan dalam penyelenggaraanprogram BOP-LKP ini antara lain:1. Sosialisasi program BOP-LKP, yaitu kegiatan publikasi tentangpetunjuk-petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini dilakukan kepadaseluruh atau sebagian dari UPT P2-PNFI, BP-PNFI, Dinas PendidikanProvinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BPKB/SKB, OrganisasiMitra, Asosiasi Profesi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan unsurterkait lainnya. Informasi sosialisasi program dapat diunduh di webDirektorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan www.infokursus.net atauwww.paudni.kemdiknas.go.id/kursus2. Pembekalan program BOP-LKP, merupakan kegiatan pembekalanpenyelenggaraan program yang diselenggarakan bagi penyelenggaraatau calon penyelenggara program BOP-LKP.3. Dana stimulan dalam bentuk dana bantuan sosial operasional LKPpada Ditbinsuslat, UPT P2-PNFI, dan BP-PNFI.Total dana penyelenggaraan program BOP LKP tahun 2011 sebesar Rp12.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:NOSATKER/PROVINSISASARAN(Lembaga)SATUAN(Rp.000)JUMLAH(Rp.000)1 P2 PNFI Reg I Bandung 80 30.000 2.400.0002 P2 PNFI Reg II Semarang 40 30.000 1.200.0003 BP PNFI Reg I Medan 63 30.000 1.890.0004 BP PNFI Reg IV Surabaya 60 30.000 1.800.0005 BP PNFI Reg V Makassar 24 30.000 720.0006 BP PNFI Reg VI Banjarmasin 16 30.000 480.0007 BP PNFI Reg VII Mataram 13 30.000 390.0008 BP PNFI Reg VIII Papua 4 30.000 120.0009 Pusat 100 30.000 3.000.000JUMLAH 400 12.000.000BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan3

4BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEHDANA BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT)A. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya1. Lembaga PengusulLembaga yang dapat mengusulkan dana BOP-LKP adalahlembaga kursus dan pelatihan yang dibina oleh DinasPendidikan, dan mampu meningkatkan kapasitas manajemen,kualitas sarana dan kompetensi pendidik.2. Persyaratan Lembaga Pengusula. Syarat administrasi1) Berbadan hukum (akte notaris)2) Memiliki izin operasional yang masih berlaku dari DinasPendidikan setempat dan sudah menyelenggarakanprogram kursus minimal 2 tahun3) Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK).4) LKP yang sudah dinilai kinerjanya dengan klasifikasi Catau D5) Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri,sewa/kontrak minimal 2 tahun tetapi sarana praktekyang dimiliki belum memenuhi standar (masihterbatas).6) Memiliki rekening bank yang masih aktif yangdibuktikan dengan surat keterangan dari Bank, memilikiNPWP atas nama lembaga dan nama, alamat padarekening bank dan NPWP harus sama.7) Memperoleh rekomendasi minimal dari DinasPendidikan Kabupaten/Kota, SKB/BPKB, P2PNFI/BPPNFI.8) Sanggup memanfaatkan dana BOP-LKP sesuai denganJuknis.b. Syarat Teknis1) Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruhfungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan denganbaik.2) Memiliki program kerja yang jelas.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan5

3) Memiliki atau mampu menyediakan sarana danprasarana pembelajaran teori dan praktek sesuaidengan keterampilan yang dilaksanakan.4) Sanggup meningkatkan kompetensi pendidik.5) Belum pernah menerima dana BOP-LKP.B. Penyusunan Proposal1. LKP yang berminat memperoleh dana BOP-LKP harusmenyusun dan mengajukan proposal sesuai dengan formatyang disediakan pada juknis (format proposal terlampir).2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembagacalon penerima BOP-LKP, dilengkapi dengan dokumendokumenpendukung, dan memperoleh rekomendasi minimaldari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SKB/BPKB,P2PNFI/BPPNFI.C. Mekanisme Pengajuan ProposalAnggaran untuk penyelenggaraan program BOP-LKP dialokasikandi pusat (Ditbinsuslat), dan UPT (P2PNFI, BPPNFI). Lembaga yangmemenuhi syarat dapat mengirimkan proposal yang sudahlengkap ke salah satu lembaga tersebut dengan ketentuansebagai berikut :1. Satker PusatSatker Pusat di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihandengan alamat:DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN,DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,NONFORMAL DAN INFORMAL,KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALGedung E Lantai VI, Kompleks Perkantoran Kemdiknas,Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat.2. Satker di P2PNFI/BPPNFISatker UPT Pusat berada di 8 regional, sebagai berikut:6BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

NO. NAMA UPT WILAYAH KERJA ALAMAT1 BP-PNFI Regional IMedanProvinsi Aceh,Sumut, Sumbar,Sumsel, Riau,Jambi dan KepriJl. Kenanga Raya No. 64Tanjung Sari MedanKode Pos 20132Telp.(061) 82132542 P2-PNFI Regional IBandung3 P2-PNFI Regional IISemarang4 BP-PNFI RegionalIV Surabaya5 BP-PNFI Regional VMakassar6 BP-PNFI RegionalVI Banjarbaru7 BP-PNFI RegionalVII MataramProvinsi Babel,Bengkulu,Lampung,Banten, DKI danJabarProvinsi Jatengdan DIYProvinsi JawaTimur dan NTTProvinsi Sulsel,Sulut, Sulteng,Sultra, Sulbar,dan GorontaloProvinsi Kalbar,Kalteng, Kalsel,dan KaltimProvinsi NTBdan BaliJl. Jayagiri No. 63Lembang Bandung KodePos 40391 Telp. (022)2786017Jl. Pangeran DiponegoroNo. 250 Ungaran –Semarang Kode Pos50512 Telp. (024)691187, 622884Jl. Gebang Putih No. 10Sukolilo Surabaya KodePos 90231 Telp. (031)5945101, 5925972Jl. Adhyaksa No. 2Panakukang MakassarKode Pos 90231 Telp.(0411) 440065, 421460Jl. Ambulung LoktabatSelatan – BanjarbaruKalimantan SelatanKode Pos 70712 Telp.(0511) 4772875Jl. Gajah Mada No. 173Kel. Jempong Baru Kec.Sekarbela KotaMataram Kode Pos83116 Telp. (0370)620870BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan7

NO. NAMA UPT WILAYAH KERJA ALAMAT8 BP-PNFI RegionalVIII SentaniProvinsi MalukuUtara, Maluku,Papua, danPapua BaratJl. Raya BumiPerkemahan (BUPER),Wa Ena Kota JayapuraKode Pos 99351 Telp.(0967) 550994.D. Waktu Pengajuan ProposalWaktu Pengajuan Proposal baik ke pusat (Ditbinsuslat), maupunke P2PNFI/BPPNFI diatur sebagai berikut: Periode I bulan April s.d. Juni 2011 Periode II bulan Juli sd September 2011Jika anggaran dana bantuan sosial masih ada, maka dimungkinkanuntuk melakukan tahap berikutnya.8E. Tim PenilaiTim penilai proposal terdiri atas:1. Tim Penilai Pusata. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, danbertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus danPelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional.b. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua,seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung olehtim sekretariat.c. Tim Penilai terdiri dari unsur:1) Akademisi2) Praktisi3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi4) Direktorat pembinaan kursus dan pelatihand. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan danmelaporkan hasil penilaian kepada Direktur PembinaanKursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, KementerianPendidikan Nasional.e. Tim Penilai bertugas: a) melakukan penilaian kelayakan jenisketerampilan yang diajukan oleh lembaga pengusul, b)meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan,dan c) melakukan verifikasi ke lapangan.2. Tim Penilai di P2PNFI/BP-PNFI:BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

a. Tim penilai proposal di P2PNFI/BP-PNFI dibentuk,ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada KepalaP2PNFI/BP-PNFI.b. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua,seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung olehtim sekretariat.c. Tim Penilai terdiri dari unsur:1) Akademisi2) Praktisi3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi4) P2PNFI/BP-PNFId. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dariKepala P2-PNFI atau BP-PNFI paling lambat bulan April 2011dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Kursus danPelatihan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala P2-PNFI atau BP-PNFI.e. Tim Penilai bertugas: a) melakukan penilaian kelayakan jenisketerampilan yang diajukan oleh lembaga pengusul, b)meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan,dan c) melakukan verifikasi ke lapangan.F. Mekanisme Penilaian ProposalPenilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :1. Tahap Pertama, penilaian administrasi meliputi:a. LKP harus mempunyai NILEK (cek di website)b. LKP Berkinerja C atau Dc. Belum terakreditasi (cek di web BAN PNF)2. Tahap kedua, seleksi Teknis:a. Badan hukum lembaga dan/atau Akta notaris.b. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan.c. Rekening bank yang masih aktif dan NPWP kedua-duanyaatas nama lembagad. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus danpelatihan yang relevan.e. Penilaian sertifikat pendidik rencana pendidikan untukpendidikf. Penilaian sarana yang dimiliki dan jenis sarana yang akandiberli dari dana BOPBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan9

3. Tahap ketiga: verifikasi.Verifikasi bertujuan untuk memastikan kebenaran dokumendalam proposal sesuai dengan kondisi lembaga di lapangansekaligus melakukan penjajagan tingkat kemampuan lembagadalam menyelenggarakan program.4. Tahap keempat : Hasil verifikasi lapangan dibahas dalam rapatpleno yang dihadiri oleh Tim Penilai, Sekretariat,Penanggungjawab Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) untuk menentukan nominasi lembaga calonpenyelenggara program yang akan direkomendasikan:a. Tim Penilai Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursus danPelatihan;b. Tim Penilai UPT Pusat kepada Kepala P2-PNFI atau BP-PNFI;5. Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian jenisketerampilan, verifikasi proposal dan verifikasi lapangan akandibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani olehseluruh anggota Tim Penilai.G. Penetapan Lembaga Penyelenggara1. Lembaga penerima BOP-LKP tingkat Pusat ditetapkan olehDirektur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, tingkat UPT Pusatditetapkan oleh Kepala P2-PNFI/BP-PNFI, setelah memperolehrekomendasi dari Tim Penilai masing-masing. Penetapan ditingkat UPT Pusat wajib dihadiri oleh petugas dari DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan dalam rangkamengkoordinasikan dan memastikan proses penilaian danmemastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapanlembaga penerima sesuai dengan petunjuk teknis.2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima BOP-LKP wajibmelakukan akad kerjasama antara lembaga penyelenggaradengan Direktur, Kepala UPT sesuai SK penetapan denganmenyerahkan daftar calon peserta didik dan jadwal kegiatan.Bagi lembaga yang dinyatakan memperoleh dana blockgrant akandipublikasikan melalui website www.infokursus.net atauwww.paudni.kemdiknas.go.id/kursus.10BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

H. Penyaluran DanaDana bantuan BOP-LKP ini bersifat stimulan (hanya membantumeringankan dan meningkatkan mutu pembelajaran) melaluipengadaan sarana prasarana dan pendidikan bagi pendidik.1. Besar DanaBesar dana yang disediakan oleh pemerintah untuk BOP-LKPsebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per lembaga2. Pemanfatan DanaBesaran dana yang diusulkan digunakan untuk:a. Pengadaan Sarana ( 85%), lembaga pengusul harusmembuat rincian sarana apa yang akan dibeli, spesifikasidan standar biaya.b. Peningkatan kemampuan dan sertifikat apa yang akandiperoleh pendidik ( 10 %)c. Manajemen (5 %)1) Penyusunan proposal/laporan kegiatan2) Dokumentasi3. PenyaluranMekanisme penyaluran dana bantuan sosial BOP-LKP dilakukansebagai berikut :a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasamaditandatangani, selanjutnya diajukan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairandana block grant.b. Setelah dana diterima, lembaga penerima harusmenyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telahditerima di rekening lembaganya paling lambat 7 (tujuh)hari kerja dan segera melaksanakan program/kegiatanpembelajaran sesuai dengan lampiran akad kerjasamayang telah disetujui paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah dana cair.I. PelaporanPenyelenggara program harus melaporkan penyelenggaraanprogram kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihanapabila dana bantuan dari satker pusat, BPPNFI/P2PNFI apabilaBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan11

dana bantuan dari satker BPPNFI/P2PNFI, dengan ketentuansebagai berikut:1. Menyampaikan surat pemberitahuan bahwa danapenyelenggaraan telah diterima dalam rekening lembagapenyelenggara dan jadwal rencana pelaksanaanpembelajaran.2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisitentang teknis penyelenggaraan program maupunpertanggungjawaban keuangan paling lambat 2 (dua) minggusetelah program selesai dilaksanakan. Format pelaporanterlampir.3. Laporan dibuat rangkap 4 (empat), laporan yang dilampiridengan bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan olehlembaga penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawabanaudit/pemeriksaan, sedangkan 3 (tiga) copy laporan masingmasingdisampaikan kepada:a. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan u.p. KepalaSubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Kursusdan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian PendidikanNasional.b. P2PNFI atau BPPNFI4. Isi laporan meliputi :a. Laporan Teknis, yang berisi minimal1) Jumlah dana yang diterima.2) Jenis dan jumlah barang yang dibeli.3) Penggunaan barang4) Pendidikan pendidik (apa, dimana, dan sertifikat apayang diperoleh)b. Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosialc. Tanda bukti pengeluaran anggaran.12BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAANPROGRAM BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT)A. Pakta IntegritasPakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi,kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan danpenggunaan anggaran. Apabila melanggar hal-hal yang telahdinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum,moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.B. Pernyataan KesanggupanPernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinanlembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yangtelah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkandalam petunjuk teknis pelaksanaan program.C. Pertanggungjawaban MutlakPertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembagapenyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telahditerima untuk dapat dilaksanakan/diselesaikan.(Bahwa dana bantuan sosial yang telah diterima menjaditanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabilaterjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerimadana).BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan13

14BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIANMUTUA. Indikator KeberhasilanIndikator keberhasilan BOP-LKP dapat dilihat dari:1. Adanya laporan penyelenggaraan, penggunaan dan pemanfaatankeuangan2. Adanya pengadaan alat dan barang praktek sesuaiproposal3. Meningkatnya kompetensi pendidikB. Pengendalian MutuPengendalian mutu penyelenggaran program BOP-LKP dilakukandengan:1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus danPelatihan, UPT P2-PNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, DinasPendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau UPTD Kecamatan/Penilik.2. Pengawasan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan olehInspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Bawasda,BPK, BPKP, KPK, atau aparat pengawasan lain yang relevan.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan15

16BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

PENUTUPDengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadiacuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingandalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengendalikan penyelenggaraan Program BOP-LKP.Kami mengingatkan kembali kepada semua lembaga pendidikannonformal bahwa ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan dengan berbagaimacam cara agar memperoleh dana bansos oleh orang-orang yang tidakbertanggung jawab yang ujung-ujungnya minta uang” karena kamimenyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dantransparan.Apabila ada hal yang belum jelas, atau ada penyimpangan dalampelaksanaan Saudara dapat menghubungi Tim Teknis pada DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon 021-57854236,Fax. 021-57854236/5725041 dan dapat mengunjungi websitewww.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus email:ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akanditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur PembinaanKursus dan Pelatihan.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan17

18BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

| Lampiran 1KOP DINASREKOMENDASINomor: .......................Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas lembaga dan dokumenproposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:Nama Lembaga : ..............................................................Nilek: ……………………………………….PimpinanLembaga : ..............................................................Alamat Lembaga : ............................................................................................................................Telp. ................. Fax. ...........................Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial BOP-LKP tahun 2011Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantaupelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuanDemikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.........................., ..........................2011Dinas Pendidikan Kab/KotaNama lengkapNIP.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan19

| Lampiran 2Contoh: COVER PROPOSALPROPOSALBANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN(BOP - LKP)NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….di ajukan kepada :(Pilih Satker yang dituju)1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, atau2. BPPNFI atau P2PNFI20BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

IDENTITAS LEMBAGA1. NamaLembaga :2. NILEK : (cek di web)3. HasilPenilaianKinerja : (cek di web)4. NamaPimpinanLembaga :5. AlamatLengkap :6. Tahundidirikan:(lampirkanizinpertama kalidiperoleh)7. Kabupaten/Kota *) :8. Provinsi :9. KodePos :10. No. Telepon/Email :11. Faksimile :A. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Ada TidakadaDinas Terkait (pertama dan terakhir)2. Akte Notaris pendirian lembaga Ada Tidakada3. NPWP atas nama lembaga Ada Tidakada4. Rekening bank atas nama lembaga Ada Tidakada5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Ada TidakadaKabupaten/Kota6. Surat Pernyataan Kesanggupan merealisasiproposal yang disetujui (Pakta Integritas)Ada TidakadaCatatan:Dokumenadministrasinomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumennomor 5 & 6 harus aslinya.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan21

B. KONDISI LEMBAGA PENGUSULNO.a. Jenis keterampilan yangdiselenggarakanb. Sarana dan prasarana yangdimiliki, status kepemilikan,jumlah, dan kondisi(kelayakannya)c Sarana yang diusulkanDATA KELEMBAGAANd Bagaimana rencanapeningkatan kompetensipendidike Perkembangan jumlah peserta didik dan lulusan 2 tahun terakhir.Contoh:tahun 2009 tahun 2010nojenisprogramjumlahpesertajumlahlulusan nojenisprogramjumlahpesertajumlahlulusanfghDaftar pendidik/instruktur yangada (masukkan sertifikat yangdimiliki)Struktur organisasi dan uraiantugasnya.Prestasi yang pernah diraihijKegiatan sosial terkait denganprogram pembelajaran yangpernah dilakukanRencana penggunaan anggaran(lampirkan rinciannya)22BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

Lampiran:1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait yang masihberlaku2. Akte Notaris pendirian lembaga3. NPWP atas nama lembaga4. Rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya)6. Lain-lain yang relevanBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan23

| Lampiran 4Contoh Rincian Penggunaan Dana BOP LKPA. Pengadaan sarana dan prasaranaNoJenisKeterampilanSarana yangakan dibelispesifikasiVolume(jumlah)SatuanbiayaTotalbiayaB. Pendidikan untuk PendidikNo Jenis Keterampilan Nama Pendidik yang akan Diikutkan Pelatihan24BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

| Lampiran 5SISTEMATIKA LAPORANLAPORAN PENGGUNAANDANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN(BOP-LKP)TAHUN 2011NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:…………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………….BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan25

A. IDENTITAS LEMBAGA1. Nama Lembaga2. NILEK3. Alamat4. Pemilik Lembaga5. Pengelola Program:Lampirkan nama,struktur organisasi danuraian tugasnya.Daftar nama pengelola:a. …………………………..b. …………………………..c. …………………………..6. Jenis Keterampilanyang diselenggarakanB. INPUT1. Penggunaan Anggarana. Jumlah dana yangditerimab. Kapan danaditerimac. Jumlah dana yangdigunakan(lampirkanperinciannya danbukti-buktipengeluaran)Rp ………………………………………………….Tanggal … bulan … tahun 2011Rp ………………………………………………….Terdiridari: PeningkatankapasitaslembagaRp………………(… %) PeningkatankompetensitenagapendidikRp………………(… %)26C. HASIL/OUTPUT1. Daftar Fisik hasil bantuanoperasional LKP (jenis, jumlah,kapasitas barang /alat yang sudahdibeli) disertai bukti-bukti/dokumen yang dapatdipertanggungjawabkanBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

2. Bentuk Non fisik bantuanoperasional LKP (kompetensipendidik, jumlah pendidik yangditingkatkan kompetensi, dansebagainya) disertai bukti-buktiyang dapatdipertanggungjawabkan.D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAHPermasalahan:1. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….2. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….3. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….Upaya pemecahan masalah:1. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….2. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….3. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………………….., …………………………….PimpinanLembaga,……………………………………Lampiran-lampiran:1. Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan)2. Bukti-bukti setoran pajak3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuanoperasional5. Lain-lain yang relevanBOP Lembaga Kursus dan Pelatihan27

| Lampiran 6Contoh Pakta Integritas(Dilakukan pada saat akad kerjasama)PAKTA INTEGRITASPENYELENGGARAAN PROGRAMBOP - LKPDalam rangka Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenangapabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam PenyelenggaraanProgram Bantuan Sosial (Blockgrant) ini;3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, danakuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dariperencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PaktaIntegritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral,dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.…………, (tgl, bln, thn)Pejabat Pembuat KomitmenPenyelenggara,(materai Rp. 6.000,-)...............................……………………..28BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

| Lampiran 7Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Dilakukan pada saat akad kerjasamaKOP SURATSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPENYELENGGARAAN PROGRAM BOP-LKPSaya yang bertanda tangan dibawah ini:Nama :Nama Lembaga :Jabatan :Alamat :Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa:1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program BantuanSosial (Blockgrant) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan KelembagaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informalmenjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerimadana.2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan danaPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebutmenjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana;3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaranmaupun perhitungan dalam Penyelenggaraan Program BantuanSosial (Blockgrant) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkankelebihannya ke Kas Negara.4. Saya sebagai ketua lembaga penerima dana PenyelenggaraanProgram Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut bertanggung jawabuntuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telahditerima.BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan29

5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial ini, kamibersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.…………………, (tgl, bln, thn)Yang menyatakan(materai Rp. 6.000,-)(Nama lengkap)30BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

| Lampiran 8Contoh Surat Pernyataan(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL)Dilakukan pada saat akad kerjasamaYang bertanda tangan di bawah ini sayaNama :Tempat dan tanggal lahir :Pekerjaan :Jabatan dalam Lembaga :Alamat Rumah :Alamat lembaga :KOP LEMBAGASURAT PERNYATAANSesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga kami siap untukmenjadi menyelenggarakan program PKH pada Daerah Khusus danmenggunakan dana bantuan sosial penyelenggaraan yang diberikan olehDirektorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkandana bantuan sosial penyelenggaraan program PKH pada Daerah Khusus, sayamenyatakan:1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan pedoman yang telahditetapkan dan peraturan yang berlaku.2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untukmendapatkan bimbingan dan petunjuk.3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan danakepada Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan.Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain danpenuh rasa tanggung jawab.…………………………….., …………………………………….Yang menyatakan,Pimpinan Lembaga/Organisasi..............................................Tanda TanganMaterai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga(..................................)BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan31

32BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan33

34BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan