Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn
Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 126 -(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagipetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia danPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakanpenegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaPenanganan Benda SitaanPasal 270(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaberwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, danpenitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengantindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan bendasitaan negara.(3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaannegara di tempat yang bersangkutan, penyimpananbenda sitaan dapat dilakukan di kantor KepolisianNegara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, dikantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksadi tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semulabenda itu disita.(4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan bendasitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmenurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.Pasal 271(1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkanbenda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahuipemiliknya melalui media massa.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempatpenyimpanan, dan tanggal penyitaan.(3) Pengumuman . . .www.bphn.go.id
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 127 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu)tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelanguntuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.Pasal 272(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatan elektronik.(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alatbukti di pengadilan.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 273(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).(4) Penyelenggara . . .www.bphn.go.id
- Page 75 and 76: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 75 -(2)
- Page 77 and 78: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 77 -Pas
- Page 79 and 80: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 79 -b.
- Page 81 and 82: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 81 -Bag
- Page 83 and 84: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 83 -Bag
- Page 85 and 86: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 85 -Pas
- Page 87 and 88: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 87 -(2)
- Page 89 and 90: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 89 -d.
- Page 91 and 92: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 91 -(2)
- Page 93 and 94: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 93 -(5)
- Page 95 and 96: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 95 -(2)
- Page 97 and 98: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 97 -Pas
- Page 99 and 100: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 99 -(5)
- Page 101 and 102: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 101 -Pa
- Page 103 and 104: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 103 -Ba
- Page 105 and 106: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 105 -f.
- Page 107 and 108: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 107 -(2
- Page 109 and 110: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 109 -(4
- Page 111 and 112: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 111 -(3
- Page 113 and 114: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 113 -Pa
- Page 115 and 116: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 115 -(3
- Page 117 and 118: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 117 -d.
- Page 119 and 120: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 119 -Pa
- Page 121 and 122: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 121 -Pa
- Page 123 and 124: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 123 -(3
- Page 125: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 125 -(4
- Page 129 and 130: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 129 -Pa
- Page 131 and 132: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 131 -(2
- Page 133 and 134: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 133 -(3
- Page 135 and 136: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 135 -Pa
- Page 137 and 138: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 137 -Pa
- Page 139 and 140: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 139 -Pa
- Page 141 and 142: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 141 -(2
- Page 143 and 144: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 143 -Ag
- Page 145 and 146: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -1) u
- Page 147 and 148: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -reko
- Page 149 and 150: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Dala
- Page 151 and 152: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Huru
- Page 153 and 154: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -Pas
- Page 155 and 156: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Pas
- Page 157 and 158: PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (2)H
- Page 159 and 160: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -Hur
- Page 161 and 162: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Pas
- Page 163 and 164: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -Aya
- Page 165 and 166: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 22 -Aya
- Page 167 and 168: PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (4)C
- Page 169 and 170: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 26 -Aya
- Page 171 and 172: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 28 -Aya
- Page 173 and 174: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 30 -Pas
- Page 175 and 176: PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 32 -Pas
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 127 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu)tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelanguntuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.Pasal 272(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatan elektronik.(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alatbukti di pengadilan.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 273(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).(4) Penyelenggara . . .www.bphn.go.id