Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

12.07.2015 Views

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 126 -(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagipetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia danPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakanpenegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaPenanganan Benda SitaanPasal 270(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaberwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, danpenitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengantindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan bendasitaan negara.(3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaannegara di tempat yang bersangkutan, penyimpananbenda sitaan dapat dilakukan di kantor KepolisianNegara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, dikantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksadi tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semulabenda itu disita.(4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan bendasitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmenurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.Pasal 271(1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkanbenda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahuipemiliknya melalui media massa.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempatpenyimpanan, dan tanggal penyitaan.(3) Pengumuman . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 127 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu)tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelanguntuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.Pasal 272(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatan elektronik.(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alatbukti di pengadilan.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 273(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).(4) Penyelenggara . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 127 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu)tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelanguntuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.Pasal 272(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatan elektronik.(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alatbukti di pengadilan.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 273(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).(4) Penyelenggara . . .www.bphn.go.id

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!