EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENERBITAN - KMPK

Working Paper Series No.Bulan 20..Evaluasi Praktik Mandiri Keperawatan Berdasarkan KaidahAsuhan Keperawatan Di Kabupaten IndramayuIndra Ruswadi, Hari KusnantoAbstractBackground: The issue of the Minister of Health Decree No. 1239 of 2001 on the nurseregistration and practice, although providing nurse facility especially for the independent nursingpractice, does not give nay clear authority boundary and legal protection for nurses, not to mentionthat in various regions many nurses complain about the frequent raid against the independentnursing practices since the enactment of Law No. 29 of 2004 on Medical Practices. The researcherobserved that the independent nursing practice is not in accordance with the professional standardsas to treating, stitching and other invasive measures and is lack of attention to the documentationof nursing care. There are also complaints from the public about nurses who perform operations intheir practice places. This will certainly affect the liability of independent nurse which is notfulfilled.Objective: The research aims at evaluating and identifying activities carried out by nurses inIndramayu District associated with the implementation of Independent Nursing Practice based onthe nursing care.Method: The research applied a non-experimental method with mixed approaches (mixedmethod) to identify and evaluate the occurrences or activities that have been performed by nursesin implementing the independent nursing practice and analyze how far the nurses succeed in theimplementation of independent nursing practice in a period of time. The data were gatheredquantitatively and qualitatively.Result: There was a significant correlation among the factors of nurse right fulfillment, nurseobligation fulfillment, health law understanding and authority boundary in the independent nursingpractice which implements the independent nursing practice based on the nursing care codes (p,0.05).Conclusion: The Independent Nursing Practice based on the nursing care in Indramayu Districthas not been performed optimally. This is due to the lack of good supervision by IndramayuDistrict Health Office and professional organization such as the Indonesian National NurseAssociation (PPNI) of Indramayu. The perception on the nursing rights and understanding on theauthority boundaries of nurses in the independent nursing practice are factors influencing thepossibility of independent nursing practice based on the nursing care codes.Suggestion: It requires direct guidance and supervision by a special committee established by theDistrict Health Office which contains: the government elements (Health Office) and professionals(PPNI).Keyword: evaluation, independent nursing practice, perception on nurse rights and obligations,health law, nurse authorityPENDAHULUANVisi Pembangunan Kesehatan yaitu “Indonesia Sehat 2010”, untuk mencapai hal tersebutDepartemen Kesehatan membuat visi, yaitu: “Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat”, halini tentunya sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yaitu tercapainya derajat kesehatan1

Working Paper Series No.Bulan 20..yang optimal bagi setiap penduduk. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebuttelah ditetapkan misi pembangunan kesehatan yaitu, “Membuat Rakyat Sehat “ artinya segalabentuk upaya apapun diharuskan mengarah pada tindakan agar seluruh masyarakat Indonesiamenjadi sehat, salah satunya dengan memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yangbermutu, merata dan terjangkau. Hal ini sesuai dengan Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 UUNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan,mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” (1).Pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, dituntutharus lebih mengembangkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,apalagi tenaga keperawatan merupakan ujung tombak dalam pemberian asuhan keperawatankarena selain berada di garis depan pelayanan kesehatan juga memiliki jumlah yang banyakterutama untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Praktik keperawatanmerupakan kegiatan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, serta pemeliharaan kesehatan denganpenekanan kepada upaya pelayanan utama (PHC) sesuai dengan wewenang, tanggung jawab danetika keperawatan (2) . Hal ini didukung Pasal 18 Kepmenkes RI No. 1239 Tahun 2001,“ Perawatdalam menjalankan praktik perawat harus membantu program pemerintah dalam meningkatkanderajat kesehatan masyarakat”.Sebelum keluarnya Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, perawat bekerjadibawah kebijakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1963 pasal 7, tugaspekerjaan tenaga kesehatan perawat pada pokoknya adalah merawat penderita sakit dan membantudokter dalam hal mengobatinya.Keluarnya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan Surat Keputusan MenteriKesehatan No. 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat, walaupunmengukuhkannya sebagai profesi di Indonesia ternyata masih juga belum memberikan kejelasanbatasan kewenangan, perlindungan hukum yang pasti bagi tenaga perawat, karena sesuai denganpasal 84 tentang tuntutan hukum bagi praktik yang tidak berizin, yaitu kurungan paling lama satutahun atau denda paling banyak lima belas juta, serta pasal 82 tentang tindakan di luar kewenangandan keahlianya dapat dipidana lima tahun atau denda maksimal seratus juta.Pelayanan keperawatan di berbagai praktik mandiri di rumah belum mencerminkan praktikpelayanan profesional. Metode pemberian asuhan keperawatan yang dilaksanakan belumsepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada tugasrutin seorang perawat (3) . Selain itu hanya dengan mengandalkan tindakan hukum yang bersifatperikatan yang terjadi antar perawat sendiri dan pasien yang ditolongnya dengan bertumpu padakekuatan bentuk persetujuan (informed consent) yang tersirat yang disampaikan oleh pasien sertapengetahuan pasien sendiri kalau perawat tersebut paginya memberikan pengobatan di puskesmassehingga pasien meyakini bahwa perawatpun dianggap mampu memberikan pengobatan di rumahsehingga dengan kondisi tersebut pasien datang sendiri ke rumah perawat, pasien datang lalu mintadi suntik, bahkan ada juga pasien yang datang kerumah menyerahkan sejumlah uang sambillangsung mengatakan “pak saya minta disuntik obat untuk menghilangkan badan saya yang pegalya?” (data primer).Kondisi-kondisi yang mendukung kekuatan hukum praktik perawat yang lain tenagaperawat tinggal di semua Desa yang notabene belum ada tenaga dokter sehingga pertolongankesehatan semuanya dilakukan oleh tenaga keperawatan akan tetapi perawat jarang sekali dengansadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi telah melakukan kesalahan dalam tugas(malpractice) atau lalai dalam tugas (neglience), misalnya demi kesembuhan pasien yang mintapertolongan, perawat memberikan terapi kepada pasiennya kadang-kadang sampai melampaui2

Working Paper Series No.Bulan 20..batas kewenangan perawat seharunya hanya boleh memberikan terapi untuk mengurangi responakibat suatu penyakit, serta memberikan injeksi antibiotik yang seharusnya ada persetujuan daridokter, tetapi karena terikat dengan perjanjian dengan pasien dalam bentuk penyembuhanpenyakit, maka segala daya upaya dilakukan oleh perawat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Perawat juga kurang memahami kesalahan yang telah dilakukan tersebut secara hukum kesehatan,termasuk belum memahaminya kesalahan etis maupun yuridis profesi. dalam kenyataanya dilapangan kedua bentuk kesalahan tersebut kadang sulit dibedakan.Selama itu pula praktik perawat tidak jelas apakah ia telah melakukan malpraktik,kejahatan, lalai dalam tugas atau bahkan tanpa disadari telah melanggar standard hukumkesehatan. Standar praktik keperawatan profesional sendiri diartikan sebagai suatu perangkat yangdiperlukan oleh setiap tenaga profesional dalam hal ini perawat yang mengidentifikasikan harapanharapanminimal bagi perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman,efektif dan etis (4).Usaha-usaha pendekatan ke tingkat penentu kebijakanpun telah dilakukan untukmendapatkan izin tersebut, walaupun pemerintah telah memberikan izin praktik kepada perawatsebagai tenaga profesional dibidang kesehatan dengan dikeluarkannya KepMenKes No. 1239Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik perawat (5) yang di dalamnya menyangkut tentang SuratIzin Praktik Perawat (SIPP) namun dalam pelaksanaannya khususnya di Kabupaten Indramayubaru dilaksanakan mulai tahun 2006, hal hal ini menunjukkan bahwa reformasi dalam bidangpelayanan kesehatan mangalami keterlambatan, karena turunnya izin praktik keperawatan inisudah ditunggu sejak perawat dinyatakan sebagai profesi pada Lokakarya Nasional Tahun 1983.Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat,yang memiliki 7 Rumah Sakit, terdiri dari 3 Rumah Sakit milik Pemerintah dan POLRI dan 4Rumah Sakit milik swasta. Dinas Kesehatan ini menjadi penanggung jawab dari 49 Puskesmasdan dari RS. Jumlah perawat yang bertugas di Kabupaten Indramayu sebanyak 924 orang dengankwalifikasi pendidikan mulai dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) sampai dengan S1Keperawatan yang dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:Tabel 1. Jumlah Perawat Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Indramayu Tahun 2008No Tingkat Pendidikan Jumlah %1 Sekolah Perawat Kesehatan 68 7,362 Akademi Keperawatan 846 91,563 Strata 1 Keperawatan 10 1,08Jumlah 924 100Sumber : PPNI Kabupaten IndramayuDalam rangka pelaksanaan praktik mandiri keperawatan di Kabupaten Indramayu,pengurus Kabupaten PPNI Indramayu bekerjasama dengan Subdin Pelayanan Dinas KesehatanKabupaten Indramayu telah menguruskan dan menerbitkan registrasi/izin praktik perawat yaitupendidikan minimal perawat adalah D III keperawatan standar praktik pelayanan keperawatanmengacu pada juklak KepMenKes. Saat ini perawat di Kabupaten Indramayu sampai dengan bulanMei 2008 tercatat yang memiliki SIPP baru sejumlah 71 Perawat (7,68%).Berdasarkan latar belakang tersebut dan melalui pengamatan peneliti, bahwa perawatselama melaksanakan praktik mandiri keperawatan tidak sesuai dengan standar profesi sepertimelakukan pengobatan, menjahit luka dan tindakan invasif lainnya dan kurang memperhatikan3

Working Paper Series No.Bulan 20..pendokumentasian asuhan keperawatan, hal ini tentunya akan berdampak pada kewajiban perawatsecara mandiri tidak terpenuhi, selain itu ada pengaduan dari masyarakat mengenai perawat yangmelakukan operasi di tempat praktiknya serta hasil wawancara dengan pemegang program diDinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, kendala yang ditemui adalah masalah pengawasan yangkurang setelah terbitnya SIPP sehingga dikhawatirkan perawat dalam memberikan praktik mandirikeperawatan menyimpang dari batas kewenangannya.Masalah-masalah tersebut diatas menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti sehinggamendapat gambaran dan informasi keberhasilan pelaksanaan Praktik Mandiri KeperawatanBerdasarkan Kaidah Asuhan Keperawatan di Kabupaten Indramayu.METODE PENELITIANPenelitian ini adalah penelitian non eksperimen dengan pendekatan methode campuran(mix method) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatanyang telah dilakukan perawat dalam melaksanakan kebijakan Praktik Mandiri KeperawatanBerdasarkan Kaidah Asuhan Keperawatan dan menganalisis seberapa jauh keberhasilan perawatdalam kegiatan Praktik Keperawatan dimaksud sesuai Petunjuk Pelaksanaan Kepmenkes tersebutdalam satu waktu. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik kuesionerdan checklist dan pendekatan kualitatif dilakukan teknik wawancara mendalam. Hasil kedua teknikini dapat digunakan untuk triangulasi.Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan analitik. Adapun yang dimaksuddeskriptif adalah dilakukan dengan menggambarkan keadaan dari variabel–variabel yang ditelitidan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Analitik adalah dilakukandengan analisa bivariat dengan uji regresi logistik. Sedangkan data kualitatif diolah dengan caramengkategorikan data-data yang diperoleh dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompokterarah, selanjutnya dilakukan pengkombinasian dengan teori-teori untuk mendapatkaninterpretasi-interpretasi alternatif (6) .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN1. Deskripsi Lokasi PenelitianKabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak antara 10751'-10836' Bujur Timur dan 615' - 640' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Indramayu2.000,99 km2 yang terbagi menjadi tiga puluh satu Kecamatan. Kabupaten Indramayumerupakan daerah yang cukup subur. Dari wilayah seluas 204.011 hektar, 41,90 persenmerupakan tanah sawah. Saat ini jumlah penduduk Indramayu mencapai 1.778.396 Jiwa yangmeliputi laki–laki: 886.264 jiwa dan perempuan 892.132 jiwa dengan kepadatan penduduk1.086,70 jiwa per km 2 sedangkan sarana kesehatan yang ada meliputi Puskesmas: 49 buah danRumah Sakit: 7 buah serta Perguruan Tinggi Kesehatan: 5 buah.2. Karakteristik Subyek PenelitianDari kegiatan penelitian yang dilakukan, diperoleh karakteristik responden yangmelaksanakan praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan diKabupaten Indramayu sebanyak 71 orang perawat yang menjadi subyek penelitian yang terdiridari pendidikan, jenis kelamin, usia dan tempat bekerja. Dari karakteristik tersebut di ketahuibahwa perawat yang mempunyai pendidikan D III paling banyak, yaitu ada 62 orang (87,3%),untuk jenis kelamin lebih di dominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 53 orang (74,7%), dilihatdari usia yang paling banyak adalah usia antara 31 – 40 tahun yaitu ada 39 orang (54,9%)4

Working Paper Series No.Bulan 20..dimana pada usia tersebut merupakan usia paling produktif sehingga diharapkan dapatmemberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, perawat yang paling banyak adalah yangbekerja di lingkungan rumah sakit sebanyak 41 orang (57,7%). Karakteristik responden dapatdilihat pada tabel sebagai berikut :Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, Usiadan Tempat BekerjaNo Karakteristik Responden N %1 Pendidikana. D IIIb. Strata 1 (S-1)2 Jenis Kelamina. Laki - Lakib. Perempuan3 Usiaa. 20 – 30 tahunb. 31 – 40 tahunc. 41 – 50 tahund. 51 – 60 tahun4 Tempat Kerja (Instansi)a. Rumah Sakitb. Puskesmasc. Dinkes/Institusi629531816391154123787,312,774,725,322,554,915,57,157,732,49,93. Analisis UnivariatAnalisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat diskriptif pada masingmasingvariabel. Hasil analisis univariat masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabelsebagai berikut:Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel Bebas dan Variabel TerikatVariabel Jumlah (n) (%)1. Persepsi atas hak perawata. Tidak terpenuhib. Terpenuhi2. Persepsi atas kewajiban perawata. Tidak terpenuhib. Terpenuhi3. Pemahaman hukum kesehatana. Tidak pahamb. Paham4. Pemahaman batas kewenangan perawata. Tidak pahamb. Paham5. Implementasi kebijakan penerbitan SIPP304133383140294242,357,746,553,543,756,340,859,25

Working Paper Series No.Bulan 20..berdasarkan Kepmenkes RI No. 1239/2001a. Burukb. Baik373452,147,94. Analisis BivariatAnalisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antaravariabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) (8).a. Persepsi Atas Hak Perawat dalam Praktik Mandiri PerawatTabel 4. Hubungan antara persepsi atas hak perawat dalam praktik mandiri perawatdengan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatanVariabel P OR 95% CIPersepsi atas hak perawat dalampraktik mandiri perawat 0,000 17,727 5,033-62,441Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa persepsi atas hak perawat dalampraktik mandiri perawat memiliki hubungan yang bermakna dengan implementasi praktikmandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan dengan nilai P=0,000,OR=17,727, CI=5,033-62,441, yang artinya adalah persepsi atas hak perawat dalampraktek mandiri perawat yang tidak terpenuhi beresiko 17,7 kali lebih besar dibandingkandengan persepsi atas hak perawat yang terpenuhi dalam praktik mandiri perawat.b. Persepsi Atas Kewajiban Perawat dalam Praktik Mandiri PerawatTabel 5. Hubungan antara persepsi atas kewajiban perawat dalam praktik mandiriperawat dengan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatanVariabel P OR 95% CIPersepsi atas kewajiban perawatdalam praktik mandiri perawat 0,000 9,117 3,065-27,115Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa persepsi atas kewajiban perawatdalam praktik mandiri perawat memiliki hubungan yang bermakna dengan implementasipraktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan dengan nilaiP=0,000, OR=9,117, CI=3,065-27,115, yang artinya adalah persepsi atas kewajibanperawat dalam praktek mandiri perawat yang tidak terpenuhi beresiko 9,1 kali lebih besardibandingkan dengan persepsi atas kewajiban perawat yang terpenuhi dalam praktikmandiri perawat.c. Pemahaman Hukum Kesehatan Dalam Praktik Mandiri Perawat6

Working Paper Series No.Bulan 20..Tabel 6. Hubungan antara pemahaman hukum kesehatan dalam praktik mandiriperawat dengan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatanVariabel P OR 95% CIPemahaman hukum kesehatandalam praktik mandiri perawat 0,000 32,148 7,904-130,760Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pemahaman hukum kesehatandalam praktik mandiri perawat memiliki hubungan yang bermakna dengan implementasipraktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan dengan nilaiP=0,000, OR=32,148, CI=7,904-130,760, yang artinya adalah pemahaman hukumkesehatan dalam praktik mandiri perawat yang tidak paham beresiko 32,1 kali lebih besardibandingkan dengan perawat yang paham tentang hukum kesehatan dalam praktik mandiriperawat.d. Pemahaman Batas Kewenangan Dalam Praktik Mandiri PerawatTabel 7. Hubungan antara pemahaman batas kewenangan dalam praktik mandiriperawat dengan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatanVariabel P OR 95% CIPemahaman batas kewenangandalam praktik mandiri perawat 0,000 17,500 3,621-84,586Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pemahaman batas kewenangandalam praktik mandiri perawat memiliki hubungan yang bermakna dengan implementasiimplementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan dengannilai P=0,000, OR=17,500, CI=3,621-84,586, yang artinya adalah pemahaman bataskewenangan dalam praktik mandiri perawat yang tidak paham beresiko 17,5 kali lebihbesar dibandingkan dengan perawat yang paham tentang batas kewenangan dalam praktikmandiri perawat.5. Analisis MultivariatAnalisis multivariat dilakukan untuk menindaklanjuti analisis bivariat yang telahdilakukan sebelumnya. Analisis multivariat yang digunakan adalah pemodelan regresi logistik.Pemodelan regresi logistik dapat membantu peneliti untuk mendapatkan model prediksi yangterbaik untuk menjelaskan variasi nilai dari variabel terikat. Uji statistik yang digunakan padaanalisis multivariat adalah analisis logistik dengan tingkat kemaknaan p < 0,25.7

Working Paper Series No.Bulan 20..Perawat yang melaksanakan Praktik Mandiri Keperawatan sesuai sesuai dengankaidah asuhan keperawatan berdasarkan Kepmenkes No. 1239 Tahun 2001 wajib memilikiSurat Izin Praktik Perawat (SIPP) beserta Buku Petunjuk pelaksanaannya, hal ini tentunyauntuk mencegah timbulnya praktik yang salah dari perawat yang melaksanakan praktikmandiri karena buku petunjuk ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan praktikmandiri keperawatan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua perawat yang praktikmengetahui buku petunjuk ini sebagaimana terungkap dalam wawancara.” Buku Petunjuk saya belum tahu, kayanya ada di PPNI atau bagian perizinan ”(Informan 14)”Yang saya ketahui ada yang punya buku petunjuk dan ada yang tidak punya...”(Informan 07)Selain itu pelaksanaan praktik mandiri Perawat berdasarkan kaidah asuhankeperawatan yang meliputi: pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan,melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan agar sesuai dengan standarprofesi yang dibuat organisasi profesi PPNI perlu dilakukan pengawasan yang rutin danterpadu. Kenyataan dilapangan dalam pengawasan ini belum dilaksanakan secara optimal,sebagaimana diungkapkan berikut ini.” Paling nanya – nanya pada saat ada pertemuan di Dinas Kesehatan ...”(Informan 16)”Selama saya praktek, tidak pernah dikunjungi tim dari Dinas Kesehatan atauPPNI......” (Informan 16)”Pengawasannya dilakukan pada saat kunjungan ke daerah, itupun sifatnya hanyasupervisi biasa..... (Informan 7)”Tidak ada pembinaan khusus, pada saat kunjungan ke Puskesmas biasanyadiselipkan masalah PPNI dalam praktek keperawatan dan kadang-kadang kamijuga mengundang perawat perawat dari PKM yang berhubungan dengan programkesehatan misalnya juga diselipkan tentang praktek keperawatan yang mandiriyang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan ....” (Informan 1)b. Persepsi atas Hak PerawatHak perawat adalah kekuasaan yang dimiliki oleh perawat untuk mendapatkan ataumemutuskan untuk berbuat sesuatu dan merupakan bentuk pemenuhan terhadappelaksanaan kewajiban yang telah dilakukannya. Ada beberapa perawat yang merasahaknya sudah terpenuhi selama melaksanakan praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatan seperti perlindungan hukum terhadap resiko kerja danmemperoleh kesejahteraan. Seperti terungkap dalam hasil wawancara.9

Working Paper Series No.Bulan 20..nggak nggak punya kadangkala secara hukum nggak punya legalitas tapi merekaee memberikan pengobatan juga. (Informan 9)Meminta persetujuan tindakan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhiuntuk menghindari masalah hukum selama menjalankan praktik mandiri keperawatan.Pemberian Informed Consent pada pasien yang mendapatkan intervensi keperawatan, diKabupaten Indramayu tidak dilaksanakan dengan optimal, karena ada anggapan informedconsent hanya untuk tindakan medis. Seperti yang teruangkap dalam hasil wawancara dengansalah satu perawat yang menjalankan praktik keperawatan mandiri.”Saya tidak pernah memberikan apa itu… informed consent, khan itu untuktindakan medis...” (Informan 16)d. Pemahaman Hukum KesehatanPemahaman hukum kesehatan adalah pengetahuan yang harus dimiliki perawat secaramenyeluruh (comprehenship) mengenai aspek hukum dan penerapannya termasuk hukumpidana dan perdata hal ini sangat penting bagi perawat yang menjalankan praktik mandirikeperawatan sesuai kaidah asuhan keperawatan, Pemahaman tentang dasar hukumkesehatan sudah dimiliki oleh Perawat, sebagaimana diungkapkan di bawah.”Ya, kalau aturan – aturan praktik setahu saya sudah paham.....” (Informan 7)”Sepengetahuan saya ada, tapi tidak berkaitan dengan praktik mandirikeperawatan … itu karena resiko tugasnya sebagai pelaksana program...”(Informan 15)””Saya tahu, orang yang salah pasti ada sangsinya, paling kalau berkaitan denganadminisatrasi dicabut izinnya sedangkan berkaitan dengan pidana baru dihukum,itupun setelah melalui proses yang panjang...” (Informan 13)e. Pemahaman Batas Kewenangan PerawatKewenangan Perawat adalah hak dan otonomi perawat untuk melaksanakan asuhankeperawatan meliputi pada kondisi sehat maupun sakit kepada individu, keluarga,kelompok khusus dan masyarakat (Nursalam, 2001). Dalam penelitian ini perawat sebagianbesar sudah mengetahui batas kewenangannya, namun dalam menjalankan praktik mandirikeperawatan lebih kepada kewenangan pendelegasian. Sebenarnya kewenanganpendelegasian tersebut ada masalah karena tidak didukung bukti tertulis dari orang yangmendelegasikannya (dokter) selain itu perawat lebih memilih selama menjalankan praktikmandiri hanya dalam hal penanganan respon pasien terhadap penyakit daripada pemberianasuhan keperawatan, seperti terungkap dalam wawancara di bawah.”Yang saya lakukakan selama praktik di rumah, tinggal nanya keluhannya, diberiobat lalu pulang. Obat yang saya berikan tidak jauh beda dengan yang diPuskesmas tempat saya kerja....” (Informan 16)11

Working Paper Series No.Bulan 20..”Menulis menurut Askep habis waktu saya, apalagi pendokumentasiannya yangbanyak, mending nanya singkat langsung diobati atau disuntik.... (Informan 15)PEMBAHASAN1. Pelaksanaan Praktik Mandiri Keperawatan Berdasarkan Kaidah Asuhan KeperawatanSebagai tenaga kesehatan yang diberi wewenang melaksanakan praktik mendirikeperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan, perawat dituntut melaksanakan praktikmandiri secara profesional berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan jugaberdasarkan Kepmenkes RI No. 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat.Untuk itu selain niat dan keinginan perawat sendiri untuk melaksanakan praktik mandirikeperawatan secara profesional juga perlu adanya pengawasan terbaik yang dilakukan olehPemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Organisasi Persatuan Perawat NasionalIndonesia (PPNI) sebagai wadah organisasi perawat.Pelaksanaan praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah keperawatan yangdilaksanakan oleh perawat yang sudah memiliki Surat Izin Praktik Perawat di KabupatenIndramayu belum optimal, berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pelaksanaan praktikmandiri keperawatan berdasarkan kaidah keperawatan masih buruk (52,1%) hal iniberdasarkan hasil wawancara disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan olehpemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu khususnya bagian perizinanyang berfungsi sebagai pengawas. Pengawas ini yang nantinya berfungsi sebagai penilai danalat kontrol sehingga perawat yang melaksanakan praktik mandiri keperawatan tidakmenyimpang dari standar yang telah dibuat.Untuk itu dalam hal pengawasan sebaiknya tidak dilakukan oleh satu instansi saja tetapijuga sebuah tim yang berpengalaman di bidangnya, seperti yang diungkapkan (7) , ”Para penilaiyang berpengalaman tahu bahwa evaluasi yang sukses harus dimulai dengan baik sebelumprogram baru diterapkan”.2. Persepsi Atas Hak Perawat dalam Praktik Mandiri KeperawatanPerawat sebagai tenaga kesehatan profesional dalam menjalankan kewajibannyakhususnya mengenai praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatanmemiliki berbagai hak seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 36Tahun 2009 tentang kesehatan (1) , bahwa “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan danpelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.Selain itu ada hak–hak lain seperti: mendapat jaminan perlindungan terhadap resikokerja yang berkaitan dengan tugasnya, menuntut jika nama baiknya dicemarkan oleh klien atautenaga kesehatan lainya, menolak pihak lain yang memberikan anjuran atau permintaan tertulisuntuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Standar dan Kode EtikProfesi dan mendapat informasi yang jujur dan lengkap dari klien atas pelayanan keperawatanyang diberikan.Untuk mengetahui keberhasilan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkankaidah asuhan keperawatan ini diperlukan evaluasi persepsi atas hak perawat dalammenjalankan praktik mandiri keperawatan yang dihubungkan dengan implementasi praktikmandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan. Berdasarkan hasil statistikdinyatakan bahwa terdapat hubungan persepsi atas hak perawat dengan implementasi praktikmandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan, dimana analisa bivariat12

Working Paper Series No.Bulan 20..menunjukan nilai p value = 0,0000 (< 0,005) oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan analisamultivariat.Perawat yang mendapatkan persepsi atas haknya selama menjalankan praktik perawatsebanyak 57,7%. Sesuai dengan hasil wawancara hak perawat sebagian besar terpenuhi.Persepsi Perawat atas hak yang terpenuhi ini bisa jadi dikarenakan dengan keluarnya Surat IzinPraktik Perawat (SIPP) perawat merasa nyaman dalam melaksanakan praktik mandirikeperawatan, apalagi dalam sertifikat yang dikeluarkan dibelakangnya jelas tertulis bataskewenangan yang boleh dilakukan oleh perawat dalam menjalankan praktik mandiri didukunglagi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Pasal 23 (1) bahwa perlindungan hukumdiberikan pada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenagakesehatan.Hal ini sesuai dengan teori berubah mengenai pendekatan normatif–reedukatif (8) ,bahwa motivasi manusia bergantung pada norma sosiokultural dan komitmen individuterhadap norma–norma itu. Dalam hal ini perubahan terjadi apabila orang yang terlibatmengembangkan sikap dan nilai baru dengan mendapatkan informasi baru.Penerbitan SIPP sebagai payung hukum praktik mandiri keperawatan apalagi disertaisosialisasi dari pemegang program sendiri ditambah lagi adanya uraian hal–hal yang harusdilakukan bagi pemegang SIPP dapat merubah perilaku perawat yang melaksanakan praktikmandiri menjadi bertambah wawasan dan memiliki sikap tenang dan profesional dalammemberikan pelayanan sesuai yang tertulis di SIPP sendiri dan dampaknya perawat jugamerasa dilindungi haknya dalam menjalankan praktik keperawatan yang notabene jelas jelasmembantu pasien yang membutuhkan pertolongan.Hubungan persepsi atas hak perawat dengan implementasi praktik mandiri keperawatanberdasarkan kaidah asuhan keperawatan di Kabupaten Indramayu sangat tergantung padakebijakan langsung dari Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai pimpinaninstitusi yang menerbitkan SIPP, kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu bersumberpada peraturan–peraturan yang barlaku seperti Kepmenkes No. 1239 Tahun 2001 besertapetunjuk teknisnya dan peraturaan daerah tentang perizinan. Selain itu tergantung juga padakomitmen Organisasi PPNI dalam membantu anggotanya memenuhi rasa nyaman selamamenjalankan praktik keperawatan dengan mengeluarkan surat keterangan yang mendukungpelaksanaan praktik mandiri serta didukung suasana kondusif baik secara kultur maupunkomitmen pimpinan dalam hal ini Bupati Indramayu yang secara tegas menyatakan bahwasetiap permasalahan pasti ada solusinya.Persepsi atas hak perawat juga tergantung dari legitimasi perawat itu sendiri di matamasyarakat. Perawat yang melaksanakan Praktik Keperawatan mandiri dituntut memiliki sikapprofesional yang dapat menggugah masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhandasarnya. Perawat yang dipercaya masyarakat tentunya sangat dicari oleh pasien/ keluargayang membutuhkan dan dengan sukarela pasien atau keluarga membayar sesuai dengankesepakatan yang tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan perawat. dikatakanbahwa meningkatnya jumlah pelanggan perawat dikarenakan perilaku yang ditunjukan olehdokter Puskesmas dan tingginya harga jasa pelayanan yang mereka tarik ditempat praktekpribadi (9) .3. Persepsi atas Kewajiban Perawat dalam Praktik Mandiri KeperawatanKewajiban perawat adalah sesuatu yang harus diperbuat atau dilakukan perawat sesuaidengan profesinya. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi praktik mandiri keperawatan13

Working Paper Series No.Bulan 20..berdasarkan kaidah asuhan keperawatan diperlukan evaluasi persepsi atas kewajiban perawatdihubungkan dengan implementasi kebijakan penerbitan SIPP. Hubungan kewajiban perawatdengan implementasi praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatanberdasarkan hasil statistik menunjukan terdapat hubungan yang bermakna yaitu nilai p value =0,0000 (< 0,005).Persepsi atas kewajiban perawat selama menjalankan praktik perawat sebanyak 53,5%merasa terpenuhi. Kewajiban perawat tertulis pada Kepmenkes RI No. 1239 tahun 2001tentang Registrasi dan Praktik Perawat, seperti dalam Bab III Perizinan pasal 8 (3) bahwaperawat yang melaksanakan praktik perorangan/ berkelompok harus memiliki Surat Izinpraktik Perawat (SIPP), pasal 13 ayat 2 setiap perawat yang melaksanakakan praktikkeperawatan berkewajiban meningkatkan keilmuan dan atau keterampilan bidang keperawatanmelalui pendidikan dan atau pelatihan, pasal 16 perawat berkewajiban untuk: menghormati hakpasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi, meminta persetujuan tindakan yangakan dilakukan dan melakukan catatan perawatan dengan baik. Sedangkan perawat dalammelakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkanpendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan perawatan berkewajiban mematuhistandar profesi. Kewajiban perawat merupakan merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalammenjalankan tugas/pekerjaan, kewajiban ini sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian.Perjanjian dalam praktik mandiri keperawatan adalah perjanjian antara perawatan dan pasien(2) . Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas tentang kewajiban perawat bahwa timbulnyakewajiban tenaga kesehatan disebabkan: (1) ditetapkan oleh peraturan/ perundang-undangan,dan (2) akibat dari adanya suatu hubungan hukum/ perjanjian perawatan (10) .Perawat yang melakukan praktik mandiri keperawatan wajib memiliki Surat IzinPraktik Perawat (SIPP). SIPP ini berlaku selama SIPnya belum habis (masih berlaku) dan diKabupaten Indramayu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.Penerbitannya diberikan bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:Pasal 12 ayat (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diperoleh denganmengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Ayat (2)SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan ataumemiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dan ayat (3) Permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: (!) Foto kopi ijazah ahlimadya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakuipemerintah; (2) Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinansarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan; (3) Foto kopi SIP yang masihberlaku; (4) Surat keterangan sehat dari dokter; (5) Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua)lembar; (6) Rekomendasi dari Organisasi Profesi. Sosialisasi terhadap peraturan sudahdilakukan dalam pertemuan rutin maupun pada saat melakukan kunjungan kerja ke puskesmasyang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, namun kenyataan yang adakurang dari 10% perawat yang memiliki SIPP hal ini dikarenakan kurangnya pemahamanperbedaan SIP dengan SIPP, SIP dianggap Surat Izin melakukan praktik keperawatan secaramandiri. Penelitian lain menyatakan bahwa penerbitan SIPP banyak tidak dipenuhi olehperawat seperti penelitian Ahmad Farid Rivai (2008) di Rumah Sakit Umum Daerah GunungJati Cirebon dan Antono D.W. (2004) di Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan Sidoarjo.Di Indonesia, SIPP dapat diperpanjang lagi dengan membawa SIP yang baru danmengajukan permohonan perpanjangan SIPP, dalam pengajuan ini tidak mensyaratkan adanya14

Working Paper Series No.Bulan 20..maupun elektronik sehingga dampaknya seluruh perawat yang menjalankan praktik mandirikeperawatan memiliki pengetahuan dan memahami hukum kesehatan secara komprehensip.Pemahaman hukum kesehatan bagi perawat yang menjalankan praktik mandirikeperawatan akan menghindari perawat dari sangsi hukum. Ada beberapa prinsip yang harusdilakukan perawat yang merupakan nurse defender terhadap masalah hukum, yaitu:a. Ketahui hukum/undang–undang yang mengatur praktik dan kewenangan anda.b. Jangan melakukan apapun yang anda tidak tahu bagaimana melakukannya.c. Pertahankan kompetensi praktik anda dan sadari pentingnya mengikuti pendidikankeperawatan berkelanjutan/pelatihan sesuai bidang anda.d. Sebagai penuntun untuk meningkatkan praktik, mendapatkan kritik dan kesenjanganpengetahuan/keterampilan lakukan pengkajian diri, evaluasi kelompok, audit dan evaluasidari penyelia (supervisor).e. Jangan sembrono.f. Tetap perhatian pada pasien dan keluarganya.g. Bekerja secara interdipendensi dan jaga komunikasi dengan pihak lain yang terkait denganpraktik anda.h. Catat secara akurat, obyektif dan lengkap, jangan di hapus.i. Delegasikan secara aman dan absah, ketahui persiapan dan kemampuan orang-orang dibawah pengawasan anda.j. Ikut aktif dalam mengembangkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan/pedoman sesuaikebutuhan.k. Lindungi anda dengan mengikuti asuransi malpraktik jika sarana ini tersedia (12) .5. Pemahaman batas Kewenangan PerawatSeperti halnya pemahaman hukum kesehatan, pemahaman batas kewenangan perawatmerupakan hal yang penting dalam menjalankan praktik mandiri keperawatan. HubunganPemahaman batas Kewenangan Perawat dengan implementasi praktik mandiri keperawatanberdasarkan kaidah asuhan keperawatan berdasarkan hasil statistik menunjukan terdapathubungan yang bermakna yaitu nilai p value = 0,0000 (< 0,005).Perawat yang melakukan praktik mandiri keperawatan memahami batas kewenanganperawat sebanyak 59,2 %. Hal ini bisa jadi dikarenakan selain faktor pendidikan perawat itusendiri yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku minimal pendidikan D IIIKeperawatan juga perawat proaktif dalam mencari informasi mengenai batas kewenangandengan cara membaca buku kesehatan atau melihat melalui media cetak dan elektronik .Kewenangan perawat merupakan otonomi dalam melaksanakan praktik mandirikeperawatan. Ada beberapa kewenangan yang di atur menurut Kepmenkes RI No. 1239 Tahun2001 Pasal 15 Perawat, yaitu: (1) Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputipengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakankeperawatan dan evaluasi keperawatan. (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksudmeliputi: intervensi keperawatan observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.(3) Dalam melaksanakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar asuhan keperawatanyang ditetapkan oleh organisasi profesi. (4) Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukanberdasarkan permintaan tertulis dari dokter.Dari beberapa kompetensi kewenangan yang dimiliki perawat di Kabupaten Indramayuyang menjalankan praktik mandiri keperawatan menunjukan perawat lebih memilih selamamenjalankan praktik mandiri hanya dalam hal penanganan respon pasien terhadap penyakit17

Working Paper Series No.Bulan 20..daripada pemberian asuhan keperawatan dan pemberian obat tidak berdasarkan order/pesanandokter. Padahal jelas–jelas tertulis di Kepmenkes RI No. 1239 Tahun 2001 tindakan medikhanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Perawat yang melakukanpraktik mandiri keperawatan dalam melakukan kewenangannya menghadapi dua pilihan yangdirasa sulit oleh perawat sendiri, kalau menjalankan praktik keperawatan sesuai aturan beresikoditinggal pasien karena pelayanan dirasakan lama dimulai pengkajian sampai evaluasiditambah lagi ada persepsi di masyarakat kalau tidak disuntik atau diobati tidak akan sembuh.Seperti pendapat (9) . bahwa bagi penduduk desa perawat berhak untuk mengobati pasien,mereka tidak menganggap pengobatan yang dilakukan perawat tidak layak atau berbahaya.Sebaliknya kalau perawat menjalankan praktik keperawatan tidak sesuai dengankewenangannya beresiko berurusan dengan masalah hukum. Dilema ini yang dihadapi Perawatindramayu dalam melaksanakan praktik mandiri keperawatan. Untuk itu Dinas KesehatanKabupaten Indramayu dalam implementasi praktik mandiri keperawatan ini membatasiperawat hanya pada pengobatan dasar yang sudah biasa dilakukan perawat pada saat kerja disarana pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit.KESIMPULAN DAN SARAN1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian di atas tentang Evaluasi Praktik MandiriKeperawatan Berdasarkan Kaidah Asuhan Keperawatan di Kabupaten Indramayu, dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut:a. Praktik Mandiri Keperawatan Berdasarkan Kaidah Asuhan Keperawatan Di KabupatenIndramayu belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnyapengawasan baik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu maupunOrganisasi Profesi dalam hal ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)Indramayu.b. Terdapat hubungan yang signifikan dalam implementasi praktik mandiri keperawatanberdasarkan kaidah asuhan keperawatan dengan persepsi atas hak perawat, persepsiatas kewajiban perawat, pemahaman hukum kesehatan dan batas kewenangan dalampraktik mandiri perawat.c. Persepsi atas hak dan pemahaman atas batas kewenangan perawat dalam praktikmandiri keperawatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemungkinanpraktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan.2. SaranBeberapa saran untuk mewujudkan tenaga keperawatan yang inovatif, kreatif,mandiri dan profesional sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu:a. Pembenahan Dinas Kesehatan Kabupaten, antar lain:• Perlunya pembinaan dan Pengawasan langsung oleh Tim Khusus atau Komiteyang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang berisi: dari unsurpemerintah (Dinas Kesehatan) dan para profesional (PPNI).• Perlunya peningkatan peran bidang regulasi dalam mengatur perizinan praktiktenaga kesehatan.• Perlunya dibuat Peraturan Daerah atau minimal Keputusan Bupati untukmendukung dan menguatkan Kepmenkes RI No. 1239 tahun 2001 selama18

Working Paper Series No.Bulan 20..Undang – Undang praktik Keperawatan yang saat ini masih dibahas di DPRbelum disyahkan/diundangkan.b. Pembenahan yang dilakukan Organisasi PPNI, antara lain:• Agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya yangmelakukan Praktik Mandiri Keperawatan.• Perlunya penilaian secara berkala mengenai kompetensi tenaga keperawatanyang melaksanakan praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhankeperawatan.• Perlunya pembinaan secara berkala minimal 1 bulan sekali untuk peningkatanpengetahuan dan pemahaman anggota PPNI yang melakukan Praktik MandiriKeperawatan.DAFTAR PUSTAKA1. Depkes RI. (2009). UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Depkes RI. Jakarta.2. Priharjo, (2008). Konsep dan Perspektif Praktik Keperawatan Profesional. EGC. Jakarta.3. Priharjo, (1995) Praktik Keperawatan Profesional Konsep Dasar dan Hukum, EGC, Jakarta.4. Depkes RI (2001). Kepmenkes RI No 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan PraktikPerawat. Depkes RI. Jakarta.5. Sugiyono., 2003. Statistika untuk Penelitian. CV Alfabeta, Bandung6. Yin, RK, (2000) Studi Kasus (Desain dan Metode). Raja Grafindo Persada. Jakarta.7. Mark J. Robert (2007). Getting Health Reform Right. New York.8. Blais et all (2007). Praktik Keperawatan Profesional Konsep dan Perspektif. EGC, Jakarta.9. Sciortino., 2008. Perawat Puskesmas diantar Pengobatan dan Perawatan. CV Alfabeta,Bandung10. Karbala H. (2007). Hukum Kesehatan. Naskah dipresentasikan dalam pelatihan HukumKesehatan FH. Jakarta.11. Ann Helm (2006). Malpraktik Keperawatan Menghindari Masalah Hukum. Penerbit BukuKedokteran EGC, Jakarta.12. Kelly L. Y. (1987). The Nursing Experience, trends, Challenges and Transitions. New York:Mac Millan.19