Nomor : 042/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atauPejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 122/PMK.04/2011.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP,SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampaidengan diterbitkannyanya Surat Teguran.2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakanKeputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalamsurat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan KeberatanPERSYARATAN :Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewatijangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajibanpembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan ataub<strong>and</strong>ing.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP,SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 043/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURMONITORING PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan diBidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang TatacaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidangKepabeanan8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaDESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP,SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampaidengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi.2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut,pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, ataupengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihanadministratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. SedangkanPenagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi :a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang TatacaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur JenderalBea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No.51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan