Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

Kerangka AcuanKonferensi dan Dialog Nasionaldalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?Hotel Bidakara, 9­10 Oktober 2012Latar belakangCita‐cita membangun negara hukum telah termuat dalam Penjelasan UUD 1945.Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat),bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (maachtstaat) menegaskan cita‐citabangsa tersebut. Melalui amandemen UUD 1945, beberapa ketentuan baru dalam UUDmemperteguh cita‐cita membangun negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu, dalam amandemen UUD1945 yang belangsung pada tahun 1999 hingga 2002, sejumlah ketentuan mengenaipembatasan kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan pengawasan terhadapkebijakan pemerintah berhasil dimuat ke dalam UUD hasil amandemen tersebut.Membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Meskipundemikian, Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa membangun negara hukum itubukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang mengurastenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upayaperubahan untuk mewujudkan negara hukumnya. Amandemen konstitusi, pembuatansejumlah peraturan perundang‐undangan, pembentukan lembaga‐lembaga negarabaru, pembenahan institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan.Namun, keberhasilan membangun negara hukum tidak semata‐mata diukur darikemampuan memproduksi legislasi dan menciptakan atau merevitalisasi institusihukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara hukum terukur dari implementasi danpenegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutamakelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas.Berbagai kasus hukum akhir‐akhir ini menunjukkan bahwa upaya memberikankeadilan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus besar tidak terselesaikansecara tuntas seperti Kasus BLBI dan Bank Century. Pada sisi lain, penegakan hukumsecara formal diterapkan terhadap kasus‐kasus yang menimpa orang kecil sepertipencurian kakao, piring, dan sandal jepit. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh1

korporasi memberikan kontribusi pada penurunan kelestarian lingkungan.Kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya berlangsung dibanyak tempat. Berbagai kasus ini menunjukkan kepada kita bagaimana hukummenjadi jaring laba‐laba yang hanya mampu menjerat nyamuk‐nyamuk kecil namunrentan tercabik ketika dihadapkan dengan serangga besar dan kumbang. 1Perkembangan hukum dan dinamika dalam penegakannya selama ini akhirnyamengantarkan kita pada pertanyaan: menuju ke mana arah pembangunan negarahukum di Indonesia? Setelah satu dasawarsa amandemen UUD 1945, seberapa jauhupaya menbangun negara hukum di negara ini mendekatkan pada cita‐cita bangsayang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: “memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”?Konferensi dan dialog nasional ini diselenggarakan untuk merumuskan langkahbersama elemen bangsa untuk mencapai cita‐cita mewujudkan negara hukum yangberkeadilan di Indonesia.TujuanTujuan konferensi dan dialog ini adalah untuk meninjau perkembangan gagasan danpenerapan negara hukum yang berkembang pada berbagai bidang kajian gunamencapai keadilan dan cita‐cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila danUUD 1945.Peserta• Peserta yang diharapkan terlibat dalam konferensi ini antara lain dosen,mahasiswa, peneliti, aktivis LSM, praktisi hukum dan perwakilan instansipemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum dan parlemen.• Peserta terpilih akan diberikan beasiswa perjalanan dan akomodasi selamamengikuti konferensi.1 Ungkapan hukum sebagai jaring laba‐laba diungkapkan oleh Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7SM: “Hukum itu adalah jaring laba­laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang­orang miskin, tetapitidak mampu menjaring orang­orang kaya. Bahkan oleh orang­orang kaya, jaring laba­laba itu akandirobek­robek olehnya”.2

Metode PenyelenggaraanKegiatan ini meliputi:1. Konferensi NasionalKonferensi Nasional yang akan diikuti 100 peserta terseleksi melalui call forpapers. Mereka menyampaikan pandangan dalam panel‐panel (sub‐panel) paralelyang membahas tema‐tema berikut ini:Panel Pengelola Panel* Tema PanelPanel 1 Epistema Institute Pancasila dan arsitektur negarahukum IndonesiaPanel 2 ELSAM Negara Hukum dan Hak AsasiManusiaPanel 3 ILRC Pendidikan Tinggi Hukum YangBerbasis Pada Keadilan SosialPanel 4 PUSaKO FakultasRefleksi Mekanisme Checks andHukum UNANDBalances dalam SistemKetatanegaraan IndonesiaPanel 5 PSHK Legislasi dan legisprudensiPanel 6 HuMa Perlindungan Hak KonstitusionalMasyarakat Adat/Lokal di IndonesiaPanel 7 ICEL Peran Hukum dalam MewujudkanKeadilan LingkunganPanel 8 Fakultas Hukum UNAIR Negara Hukum, Kebebasan Informasidan MediaPanel 9 KRHN/SAJI Memastikan Peradilan Berpihak padaKeadilan Bagi Si Miskin danTermarjinalkanPanel 10 BPHN/SAJI Revitalisasi Hukum dan PeradilanAdat Sebagai Solusi Penguatan AksesTerhadap Keadilan3

*) Pengelola panel bertanggungjawab untuk menyeleksi abstrak, membuat rumusan hasil diskusipada tiap panel untuk disampaikan pada tim perumus; melakukan pengeditan untuk penerbitanpaper‐paper terpilih. Pengelola panel bertanggungjawab menyediakan koordinator panel dannotulis. Bilamana diperlukan, pengelola panel dapat mengundang narasumber untuk panelnya.2. Dialog NasionalPada hari ketiga dilaksanakan dialog negara hukum. Pada dialog ini, hasilkonferensi didiskusikan dengan pimpinan lembaga‐lembaga negara dankementerian/lembaga pemerintah yang berkaitan dengan hukum.3. Pameran kegiatan dan bazar buku.Pameran kegiatan dan bazar buku merupakan kegiatan yang dikelola baik olehpengelola panel maupun lembaga penerbitan buku untuk mengadakan pameranserta menjual buku‐buku yang relevan dengan tema kegiatan ini.Waktu dan TempatKonferensi dan dialog nasional akan diselenggarakan pada 9­10 Oktober 2012di Hotel Bidakara Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 71­73, Jakarta Selatan.Pendaftaran dan Tahapan PelaksanaanPendaftaran peserta untuk telibat dalam konferensi ini dilakukan denganmengirimkan abstrak tulisan. Panitia akan melakukan seleksi terhadap abstrak.Peserta yang abstraknya terpilih diharusnya menyelesaikan makalah untukdipresentasikan di dalam konferensi. Pendaftaran peserta konferensi dapat dilakukansecara online melalui website: http://knh2012.epistema.or.id/Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:• Pengumuman Call for Papers: 1 Agustus 2012• Batas akhir pengiriman abstrak: 15 September 2012• Pengumuman penerimaan abstrak: 21 September 2012• Batas akhir registrasi peserta: 30 September 20124

• Penerimaan makalah lengkap: 5 Oktober 2012• Pelaksanaan Konferensi dan Dialog Nasional: 9‐10 Oktober2012• Pameran kegiatan dan bazar buku: 9‐10 Oktober 2012Informasi lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran dapat diperoleh denganmenghubungi Sekretariat Panitia Konferensi di Epistema Institute. Jl. Jati Mulya IV No.23 Jakarta 12540. Email epistema@epistema.or.id. Telpon 021‐78832167. Fax021‐7823957Tata Tulis AbstrakAbstrak ditulis maksimal 300 kata disertai judul, nama penulis, instansi tempatberaktivitas, dan kata‐kata kunci. Abstrak disesuaikan dengan tema panel yang ditujuoleh penulis.Tata Tulis Makalah1. Dengan huruf Times New Romans 12,2. Spasi 1,53. 10‐15 halaman di kertas kuarto (A4)4. Teknik mengutip:a. Kutipan pendek (tak lebih dari 3 baris): kutipan ini digabung dengan alinea danmenggunakan tanda petik. Contoh: Susilo mengatakan “………” (Susilo, 2010:55)b. Kutipan panjang (lebih dari 3 baris): kutipan ini terpisah dari alinea dan takmenggunakan tanda petik. Kutipan ini ditulis dengan paragraf inden Kiri danKanan 4 spasi; huruf Times New Romans 11. Contoh:Kelly D. Weisberg menulis sebagai berikut:The primary antiessentialist critique is that feminists have takenthe experiences of white middle‐class women to be representativeof the experiences of all women. In so doing, it may be argued, theyobscure women’s diversity. […]. Antiessentialism captures aparadox at the heart of feminism: any attempt to talk about all5

women in terms of what women have in common underminesattempts to assess the significance of women’s differences.(Weisberg, 1993 : 336).5. Catatan Kaki: hanya digunakan untuk informasi yang tak bisa dimuat di body text.Pustaka yang dirujuk tak dicantumkan di catatan kaki, tapi di body text.6. Daftar Pustaka (alfabetis dan urut tahun penerbitan): Perhatikan teknik penulisanbuku editorial yang terdiri dari beberapa artikel, buku single, journal, dan sumberbacaan dari internetBudianta, Melani, 2002, “Pendekatan Feminis terhdap Wacana: SebuahPengantar” dalam Kris Budiman (ed.), Analisis Wacana: dari Linguistiksampai Dekonstruksi, Yogyakarta, Penerbit Kanal.Budianta, Melani, 2005, “Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan DiTengah‐tengah Lalu Lintas Global‐Lokal” dalam Edi Hayat dan MiftahusSurur (eds.), Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi,Jakarta, Desantara.Butler, Judith, 2006, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,New York, Routledge.Cain, Patricia, 1993, “Feminism and the Limits of Equality” dalam D. KellyWeisberg (ed.), Feminist Legal Theory: Foundations, Philadelphia, TempleUniversity Press.Dallmayr, Fred, 1996, “Democracy and Multiculturalism” dalam Seyla Benhabib(ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of thePolitical, Princeton, Princeton University Press.Denis, Ann B., 2001, “Multiple Identities, Multiple Marginalities: FrancoOntarian Feminism”, Gender & Society, Vol. 15, No. 3.Foucault, Michel, 2002, “Truth and Power” dalam Michel Foucault: EssentialWorks of Foucault 1954­1984, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London,Penguin Books.Korets, Gene and Susan Gubar, 1997, “Economic Trends”, Business Week, 21July, Electric Lib. Sam Barlow High School Lib., Gresham.http:/www.elibrary.com, diunduh 23 Februari 2011.7. Kata‐kata asing (Jawa, Inggris, dll) hendaknya dicetak miring.6

Jadwal KonferensiAgendaPembicara8 Oktober 201213.00 – 21.00 Registrasi peserta Panitia9 Oktober 201209.00 – 09.30 Registrasi Panitia09.30 – 10.00 Sambutan Panitia Panitia10.00 – 12.00 Pembukaan dan CeramahKunciKetua Mahkamah KonstitusiProf. Dr. Mahfud M.D, S.H., S.UNegara hukum dan hak konstitusionalwarga negara12.00 – 13.00 Makan siang13.00 – 15.00 Panel 1‐5 Pengelola Panel15.00 – 15.30 Rehat15.30 – 17.00 Panel 6‐10 Pengelola Panel10 Oktober 201209.00 – 11.00 Panel 1‐5 Pengelola Panel11.00 – 12.30 Panel 6‐10 Pengelola Panel12.30 – 13.30 Makan siang13.30 – 15.30 Diskusi publik1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,MPA (Politik hukum dan keadilanPolitik hukum dan akses sosial)terhadap keadilan2. Prof. Dr. Maria Farida Indrati,SH, MH (Politik perundangundangandalam memberikan aksesterhadap keadilan)3. DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM(Praktik penegakan hukum danakses terhadap keadilan)15.30 – 16.00 Pengumuman hasil Tim perumuskonferensi7

16.00 – 18.00 Rehat18.00 – 19.00 Makan malam Panitia19.00 – 20.30 Dialog Negara Hukum Ketua MK, Ketua MA, Ketua DPR,(mendialogkan hasil Menkumham, Kapolri, Ketua Komnaskonferensi)HAM.Pembawa acara: Fessy Alwi20.30 – 21.00 Penutupan Kepala BPHNPenyelenggaraKegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi, BPHN, Bappenas,Epistema Institute, SAJI‐UNDP, HuMa, ELSAM, ILRC, PSHK, KRHN, ICEL, FakultasHukum Universitas Airlangga, Pusako Universitas Andalas dan President University,Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusi di Indonesia yang terbentukpada tahun 2003. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang‐undangterhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilihan umum,dan memutus pembubaran partai politik serta melakukan impeachment presidendan/atau wakil presiden. Sejak terbentuk tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telahmemainkan peranan penting dalam menumbuhkan gagasan konstitusionalisme diIndonesia baik melalui pelaksanaan kewenangannya maupun dalam mendorongperkembangan diskursus tentang negara hukum dan hak asasi manusia di lingkunganakademik dan lingkungan kemasyarakatan.Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diresmikan pada tahun 1974 melaluiKeputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Pada awalnya, badan ini bernama LembagaPembinaan Hukum Nasional yang didirikan pada tahun 1958. Sampai saat ini, diusianya yang ke‐50 tahun, BPHN yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, lebih memfokuskan pada tugas perencanaan hukum serta penyusunanProgram Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui8

kegiatan dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan hukum, perpustakaanhukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasionalserta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan ataudiseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantapdalam rangka tegaknya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia.BAPPENAS­ SAJI (Strengthening Access to Justice in Indonesia)Proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) dilaksanakan dibawahkerjasama antara UNDP dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional(BAPPENAS). SAJI didesain untuk fokus pada peningkatan akses terhadap keadilanterkait dengan 8 (delapan) sektor yang menjadi prioritas dalam Strategi NasionalAkses terhadap Keadilan (SNAK) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun2009. Ruang lingkup SAJI meliputi (1) pengarustutamaan Strategi Nasional AksesTerhadap Keadilan; (2) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik; (3) Bantuan Hukum;(4) Sistem Peradilan Informal dan (5) Pengelolaan Pengetahuan. Tujuan dari proyekini adalah untuk meningkatkan askes terhadap keadilan bagi bangsa Indonesia,terutama perempuan dan kelompok yang termarjinalkan.Epistema InstituteEpistema Institute adalah sebuah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuantentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh sejumlahakademisi dan aktivis pada tanggal 1 September 2010. Lembaga ini adalahpengembangan dari Learning Center HuMa. Epistema bekerja atas dasar visi untukmewujudkan pusat‐pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungandalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yangberlandaskan nilai‐nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralismekebudayaan. Tema Program Epistema 2011‐2014 adalah Mempromosikan Keadilaneko‐sosial untuk membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis danBerkeadilan. Epistema mengembangkan kegiatan tekait dengan: (1) Lingkar belajaruntuk pengembangan konsep keadilan eko‐sosial; (2) Riset interdisiplin tentang hakhakmasyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkunganyang lestari; (3) Pengelolaan pusat data dan kepakaran untuk pengembangan kajianhukum, masyarakat dan lingkungan. Epistema juga telah menjalin kerja sama untuk9

pengembangan wacana diskusi, penelitian dan peningkatan kapasitas mahasiswa dandosen muda dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia terkait dengan isu negarahukum dan filsafat hukum serta hak‐hak masyarakat dalam pengelolaan sumber dayaalam. Epistema telah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesiadan menyelenggarakan konferensi Filsafat Hukum tahunan. Alamat kantor EpistemaInstitute: Jalan Jati Mulya IV No. 23 Jakarta 12540 Telepon: 021‐78832167; Faksimile:021‐7823957 E‐mail: epistema@epistema.or.id dan website: www.epistema.or.id.Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis(HuMa)HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) nirlaba yangmemusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) padabidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas olehHuMa menekankan pentingnya pengakuan hak‐hak masyarakat adat dan lokal atasSDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaanSDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuanhukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuaidengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktik pembaharuan hukum yangdikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem danpraktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, sertamenghormati nilai‐nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya. Alamat: Jalan JatiAgung No. 8 Jatipadang, Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia. Telp: +62 (21) 78845871,Fax: +62 (21) 780 6959. Email: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id. dan website:www.huma.or.idLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [Institute for Policy Research and Advocacy‐ELSAM], adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdirisejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usahamenumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak‐hak sipil dan politik sertahak‐hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusiUUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‐10

Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politikdemokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi danpromosi hak asasi manusia (HAM). Visi Elsam adalah terciptanya masyarakat dannegara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.Sementara misinya adalah sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yangmemperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil‐politik maupun hak ekonomi,sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. Saat ini aktivitas Elsam fokus pada: (1)upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; (2) bisnis dan hak asasi manusia; (3)reformasi hukum dan kebijakan; (4) anti‐penyiksaan; dan (5) ratifikasi Statuta Roma.Jl. Siaga II No. 31. Pejaten Barat, Pasar Minggu. Jakarta Selatan. 12510. Telp: +62 217972662, 79192564. Fax: +62 21 79192519. E‐mail : office@elsam.or.id dan website:www.elsam.or.idThe Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Indonesian Legal Resource Center adalah organisasi non‐pemerintah dan didirikansejak 2006, yang mempunyai visi memajukan Hak Azasi Manusia (HAM) dan keadilansosial di dalam pendidikan hukum, sedangkan misinya adalah menjembatani jarakantara perguruan tinggi dengan dinamika sosail, mereformasi pendidikan hukumuntuk memperkuat perspektif keadilan sosial, dan mendorong perguruan tinggi danorganisasi‐organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dankeadilan sosial. Alamat ILRC Jalan Tebet Timur I Nomor 4 Jakarta Selatan Telp. 021‐83821173. Fax 218356641. Website www.mitrahukum.orgPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)PSHK adalah organisasi riset dan advokasi independen yang memfokuskan diri padaisu reformasi hukum di Indonesia terutama, terkait dengan keparlemenan danperadilan. Sejak berdiri, PSHK berupaya mendukung reformasi hukum dengan hasilriset, advokasi dan aktiftas lainnya. Di bidang keparlemenan, kegiatan yang dilakukanPSHK antara lain pemantauan dan advokasi proses legislasi untuk beberapa rancanganundang‐undang, mendirikan dan mengelola situs www.parlemen.net, dan kegiatanlainnya dalam rangka mendukung perbaikan di bidang reformasi legislasi di Indonesia.Pada bidang peradilan, PSHK melaksanakan beberapa program dalam rangkapelaksanaan perbaikan peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga riset, PSHK11

melengkapi lembaganya dengan membentuk perpustakaan hukum daniel s levwww.danlevlibrary.net) yang dikelola bersama dengan hukumonline.com danLembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip). PSHK jugamenerbitkan jurnal hukum Jentera secara berkala tiga kali dalam setahun yangmenampilkan tulisan‐tulisan seputar topik hukum. Pada 2011, PSHK mendirikanIndonesia Jentera Scool of Law (IJSL) yang merupakan upaya untuk mendukungperbakan pendidikan hukum di Indonesia. Semua aktivitas PSHK ditujukan untukmencapai tujuan utama PSHK, yakni untuk mendorong pembuatan hukum yangbertanggungjawab secara sosial. Alamat Puri Imperium Office Plaza UG 11‐12. Jl.Kuningan Madya Kav 5‐6. Jakarta. 12980. Telp 021‐83701809. Fax 021‐83701810.Email pshukum@pshk.or.id dan website www.pshk.or.idKonsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) adalah perkumpulan yang dibentukoleh beberapa individu, pada tahun 1998, dengan mandat untuk mengawal prosesamandemen konstitusi. Momentum amandemen konstitusi merupakan fondasi bagipenataan hukum dan kenegaraan, oleh karenanya harus dipastikan agar prosesnyaberjalan secara partisipatif dan substansinya sejalan dengan semangat reformasi.Setelah amandemen konstitusi selesai, KRHN meneruskan pengawalan reformasihukum melalui revisi peraturan perundangan, penataan kelembagaan negara danpenguatan masyarakat sipil. Alamat Jl.Tebet Utara II No.13 Jakarta Selatan Telp/Fax:021‐831 35 43.Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga advokasi danriset/pengkajian hukum lingkungan yang didirikan pada tahun 1993 oleh Mas AchmadSantosa, Mochamad Zaidun, Sandra Moniaga, Benny K. Harman, dan Wahyuni Bahar.Sejak berdirinya ICEL telah secara aktif mendorong praktek good environmentalgovernance dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia melalui pembaruanhukum dan kebijakan lingkungan, diantaranya dengan terlibat aktif dalam penyusunanUndang‐undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Secara khusus ICEL mendorong penerapan secara utuh Principle 10of the Rio Declaration yang memandatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup12

hendaknya dilakukan dengan membukan keran partisipasi publik seluas‐luasnyamelalui jaminan atas akses informasi (access to information), akses partisipasi (accessto participation), dan akses pada keadilan (access to justice). Dalam rangka mendoronghak akses atas informasi, ICEL turut serta mendorong lahirnya Undang‐undang No. 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ICEL juga terlilbat aktifdalam capacity building komisi informasi baik di tingkat pusat maupun daerah sertaLSM dan kelompok masyarakat untuk mendorong keterbukaan informasi publikdengan mengimplementasikan UU KIP. Dalam rangka menjamin hak masyarakat untukmendapatkan keadilan berkenaan dengan isu lingkungan hidup, saat ini ICELberkerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Mahkamah Agungmenyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan yang diharapkan dapatmelahirkan hakim‐hakim berintegritas yang memiliki kualifikasi dan kapasitas untukmenangani kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ruang lingkup aktivitasICEL mencakup aktivitas riset/pengkajian hukum lingkungan, pengembangankapasitas, pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan hukum lingkungan, sertaadvokasi kebijakan publik. Dalam menjalankan aktivitasnya ICEL berpegang padaprinsip capacity from within, pressure from without, sehingga ICEL dapat bermitra baikdengan institusi pemerintah maupun dengan kelompok masyarakat lainnya dalammewujudkan good environmental governance namun tetap mempertahankan sikapkritis dan independensi. Alamat Jln. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta, 12120,Telp. (62‐21) 7262740, 7233390, Fax. (62‐21) 7269331. Website www.icel.or.idFakultas Hukum Universitas AirlanggaDidirikan pada tahun 1954, Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan salahsatu fakultas hukum tertua di Indonesia. Beberapa Sarjana Hukum terkemuka diIndonesia menjadi pendiri Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sejak tahun 1970‐anFakultas Hukum Universitas Airlangga dipercaya oleh Departemen PendidikanNasional untuk menjadi pembina untuk pengembangan fakultas hukum lain diIndonesia timur.Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah menetapkan visi untuk menjadifakultas hukum terkemuka hukum di kawasan Asia yang mandiri, inovatif, dan adaptif,pelopor pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan berorientasi sebagai yurisprofesional serta memiliki kompetensi dan moralitas tinggi. Untuk mencapai visi13

tersebut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyadari bahwa pendidikan hukumbukan hanya masalah akademis, tetapi harus mempersiapkan mahasiswa denganketerampilan dalam praktek hukum. Oleh karena itu, Fakultas Hukum UniversitasAirlangga memiliki kurikulum pendidikan hukum yang menggabungkan antara teoridan praktikum untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang komprehensiftentang teori dan praktek hukum. Selain itu, Fakultas Hukum UniversitasAirlangga telah merespon tantangan globalisasi dengan menyiapkan mahasiswa dalammenghadapi tatanan hukum baru. Universitas Airlangga Fakultas Hukum juga selaluberupaya melakukan pengembangan dan pembaharuan dalam pendidikan profesihukum melalui berbagai pelatihan serta penelitian hukum yang dilakukan oleh stafakademis. Mata ajar dan program studi baik untuk program sarjana, magister dandoktor dirancang khusus untuk mahasiswa dan praktisi hukum yang inginmemperoleh pengetahuan yang luas tetapi juga fokus pada area hukum tertentu.Alamat: Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60222 Jawa Timur – IndonesiaTelp: +62 31 5023151/5023252, Fax : +62 31 5020454. E‐mail:fh@unair.ac.id/usi_fh@unair.ac.id dan website: www.fh.unair.ac.idPusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas AndalasPusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah sebuahlembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum UniversitasAndalas. Berdiri pada tanggal 6 September 2004 yang diresmikan oleh KetuaMahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. TakdirRahmadi, S.H, LLM. (Dekan FHUA periode 2002‐2006). Sejak peresmian itu, PUSaKotelah mengalami perkembangan, tidak hanya terfokus kepada penelitian tetapi jugamelakukan advokasi penegakkan nilai‐nilai konstitusional. Bidang‐bidang yangmenjadi kajian PUSaKo sangat beragam tetapi tetap menggunakan pendekatan kajianHukum Tata Negara, Perbandingan Konstitusi, dan Konsep Negara Hukum. PUSaKOjuga melakukan advokasi kepada pemenuhan hak‐hak konstitusional warga negara. Itusebabnya dalam beberapa peristiwa, PUSaKO juga melakukan kampanye anti‐korupsidan perlindungan hak‐hak asasi manusia. Pilihan melakukan advokasi dilakukankarena PUSaKO memahami bahwa inteltualitas mapan hanya akan menjauhkannyadari realitas sosial yang tumbuh di masyarakat. Alamat Kampus Limau Manih, GedungDekanat GB II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.14

President UniversityDidirikan pada tahun 2001, President University merupakan universitas berstandarinternasional yang menjembatani dunia pendidikan dan industri dan bekerja atasdasar praktik nilai‐nilai multikulturalisme. Universitas ini juga merupakan peloporUniversitas dengan asrama. Semua mahasiswa tahun pertama yang berasal darimancanegara (Cina, Vietnam, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Inggris, Amerika)maupun Indonesia tinggal di Student Housing agar dapat menyesuaikan diri denganlingkungan berbahasa Inggris dan mengembangkan toleransi dalam interaksi antarbudaya. Program Studi Ilmu Hukum di President University menyelenggarakanpendidikan Ilmu Hukum yang membuka wawasan interdisipliner kepada mahasiswadan memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam dunia kerjaprofesional melalui program magang (internship). Kerjasama President Universitydengan sejumlah perusahan nasional dan multinasional melalui program magang inimemungkinkan serapan kerja yang tinggi setelah mahasiswa lulus perkuliahan. Secarastatistik, 93 persen lulusan President University bekerja di perusahaan lokalterkemuka dan multinasional, dan instansi pemerintah, sementara 7 persen lainnyalanjut pendidikan pasca sarjana di Indonesia dan luar negeri. Di bidang penelitian,Program Studi Ilmu Hukum mengembangkan penelitian hukum dengan pendekataninterdisipliner dan melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswasebagai suatu tanggung jawab sosial dan profesi civitas akademika. Alamat: JababekaEducation Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka Bekasi 17550. Telepon: 021 ‐8910 9762, Faksimile: 021 ‐ 8910 9768, website: www.president.ac.id.15

Panel­panelPage | 1Konferensi dan Dialog Nasionaldalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?Hotel Bidakara, 9­10 Oktober 2012Panel Pengelola Panel Tema PanelPanel 1 Epistema Institute Pancasila dan Arsitektur NegaraHukum IndonesiaPanel 2 ELSAM Negara Hukum dan Hak AsasiManusiaPanel 3 ILRC Pendidikan Tinggi Hukum YangBerbasis Pada Keadilan SosialPanel 4PUSaKO FakultasHukum UNANDRefleksi Mekanisme Checks andBalances dalam SistemKetatanegaraan IndonesiaPanel 5 PSHK Legislasi dan legisprudensiPanel 6 HuMa Perlindungan Hak KonstitusionalMasyarakat Adat/Lokal di IndonesiaPanel 7 ICEL Peran Hukum dalam MewujudkanKeadilan LingkunganPanel 8 Fakultas Hukum UNAIR Negara Hukum, Kebebasan Informasidan MediaPanel 9 KRHN/SAJI Memastikan Peradilan Berpihak padaKeadilan Bagi Si Miskin danTermarjinalkanPanel 10 BPHN/SAJI Revitalisasi Hukum dan PeradilanAdat Sebagai Solusi Penguatan AksesTerhadap Keadilan

Panel 1Judul panel Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum IndonesiaPengelola Epistema InstitutePenanggungjawab Yance ArizonaPage | 2PengantarKetika para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mempersiapkan pembentukansuatu negara Indonesia Merdeka yang sudah lama dicita‐citakan dan diperjuangkan,mereka telah bersepakat bahwa negara merdeka yang akan didirikan itu tidak akandibangun dan diselenggarakan berdasarkan pandangan hidup (Weltanschauung) orangBarat, yakni individualisme, yang pada waktu itu sudah mendominasi cara berpikir diseluruh dunia, melainkan akan dibangun dan diselenggarakan berdasarkan suatupandangan hidup yang sungguh‐sungguh mengekspresikan jatidiri bangsa Indonesiasendiri (Sidharta, 2012).Sudah sejak dalam persidangan BPUPKI, Soekarno mengajukan Pancasila sebagai dasarnegara, pandangan hidup bangsa yang tidak berakar pada dunia barat, melainkan digalidari nilai‐nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dihadirkan sebagaicara pandang menghadapi berbagai ideologi yang berkembang pada masa itu. Padapersidangan Konstituante, Pancasila masih menjadi topik perdebatan untuk dijadikansebagai landasan negara, selain oleh kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai dasarnegara. Kemudian atas nama menyelamatkan Pancasila, Orde Baru untuk membangunpemerintahan otoriter, melakukan indoktrinasi, mengabaikan hak asasi manusia dankeberagaman kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, Pancasila pada masa pasca Orde Barukemudian mengalami dilemma, dikritik sekaligus dirindukan.Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011, Presiden SBY menyampaikan bahwakita harus menyudahi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena hal itusudah final. Dikatakan pula bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah melakukanrevitalisasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Mantan Presiden BJ Habibiemenyampaikan perlunya reaktualisasi nilai‐nilai Pancasila. Sedangkan mantan PresidenMegawati Soekarno Putri menghendaki Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk,

tetapi harus menjadi kenyataan yang membumi. Pada waktu bersamaan mahasiswa diberbagai daerah mahasiswa melakukan unjuk rasa memperingati hari Pancasila.Pancasila dianggap masih relevan, tetapi bagaimana relevansinya dalam diskursusfilosofis tentang negara hukum yang berlandaskan pancasila? Bagaimana pandangan pakarhukum Indonesia terhadap konsep negara hukum Indonesia. Apakah negara hukum yangberlandaskan Pancasila memiliki kesamaan dengan konsepsi negara hukum yangdikembangkan di barat (rule of law/rechtsstaat)? Bagaimana implementasi nilai‐nilaiPancasila dalam perwujudan negara hukum Indonesia dan membangun negara hukumIndonesia. Bagaimana pula tantangan untuk mewujudkan Pancasila dalam mewujudkannegara hukum yang berkeadilan sosial dan ekologis. Itulah sekelumit pertanyaan yanghendak dibahas dalam panel ini.Page | 3Fokus permasalahan1. Diskursus filosofis dan relevansi negara hukum yang berlandaskan Pancasila2. Pandangan pakar hukum Indonesia terhadap konsep negara hukum3. Impelementasi nilai‐nilai Pancasila dalam perwujudan negara hukum di Indonesia4. Pancasila, negara hukum serta keadilan sosial dan ekologis

Judul panelPengelolaPenangungjawabPanel 2Negara Hukum dan Hak Asasi ManusiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)Wahyudi DjafarPage | 4PengantarDalam teori‐teori klasik tentang negara hukum, perlindungan hak asasi manusiaditempatkan menjadi salah satu pilar utama dari negara hukum. Secara umum,sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para sarjana, dalam teori negara hukum,dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yakni konsep negara hukumdalam arti rechtsstaat, dan negara hukum dalam pengertian sebagai the rule of law. Istilahrechtsstaat dikenal dalam negara‐negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkanantara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan the rule oflaw, dikembangkan oleh para penganut common law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey diInggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksudyang serupa, yaitu kehendak untuk melindungi hak asasi manusia, dan penghormatan atasmartabat manusia—the dignity of man.Dalam pengertian rechtsstaat, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan olehJulius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negarahukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia—grondrechten, adanyapembagian kekuasaan—scheiding van machten, pemerintahan yang berdasarkan undangundang—wetmatigheidvan bestuur, dan adanya peradilan tata usaha negara—administratieve rechspraak (Ashiddiqie, 2003: 52). Sementara dalam tradisi Anglo Saxon,seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian the rule of lawsetidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—supremacy of law, persamaan di depan hukum—equality before the law, dan adanyajaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—due process of law.Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itusendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karenasesuatau alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semuakelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara,

yang dijalankan oleh peradilan umum. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualianbagi pejabat pemerintah atau orang‐orang tertentu terhadap hukum yang mengaturwarganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (droitadministratif). Kaitannya dengan due process of law, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atashak‐hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen—sebagaisimbolisasi raja dan demos—warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan.Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak‐hak pribadi warganegara merupakan hasil darihukum umum negara (Dicey, 2008: 262‐265).Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi,menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan danpenggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang‐wenang. Prinsip‐prinsip yang harusditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagiankekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar padaundang‐undang, dan adanya pengawasan judicial terhadap penyelenggaraan pemerintahan(Attamimi, 1990: 213).UUD 1945 pra‐amandemen menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum(rechtsstaat), bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal iniseperti ditulisakan dalam penjelasan umum UUD 1945, pada bagian system pemerintah,“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum.” Mengenai konsep negara hukumIndonesia, Muhammad Yamin (Yamin, 1959: 75) memberikan penjelasan, sebagai berikut:“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Iitu hanya berdasarkan danberasal dari pada undang‐undang dan sekali‐kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata.,kekuasaan sewenang‐wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang bolehmemutuskan segala pertiakain dalam negara. Republik Indonesia ialah suatau negarahukum (rechtsstaat government of laws) tempat keadilan yang tertulis berlaku;bukanlah negara polisi atau negara militer, … bukanlah pula negara kekuasaan(machtsstaat)… . Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yangdituliskan dalam undang‐undang… . …warganegara diperintah dan diperlakukan olehundang‐undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri,… .”Page | 5

Dari penjelasan tersebut Simorangkir memberi komentar bahwa Yamin sangat Page | 6menekankan pengertian istilah negara hukum dalam ruang lingkup yang formal. Hal itudapat dilihat dari persyaratan‐persyaratan formal yang diajukan oleh Yamin untukterbentuknya suatu negara hukum. Selain memberikan komentar terhadap Yamin,Simorangkir juga memberikan catatan, bahwa pengertian negara hukum Indonesia yangberdasar pada UUD 1945 dan Pancasila, adalah berbeda dengan pengertian negara hukumdalam kerangka rechtsstaat, seperti yang ada di Belanda (Simorangkir, 1983: 156‐170).Pemahaman ini juga diperkuat oleh Mahfud MD, penggunaan istilah rechtsstaat dalam UUD1945 sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namundemikian bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat kental adalahmeteri‐materi yang bernuansakan anglo saxon, khususnya ketentuan yang mengaturtentang jaminan perlindungan hak asasi manusia (Mahfud, 1999: 134).Tentang konsep negara hukum Indonesia, Simorangkir memberikan pengertian, bahwanegara, termasuk pemerintah dan lembaga‐lembaga negara yang lain, dalam menjalankansegala aktivitasnya harus dilandasi oleh hukum, atau dapat dipertanggungjawabkan secarahukum. Hukum di sini adalah hukum dalam arti luas, tidak semata‐mata undang‐undang,termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis. Negara hukum Indonesia bukanlah konsepnegara hukum dalam pengertian formal, melainkan negara hukum dalam arti materil, yangdi dalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap bangsaIndonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa (Simorangkir, 1983: 185‐189).Kusumadi Pudjoseewojo berkomentar, dikarenakan Indonesia adalah negara hukummaka segala kewenangan dan tindakan alat‐alat perlengkapan negara harus pulaberdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkanpembentuk aturan‐aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkanoleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi,bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankankekuasaannya melampaui batas‐batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukanperbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ‐organ negara sangatdibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia

(Pudjosewojo, 1993: 150). Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusiamerupakan unsur penting dalam sebuah negara hukum.Amandemen ketiga UUD 1945 pada 2001, kembali menyantumkan secara tegaskonsepsi tentang negara hukum Indonesia dalam materi muatan undang‐undang dasar.Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesiaadalah Negara Hukum.” Menurut Jimly Ashiddiqie dalam naskah tersebut setidaknyamengandung pengertian sebagai berikut:Adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsippemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diaturdalam Undang‐Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang‐Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjaminpersamaan setiap warganegara dalam hukum, setrta menjamin keadilan bagi setiaporang termasuk terhadap penyalah gunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.Page | 7Paparan dari sejumlah sarjana di atas memberikan pengetahuan dan pemahaman bagikita semua tentang beberapa prinsip yang harus dianut di dalam suatu negara negarahukum. Namun demikian, seperti telah ditegaskan di awal, pada dasarnya keseluruhannyamemiliki tujuan yang serupa, yaitu maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hakasasi manusia. Selain itu keseluruhan elemen di dalam negara hukum haruslahterakomodasi secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnyatidak terakomodasi, di dalam hukum, baik undang‐undang maupun putusan hakim, atau didalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum.Fokus PembahasanPerjalanan setelah satu dekade reformasi telah mengantarkan Indonesia dalam kemajuandi dalam penerapan prinsip‐prinsip negara hukum, khususnya yang terkait denganperlindungan hak asasi manusia dengan adopsi sejumlah instrumen internasional HAM kedalam perundang‐undangan nasional. Namun demikian, catatan negatif banyak ditemukandi dalam praktik perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada periode tersebut.Beberapa catatan negatif antara lain tergambar dalam sejumlah hal berikut ini: munculnyaperaturan perundang‐undangan yang tidak ramah dan tidak sejalan hak asasi manusia;

pengadilan yang belum mampu menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia,khususnya untuk kasus‐kasus yang berhubungan dengan kelompok rentan, minoritas danmarginal; ketiadaan akuntabilitas hukum bagi penyelesaian kasus‐kasus pelanggaran HAMmasa lalu, yang berakibat pada kemandegan transisi keadilan, serta ketidakterpenuhanhak‐hak korban.Untuk memapar dan mendiskusikan beberapa masalah di atas, dalam panel ini fokuspembahasan akan diarahkan untuk membahas sejumlah topik berikut ini:• Komitmen HAM produk legislasi dalam mendukung perlindungan hak asasi• Independesi peradilan sebagai kunci dalam perlindungan hak asasi• Kemandegan akuntabilitas hukum pelanggaran HAM masa laluTopik‐topik di atas sekaligus menjadi tema paper [tulisan] bagi para partisipan yanghendak ikut serta dalam panel negara hukum dan hak asasi manusia pada konferensi ini.Page | 8

Panel 3Judul panel Pendidikan Tinggi Hukum Yang Berbasis Pada Keadilan SosialPengelola The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Penanggungjawab Uli Parulian SihombingPage | 9PengantarDalam perkembangannya pendidikan tinggi hukum mempunyai dua model yaitu pertama,model pendidikan tinggi hukum yang berlandaskan metode pengajaran yang bersifatdoktrinal, dan model pendidikan tinggi hukum yang berlandaskan metode pengajaranyang practical use. Model pertama, lebih menekankan mahasiswa/si untuk menghafalundang‐undang, dan penerapan hukumnya. Sementara model yang kedua, lebihmenekankan mahasiswa/si untuk memperlajari kasus‐kasus hukum/putusan‐putusanpengadilan. 1 Dua model tersebut juga mempunyai sisi positif dan negatif, sisi positif modelpractical use adalah mahasiswa/si bersikap kritis dan analitis terhadap aturan hukum danpenerapannya, tetapi sisi negatifnya mahasiswa/wi tidak melihat proses legislasi sebagaisesuatu yang penting. Model pendidikan tinggi hukum yang doktriner mengakibatkanmahasiswa/wi kaku mengikuti peraturan perundang‐undangan, dan daya nalarnyaberkurang, tetapi sisi positifnya adalah mahasiswa/wi memahami substasi peraturanhukum dan mempunyai kemampuan menerapkannya.Pendidikan hukum klinik yang memadukan antara pengetahuan praktis (practicalknowledge), nilai‐nilai (values) dan penajaman keahlian (skill), yang mengasumsikan adapersamaan antara pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan tinggi kedokteran. Duacabang pendidikan tinggi tersebut mempunyai kesamaan khususnya ketika mahasiswa/witidak hanya dibekali dengan teori‐teori saja, tetapi juga perlu menguasai keahlian‐keahlianteknis dengan tetap menghormati nilai‐nilai. Di dalam pendidikan tinggi hukum, nilai‐nilaiyang harus dihormati adalah keadilan sosial, sehingga mahasiswa/wi mempunyaikepekaan terhadap nilai‐nilai keadilan sosial. Atau apa yang disebut oleh Satjipto Raharjo,pendidikan tinggi hukum yang berorientasi pada kemanusiaan.1 Bismar Nasution, Mengajaran Hukum Yang Berkeadilan : Cetak Biru Pembaruan Pendidikan HukumBerbasis Keadilan Sosial, 6‐7 (2009)

Berdasarkan hal tersebut, maka kita perlu untuk menggali dan sharing model‐modelpendidikan tinggi hukum yang berbasis keadilan sosial, sehingga diharapkan mampumemperkaya perkembangan pendidikan tinggi hukum di tanah air.Page | 10

Panel 4Judul panel Refleksi Mekanisme Checks and Balances dalam SistemKetatanegaraan IndonesiaPengelola Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum UniversitasAndalasPenangungjawab Feri Amsari, SH, MHPage | 11PengantarSalah satu unsur penting dalam konsep Negara Hukum adalah gagasanpembagian/pemisahan kekuasaan negara (division/separation of powers). Dari ImmanuelKant hingga J. Stahl sepakat menyatakan unsur tersebut sebagai unsur penting sebuahnegara dapat disebut sebagai negara hukum.Keberadaan unsur pemisahan kekuasaan negara penting untuk menjauhkanmenumpuknya kekuasaan negara pada lembaga negara tertentu. Melalui pemisahankekuasaan direncanakan agar penyimpangan penyelenggaraan negara dapat diminimalisirsedemikian rupa. Namun pemisahan kekuasaan tidak akan mencapai harapan apabilagagasan checks and balances tidak diterapkan. Gagasan checks and balances memangdibangun sebagai sebuah mekanisme yang menciptakan keseimbangan di antara cabangkekuasaan negara. Sehingga kegagalan/penyimpangan yang terjadi dalampenyelenggaraan negara bisa saja diakibatkan tidak bekerjanya mekanisme checks andbalances.Tidak bekerjanya mekanisme checks and balances bisa disebabkan konstitusi memangtidak dibangun dengan pondasi yang utuh untuk menegakan sistem separation of powersyang ber‐checks and balances. Sebut saja misalnya, kekuasaan kehakiman yang tidak bisadiawasi dikarenakan Komisi Yudisial yang dimandulkan. Contoh lain, KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) yang dirancang khusus memiliki ketergantungan luar biasakepada lembaga yang terindikasi korup. Kondisi‐kondisi tersebut menybabkan mekanismechecks and balances berjalan “hambar”.Pembicaraan untuk merefleksi 10 Tahun jalannya reformasi konstitusi bisa dimulai darimendiskusikan kelemahan “pondasi” separation of powers dan mekanisme checs andbalances antar lembaga negara.

Panel 5Judul PanelLegislasi dan LegisprudensiPengelola Panel Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)Penanggung jawab Panel Rival Ahmad dan Farid HanggawanPage | 12PengantarLegislasi kerap dimaknai sebagai sebuah proses politik. Sehingga, tak heran jika permainankekuasaan diyakini sebagai yang menentukan dalam legislasi. Adanya permainankekuasaan itu meneguhkan asumsi tentang ketakmungkinan pendekatan teoritis ataspembuatan peraturan. Akibatnya, teori hukum menjadi sesuatu yang asing untuk masuk kedalam jantung proses legislasi. Teori hukum seakan hanya menjadi basis pada hal ihwalpenegakan atau pelaksanaan suatu hukum semata. Akar dari paradigma itu tak lain adalahtradisi teori hukum klasik yang lebih menitikberatkan pada struktur dan fungsi dari sebuahperaturan, bukan substansi dari sebuah peraturan.Berangkat dari persoalan tersebut, legisprudensi menawarkan suatu paradigmaberpikir yang berbeda. Legisprudensi beranjak dari sudut teori hukum dalam menyelidikipersoalan‐persoalan legislasi. Masuknya teori hukum dalam proses pembuatan hukumtentunya akan menebar jala‐jala interdisipliner, sehingga kualitas dari sebuah peraturanjadi lebih baik. Dalam bahasa Luc J Wintgens, sementara dalam tradisi teori hukum klasikberkutat pada pertanyaan tentang penerapan peraturan oleh hakim, legisprudensimemperluas lapangan studi dengan memasukkan persoalan pembuatan peraturan olehlegislator.Perluasan tersebut juga membawa pada konsekuensi pertanyaan mengenai posisilegislator. Ada semacam kedaulatan inheren yang ada dalam legislator ketika membuatperaturan. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi legisprudensi untuk membuka tabiryang menyelubungi kedaulatan itu. Hal ini lebih jauh juga akan menyoal pada persoalanrepresentasi dan legitimasi. Dalam tradisi legalisme yang kuat, representasionalismemerupakan sandaran yang kokoh. Di sisi lain, legisprudensi berpihak pada versi legalismeyang lemah, yakni menempatkan subjek secara lebih emansipatoris ketimbang terlarutdalam dogma‐dogma hukum.

Fokus PembahasanDalam panel ini, yang menjadi fokus pembahasan antara lain:1. Legislasi dan perubahan sosial7. Legisprudensi dan prinsip‐prinsip2. Legislasi dalam perspektif sosiologislegislasi3. Kuantitas dan kualitas legislasi4. Pluralisme dan legitimasi5. Legislasi dan institusi negara6. Legislasi antara politik dan hukum8. Legislasi dan teknologi informasi9. Legislasi dalam perspektif global10. Legislasi antara wacana dan tekshukumPage | 13

Panel 6Judul Panel Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/LokalPengelola Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakatdan Ekologis (HuMa)Penanggungjawab Tandiono Bawor PurbayaPage | 14PengantarSalah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD NRI 1945adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI1945 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum' . Secarahistoris, negara hukum ( Rechtsstaat ) adalah konsepsi negara yang ideal di mata parapendiri bangsa kita sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelumperubahan yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) ,tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. 2 Dengan demikian, “negara hukum”menjadi pilihan ketika dipertentangkan dengan kondisi negara tanpa hukum yangcenderung sewenang‐wenang memanfaatkan kekuasaan aparatur negara. Harapannya,hukum memberikan batasan dan petunjuk tata perilaku. Petunjuk tersebut dikonkritkandalam bentuk konstitusi, baik dalam bentuk naskah (written constitution), maupun yangtidak dalam bentuk naskah (unwritten constitution). Undang‐undang‐dasar itu menjaminhak‐hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa sehinggakekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga‐lembaga hukum 3 .Dalam beberapa literatur diungkapkan bahwa sebuah negara disebut negara hukumapabila memenuhi beberapa unsur. Menurut Stahl, terdapat empat unsur negara hukum,pertama adanya perlindungan terhadap hak‐hak asasi manusia; kedua, adanya pemisahankekuasaan; ketiga, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan‐peraturan hukum; dankeempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan 4 . A.V.Dicey 5 dalam2 Drs. Sunarso, M.Si. Pelajaran PKN 5, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5 SD, Bogor, Yudistira, 2009halaman 223 Seperti yang disebut Miriam Budiardjo, Dasar­dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972)hal. 57.4 Ibid., hal. 57‐58.5 Miriam Budiardjo membubuhkan komentarnya terhadap perumusan Dicey bersifat sangat normatif danhanya menyangkut bidang hukum saja. Menurutnya, hal ini tidak mengherankan sebab suasana pemikiran

Introduction to the Law of the Constitution berpendapat bahwa Negara hukum harusmempunyai 3 unsur pokok, yakni, pertama, supremasi aturan‐aturan hukum (supremacy Oflaw). Dalam hal ini, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harustunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Dengan kata lain,hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedua, kedudukanyang sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalam negara hukum, kedudukanpenguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat). Yang akhirnyamembedakan hanyalah fungsinya: pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat sebagai yangdiatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang‐undang.Ketiga, terjaminnya hak‐hak manusia oleh undang‐undang serta keputusan‐keputusanpengadilan. Unsur tersebut lebih menekankan pada seorang warga negara untuk dapatmelakukan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalani kehidupannya 6 .Nyatanya, kompleksitas masyarakat Indonesia membuka ruang rentan bagidilanggarnya hak‐hak konstitusional kelompok tertentu. Salah satu kelompok yang rentanterhadap pengabaian dan pelanggaran hak‐haknya sebagai warga negara adalah kelompokmasyarakat (hukum) adat. Jaminan perlindungan terhadap keduanya sebetulnya sudahada. Konstitusi kita, sebagai bentuk konkrit pengejawantahan negara hukum, menuangkanperlindungan normatif terhadap masyarakat adat/lokal. Eksistensi masyarakat hukumadat/lokal diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi ”Negaramengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­haktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang­undang”. Pasal 28Iayat (3) juga memberikan perlindungan dengan menetapkan bahwa “Identitas budaya danhak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman danperadaban.”Secara sederhana, beberapa pemahaman tentang negara hukum yang dikemukakan diatas, maupun berbagai macam pemikiran para ahli seharusnya dapat digunakan untukmenilai keberadaan Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dikemukakan olehPage | 15saat itu dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalamurusan warga negaranya. Aliran fikiran ini disebut liberalisme dan dirumuskan dalam dalil “The leastgovernment is the best government.”6 Ibid., hal. 58.

Undang‐undang Dasar. Di dalam praktek, masyarakat adat atau lokal masih jauh dariperlindungan sebagaimana dijanjikan. Pun jika hak tersebut diakui lewat instrumeninternasional yang diratifikasi negara, pemenuhan hak mereka tak serta merta terjadi.Misalnya bagi masyarakat adat, pengakuan mereka secara tersurat dalam konstitusi tidakdisertai dengan pengakuan penuh dan pemenuhan hak‐hak mereka dalam pengelolaansumber daya alam dan sumber‐sumber kehidupan lainnya. Padahal sebetulnya masyarakatadat/lokal telah ada sebelum negara sebagai fiksi hukum diciptakan/dibentuk. Noer FauziRachman mengungkapkan bahwa tidak sedikit rute transformasi masyarakat darikedudukannya sebagai penduduk (sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah di dalamNegara) menjadi warga negara (yang memiliki hak‐hak konstitusional yang harus dipenuhioleh Negara) dihambat oleh cara pemerintah memasukan tanah‐air masyarakat adat itu kedalam konsesi‐konsesi usaha‐usaha ekstraksi sumber daya alam, dan produksi komoditasglobal 7 . Dalam kasus‐kasus tertentu, hukum di negara hukum ini tidak lagi dibuat untukmemberi batasan bagi pelaksanaan kekuasaan yang sewenang‐wenang. Sebaliknya,kontestasi kepentingan politik, sosial, dan ekonomi menjadikan hukum sebagai ajangpermainan, yang jika dimenangkan, dapat melanggengkan kekuasaan.Page | 16Fokus pembahasanFokus pembahasan dalam panel ini adalah Indonesia sebagai negara hukum dalamrelasinya dengan Masyarakat Adat/Lokal: antara idealita dan kenyataan. Topik yangditawarkan dalam abstrak antara lain:1. Diskursus pemikiran tentang Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia dan bagaimanahukum mengaturnya2. Jaminan hukum keberadaan Masyarakat Adat/Lokal di indonesia sertaimplementasinya3. Realitas keberadaan Masyarakat Adat/Lokal dan bagaimana hukum memandangnya7 Noer Fauzi Rachman, Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya, (Jakarta: April 2012), hal. 5.

Judul panelPengelolaPenangungjawabPanel 7Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan LingkunganIndonesian Center for Environmental Law (ICEL)Yustisia RachmanPage | 17PengantarKesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi, salus populi suprema est lex. Ungkapanyang dipopulerkan oleh Cicero ini tentu bukan sekedar “mantra” kosong, ia berisi pesanbagaimana seharusnya mendudukan hukum dalam kaitannya dengan kepentingan publik.Pesan tersebut juga tercantum dengan jelas dalam Preambule konstitusi kita:“…memajukan kesejahteraan umum…”, yang menjadi salah satu cita‐cita tertinggi yangingin diraih dari berdirinya Republik ini. Kesejahteraan sendiri memiliki banyak dimensidan tak dapat dipungkiri jika dimensi ekonomi menjadi yang paling dominan dinatarasemuanya. Sehingga ketika berbicara kesejahteraan rakyat mau tidak mau kita akanberbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Sudah jelas, Indonesia sebagai Negara yangdianugrahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, akan memacu pertumbuhanekonominya dengan melakukan pemanfaatan atas sumber daya alam tersebut. Para pendiribangsa bahkan telah memberikan panduan bahwa kekayaan sumber daya alam ituhendaknya dikuasai oleh Negara untuk digunakan bagi sebesar‐besarnya kemakmuranrakyat.Problem yang muncul kemudian adalah bagaimana seharusnya Negara ini mengelolaansumber daya alamnya itu? Praktek pengelolaan sumber daya alam pada masa Orde Baru(1966‐1998) menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi kita sekarang ini. Watakpembangunan masa itu yang eksploitatif disertai dengan praktek “bad governance” yangterindikasi dari lumrahnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menimbulkankesengsaraan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi lingkungan hidup. Konsesipertambangan dalam skala besar dengan mudah diberikan kepada korporasi multinasionalraksasa tanpa adanya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, sehinggamemberikan beban yang tidak kecil bagi ekologi dan masyarakat yang tinggal di sekitarlokasi konsesi. Di sektor kehutanan, pemberiaan HPH kental dengan aroma KKN, hal initurut memberikan andil pada deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Selain itu

kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan lahan pertanian juga dilakukan Page | 18tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dampakdari proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar misalnya, proyek raksasa yang merubah bentangalam kawasan gambut menjadi lahan pertanian ini menuimbulkan kerugian ekologs yangsignifikan. Penegakan hukum yang lemah turut melengkapi buruknya kebijakan‐kebijakanpengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Berbagai pelanggaranaktivitas usaha yang memberikan dampak merusak dan mencemari lingkungan seolahtidak tesentuh jika dilakukan oleh kroni yang dekat dengan lingkar kekuasaan di masa itu.Setelah tumbangnya Orde Baru yang menandai lahirnya era reformasi, muncul harapanpada pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebihdesentralitis sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih nyata bagidaerah dan masyarakatnya. Sayangnya desentralisasi pengelolaan sumber daya alam justrumenjadi bumerang bagi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Desentralisasi di sektorkehutanan misalnya, sejak daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izinpengelolaan hutan dalam skala kecil, yang awalnya diperuntukan bagimasyarakat/koperasi ternyata diberikan secara sporadis dan justru disiasati olehperusahaan besar untuk memperoleh kayu dari operasi pengelolaan kayu yang dilakukanoleh masyarakat/koperasi tersebut. Desentralisasi kehutanan yang diberlakukan padatahun 1999‐2002 tersebut tak pelak justru menjadi faktor pendorong deforestasi dandegradasi hutan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma otonomi daerah yang keliruyang menyebabkan daerah berpacu untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pelaksanaan desentralisasi yang keliru juga menyebabkan paradigma pengelolaanlingkungan hidup tidak memperhatikan kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakansatu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan oleh batas‐batas wilayahadministratif.Era reformasi juga ditandai dengan penyusunan regulasi dan kebijakan yang tidakdapat dilepaskan dari konstelasi ekonomi‐politik global. Berbagai regulasi dan kebijakanberkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan psaca reformasi banyakdidorong oleh kepentingan lembaga‐lembaga keuangan internasional dalam rangkaprogram penyesuaian structural (structural adjustment program) seperti Undang‐undangKehutanan, Migas, and Ketenagalistrikan (berdasarkan LoI pemerintah dengan IMF),

Undang‐undang Pendayagunaan Sumber Daya Air (dalam rangka Proyek WATSAL, BankPage | 19Dunia). 8Semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap persoalan perubahaniklim juga turut mempangaruhi arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional.Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya daripencegahan deforestasi dan degradasi hutan sebesar 26 % atau 41 % dengan bantuandunia internasional mendorong lahirnya insiaitif REDD+, sebuah proyek konservasi yangmencoba memvaluasi penyerapan karbon dan fungsi ekologi lainnya yang diberikan olehhutan sebagai alternatif pemanfaatan hutan konvensional. Dalam rangka target penurunanemisi GRK itu pul pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca(RAN GRK) yang menmberikan arahan kebijakan pembangunan sektoral agar tetap sesuaidengan kerangka komitmen penurunan emisi GRK.Peran lembaga‐lembaga internasional dan pengaruh konstelasi ekonomi‐politik globaltak dapat disangkal telah mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebihmemperhatikan praktek tata kelola yang baik (good governance) serta berwawasanlingkungan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ini yang benar‐benar kitabutuhkan? Dengan kondisi demografi kita saat ini, tak dapat dipungkiri jika Indonsia masihmembutuhkan “ruang” untuk mendayagunakan sumber daya alam yang dimiliki. Regulasidan kebijakan yang pro environment hendaknya tidak menegasikan regulasi dan kebijakanyang pro growth, begitu pula sebaliknya. Kelestarian ekologi hendaknya tidak selaludipertentangkan secara diamtral dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks inilahmaka peran hukum menjadi penting dalam mewujudkan keadilan ekologis yang menjagakeseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan keharusan menjagakelestarian alam.Dalam rangka mengkaji lebih dalam mengenai peran hukum dalam mewujudkankeadilan lingkungan tersebut, Indonesian Center for Environmental Law sebagai lembagapengakjian hukum lingkungan di Indonesia akan menyelenggarakan diskusi panelmengenai “Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan di Indonesia”. Diskusipanel ini merupakan bagian dari kegiatan Konferensi dan Dialog Nasional “Negara Hukum8 Hariadi Kartodihardjo dan Hira Jhamtani (et. al)., Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, (EquinoxPublishing: Jakarta, 2006), Hal. 27‐38.

Indonesia Kemana Akan Melangkah” yang diselenggarakan oleh Epistema Institute dalamrangka satu dasawarsa amandemen UUD 1945.Page | 20Fokus pembahasanDiskusi panel ini akan dibagi dalam dua sesi yang setiap sesi‐nya akan mengelaborasipermasalahan sebagai berikut:1. Politik Hukum Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup PascaAmandemen UUD 1945. Sesi ini beretujuan untuk :a. Untuk mengetahui sejauhmana visi perlindungan lingkungan hidup telahterakomodir dalam konstitusi.b. Untuk mengetahui sejauhmana konsistensi perundang‐undangan dan kebijakanpemanfaatan sumber daya alam telah sesuai dengan visi perlindungan lingkunganhidup dan upaya mewujudkan keadilan lingkungan.c. Untuk merumuskan strategi pembaruan hukum dan kebijakan dalam rangkamewujudkan keadilan lingkungan di Indonesia2. Penegakan hukum sebagai instrument mewujudkan keadilan lingkungan. Sesi inibertujuan untuk:a. Untuk mengetahui kondisi penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini(aspek kelembagaan, kapasitas dan integritas aparatus, peran serta masyarakat)b. Untuk mengetahui sejauhmana dampak penegakan hukum lingkungan terhadapkelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.c. Untuk merumuskan strategi membangun mekanisme dan system penegakan hukumlingkungan yang dapat mendorong terwujudnya keadilan lingkungan di Indonesia.

Panel 8Judul panel Negara Hukum, Kebebadan Informasi dan MediaPengelola Fakultas Hukum Universitas AirlanggaPenanggungjawab Herlambang Perdana WiratramanPage | 21Pengantar“Dulu kita defisit, tapi sekarang kita surplus freedom of the press…” (Susilo BambangYudhoyono, 3 Juni 2010). Pernyataan Presiden ini sesungguhnya bertolak belakang denganperkembangan kebebasan pers itu sendiri yang kian memburuk. Di tahun yang sama,setidaknya 3 jurnalis terbunuh, sejumlah penyiksaan, teror dan perusakan kantor media,peradilan menjadi alat impunitas sekaligus represi bagi jurnalis dan warga negara dalamberekspresi. Tak mengherankan bila lembaga promosi kebebasan pers yang bermarkas diParis, Reporters San Frontiers (RSF) menempatkan Indonesia di urutan 117 di tahun 2010dari seluruh negara dunia. Bahkan, kian memburuk di tahun 2011‐2012, yang posisinyaberada di urutan 146. Dengan posisi tersebut, Indonesia di Asia Tenggara, hanya lebih baikdibanding Vietnam dan Myanmar, selebihnya lebih baik posisinya.Apa yang sebenarnya terjadi dengan soal kebebasan pers di Indonesia? BukankahIndonesia telah memiliki sejumlah aturan maju soal pers (UU No. 40 Tahun 1999),keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan sejumlah ketentuan hak asasimanusia? Pers adalah salah satu pilar utama dalam suatu pemerintahan demokratis, yangpula merupakan bagian dari kebebasan informasi dan media yang harus dilindungi dandiimplementasikan. Dalam konteks situasi yang demikian, perlu ditelusuri lebih jauh,bagaimana sesungguhnya hukum telah dipraktekkan dan/atau bagaimana aparat daninstitusi hukum bekerja untuk melindungi dan menjamin kebebasan informasi dan media.Praktek hukum di birokrasi, peradilan dan pembentuk hukum di parlemen serta responspolitik dari sejumlah aktor yang mendorong upaya pemajuan kebebasan informasi danmedia menjadi berkaitan dalam proses‐proses bekerjanya hukum.Ketidakseriusan pemerintahan SBY dalam menjamin kebebasan pers terlihat darikesengajaan untuk membatasi kebebasan informasi dan media melalui sejumlah instrumenperundang‐undangan, keterlibatan aparat dalam kekerasan terhadap jurnalis, pemidanaanatau gugatan keperdataan yang masif, serta impunitas atau pembiaran pelaku kekerasan

untuk menyerang pers. Catatan Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Dewan Pers, telahterjadi 85 kasus kekerasan terhadap pers (Kompas, 1/3/2012). Apalagi, situasi maraknyakekerasan tersebut diperparah dengan kegagalan negara untuk menyeret pelakukekerasan dalam mekanime peradilan yang adil dan tak berpihak. Tentunya, impunitasmenjadi problem besar penegakan hukum serta mengancam fungsi pers sebagai alatkontrol sosial (pasal 3(1) UU Pers). Militer, polisi, pegawai pemerintahan dan peradilan,ramai‐ramai menggebuk jurnalis di lapangan.Bukan tidak mungkin, Indonesia pasca otoritarian Soeharto akan kembali mengulangsegala bentuk represi atas kebebasan warga negaranya untuk mengakses informasi danmendayagunakan media sebagai sarana pertukaran informasi. Apalagi, di tengah politikhukum negara yang kurang berpihak dalam perlindungan pers bebas, situasi Indonesiajustru marak ditekan oleh kekerasan sipil yang digerakkan oleh elit politik atau bisnistertentu. Sementara sejumlah penguasa media ‘mengakrabi’ kekuasaan politik di berbagailevel, yang sarat dengan kepentingan komunal dan semata akumulasi kapital. Titikterpentingnya dari konfigurasi politik yang demikian adalah, sejauh mana kekuatan hukumdan penegakan hukumnya merespons situasi politik yang demikian?Page | 22Fokus Pembahasan1. Kebebasan Pers: Hukum, Politik dan Implementasinya2. Impunitas dan Kekerasan terhadap Pekerja Pers: Tinjauan hak asasi manusia3. Perlukah penghapusan pidana pers? Tinjauan kritis 'delik pers' di Indonesia4. Unjustifiable Lawsuit Against Press (ULAP): Teori dan praktek dalam kasus gugatanhukum terhadap pers5. Hukum Media Baru (New Media), Kebebasan Ekspresi dan Gerakan Sosial6. Keterbukaan Informasi Publik: Hukum, Politik dan Implementasinya7. Media, Konglomerasi dan Politik: Dinamika relasi media dan politik di Indonesia

Panel 9Judul Panel Memastikan peradilan berpihak pada keadilan bagi si miskindan termarjinalkanPengelola Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) danSthrengtening Access to Justice Indonesia (SAJI)Penanggungjawab Muji Kartika dan Dera EharlinaPage | 23PengantarPersoaaln peradilan telah diatur secara tegas di dalam UUD 1945 yaitu di bab IX yangterdiri dari pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25, yang intinya menyatakan bahwa KekuasaanKehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan. Sejak amandemen konstitusi, telah terjadi perubahanyang signifikan yaitu terkait dengan lembaga penyelenggara peradilan (Mahkamah Agung,Mahakamah Konstitusi dan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaankehakiman) dan terkait dengan upaya menjamin independensi peradilan (melaluipengawasan internal yang dilakukan oleh MA dan pengawasan eksternal yang dilakukanoleh MA bersama Komisi Yudisial).Reformasi di sektor peradilan dilakukan dengan pembentukan lembaga (MahkamahKonstitusi, Komisi Yudisial) dan revisi UU antara lain UU Mahkamah Konstitusi ‐dari UUNomor 24 Tahun 2003 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011‐, revisi UU Komisi Yudisial ‐dariUU Nomor 22 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011‐, revisi UU KekuasaanKehakiman, UU MA, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dll. Selain itu, reformasi peradilan jugadilakukan melalui program penataan internal kelembagaan, dll.Meski demikian, kita masih menjumpai fakta‐fakta yang menunjukkan bahwa reformsiperadilan belum sepenuhnya sejalan dengan terpenuhinya akses keadilan masyarakat,salah satunya adalah Indeks Rule Of Law yang melaporkan sebagai berikut:

NO FAKTOR 2010 20111 Limited government 0,56 0,66powers2 Absence of corruption 0,44 0,463 Order and security 0,66 0,734 Fundamental rights 0,53 0,655 Open Government 0,41 0,526 Regulatory enforcement 0,51 0,547 Access to civil justice 0,40 0,548 Effective criminal justice 0,55 0,60Sumber: diolah dari www. worldjusticeproject.orgPage | 24Fokus Pembahasan:1. Arah reformasi peradilan : menuju konstitusi atau kebutuhan pasar global?2. Gagasan‐gagasan tentang peradilan yang ideal.3. Gagasan‐gagasan tentang keadilan (retributive, restorative, dll)4. Penggunaan instrumen internasional dalam penanganan kasus trans‐nasional (HAM,Lingkungan Hidup, Korupsi, dll).5. Fenomena pengadilan di bidang ekonomi seperti KPPU, Pengadilan Pajak, Arbitrase, dll.6. Inisiatif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di luar negara.7. Monitoring terhadap performa lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.8. Peradilan dalam perspektif korban (perempuan, masyarakat miskin dantermarjinalkan)

Panel 10Judul Panel Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat Sebagai Solusi PenguatanAkses Terhadap KeadilanPengelola Sthrengtening Access to Justice Indonesia (SAJI) dan BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN)Penanggungjawab Rasyidi BakriPage | 25PengantarPemerintah Indonesia, atas dukungan teknis dari UNDP, telah mengembangkan kebijakanStrategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Kebijakan ini telah diluncurkan oleh BAPPENASpada tahun 2009 dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahdan Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.Dalam konteks Indonesia, Akses terhadap keadilan didefenisikan sebagai “keadaan danproses dimana Negara menjamin pemenuhan hak‐hak dasar berdasarkan UUD 1945 danDeklarasi Umum HAM 1948 dan menjamin bahwa setiap warga Negara (claim holder)dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakanhak‐hak dasar tersebut melalui lembaga‐lembaga formal maupun informal”.Karena itu, kebijakan ini sangat penting karena berkolerasi secara signifikan denganstabilitas negara, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Jika dilaksanakan secarakonsisten, penguatan access to justice, dipastikan akan berdampak positif terhadappeningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan tata kelola pemerintahan yangdemokratis (democratic governance). Sebagi contoh, perluasan pemenuhan rasa keadilanrakyat secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara danaturan hukum yang ada. Sehingga, dapat meminimalisir tindakan anarki dan main hakimsendiri, yang tentu saja akan berdampak pada stabilitas sosial politik dan ekonomi yanglebih baik.Fakta menunjukkan bahwa lemahnya akses masyarakat terhadap keadilan, menjadisalah satu penyebab utama terjadainya konflik kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia.Masyarakat yang telah hidup termarjinalkan selama bertahun‐tahun, cenderung dengangampang memilih jalan kekerasan ‐‐sebagai ‘solusi’ atas problem mereka‐‐, jika merekadibuat frustasi oleh tersumbatnya saluran keadilan yang disediakan negara melalui

lembaga‐lembaga formal. Kemudian, keengganan untuk menyelesaian persoalan melalui Page | 26jalur formal, juga seringkali dipicu oleh kekuatiran kaum miskin dan perempuan akanmahalnya biaya untuk itu, terlebih bagi mereka yang hidup di wilayah‐wilayah terpencil.Pada titik inilah, revitalisasi hokum dan peradilan adat sebagai solusi penguatan aksesterhadap keadilan menjadi sangat signifikan. Terlebih lagi, pelaksanaan sistem hukum adatdi berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah‐daerah terpencil, memang masihmenjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama untuk kasuskasusperdata dan pidana ringan. Lagi pula, hal ini adalah bagian dari amanat konstitusikhusunya Pasal 18 B ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui danmenghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­hak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negarakesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang­undang”. Selain itu, berbagai aturanperundangan seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‐undang No41 Tahun 1999 tentang Pokok‐pokok Kehutanan, dll, juga telah mengatur secara tegastentang keharusan untuk menghormati masyarakat dan hukum adat. Bahkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok‐pokok Agraria secara tegasmenyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat tentang tanah,yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.Namun, walaupun hukum/peradilan adat telah memiliki posisi sosiologis dan juridisyang kuat, Negara dan pemerintah cenderung mengabaikan atau jikapun ada terlalu sedikitmemberikan perhatian pada peningkatan pelayanan hukum/peradilan adat. Akibatnya,hukum/peradilan adat belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat miskinsecara paripurna. Selain itu, kritik dari berbagai kalangan mengungkapkan bahwa dibanyak tempat, system hukum adat, pada derajat tertentu, belum sejalan dengan prinsipprinsipdasar HAM serta diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya, belum adanyajurisdiksi yang jelas antara hukum adat dengan hukum formal, mengkibatkan orang yangtidak puas dengan putusan hukum adat, bisa saja membawa lagi perkaranya melaluihukum formal. Hal‐hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kualitas keadilan danakuntabilitas peradilan adat.Oleh karena itu, SAJI Project bekerja sama BPHN dan EPISTEMA akan mengambilbagian dalam Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen

UUD 1945 yang berthema “Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?”. SAJI danBPHN akan mengelolah satu Panel diskusi dari kegiatan ini dengan sub thema “RevitalisasiHukum dan Peradilan Adat Sebagai Solusi Penguatan Akses Terhadap Keadilan”Page | 27Maksud dan tujuanMaksud dan tujuan kegiatan ini adalah:a. Untuk merumusan pemikiran tentang bagaimana revitalisasi hukum/peradilan adatdapat memperkuat akses terhadap keadilan terutama bagi perempuan dan kaummarjinal dengan meninjau keberadaan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatanhukum di dalam putusan peradilan adat.b. Meningkatkan kesepahaman antara semua stakeholder kunci, mengenai hal‐hal apasaja yang menjadi masalah‐masalah utama terkait sistem hukum adat dan mencarisolusi bersama untuk melakukan perbaikanc. Mengumpulkan masukan tentang bagaimana hukum/peradilan adat mendapatkanpengakuan dan pendampingan kementerian/lembaga negara untuk meningkatkanperannya menjadi garda depan mekanisme keadilan yang memperkuat aksesterhadap keadilan terutama bagi perempuan dan kaum marjinal.d. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan peradilan adat dalam lingkungan peradilannegara sebagai salah satu solusi bagi masyarakat miskin dalam mencari rasakeadilane. Untuk merumuskan suatu tolak ukur yang komperhensif bagi kesatuan‐kesatuanmasyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya yang dianggap masih hidupdan sesuain dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia serta mampu memberikan keadilan dan sesuai denganpenghormatan nilai‐nilai hak asasi manusia.Output yang diharapkana. Adanya merumusan pemikiran tentang bagaimana revitalisasi hukum/peradilan adatdapat memperkuat akses terhadap keadilan terutama bagi perempuan dan kaummarjinal dengan meninjau keberadaan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatanhukum di dalam putusan peradilan adat.

. Adanya peningkatkan kesepahaman antara semua stakeholder kunci, mengenai hal‐halapa saja yang menjadi masalah‐masalah utama terkait sistem hukum adat dan mencarisolusi bersama untuk melakukan perbaikanc. Terangkumnya masukan tentang bagaimana hukum/peradilan adat mendapatkanpengakuan dan pendampingan kementerian/lembaga negara untuk meningkatkanperannya menjadi garda depan mekanisme keadilan yang memperkuat akses terhadapkeadilan terutama bagi perempuan dan kaum marjinal.d. Adanya kajian tentang bagaimana kedudukan peradilan adat dalam lingkunganperadilan negara sebagai salah satu solusi bagi masyarakat miskin dalam mencari rasakeadilane. Adanya rumusan suatu tolak ukur yang komperhensif bagi kesatuan‐kesatuanmasyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya yang dianggap masih hidupdan sesuain dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia serta mampu memberikan keadilan dan sesuai dengan penghormatan nilainilaihak asasi manusia.Page | 28