Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

More documents

Recommendations

Info

78 | Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWSGambar 39: Tiga tugas pokok pemda (lihat kotak merah) dalam pelayanan peringatan dini tsunami (sumber: PP 21/2008, pasal 19, tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana)
ii. Persyaratan hukum dan kelembagaan pelayanan peringatan dini tsunami di daerahPelayanan peringatan dini tsunami perlu beroperasi selama 24 jam / 7 hariGempabumi yang dapat menimbulkan tsunamibisa terjadi kapan saja dan pemda harus dapatmenindaklanjuti peringatan dini tsunami kapanpun juga. Oleh karena itu, pemda perlu sebuahlembaga atau unit yang beroperasi sepanjangwaktu-24 jam sehari dan 7 hari seminggu.Peringatan dini tsunami di daerah merupakantanggung jawab Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD). Unit pelaksana teknisdi bawah BPBD adalah Pusat PengendalianOperasi (Pusdalops) yang memiliki empat tugaspokok, yaitu sebagai pusat data dan informasi,pelayanan peringatan dini, pelayanan respons,dan pelayanan tanggap darurat. Dengandemikian, Pusdalops dapat mengisi tugaspelayanan peringatan dini di daerah termasukperingatan dini tsunami.Kotak 2: Solusi sementara untukdaerah yang belum memiliki BPBD danPusdalopsDaerah yang belum memiliki BPBD sertaPusdalops dan masih mengandalkanSatlak dan lembaga Kesbanglinmassebagai sekretariat Satlak sangatdirekomendasikan untuk menjalankansolusi sementara sesegera mungkin.Sebuah unit 24/7 biasanya dijalankanoleh dinas pemadam kebakaran,POLRI, atau TNI. Unit 24/7 juga bisadimanfaatkan untuk pelayananperingatan dini tsunami.Pelayanan peringatan dini tsunami perlu mengunakan SOPTsunami lokal datang beberapa menit kemudian setelah gempabumi terjadi dan pemdaharus mampu mengambil keputusan tindakan di daerah secepat mungkin setelah menerimaperingatan dini tsunami dan saran dari BMKG. Pemerintah daerah segera menyebarluaskanarahan tersebut kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar dan tepat waktu.SOP (Standard Operating Procedure) atau prosedur operasi standar merupakan satuset instruksi tertulis yang sudah disepakati bersama sebagai petunjuk atau direktif. SOPmendokumentasikan kegiatan atau langkah rutin yang harus diikuti oleh lembaga atau individu.Untuk kasus tsunami lokal diperlukan SOP untuk pengambilan keputusan dan penyebaraninformasi (lihat Pedoman 9 dan Pedoman 10) yang cepat dan dapat diandalkan. Prosedurtersebut menggambarkan pihak yang berperan dan berwenang melakukan tindakan, sertaproses dalam pelayanan peringatan dini tsunami di daerah. SOP perlu disahkan oleh pemdaagar dapat menjadi rujukan resmi bagi semua pihak yang terlibat dalam peringatan dinitsunami di wilayahnya.Pemerintah Daerah - Pelaku Utama dalam Pelayanan Peringatan Dini Tsunami kepada Masyarakat | 79
Page 2:
Buku Pedoman Pelayanan Peringatan D
Page 7:
Kata PengantarSesuai dengan amanat
Page 10 and 11:
2. Target sasaranPedoman ini dituju
Page 12 and 13:
Ringkasan Dua Belas PedomanPedoman
Page 14 and 15:
Pedoman 12:Saran Kesadaran dan Kesi
Page 16 and 17:
»»Pasal 44 ayat (1): “Pemerinta
Page 18 and 19:
Sejak terbentuknya BNPB tahun 2008,
Page 21 and 22:
Pedoman 1Indonesia Rawan Terhadap B
Page 23 and 24:
Gambar 3: Penampang tegak pertemuan
Page 25 and 26:
1992 yang menelan lebih dari 2000 k
Page 27 and 28:
Sepanjang umur bumi telah banyak te
Page 29:
“Pedoman 2InaTEWS (Indonesia Tsun
Page 32 and 33:
iii. Syarat kelembagaan sistem peri
Page 35:
Pedoman 3Peran dan Tanggung Jawab L
Page 39 and 40:
ii. BNPBBNPB berkewajiban menindakl
Page 41:
23Peran dan Tanggung Jawab Lembaga
Page 45 and 46: Pedoman 4Perangkat Observasi Gempab
Page 47 and 48: Gambar 12: Jejaring stasiun seismog
Page 49 and 50: Seperti yang telah dijelaskan sebel
Page 51 and 52: Gambar 17: Jejaring stasiun tide ga
Page 53 and 54: Gambar 20: Stasiun GPSiv. Pengolaha
Page 55 and 56: Gambar 22: Layar pertama menampilka
Page 57 and 58: Gambar 24: Evaluasi situasi ditampi
Page 59: Pedoman 5Urutan dan Isi Berita Peri
Page 62 and 63: petugas DSS harus menekan tombol gu
Page 64 and 65: Ketinggian tsunami berdasarkan hasi
Page 66 and 67: Format Isi Penerima PeralatanVersi
Page 68 and 69: Contoh format teks panjang via emai
Page 76 and 77: Contoh format WRS untuk lembaga per
Page 78 and 79: Contoh format WRS untuk lembaga per
Page 80 and 81: Contoh format website (Berita 1)Con
Page 83: Pedoman 6Penyebaran Berita Gempabum
Page 86 and 87: Gambar 35: Sistem penyebaran pering
Page 88 and 89: Gambar 36: Alur informasi dari BMKG
Page 90 and 91: Gambar 37: Sampai tahun 2010 sudah
Page 93: Pedoman 7Pemerintah Daerah - Pelaku
Page 98 and 99: Peringatan dini tsunami perlu pende
Page 100 and 101: • Satu ketua petugas jaga dan min
Page 103 and 104: Pedoman 8Penerimaan Peringatan Dini
Page 105: Gambar 40: Contoh media penerima in
Page 109 and 110: Pedoman 9Pengambilan Keputusan oleh
Page 111 and 112: i. Pemda mengambil keputusan berdas
Page 113: Gambar 43: Prosedur pengambilan kep
Page 117 and 118: Pedoman 10Penyebaran Peringatan Din
Page 119 and 120: • Siapa yang berbicara,• Apa ya
Page 121: Pedoman 11Strategi Bertindak Masyar
Page 124 and 125: Gambar 45: Pedoman standar untuk re
Page 127 and 128: Pedoman 12Saran Kesadaran dan Kesia
Page 129 and 130: Berdasarkan Gambar 48, perencanaan
Page 131 and 132: • Kebijakan perencanaan evakuasi,
Page 133 and 134: vi. Pesan-pesan kunci yang perlu di
Page 135 and 136: Lampiran: Segmen PeringatanPedoman
Page 137 and 138: Pedoman Pelayanan Peringatan Dini T
Page 143 and 144: Lampiran: Makna Logo Ina TEWSLingka
Page 145 and 146: Gambar 25:Selain tombol untuk disem
Page 147 and 148:
Daftar FotoFoto Pedoman 1.Dampak Ts
Page 149 and 150:
Daftar SingkatanBakosurtanal /BIG B
Page 151 and 152:
POLRIPPPusdalopsPusdalops PBPROTECT
Page 153 and 154:
Tim Penulis dan Penelaahi. Tim Penu
Page 155:
iv. Tim Penelaah Edisi Kedua- Adi W
show all

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?