12.07.2015 Views

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tersambung dengan Pusat Nasional <strong>Peringatan</strong> <strong>Dini</strong> <strong>Tsunami</strong> di BMKG dan mereka menyiarkanberita gempabumi dalam bentuk teks berjalan (running text) dan “Stop Press”.Stasiun-stasiun radio lokal adalah pilihan yang baik untuk menyebarkan informasi yang lebihlengkap dan terperinci. Pemberitahuan evakuasi dapat diumumkan atau disiarkan melaluiradio-radio lokal. Hampir semua rumah tangga dan kendaraan beroda empat memilikiradio. Radio dengan tenaga baterai memiliki harga yang terjangkau dan dapat digunakan dimanapun. Informasi-informasi untuk semua stasiun radio ini harus didistribusikan oleh PusatPenanggulangan Bencana atau Pusdalops setempat. Jalur komunikasi antara stasiun radiodengan Pusdalops harus bersifat tersendiri, handal, dan tetap berfungsi jika listrik padam. Alatkomunikasi seperti telepon satelit atau radio VHF juga harus tersedia.Sirene tsunami yang dioperasikan oleh BMKGSirene digunakan sebagai media penyebaran berita peringatan dini tsunami di ruang terbuka.Di Indonesia, berdasarkan kesepakatan bersama tentang protokol sirene (lihat <strong>Pedoman</strong> 10),sirene digunakan sebagai alat perintah evakuasi segera.Sampai tahun 2010, BMKG telah memasang sirene di Aceh, Sumatra Barat, Bali, Bengkulu,Gorontalo, Manado, NTT, Maluku, Manokwari, dan Jayapura (lihat Gambar 37).Gambar 38 menunjukkan jumlah jaringan sirene yang sudah ada. Menurut BMKG sebaiknyasirene terpasang di lokasi-lokasi rawan tsunami di seluruh Indonesia. Pemda setempatdiharapkan menindaklanjuti pembangunan sirene tersebut dan sekaligus bertanggung jawabterhadap pengendalian dan pemeliharaannya, agar sirene yang terpasang dapat berfungsidengan baik sesuai dengan protokol sirene. Protokol sirene akan dibahas lebih lanjut dalam<strong>Pedoman</strong> 10.Sirene di daerah pada awalnya dikendalikan oleh BMKG. Berdasarkan UU 24/2007, khususnyapasal 12, BNPB bertanggung jawab langsung dan bertugas menyampaikan informasi kepadamasyarakat. Berdasarkan PP 21/2008, BNPB dan BPBD bertugas mengkoordinasi tindakanuntuk menyelamatkan masyarakat merujuk pada hasil analisis yang dikeluarkan oleh BMKG.Pada tahun 2010 Pemda Propinsi Bali mengambil alih kontrol sirene sepenuhnya, sementaradi daerah lain masih dioperasikan oleh BMKG. Kendali sirene di pusat masih dioperasikanoleh BMKG pusat sampai BPBD siap untuk mengoperasikannya sendiri.Penyebaran Berita Gempabumi dan <strong>Peringatan</strong> <strong>Dini</strong> <strong>Tsunami</strong> oleh BMKG | 71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!