Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

ii. BNPBBNPB berkewajiban menindaklanjuti berita gempabumi dan berita peringatan dini tsunamiserta saran yang disampaikan oleh BMKG. BNPB membantu menyebarluaskan peringatandini tsunami dan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu,BNPB berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search andrescue dan bantuan darurat, setelah ancaman tsunami berakhir.iii. PemdaPemerintah daerah (pemda) berkewajiban untuk menindaklanjuti berita gempabumi danberita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Pemda adalah satusatunyapihak dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami yang mempunyai wewenangserta tanggung jawab memutuskan dan mengumumkan status evakuasi secara resmiberdasarkan informasi dari BMKG. Berdasarkan UU 24/2007 pasal 46 dan 47; PP 21/2008pasal 19 dan Perka BNPB 3/2008 khususnya di dalam Bab 2 yang menyebutkan bahwapemda bertanggung jawab untuk segera dan secara luas mengumumkan arahan yang jelasdan instruktif untuk membantu penduduk dan pengunjung di daerah tersebut bertindak cepatdan tepat terhadap ancaman tsunami.iv. TNITNI berkewajiban menindaklanjuti berita gempabumi dan berita peringatan dini tsunami sertasaran yang disampaikan oleh BMKG. TNI ikut berperan dalam usaha menyebarluaskan beritagempabumi atau berita peringatan dini tsunami khususnya di tingkat daerah. Bila statusevakuasi diumumkan, TNI dapat mendukung proses evakuasi masyarakat. TNI berkewajibanuntuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search and rescue dan bantuandarurat, setelah ancaman tsunami berakhir.v. POLRIPOLRI berkewajiban menindaklanjuti berita gempabumi dan berita peringatan dini tsunamiserta saran yang disampaikan oleh BMKG. POLRI ikut berperan serta dalam usahamenyebarluaskan berita gempabumi atau berita peringatan dini tsunami khususnya ditingkat daerah. Bila status evakuasi diumumkan, POLRI dapat mendukung proses evakuasimasyarakat. POLRI berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatansearch and rescue dan bantuan darurat, setelah ancaman tsunami berakhir.vi. Stasiun TV dan radioStasiun TV dan radio di tingkat nasional atau daerah (milik pemerintah dan swasta) wajibmenyiarkan berita gempabumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikanoleh BMKG. Hal ini berdasar pada UU 31/2009 pasal 34 dan Permenkominfo 20/2006 pasal 1 - 5.Stasiun TV dan radio merupakan pihak dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami yangmempunyai akses langsung dan cepat kepada publik. Stasiun TV dan radio berkewajibanuntuk segera menangguhkan siaran yang sedang berlangsung dan menyiarkan peringatandini tsunami dan saran yang diterima dari BMKG kepada pemirsa dan pendengar.21Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan Masyarakat di Dalam Rantai Komunikasi Peringatan Dini Tsunami |