Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

• Permendagri 27/2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana»»Pasal 2: “Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalampenanggulangan bencana di daerah sebagai upaya untuk mencegah, mengatasi,dan menanggulangi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan danperundang-undangan.”»»Pasal 3: “Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud di atas adalahperalatan sistem peringatan dini (early warning system) sesuai dengan kondisi dankemampuan daerah masing-masing.”• Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BPBD»»Pasal 2 ayat (2): “Pembentukan BPBD ditetapkan berdasarkan peraturan daerahyang berlaku.”»»Pasal 2 ayat (1): “Di setiap provinsi harus membentuk BPBD provinsi dan dikabupaten/kota juga harus membentuk BPBD kabupaten/kota.”»»Pasal 20: “Sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangandaerah.”iv. Peraturan Kepala BNPB• Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD»»Bab 2: “Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan danmenyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untukpenyelenggaraan penanggulangan bencana dalam setiap tahap prabencana,tanggap darurat, dan pascabencana.”»»Bab 2: “Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tanggap daruratmulai dari pengkajian cepat, penentuan tingkatan bencana, dan penyelamatanserta evakuasi.”»»Bab 2: “Wewenang gubernur/bupati/walikota adalah menentukan status dantingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan dan perundangundanganyang berlaku.”»»Bab 3: “Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana BPBD wajib membentukSatuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).”• Perka BNPB 4/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana»»Bab 5: “Tindakan penanggulangan bencana adalah upaya kesiapsiagaan yangdilakukan dengan penyediaan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini(early warning system).”v. Surat Keputusan• SK Menkokesra sebagai Ketua Harian Bakornas PB 21/2006 tentang penunjukanlembaga pemerintah sebagai Focal point dan pembentukan tim pengembangan sistemperingatan dini tsunami di Indonesia (InaTEWS)Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS | xv