Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

»»Pasal 44 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentinganwajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalampenetapan kebijakan di sektor terkait.”»»Pasal 45: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.”• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah»»Pasal 22: “Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajibanuntuk melindungi masyarakat dengan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitasumum yang layak.”ii. Peraturan Pemerintah• PP no. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana»»Pasal 19 ayat (1): “BMKG adalah instansi yang berwenang menyampaikan hasilanalisis kepada BNPB dan BPBD sebagai dasar keputusan selanjutnya. KemudianBNPB/BPBD bertugas untuk mengkoordinasi tindakan penyelamatan masyarakat.”»»Pasal 19 ayat (2): “Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan cara berikut ini:a. mengamati gejala bencana;b. menganalisis data hasil pengamatan;c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis;d. menyebarluaskan hasil keputusan; dane. mengambil tindakan oleh masyarakat.”»»Pasal 19 ayat (3): “Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai denganjenis ancaman bencana dan masyarakat dapat memperoleh data mengenai gejalabencana yang mungkin akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.”»»Pasal 19 ayat (4): “Instansi/lembaga yang berwenang, sebagaimana dimaksuddalam ayat (3), wajib menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBDsesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar pengambilan keputusandan penentuan tindakan peringatan dini.”iii. Peraturan Menteri• Permenkominfo 20/2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya MelaluiLembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia»»Pasal 1: “Kewajiban lembaga penyiaran dalam menyiarkan peringatan dini.”»»Pasal 2: “Informasi peringatan dini.”»»Pasal 3: “Prosedur penyiaran stasiun televisi dalam menyiarkan peringatan dinitsunami atau bencana lainnya.”»»Pasal 4: “Prosedur penyiaran stasiun radio dalam menyiarkan peringatan dinitsunami atau bencana lainnya.”»»Pasal 5: “Uji coba peringatan dini.”xiv | Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS