Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Landasan HukumDi bawah ini adalah daftar peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukumdalam pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Daftar ini dapat berubahsesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.i. Undang-Undang• UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana»»Pasal 1: “Definisi peringatan dini.”»»pasal 12 c: “BNPB bertugas untuk menyampaikan infomasi kepada masyarakat.”»»Pasal 18: “Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD).”»»pasal 21 b: “BPBD bertugas menetapkan standar serta kebutuhan penyelenggaraanpenanggulangan bencana.”»»pasal 21 c: “BPBD bertugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan petarawan bencana.”»»pasal 21 d: “BPBD bertugas menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangananbencana.”»»Pasal 27: “Setiap orang wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakatumum tentang penanggulangan bencana.”»»Pasal 46: “Pengamatan, analisis, pengambilan keputusan, dan penyebarluasaninformasi.”»»Pasal 48: “Dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, tugas pemerintahadalah mengkaji cepat dan tepat lokasi, kerusakan, dan sumber daya; menentukanstatus keadaan darurat bencana; dan melakukan proses penyelamatan sertaevakuasi masyarakat berisiko bencana.”• UU 31/ 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika»»Pasal 29 ayat (1): “Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi,klimatologi, dan geofisika yang terdiri atas: Informasi publik, Peringatan dini, danInformasi khusus.”»»Pasal 37: “Jika diketahui terdapat kejadian meteorologi, klimatologi, dan geofisikayang ekstrem oleh petugas stasiun pengamatan, anjungan pertambangan lepaspantai, kapal, atau pesawat terbang yang sedang beroperasi di wilayah Indonesia,maka kejadian ekstrem tersebut wajib segera disebarluaskan kepada pihak laindan dilaporkan kepada badan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan danperundang-undangan.”»»Pasal 34 ayat (1): “Lembaga penyiaran publik dan media massa milik pemerintahdan pemerintah daerah harus menyediakan alokasi waktu atau ruang kolom setiaphari untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS | xiii