12.07.2015 Views

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS - GITEWS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• Kebijakan perencanaan evakuasi,• Sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai peringatan dini tsunami, dan• Pengaturan bila terjadi kegagalan sistem atau pelanggaran.Secara umum, Standard Operating Procedure (SOP) bukan bagian dari peraturan tetapidilampirkan dalam peraturan karena perlu dievaluasi dan diperbaiki secara rutin untukmemastikan efektivitas dan efisiensi berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah berisikobencana.Beberapa contoh Peraturan DaerahPemerintah Kota Padang mengesahkan Perda No. 3/2008 tentang penanggulangan bencana.Dalam pasal 6, pemerintah daerah bertanggung jawab menerapkan mekanisme peringatandini. Perwako No. 14/2010 menjelaskan sistem peringatan dini tsunami untuk Kota Padang.Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 30/2009 danNo. 31/2009 tentang Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang bertanggung jawabmengeluarkan peringatan dini tsunami kepada masyarakat, peta bahaya tsunami, alokasianggaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan SOP terkait.Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan SK Bupati No. 360/298/14/2007 tentangpembentukan kelompok kerja yang mengelola penerapan sistem peringatan dini tsunami ditingkat kabupaten.iv. Mengembangkan kapasitas dan infrastruktur pelayanan peringatan dini tsunamiPengkajian kapasitas organisasi dan lembaga yang terlibat dalam sistem peringatan dinitsunami sebaiknya dilakukan sebelum menyusun perencanaan dalam peningkatan kapasitasdan pengembangan program pelatihan. Pengembangan kapasitas dan infrastruktur dalamPusdalops sebaiknya difokuskan pada keseluruhan mekanisme yang berhubungan denganpenerimaan informasi dari BMKG, pengambilan keputusan, dan penyebaran peringatan sertaarahan kepada masyarakat.Seperti telah dijelaskan dalam pedoman-pedoman sebelumnya, pemerintah daerahmemerlukan sebuah kantor yang beroperasi 24 jam selama 7 hari serta memiliki petugasyang terlatih dan kompeten, infrastruktur yang sudah dibangun, dan perangkat perencanaanyang berfungsi baik seperti peta evakuasi, peta kerentanan, jalur evakuasi, rencana evakuasi,dan SOP.Peningkatan kapasitas lain yang diperlukan adalah setiap petugas harus memiliki pengetahuantentang pemeliharaan peralatan operasi, serta pengecekan rutin untuk memastikan kehandalanperalatan operasi sepanjang waktu.Saran Kesiapsiagaan <strong>Tsunami</strong> di Daerah | 113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!