Izin Lokasi

8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan PertanahanNasional;9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara PenanamanModal sebagaimana telah diyubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115Tahun 1998;10. Keputusan Presiden Nomor 101Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;11. Keputusan Apresiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang KabinerReformasi Pembangunan;MEMUTUSKANMenetapkan :PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL TENTANG IZIN LOKASI.Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :BAB IKETENTUAN UMUMPasal 11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanahyang diperlukan dalam rangka penanaman midal yang berlaku pula sebagai izinpemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usahapenanaman modalnya.2. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untukmelakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.3. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimilikioleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melaluibadan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehinggamelalui pemilikan saham tersebut dapat lamgsung atau tidak langsung menentukanpenyelenggaraan arau jakannya badan usaha.4. Penanaman modal adalah usaha menanamkan midal uang menggunakan maupun yangtidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-umdang Nomot 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 12 Tahun 1960.5. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana simaksudkan dalam Pasal 16Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Key Factors: 2011 Case Study – TriView National BankScorebook NavigatorSoftware/Service2011 Practice AppBusiness-NFP 2011-12TN-Center for Performance ExcellenceExaminer HS2 15. Market Segments: Key Markets are defined as the 15 communities where applicant operates,segmented into three primary market segments: the Research Triangle, Winston-Salem/Greensboro/High Point area, and other major growth communities in North Carolina. [HS]3 16. Customer Segments: Customers are segmented into three groups: consumer, small business,and commercial. Customers are further segmented by the 'Customer Life Cycle Matrix'. [HS]4 17. Key Stakeholders and Requirements: 1) Regulators - Proactive compliance with regulations,Responsiveness to requests for information, timely and full access to information, Appropriate riskassessment and mitigation, 2) Shareholders - Accurate financial records, transparency and objectivedecision making, appropriate risk assessment and mitigation, fiscally sound reputation, locally andnationally, and 3) The Community - Community reinvestment, reputation as a good corporate citizenand community partner, Proactive volunteer and financial support [HS]5 18. Suppliers and Partners: Suppliers provide services such as: direct mail and telemarketing;advertising; office supplies, forms, & equipment; armored car cash service; disaster recovery hotsite; customer research & administer COP surveys; and online & other statement services. Partnersprovide: shared ATM network; securities, financial planning, and insurance; credit card services;administer associate engagement survey. Key Suppliers and Partners are invited to interact regularlywith applicant and support strategy, process improvements and innovation. Several participate instrategic planning and the TOE process. [HS]P.2 - Organizational SituationP.2a - Competitive Environment1 19. Competitive Position: The applicant is the largest community bank in Raleigh, and it is in thefirst or second position in each of the 15 communities in which it operates. Key Competitors include: 1Megabank, 1 Super-regional bank, 1 Mid-size bank, 1 Super-community bank, 92 Community banks,69 Savings and loans/thrifts, 15+ Credit Unions, National credit card companies, 13 Mortgagecompanies, Insurance companies, and Mutual fund companies. [HS]2 20. Principal Success Factors: 1)Well capitalized, giving the ability to invest in very favorablemergers and acquisitions, 2) Hometown presence and image, 3) Legendary Service, customers feelthey know bank associates, 4) Engaged and highly satisfied workforce, 5) Maintaining a no-feeculture, 6) Paperless processes innovative for the industry and allow fast transaction processing atlow cost (especially loans)= quick response time, and 7) Agility and the ability to take reasonablerisks for its size and a streamlined decision structure to make decisions quickly and to move onopportunities. [HS]3 21. Industry Comparative Data: Primary Sources of Comparative data include CommunityAlliance of Bankers; Bankers alliance of America; and the Junovia Index. At local level, branchmanagers and associates are expected to be involved in their communities and to participate in localchamber and other community organizations to collect and share information. [HS]4 22. External Comparative Data Sources: Baldrige Award recipients; Blooming & FlowersSolutions; Customer satisfaction / engagement survey via DemoGraph Surveys; Financial Pulse© Copyright 2006 - 2010 IPITools, Inc.d/b/a Shaw Resources®Issaquah, WA 98027Page 3 of 4 Produced 6/9/2011

(2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemberian IzinLokasi dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasidan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal dan ketentuan pelaksanaannyadengan penyesuaian seperlunya dengan ketentuan dalam peraturan ini.BAB VHAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASIPasal 8(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi darihak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak ataupihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian gantikerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuaiketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah adaatas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenanganyang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tandabukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkantanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku,serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.(3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yangbelulm dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup ataumengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga sertamelindungi kepentingan umum.(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, makakepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikankewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluanuntuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.Pasal 9Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulankepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilakisanakannyaberdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.BAB VIKETUAN PENUTUPPasal 10Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelulm berlakunya peraturan ini setiap berlaku sampaijangka waktunya habis, dengan ketentuan bahwa apabila Izin Lokasi tersebut menunjuk arealyang melebihi luas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Izin Lokasi ituhanya dapat dilaksanakan sesudah berlakunya peraturan ini untuk luas areal yang sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 4 tersebut.

Pasal 11Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 10 Februari 1999MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALTtd.HASAN BASRI DURIN

MENTERI NEGARA AGRARIAKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNomor : 110 – 424 Kepada Yth.Lampiran : Penyampaian Peraturan 1 . Gubernur Kepala DaerahMenteri Negara Agraria/ Khusus Ibu Kota Jakarta;Kepala Badana Pertanahan 2. Para Bupati/Kodya;Nasional Nomor 2 Tahun 3. Para Kepala Kantor Wilayah1999 tentang Izin Lokasi. Badan Pertanahan Nasional Propinsi4. Para Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya.DiSeluruh IndonesiaJakarta, 10 Pebruari 1999Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, untuk dilaksanakan, denganpenjhelasan sebagai berikut :1. UmumPeraturan ini memuat ketentuan-ketntuan umum mengenai Izin Lokasi,antara lain yangmenyangkut pengertian Izin Lokasi, isi Izin Lokasi, kapan Izin Lokasi diperlukan,hakdan kewajiban pemegang Izin Lokasi, dan hak serta perlindungan pihak-pihak uangmempunyai kepentingan atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi,terutama parapemegang hak atas tanah.Peraturan ini dianggap perlu dikeluarkan mengingatperkembangan yang terjadi akhir-akhir ini terutama diperlukannya dukungan untukmemperlancar usaha menlanjutkan rencana-rencana penanaman modal yang terhentikarena kekurangan modal akibat krisis ekonomi dan keperluan akan terciptanyakoordinasi yang lebih baik dalam pemberitan Izin Lokasi dengan pelaksanaan RencanaTata Ruang Wilayah. Di samping itu peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengakhirikesalahan persepsi yang terjadi selama ini mengenai Izin Lokasi sehingga merugikanapara pemilik tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.2. Mengenai Persyaratan dipunyainya Izin LokasiSebagaimana diketahui Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalamhal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksudpersyaratan ini dalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaandalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikankepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tataruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. Dalamperkembangannya ketentuan tersebut telah diperluas sehingga untuk keperluan yangtidak ada hubungannya dengan penanaman modal atau dengan maksud Izin Lokasi diatas juga disyaratkan adanya Izin Lokasi. Sehubungan dengan itu dianggap perlu untukmenegaskan fungsi Izin Lokasi dengan antara lain menetapkan bahwa Izin Lokasitersebut hanya dipersyaratkan dalam rangka penanaman mokdal (Pasal 2 ayat (1) dansekaligus menetapkan dalam hal apa Izin Lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap

6. Mengenai Penerbitan Izin LokasiIzin Lokasi pada dasarnya merupakan pelaksanan dari aspek pertanahan Rencana TataRuang Wilayah. Sampai sekarang terdapat perbedaan pendapat mengenai instansi yangbertanggung jawab mengenai proses penerbitan Izin Lokasi ini. Dalam peraturan iniditentukan bahwa Izin Lokasi itu ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya ataudalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta, dengan persiapan administrasi dan bahan pertimbangan dilakukan oleh instansipertanahan, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Namun demikian segalasesuatunya perlu diputuskan dalam rapat koordinasi antar instansi-instansi terkait yangdipimpin oleh Kepala Wilayah. Persiapannya dilaksanakanoleh Kantor Pertanahan, karena bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia di KantorPertanahan, baik yang menyangkut penguasaan tanah maupun penggunaannya. Dengancara ini diharapkan koordinasi mengenai penerbitan Izin Lokasi dapat dilaksanakanoleh Kepala Wilayah dengan baik sehingga maksud Izin Lokasi dapat tercapai.7. Mengenai partisipasi masyarakat dalam penerbitan Izin Lokasi.Maupun Izin Lokasi tidak memberi hak apapun kepada pemegangnya atas tanah yangditunjuk, namun untuk memperoleh pegangan dalam pelaksanaannya diperlukanpartisipasi dari masyarakat yang bersangkutan dalam proses penerbitannya. Oleh karenaitu ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) bahwa sebelum Izin Lokasi dikeluarkan perludiadakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yangakan ditunjuk dalam Izin Lokasi. Maksud dan isi konsultasi ini dirinci dalam Pasal 6ayat (5).Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasama dan perhatian Saudara diucapkan terimakasih.MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONALttdHASAN BASRI DURINTembusan : Disampaikan kepada Yth.1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN’2. Menteri Dalam Negeri;3. Menteri Pertanian;4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;6. Menteri Pariwisata Seni dan Budaya;7. Menteri Negara Sekretaris Negara;8. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;10.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruhIndonesia;