The Indonesian Budget Overview 2011 versi Indonesia - Direktorat ...

2The Indonesian Budget Overview 2011

DAFTAR ISIDaftar Isi 3Kata Pengantar 7Ringkasan Eksekutif 11Bab I APBN Tahun 2011 & APBN-P 2011 17Bab IIImplementasi Sistem Penganggaran2.1 Pelaksanaan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan KerangkaPengeluaran Jangka Menengah 732.2 Mengawal Perubahan Sistem Penganggaran Di Indonesia(PP 90 Tahun 2010) 105BAB III Isu Aktual3.1 Kebijakan Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga TahunAnggaran 2011 1173.2 Mempertajam Akurasi Perencanaan Anggaran KementerianNegara/Lembaga Melalui Revisi Anggaran 1333.3 Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan UmumNegara 999.08 (Ba Bun 999.08) Ke Bagian Anggaran KementerianNegara/Lembaga (Ba K/L) 1453.4 Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011 149BAB IV Reformasi PNBPRevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997: Menuju PengelolaanYang Akuntabel Dan Kredibel 159LAMPIRAN 169The Indonesian Budget Overview 20113

4Daftar Isi

Kata PengantarRingkasan Eksekutif

6The Indonesian Budget Overview 2011

KATA PENGANTARPenyusunan buku ini merupakan upaya untuk memberikan gambarandan informasi ringkas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran danKementerian Keuangan khususnya dalam proses pengelolaan keuangan negara,yang secara signifikan tercermin dalam proses penyusunan dan pembahasanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 di tengah upayauntuk terus menciptakan good governance dalam pengelolaan keuanganNegara. Penulis materi untuk masing-masing topik adalah pegawai-pegawaiDirektorat Jenderal Anggaran yang berkecimpung langsung dalam penyusunandan pembahasan APBN 2011. Keberadaan bahan bacaan ini diharapkandapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepadaStakeholders tentang APBN 2011.Buku ini diberi judul “Sekilas APBN 2011” atau dalam versi BahasaInggrisnya “The Indonesian Budget Overview”. Sesuai dengan judulnya,diharapkan walaupun hanya sekilas buku ini dapat memberikan gambaran secarautuh bagaimana APBN 2011 disusun dan bagaimana mengimplementasikankebijakan-kebijakan terkait dengan penetapan APBN. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dicanangkan sejakdikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,kami juga menyajikan informasi mengenai pelaksanaan penganggaran berbasisThe Indonesian Budget Overview 20117

kinerja (Performance Based Budgeting - PBB) dan kerangka pengeluaran jangkamenengah (Medium Term Expenditure Framework - MTEF) serta perubahansistem penganggaran di Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian/Lembaga.Di sisi belanja Pemerintah Pusat, dalam buku ini akan diulas mengenaiisu-isu aktual yang muncul pada tahun 2011, diantaranya mengenai kebijakanpenghematan anggaran kementerian Negara/lembaga yang digulirkanmelalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan BelanjaKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Isu lain yang sering munculadalah mengenai revisi anggaran yang akan dikupas dalam kaitannya denganakurasi perencanaan anggaran. Terkait dengan penyerapan anggaran, seperti kitaketahui bersama, bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran BelanjaKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada TahunAnggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TahunAnggaran 2010, pada Triwulan pertama tahun 2011, tepatnya tanggal 2 Maret2011. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penganggaran,akan dikupas pula mengenai pergeseran anggaran belanja dari Bagian AnggaranBendaharawan Umum Negara 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.Selain itu, hal yang penting dalam APBN adalah mengenai rencana revisiUndang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP). Perkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik selamaempat belas tahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelola PNBP untuk8Kata Pengantar

erbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika dalam masyarakattersebut agar dapat mengumpulkan PNBP secara optimal dan sesuai denganprinsip Good Corporate Governance (GCG). Undang-undang Nomor 20 Tahun1997 tentang PNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat dari sisifilosofis, yuridis dan sosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atasUndang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuksekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Akhirnya, kami berharap buku Sekilas APBN 2011 ini dapat menjaditambahan referensi dan pengetahuan bagi pembacanya.Jakarta, Desember 2011PurwiyantoThe Indonesian Budget Overview 20119

10Kata Pengantar

RINGKASAN EKSEKUTIFAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengambil tema pembangunannasional dalam RKP 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yangBerkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi PusatDaerah”. Kebijakan alokasi anggaran dalam tahun 2011 diarahkan untuk dapatmendukung kegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhanekonomi, memantapkan pengelolaan keuangan negara, serta mendukungpelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di samping itu, kebijakanalokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadapperekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitasperekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.Alokasi anggaran pada tahun 2011 akan difokuskan untuk memberikandukungan terhadap: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitasantara lain melalui pembangunan infrastruktur; (2) perlindungan sosialmelalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan (bantuan operasionalsekolah/BOS), dan kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat/Jamkesmas);(3) pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dan Program Keluarga Harapan;(4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) perbaikan kesejahteraanaparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian anggaran subsidi yanglebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utangsecara tepat waktu.The Indonesian Budget Overview 201111

Bagian kedua buku ini mengupas tentang pelaksanaan reformasi penganggaranyang telah dicanangkan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penerapan reformasi penganggarantersebut difokuskan pada Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Keduapendekatan lainnya (penganggaran terpadu dan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah/KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadumerupakan prasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakanjaminan kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancanghingga tiga atau lima tahun ke depan. Selain itu, diulas juga mengenai perubahansistem penganggaran di Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada prinsipnya PP Nomor 90 Tahun2010 memuat dua perubahan. Yang pertama perubahan yang bersifat substansifsedangkan yang kedua perubahan yang bersifat teknis.Bagian ketiga buku ini akan mengupas isu-isu aktual terkait Anggaran BelanjaPemerintah Pusat.Isu pertama, Kebijakan Penghematan Belanja Kementerian Negara/LembagaTahun Anggaran 2011. Pada tulisan ini akan diulas lebih lanjut mengenaikebijakan penghematan anggaran kementerian negara/lembaga yang digulirkanmelalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan BelanjaKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.Isu kedua, Revisi Anggaran. Perencanaan akurat yang dituangkan di dalamdokumen Penganggaran merupakan suatu kondisi ideal. Dalam tataranpelaksanaan, perencanaan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yangtidak teridentifikasi pada saat perencanaan seperti adanya kebijakan baru yangdikeluarkan pemerintah. Adanya undang-undang baru yang mengamanatkan12Ringkasan Eksekutif

pendanaan tertentu juga merupakan salah satu faktor penyebab perlunyapenyesuaian terhadap perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakanadanya Kegiatan yang semula tidak direncanakan harus dialokasikan dalamdokumen anggaran.Isu Ketiga, Pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran BendaharawanUmum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) ke Bagian Anggaran KementerianNegara/Lembaga (BA K/L). Dalam rangka transparansi dan akuntabilitasanggaran, pada tahun anggaran 2011 telah diperkenalkan satu kebijakan baruterkait revisi anggaran, yaitu pergeseran anggaran belanja dari Bagian AnggaranBendaharawan Umum Negara 999.08 (BA BUN 999.08) ke Bagian AnggaranKementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Kewenangan untuk revisi tersebutdidelegasikan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) kepada pemerintah.Isu Keempat, Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011.Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2011 tentangTata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan PemotonganPagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 YangTidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010,pada Triwulan pertama tahun 2011, tepatnya tanggal 2 Maret 2011. Sekilasmengingatkan, implementasi pemberian penghargaan (reward) pada tahun 2011ini diilhami oleh amanat Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P TahunAnggaran 2010, yang menyatakan bahwa hasil optimalisasi pada Tahun Anggaran2010 dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2011. Sedangkan implementasipengenaan sanksi (punishment) pada Tahun Anggaran 2011 ini merupakanpenjabaran dari amanat Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TahunAnggaran 2011, dimana pada pasal tersebut menyebutkan adanya mekanismeThe Indonesian Budget Overview 201113

pemotongan pagu belanja K/L pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnyamelaksanakan belanja Tahun Anggaran 2010 diatur oleh Pemerintah.Bagian Keempat buku ini akan mengulas tentang Reformasi Penerimaan NegaraBukan Pajak. Perkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politikselama empat belas tahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelolaanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbenah dan menyesuaikan diridengan berbagai dinamika dalam masyarakat tersebut. Undang-undang Nomor20 Tahun 1997 tentang PNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat darisisi filosofis, yuridis dan sosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atasUndang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuksekaligus perangkat konstitusional untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.14Ringkasan Eksekutif

BAB IAPBN 2011APBN-P 2011

16BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011APBN Tahun 2011Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945sebagaimana telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahundengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-UndangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahasbersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DewanPerwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuiRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan olehPresiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratahun yang lalu”.Selain itu, penyusunan APBN 2011 juga mengacu pada ketentuan yang tertuangdalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaituberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta KerangkaEkonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2011, sebagaimanatelah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DewanThe Indonesian Budget Overview 201117

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, proses dan mekanismepenyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011, jugadilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD.Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2011Perhitungan berbagai besaran APBN 2011 didasarkan pada asumsi dasar ekonomimakro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2011. Asumsi dasar ekonomimakro sebagai basis perhitungan APBN 2011 sebagai berikut.TABLE 1ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2010-2011Indikator Ekonomi2010 2011APBN APBN-P APBN1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 5,8 6,42. Inflasi (%) 5,0 5,3 5,33. Nilai Tukar (Rp / USD) 10.000 9.200 9.2504. Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) 6,5 6,5 6,55. Harga Minyak ICP (USD) 65,0 80,0 80,06. Lifting Minyak (ribu barel / hari) 965 965 970Sumber : Kementerian KeuanganPokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011Sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2011, yaitu “PercepatanPertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan TataKelola dan Sinergi Pusat Daerah”, kebijakan alokasi anggaran dalam tahun 2011diarahkan untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam rangkamemacu pertumbuhan ekonomi, memantapkan pengelolaan keuangan negara,serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Disamping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk memberikan18BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal,menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensianggaran.Alokasi anggaran pada tahun 2011 akan difokuskan untuk memberikan dukunganterhadap: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lainmelalui pembangunan infrastruktur; (2) perlindungan sosial melalui perluasanakses terhadap layanan pendidikan (bantuan operasional sekolah/BOS), dankesehatan (jaminan kesehatan masyarakat/Jamkesmas); (3) pemberdayaanmasyarakat, antara lain melalui program nasional pemberdayaan masyarakat(PNPM) mandiri dan Program Keluarga Harapan; (4) pemantapan pelaksanaanreformasi birokrasi; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;(6) pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhankewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu.Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka postur APBN2011 meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:a. Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.104,9 triliun (15,7 persen terhadapPDB), atau mengalami kenaikan Rp112,5 triliun (11,2 persen) dari targetAPBN-P tahun 2010. Kenaikan pendapatan negara tersebut didukung dengankenaikan target penerimaan perpajakan.b. Total belanja negara sebesar Rp1.229,6 triliun (17,5 persen terhadapPDB). Jumlah ini berarti menunjukkan peningkatan Rp103,4 triliun atau 9,2persen dari pagu belanja negara dalam APBN-P 2010. Belanja PemerintahPusat dalam tahun 2011 sebesar Rp836,6 triliun, yang berarti mengalamipeningkatan Rp55,0 triliun atau 7,0 persen dari pagu APBN-P 2010. Sementaraitu, anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2011 sebesar Rp393,0 triliun,yang berarti naik Rp48,4 triliun atau 14,0 persen dari pagu APBN-P 2010.The Indonesian Budget Overview 201119

c. Defisit anggaran sebesar Rp124,7 triliun (1,8 persen terhadap PDB).d. Pembiayaan defisit APBN 2011 berasal dari sumber-sumber pembiayaandalam negeri sebesar Rp125,3 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto)sebesar negatif Rp0,6 triliun.Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011Pendapatan negara dan hibah merupakan sumber yang sangat penting bagipendanaan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalamRKP. Prospek pulihnya perekonomian menjadi salah satu faktor utama untukmengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara. Berdasarkan asumsi dasarekonomi makro pada tahun 2011, pendapatan negara dan hibah ditargetkansebesar Rp1.104,9 triliun, terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.101,2triliun dan sebesar hibah Rp3,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnyadalam APBN-P tahun 2010, target dalam tahun 2011 tersebut mengalamipeningkatan sebesar 11,3 persen. Sumber utama peningkatan tersebut diharapkanberasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan meningkat sejalan dengandilakukannya berbagai extra effort, antara lain melalui perbaikan administrasiperpajakan, penggalian potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, sertaperbaikan mekanisme keberatan dan banding.Penerimaan PerpajakanDalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dalam tahun 2011, beberapaprogram yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain (1) program ekstensifikasiperpajakan dalam menambah wajib pajak (WP) baru; (2) program intensifikasipenggalian potensi perpajakan berbasis profile WP, penggalian potensi sektorsektortertentu, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP); (3)pemberian pendidikan perpajakan (tax education) dalam rangka meningkatkan20BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

kepatuhan WP (tax payer compliance); dan (4) reformasi perpajakan dalambentuk reformasi perpajakan jilid II, antara lain dilakukan melalui programProject for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR), yang penyelesaiannyamembutuhkan waktu dalam jangka menengah (2009–2013).Selain keempat upaya tersebut, optimalisasi penerimaan pajak tahun 2011 jugadidukung oleh upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. Dalam hal ini,beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah adalah (1) menyusun kebijakanteknis pemeriksaan atas hasil pemeriksaan WP yang tergabung dalam satu grup;(2) melakukan kajian atas perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk baranghasil tambang; (3) meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkaitsehubungan dengan pencairan piutang pajak dan prioritas pencairan kepadapenunggak pajak terbesar; dan (4) harmonisasi Undang-undang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Kepailitan, serta Undang-undangterkait tentang hak mendahulukan negara atas piutang pajak terhadap WP yangdinyatakan pailit.Pada tahun 2011, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp850,3 triliun,atau meningkat 14,4 persen dari targetnya dalam APBN-P tahun 2010. Beberapafaktor yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan perpajakan adalah (1)pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik secara global maupun domestik;(2) perbaikan administrasi pajak, kepabeanan dan cukai yang dilakukan secaraterus menerus; (3) upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka optimalisasipenerimaan perpajakan; dan (4) tingginya tax compliance masyarakat.Selanjutnya, mengenai perkembangan lebih detil mengenai komponen penerimaanperpajakan dalam APBN 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.Pajak penghasilan (PPh) ditargetkan sebesar Rp420,5 triliun pada tahun 2011, ataumeningkat 16,1 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P tahunThe Indonesian Budget Overview 201121

2010. Termasuk dalam target penerimaan PPh adalah fasilitas pajak ditanggungPemerintah (DTP) sebesar Rp3,5 triliun, yang terdiri atas PPh DTP untuk panasbumi sebesar Rp1,0 triliun, PPh DTP untuk bunga obligasi internasional sebesarRp1,5 triliun, dan PPh DTP untuk hibah dan kerjasama keuangan internasionalsebesar Rp1,0 triliun.Dari keseluruhan penerimaan PPh pada tahun 2011, PPh migas ditargetkansebesar Rp55,6 triliun, atau 13,2 persen kontribusi terhadap penerimaan PPh. Biladibandingkan dengan targetnya pada APBN-P tahun 2010, target PPh migas tahun2011 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen. Sasaran penerimaan PPh migastahun 2011 didasarkan antara lain pada: (1) asumsi ICP USD80,0 per barel; (2) nilaitukar rupiah rata-rata Rp9.250 per USD; dan (3) lifting minyak sebesar 970 ribu bph.Pada tahun 2011, PPh nonmigas ditargetkan mencapai Rp364,9 triliun, meningkat18,9 persen dibandingkan dengan taget APBN-P 2010. Peningkatan PPn nonmigastersebut terutama berasal dari peningkatan penerimaan PPh Pasal 25/29 badandan PPh Pasal 21 yang masing-masing ditargetkan tumbuh 29,3 persen dan 0,8persen pada tahun 2011. Secara umum, faktor utama yang mendorong peningkatanpenerimaan PPh nonmigas adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan stabilnyafaktor-faktor fundamental ekonomi makro Indonesia. Selain itu, faktor lain yangberpengaruh terhadap peningkatan PPh nonmigas adalah diterapkannya berbagaikebijakan perpajakan yang antara lain meliputi: (1) kegiatan pasca sunset policyyang menitikberatkan pada law enforcement dan pembinaan kepada wajib pajak;(2) perluasan basis pajak; (3) kegiatan intensifikasi melalui mapping, profiling, danbenchmarking; dan (4) upaya extra-effort melalui pemeriksaan dan penagihan.Pada tahun 2011, target PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)adalah sebesar Rp312,1 triliun, atau meningkat 18,7 persen dari perkiraannyadalam APBN-P tahun 2010. Peningkatan ini dampak dari asumsi pertumbuhanekonomi Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai 6,4 persen, dari perkiraan22BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

pertumbuhan ekonomi pada APBN-P tahun 2010 sebesar 5,8 persen. Konsumsimasyarakat dan Pemerintah yang masing-masing diperkirakan tumbuh di atas 5,0persen dan 6,0 persen diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaanPPN dan PPnBM dalam negeri. Demikian juga dengan aktivitas perdagangan duniayang diperkirakan tumbuh di atas 6 persen akan menjadi salah satu pendorongpeningkatan penerimaan PPN dan PPnBM impor.Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp27,7triliun pada tahun 2011, atau meningkat 9,3 persen dari targetnya pada APBN-Ptahun 2010. Target penerimaan PBB tersebut sudah mengantisipasi kebijakanpengalihan administrasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari pusat ke daerahyang sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, sebagaikomponen terbesar, PBB pertambangan ditargetkan sebesar Rp20,8 triliun, ataunaik 21,7 persen dari targetnya pada APBN-P tahun 2010.Sehubungan dengan kebijakan pengalihan administrasi bea perolehan hak atastanah dan bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, makatidak ada penerimaan BPHTB pada APBN tahun 2011.Target penerimaan cukai pada tahun 2011 adalah sebesar Rp62,8 triliun,terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp60,1 triliun, serta cukai minumanmengandung ethil alkohol (MMEA) dan ethil alkohol (EA) sebesar Rp2,7 triliun.Bila dibandingkan dengan APBN-P tahun 2010, target cukai 2011 mengalamipeningkatan 5,9 persen, didukung oleh peningkatan cukai hasil tembakau sebesar7,5 persen. Beberapa faktor yang berpengaruh pada peningkatan penerimaancukai adalah (1) peningkatan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan roadmapcukai hasil tembakau; (2) perbaikan administrasi kepabeanan dan cukai; dan (3)extra effort untuk mengurangi peredaran barang kena cukai secara ilegal.Pada tahun 2011, pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp4,2 triliun, atau 9,3 persenThe Indonesian Budget Overview 201123

ila dibandingkan dengan targetnya pada APBN-P tahun 2010. Peningkatantersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang menggunakanbenda meterai.Penerimaan bea masuk pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp17,9 triliun. Biladibandingkan dengan target APBN-P tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar4,6 persen. Target penerimaan bea masuk pada tahun 2011 tersebut termasukbea masuk yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp2,0 triliun. Parameteryang dijadikan pertimbangan dalam penetapan target bea masuk adalah (1)pertumbuhan ekonomi 6,4 persen; (2) nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.250 perUSD; dan (3) meningkatnya volume impor sebagai dampak dari meningkatnyavolume perdagangan internasional.Kebijakan bea keluar tidak semata-mata ditujukan untuk menghimpun penerimaannegara, namun terdapat tujuan lain seperti stabilitas harga nasional dan kelestariansumber daya alam. Dalam tahun 2011, bea keluar ditargetkan sebesar Rp5,1 triliunatau 6,4 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2010.Penerimaan bea keluar sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah dalampenerapan besarnya bea keluar, antara lain: (1) harga referensi crude palm oil (CPO)dan turunannya, serta harga referensi biji kakao yang ditetapkan Pemerintah danmenjadi dasar besarnya tarif bea keluar yang dikenakan; dan (2) penetapan hargapatokan ekspor sebagai dasar perhitungan besarnya pungutan bea keluar. Selainitu, terdapat parameter yang uncontrollable yaitu volume ekspor dari komoditastersebut.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Dalam tahun 2011, Pemerintah mengupayakan optimalisasi penerimaan dariPNBP guna mendukung sumber penerimaan dalam negeri. Dalam APBN 2011,peranan penerimaan sumber daya alam (SDA) khususnya penerimaan migas,24BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

diperkirakan masih dominan. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yangditetapkan, terutama indikator Indonesia crude price (ICP), nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat, dan produksi/lifting minyak bumi, sertalangkah-langkah kebijakan guna mengoptimalkan penerimaan, maka PNBP 2011ditargetkan sebesar Rp250,9 triliun. Target PNBP tersebut mengalami peningkatansebesar Rp3,7 triliun atau 1,5 persen bila dibandingkan dengan perkiraan dalamAPBN-P 2010. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh peningkatan PNBP lainnyadan pendapatan badan layanan umum (BLU).Kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam mencapaitarget PNBP tahun 2011 adalah: (1) optimalisasi penerimaan SDA, terutamaSDA migas melalui upaya pencapaian target produksi/lifting minyak mentah; (2)peningkatan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturandi sektor pertambangan; (3) menggali potensi penerimaan di sektor kehutananselain dari hutan kayu dan nonkayu; (4) optimalisasi dividen Badan UsahaMilik Negara (BUMN) dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensidan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (capital expenditure); dan (5)peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP kementerian negara/lembaga (K/L); serta (6) review atas peraturan yang terkait dengan jenis dan tarifPNBP K/L.Lebih lanjut mengenai alokasi dari komponen PNBP dalam APBN 2011, dapatdijelaskan sebagai berikut.Penerimaan SDA dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp163,1 triliun yangberasal dari migas dan nonmigas. Dalam tahun 2011, penerimaan SDA migasditargetkan sebesar Rp149,3 triliun, menurun sebesar Rp2,4 triliun atau 1,6 persenjika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P 2010. Sumber penerimaanSDA migas terdiri atas penerimaan minyak bumi sebesar Rp107,5 triliun danpenerimaan gas bumi sebesar Rp41,8 triliun.The Indonesian Budget Overview 201125

Lebih rendahnya target penerimaan SDA dalam tahun 2011 tersebut terutamadisebabkan karena adanya kenaikan komponen pengurang (pajak dan pungutanlainnya) yang digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas 2011.Selain itu, lebih rendahnya target tahun 2011 juga disebabkan karena pada APBN-P2010 termasuk tambahan penerimaan SDA migas di luar rutin yang berasal daripenyelesaian kewajiban migas PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5,0 triliun, yangseluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero)atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) oleh TNI.Penerimaan PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2011ditargetkan sebesar Rp27,6 triliun, yang berarti mengalami penurunan sebesarRp1,9 triliun atau 6,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-P2010 sebesar Rp29,5 triliun.Lebih rendahnya target penerimaan PNBP bagian Pemerintah atas laba BUMNdalam tahun 2011 tersebut terutama disebabkan karena kondisi ekonomimakroekonomi yang masih rentan terhadap defisit angggaran negara-negaraOrganization for Economic Cooperation Development (OECD) terutama UniEropa dan Amerika Serikat di tahun 2010, sehingga akan menyebabkan kinerjaBUMN menurun di tahun 2011, serta kebijakan Pemerintah terhadap BUMNsektor perbankan untuk meningkatkan non performing loan (NPL) yang menjadikomponen pengurang laba BUMN perbankan sehubungan dengan cadanganumum penyisihan penghapusan aset produktif.Dalam tahun 2011, target PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp45,2 triliun, sedikitmengalami peningkatan sebesar Rp1,7 triliun atau 3,9 persen bila dibandingkandengan target dalam APBN-P 2010 sebesar Rp43,5 triliun.Pendapatan BLU dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp15,0 triliun. Penerimaanini lebih tinggi Rp5,5 triliun atau 58,4 persen dari target dalam APBN-P tahun26BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

2010 sebesar Rp9,5 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan olehbertambahnya jumlah perguruan tinggi negeri termasuk 7 perguruan tinggi negeri(PTN) ex-badan hukum milik negara (BHMN) yang menerapkan pola BLU dan telahditerapkannya pola pengelolaan BLU oleh seluruh rumah sakit Pemerintah.Penerimaan HibahPenerimaan hibah dalam tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp3,7 triliun. Targettersebut lebih tinggi Rp1,8 triliun atau 97,2 persen jika dibandingkan dengan targetAPBN-P 2010 sebesar Rp1,9 triliun. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhioleh semakin tingginya komitmen negara donor untuk membantu Indonesiaterkait masalah perubahan iklim serta semakin efektifnya sistem administrasidan pencatatan penerimaan hibah dalam APBN. Selain itu juga, dikarenakanmenampung hibah aset dari PT Pertamina dan PT PLN (Persero) yang akandigunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) terhadap PT Geo Dipa Energisebesar Rpo,4 triliun.TABEL 2PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010-2011TABEL 2PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010 − 2011(triliun rupiah)(triliun rupiah)20102011UraianAPBN-P% thd APBNPDB% thdPDBPendapatan Negara dan Hibah 992,4 15,9 1.104,9 15,7I. Penerimaan Dalam Negeri 990,5 15,8 1.101,2 15,71. Penerimaan Perpajakan 7 43,3 11,9 850,3 12,1a. Pajak Dalam Negeri 7 20,8 11,5 827 ,2 11,8i. Pajak penghasilan 362,2 5,8 420,5 6,01.Migas 55,4 0,9 55,6 0,82.Nonmigas 306,8 4,9 364,9 5,2ii. Pajak pertambahan nilai 263,0 4,2 312,1 4,4iii. Pajak Bumi dan Bangunan 25,3 0,4 27 ,7 0,4iv. BPHTB 7 ,2 0,1 0,0 0,0v. Cukai 59,3 0,9 62,8 0,9vi. Pajak lainnya 3,8 0,1 4,2 0,1b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 0,4 23,0 0,3i. Bea masuk 17 ,1 0,3 17 ,9 0,3ii. Bea keluar 5,5 0,1 5,1 0,12. Penerimaan Negara Bukan Pajak 247 ,2 4,0 250,9 3,6a. Penerimaan SDA 164,7 2,6 163,1 2,3i. Migas 151,7 2,4 149,3 2,1ii. Nonmigas 13,0 0,2 13,8 0,2b. Bagian Laba BUMN 29,5 0,5 27 ,6 0,4c. PNBP Lainnya 43,5 0,7 45,2 0,6d. Pendapatan BLU 9,5 0,2 15,0 0,2II. Hibah 1,9 0,0 3,7 0,1Sumber: Kementerian KeuanganThe Indonesian Budget Overview 201127

Belanja Negara Tahun 2011Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2011Dengan mengacu kepada sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritaspembangunan dalam RKP tahun 2011, maka kebijakan belanja negara dalamtahun 2011 akan diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomiandengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga stabilitas perekonomian,serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Sesuai dengan arahkebijakan tersebut, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalamtahun 2011 akan lebih difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap:(1) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) pencapaian pertumbuhanekonomi yang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur;(3) perlindungan sosial melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikandan kesehatan (Jamkesmas); (4) pemberdayaan masyarakat antara lain melaluiPNPM mandiri dan Program Keluarga Harapan; (5) perbaikan kesejahteraanaparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasian anggaran subsidi yang lebihtepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang secaratepat waktu. Terkait dengan layanan pendidikan, sesuai dengan Rencana KerjaPemerintah (RKP) tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS yang selama inidialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional, mulai tahun2011 direalokasi menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah mengikuti poladesentralisasi fiskal, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pendidikandasar merupakan urusan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka alokasi anggaranbelanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp836,6triliun (11,9 persen dari PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp55,0triliun, atau 7,0 persen bila dibandingkan dengan volume anggaran belanja28BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

Pemerintah Pusat dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp781,5 triliun (12,5 persendari PDB). Peningkatan volume anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBNtahun 2011 tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya alokasi anggaranbelanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran bunga utang.Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 tersebut,akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan bagi berbagai programpembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga(K/L) sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L, maupun program-programyang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritaspembangunan yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2011.Lebih lanjut mengenai perkembangan alokasi dari komponen belanja PemerintahPusat menurut klasifikasi ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.Dalam APBN tahun 2011, alokasi anggaran untuk belanja pegawai ditetapkansebesar Rp180,8 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut menunjukkanpeningkatan sebesar Rp18,2 triliun atau 11,2 persen bila dibandingkan denganpagu anggaran belanja pegawai dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp162,7 triliun.Peningkatan ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yangdiambil Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaikidan menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dan pensiunan maupun dalammeningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran belanja pegawai tersebutterdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur danlain-lain, serta belanja kontribusi sosial.Alokasi anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesarRp137,8 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan peningkatansebesar Rp25,3 triliun atau 22,4 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaranbelanja barang yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp112,6 triliun(1,8 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran pada pos belanja barang tersebut,The Indonesian Budget Overview 201129

terutama diarahkan untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatanoperasional pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaanaset, termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru; dan (2)menyediakan dana untuk biaya perjalanan dalam rangka mendukung tugas pokok.Anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2011 tersebut dialokasikan untuk posbelanja barang dan jasa, pos belanja pemeliharaan, dan pos belanja perjalanan.Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuaidengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2011,alokasi anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2011 ditetapkan mencapaiRp135,9 triliun atau 1,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalamipeningkatan sebesar Rp40,8 triliun, atau 43,0 persen bila dibandingkan denganpagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp95,0 triliun (1,5 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanjamodal dalam tahun 2011 tersebut, sejalan dengan upaya Pemerintah untukmelakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, danberkeadilan.Pembayaran bunga utang pada APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp115,2triliun, atau 1,6 persen terhadap PDB. Beban bunga utang tersebut, diperuntukkanbagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp79,4 triliun dan pembayaranbunga utang luar negeri sebesar Rp35,8 triliun. Dalam memperhitungkan bebanutang dalam APBN 2011, beberapa variabel ikut mempengaruhi, antara lain: (1)asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat,dan beberapa mata uang kuat lainnya; (2) tingkat suku bunga SBI-3 bulan yangdigunakan sebagai referensi bunga instrumen variable rate SBN; (3) asumsitingkat bunga LIBOR dengan tingkat bunga mengambang yang digunakan sebagaireferensi untuk menghitung instrumen pinjaman; (4) outstanding utang; dan (5)perkiraan utang baru tahun 2011.30BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

Alokasi anggaran subsidi dalam APBN 2011, ditetapkan mencapai Rp187,6 triliun(2,7 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti turun sebesar Rp13,6 triliun, atau6,8 persen bila dibandingkan dengan belanja subsidi dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp201,3 triliun. Pemberian subsidi pada APBN tahun 2011 ditujukan untukhal-hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakatyang kurang mampu, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun 2011tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar 72,8 persen,yaitu subsidi BBM sebesar 51,1 persen dan subsidi listrik sebesar 21,7 persen,sedangkan sisanya, yaitu sebesar 27,2 persen akan disalurkan untuk subsidi nonenergi,yaitu: (1) subsidi pangan; (2) subsidi pupuk; (3) subsidi benih; (4) bantuan/subsidi PSO; (5) subsidi bunga kredit program; dan (6) subsidi pajak.Anggaran subsidi BBM pada tahun 2011 disediakan untuk beberapa jenis BBMtertentu, yaitu: (1) minyak tanah; (2) premium dan biopremium; (3) minyak solardan biosolar; dan (4) LPG tabung 3 kilogram. Dengan subsidi BBM jenis tertentudan subsidi LPG Tabung 3 kilogram tersebut diharapkan kebutuhan masyarakatakan BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram dalam APBN 2011ditetapkan mencapai Rp95,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB). Jumlah ini berartimengalami kenaikan sebesar Rp7,0 triliun atau 7,9 persen bila dibandingkandengan anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogramdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp88,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB).Peningkatan beban anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 kilogramdalam APBN 2011 tersebut, berkaitan dengan perubahan alpha BBM, volumekonsumsi BBM jenis tertentu, dan volume konversi minyak tanah ke LPG Tabung3 kilogram. Besaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kilogram dalamAPBN tahun 2011 didasarkan atas parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICPThe Indonesian Budget Overview 201131

sebesar USD80,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM jenis tertentu diperkirakanmencapai 38,6 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG Tabung 3 Kilogram sebesar 3,52metrik ton; (3) alpha BBM sebesar Rp595,5/liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesarRp9.250 per dolar Amerika Serikat.Dalam tahun 2011, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbanganmasih lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkandengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Sebagaimana pedomandalam RKP tahun 2011, Pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan dalamrangka mengendalikan anggaran subsidi, khususnya subsidi BBM dan subsidilistrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran subsidi listrik mengalamipeningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik,maka Pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukanlangkah-langkah dan upaya untuk menurunkan BPP tenaga listrik, antara laindengan: (1) program penghematan pemakaian listrik (demand side) melaluipenurunan susut jaringan (losses); dan (2) program diversifikasi energi primerdi pembangkit tenaga listrik (supply side), melalui optimalisasi penggunaan gas,penggantian High Speed Diesel (HSD) dengan Marine Fuel Oil (MFO), peningkatanpenggunaan batubara, pemanfaatan biofuel, dan panas bumi.Selain berbagai kebijakan tersebut di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalamtahun 2011 juga berdasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagaiberikut: (1) ICP sebesar USD80,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250 perdolar Amerika Serikat; (3) margin usaha PT PLN sebesar 8 persen; (4) perkiraanpeningkatan penjualan tenaga listrik berkisar 7,4 persen dari penjualan tahun2010; dan (5) susut jaringan (losses) sebesar 8,55 persen.Anggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp40,7triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp14,4triliun, atau 26,1 persen dari beban anggaran belanja subsidi listrik dalam tahun32BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

2010 sebesar Rp55,1 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya alokasianggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitandengan penundaan pembayaran utang subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp4,6triliun, penurunan susut jaringan (losses) dan pemenuhan pasokan gas (fuel mix).Dalam APBN tahun 2011, alokasi anggaran belanja hibah ditetapkan sebesarRp771,3 miliar, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp528,1 miliar biladibandingkan dengan pagu anggaran belanja hibah yang ditetapkan dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp243,2 miliar. Kebijakan alokasi anggaran hibah kepadadaerah untuk tahun 2011 masih dititikberatkan pada kelanjutan dari programtahun 2010, yaitu diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kapasitasPemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidangpendidikan, air minum, sanitasi dan perhubungan.Alokasi anggaran bantuan sosial dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesarRp63,2 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, menunjukkan penurunansebesar Rp8,0 triliun atau 11,2 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaranbantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp71,2 triliun(1,1 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran bantuan sosial dalam tahun 2011tersebut, terdiri atas: (1) alokasi dana penanggulangan bencana alam sebesarRp4,0 triliun, dan (2) alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui kementeriannegara/lembaga sebesar Rp59,2 triliun.Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN tahun 2011 ditetapkan sebesarRp15,3 triliun, atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti menunjukkanpenurunan sebesar Rp17,7 triliun, atau 53,7 persen bila dibandingkan dengan paguanggaran belanja lain-lain dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp32,9 triliun (0,5persen terhadap PDB). Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2011 tersebutterdiri dari: (1) dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp4,2 triliun;dan (2) belanja lainnya Rp11,1 triliun. Lebih rendahnya alokasi anggaran belanjaThe Indonesian Budget Overview 201133

lain-lain dalam tahun 2011, antara lain berkaitan dengan dilakukannya realokasibeberapa pos anggaran dari belanja lain-lain ke belanja K/L, seperti pendanaanuntuk biaya pemungutan PBB, anggaran operasional beberapa komite/lembaga,dan sebagian belanja penunjang. Selain itu, juga dilakukan realokasi anggaranpenyertaan modal negara (PMN) kepada lembaga keuangan internasional daribelanja lainnya ke pos pembiayaan. Realokasi tersebut dilakukan sebagai upayauntuk meningkatkan kualitas APBN agar lebih transparan, akuntabel, dan tertibadministrasi, karena K/L pelaksana anggaran harus bertanggung jawab terhadapkegiatannya, baik administrasi maupun substansi.Terkait dengan alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dalam APBN2011 dapat dijelaskan sebagai berikut.TABEL TABEL 3 3PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, PUSAT, 2010-2011 2010-2011(triliun rupiah)No.UraianAPBN-P2010 2011% thdPDBAPBN% thdPDB1. Belanja Pegawai162,7 2,6 180,8 2,62. Belanja Barang112,6 1,8 137 ,8 2,03. Belanja Modal95,0 1,5 135,9 1,94. Pembayaran Bunga Utang 105,7 1,7 115,2 1,65. Subsidi201,3 3,2 187 ,6 2,76. Belanja Hibah0,2 0,0 0,8 0,07. Bantuan Sosial7 1,2 1,1 63,2 0,98. Belanja lain-lain32,9 0,5 15,3 0,2Jumlah7 81,5 12,5 836,6 11,9Sumber : Kementerian KeuanganDari alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2011 sebesarRp836,6 triliun, alokasi anggaran untuk belanja K/L ditetapkan mencapai Rp432,834BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

triliun (6,2 persen terhadap PDB), sedangkan alokasi belanja non-K/L (bagiananggaran bendahara umum negara) ditetapkan sebesar Rp403,8triliun (5,8 persenterhadap PDB). Dengan demikian, alokasi anggaran belanja K/L dalam APBNtahun 2011 tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp66,6 triliun atau 18,2persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp366,1 triliun (5,9 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanjaK/L yang cukup signifikan dalam APBN tahun 2011 tersebut berkaitan dengankerangka strategi upfront loading dalam pendanaan RPJMN 2010-2014. Selainitu peningkatan tersebut juga terkait dengan dilakukannya realokasi beberapakegiatan dalam program anggaran lain-lain ke bagian anggaran KementerianNegara/Lembaga. Landasan berpikir dari strategi tersebut adalah bahwa padaawal pemulihan dari krisis ekonomi, belanja Pemerintah merupakan stimulanutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun-tahunawal pelaksanaan RPJMN 2010-2014 diperlukan daya dorong belanja yang cukupbesar, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, peningkatanalokasi anggaran tersebut menuntut perbaikan kualitas belanja, baik dalam tahapperencanaan, penganggaran, maupun pertanggungjawabannya, agar diperolehmanfaat yang optimal berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunanyang ditetapkan dalam RKP 2011. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanjaK/L akan lebih diarahkan pada berbagai kegiatan yang secara efektif dapatmemberikan dampak dan/atau kontribusi langsung bagi pencapaian sasaransasaranpembangunan.Berikut uraian singkat mengenai alokasi anggaran belanja negara untuk 5 K/Lterbesar dalam APBN 2011.The Indonesian Budget Overview 201135

BAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011]TAHUN 2011Polri; 6,9%GRAFIK 1PROPORSI ANGGARAN BELANJA 10 K/LDENGAN NILAI BELANJA TERBESAR TH 2011Kemenag; 7,4%Kemenhan;11,0%Kemendiknas;12,9%Kemenkes;6,4%Kemenhub;5,1%Kementan; 4,1%Kemenkeu;3,6%Kemen ESDM;3,5%Kemen PU;13,4%Sumber: Kemnterian KeuanganBerikut uraian singkat mengenai alokasi anggaran belanja negara untuk 5 K/L terbesar dalamAPBN 2011.1. Kementerian Pekerjaan Umum1. Kementerian Dalam APBN Pekerjaan tahun 2011, Umum Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan mendapatalokasi anggaran sebesar Rp58,0 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkatDalam APBN tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat alokasianggaran sebesar sebesar Rp21,9 Rp58,0 triliun triliun. atau Jumlah 60,6 persen ini secara bila dibandingkan nominal meningkat dengan sebesar pagu alokasi Rp21,9 triliunatau 60,6 anggaran persen belanja bila dibandingkan Kementerian Pekerjaan dengan pagu Umum alokasi dalam anggaran APBN-P belanja tahun Kementerian2010Pekerjaan Umum dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp36,1 triliun. Alokasi anggaran belanjasebesar Rp36,1 triliun. Alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murnidalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp47,5sebesar Rp47,5 triliun, PHLN sebesar Rp10,4 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesarRp50,7 triliun, miliar. PHLN Anggaran sebesar belanja Rp10,4 Kementerian triliun, dan pagu Pekerjaan penggunaan Umum PNBP dalam sebesar tahun Rp50,7 2011 tersebut,akan miliar. dimanfaatkan Anggaran untuk belanja melaksanakan Kementerian berbagai Pekerjaan program, Umum dalam antara tahun lain: 2011 (1) programpenyelenggaraan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,8 triliun; (2) programtersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan alokasi anggaran sebesar(1) program penyelenggaraan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,8Rp13,1 triliun; serta (3) program pengelolaan sumber daya air, dengan alokasi anggaran sebesarRp12,6 triliun; triliun. (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman,2. Kementerian dengan alokasi Pendidikan anggaran Nasional sebesar Rp13,1 triliun; serta (3) program pengelolaansumber daya air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,6 triliun.36BAB 1 APBN 2011, APBN-P 201116

2. Kementerian Pendidikan NasionalDalam APBN tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp55,6 triliun. Jumlah ini turunsebesar Rp7,8 triliun atau 12,3 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaranbelanja Kementerian Pendidikan Nasional dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp63,4 triliun. Alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dalam tahun2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp42,4 triliun, PHLN sebesarRp2,5 triliun, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp10,7 triliun. Alokasi anggaranpada Kemendiknas dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan tamankanak-kanak dan pendidikan dasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,7 triliun.Mulai tahun 2011, direncanakan adanya kebijakan realokasi anggaran untuk danabantuan operasional sekolah (BOS), yang selama ini dialokasikan melalui anggaranKementerian Pendidikan Nasional, kemudian dipindahkan menjadi bagian darianggaran transfer ke daerah. Realokasi anggaran tersebut sebesar Rp16,8 triliunyang terdiri dari: (a) dana BOS sebesar Rp16,6 triliun; dan (b) dana cadangan(buffer funds) sebesar Rp0,2 triliun; (2) program pendidikan tinggi, denganalokasi anggaran sebesar Rp28,6 triliun; serta (3) program peningkatan mutudan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan alokasi anggaransebesar Rp11,5 triliun.3. Kementerian PertahananDalam APBN tahun 2011, Kementerian Pertahanan ditetapkan memperolehalokasi anggaran sebesar Rp47,5 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesarRp4,6 triliun atau 10,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaranKementerian Pertahanan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp42,9 triliun.Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp41,1 triliun,The Indonesian Budget Overview 201137

dan PHLN/PDN sebesar Rp6,4 triliun. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanandalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan manajemen danoperasional matra darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,9 triliun; (2)program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut, denganalokasi anggaran sebesar Rp4,6 triliun; serta (3) program modernisasi alutsistadan nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara, denganalokasi anggaran sebesar Rp4,2 triliun.4. Kementerian AgamaKementerian Agama dalam APBN tahun 2011 ditetapkan mendapat alokasianggaran Rp32,1 triliun. Jumlah ini secara nominal naik sebesar Rp2,0 triliun atau6,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja KementerianAgama dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp30,1 triliun. Alokasi anggaran belanjaKementerian Agama dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp30,7 triliun, PHLN sebesar Rp756,7 miliar, dan pagu penggunaan PNBPsebesar Rp652,8 miliar. Alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBNtahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,diantaranya yaitu: (1) program pendidikan islam, dengan alokasi anggaran sebesarRp25,8 triliun; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun; serta(3) program bimbingan masyarakat islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0triliun.5. Kepolisian Negara Republik IndonesiaDalam APBN tahun 2011, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditetapkanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Jumlah ini meningkat sebesarRp2,0 triliun atau 7,1 persen apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran38BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

elanja Polri dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp27,8 triliun. Alokasi anggaranPolri dalam APBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp24,8 triliun, PHLN/PDN sebesar Rp1,8 triliun, dan pagu penggunaan PNBPsebesar Rp3,1 triliun. Alokasi anggaran Polri dalam tahun 2011 tersebut, akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1)program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri, denganalokasi anggaran sebesar Rp19,9 triliun; (2) program pemeliharaan keamanandan ketertiban masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,4 triliun; serta(3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, dengan alokasianggaran sebesar Rp4,1 triliun.Selanjutnya, mengenai alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi padaAPBN 2011 didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secaraberturut-turut oleh fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsiperumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan,dan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata danbudaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial.Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebutmenunjukkan bahwa pemberian fungsi pelayanan umum kepada masyarakatmerupakan fungsi utama pemerintah, yang terdiri dari pemberian subsidi,pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya, peyelenggaraan diplomasi dan kerjasama internasional, penataanadministrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah,serta penelitian dan pengembangan iptek.Perbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun2010-2011 dapat dilihat dalam Tabel 4.The Indonesian Budget Overview 201139

BAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011]Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa alokasi anggaran Belanja PemerintahPerbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2010-2011Pusat menurut fungsi adalah sebagai berikut.dapat dilihat dalam Tabel 4.TABEL 4BELANJA PEMERINTAH PUSAT,MENURUT FUNGSI, 2010-20111)(triliun rupiah)KODEFUNGSIAPBN% thdPDB2010 2011APBN-P% thdPDBAPBN% thdPDB01 PELAYANAN UMUM 495,32 8,3 528,77 8,5 517,17 7,402 PERTAHANAN 20,97 0,4 21,43 0,3 47,42 0,703 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 14,93 0,2 16,91 0,3 22,07 0,304 EKONOMI 57,36 1,0 61,20 1,0 101,41 1,405 LINGKUNGAN HIDUP 7,89 0,1 8,58 0,1 11,07 0,2PERUMAHAN DAN FASILITAS0620,91 0,3 21,51 0,3 23,42 0,3UMUM07 KESEHATAN 18,00 0,3 19,80 0,3 13,65 0,208 PARIWISATA DAN BUDAYA 1,42 0,0 1,53 0,0 2,90 0,009 AGAMA 0,91 0,0 0,94 0,0 1,40 0,010 PENDIDIKAN 84,09 1,4 97,23 1,6 91,48 1,311 PERLINDUNGAN SOSIAL 3,46 0,1 3,61 0,1 4,58 0,1JUMLAH725,26 12,1 781,51-12,5 836,57 11,91) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatanSumber: Kementerian KeuanganPenjelasan lebih lanjut mengenai beberapa alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurutfungsi adalah sebagai berikut.1. Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum1. Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan UmumDalam APBN tahun 2011, anggaran yang dialokasikan pada fungsi pelayananDalam APBN tahun 2011, anggaran yang dialokasikan pada fungsi pelayanan umum sebesarumum sebesar Rp517,2 triliun (7,4 persen terhadap PDB), yang berarti lebihRp517,2 triliun (7,4 persen terhadap PDB), yang berarti lebih rendah Rp11,6 triliun atau sekitar2,2 persen bila dibandingkan dengan fungsi pelayanan umum pada APBN-P tahun 2010 sebesarrendah Rp11,6 triliun atau sekitar 2,2 persen bila dibandingkan dengan fungsiRp528,8 triliun (8,5 persen tehadap PDB). Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaranpelayanan umum pada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp528,8 triliun (8,5 persenpada subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp294,7 triliun, atau 57,0 persen darianggaran fungsi pelayanan umum; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintahtehadap PDB). Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsisebesar Rp115,3 triliun (22,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi lembaga eksekutifpelayanan umum lainnya sebesar Rp294,7 triliun, atau 57,0 persen dari anggarandan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri sebesar Rp89,6 triliun (17,3 persen);fungsi pelayanan umum; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintahsebesar Rp115,3 triliun (22,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi lembagaeksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri sebesar Rp89,61940BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

triliun (17,3 persen); dan (4) sisanya sebesar Rp17,6 triliun (3,4 persen) tersebarpada subfungsi-subfungsi lainnya, yaitu subfungsi pelayanan umum, subfungsipenelitian dasar dan pengembangan iptek, subfungsi litbang pelayanan umumdan subfungsi pembangunan daerah.2. Alokasi Anggaran Fungsi PendidikanAlokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang mencerminkan upaya pemberianpelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dari tahun ke tahundiupayakan untuk terus meningkat. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsipendidikan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkanamanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurangkurangnya20 persen dari APBN. Pada tahun 2011, sebagai hasil kompilasi darianggaran berbagai program/kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapakementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan K/Lmencapai Rp91,5 triliun (1,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, terdiri dari:(1) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp10,3 triliun atau11,3 persen dari anggaran fungsi pendidikan; (2) alokasi anggaran pada subfungsipendidikan menengah sebesar Rp3,9 triliun (4,3 persen); (3) alokasi anggaranpada subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp35,2 triliun (38,5 persen); (4) alokasianggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp16,7triliun (18,2 persen); (5) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan lainnyasebesar Rp14,0 triliun (15,3 persen); dan (6) sisanya sebesar Rp11,4 triliun (12,4persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi alokasi anggaranpada subfungsi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal,pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan litbang pendidikan, sertapendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga.Pada APBN tahun 2011, total anggaran pendidikan sebesar Rp249,0 triliun atauThe Indonesian Budget Overview 201141

20,25 persen dari total belanja negara, yang terdiri dari : (1) anggaran pendidikanpada K/L sebesar Rp89,7 triliun yang merupakan alokasi anggaran pendidikantermasuk untuk pembayaran gaji pendidik, diluar alokasi anggaran untukpendidikan kedinasan; (2) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesarRp158,2 triliun; dan (3) dana pengembangan pendidikan nasional Rp1,0 triliun.3. Alokasi Anggaran Fungsi EkonomiUpaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuatdaya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian,infrastruktur, dan energi didanai dengan anggaran pada fungsi ekonomi. Dalamtahun 2011, alokasi anggaran pada fungsi ekonomi sebesar Rp101,4 triliun (1,4persen terhadap PDB), yang bila dibandingkan dengan fungsi ekonomi pada APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp61,2 triliun, berarti lebih tinggi sebesar Rp40,2 triliun ataunaik sekitar 65,7 persen. Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran padasubfungsi transportasi sebesar Rp47,0 triliun atau 46,3 persen dari anggaran fungsiekonomi; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan,dan kelautan sebesar Rp15,9 triliun (15,7 persen); (3) alokasi anggaran padasubfungsi pengairan sebesar Rp12,1 triliun (12,0 persen); (4) alokasi anggaranpada subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp10,9 triliun (10,7 persen); dan(5) sisanya sebesar Rp15,5 triliun (15,3 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsilainnya, yang meliputi subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasidan UKM, tenaga kerja, pertambangan, industri dan konstruksi, telekomunikasi,litbang ekonomi, dan subfungsi ekonomi lainnya.4. Alokasi Anggaran Fungsi PertahananSementara itu, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2011diupayakan meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaranpada fungsi pertahanan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk42BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkansalah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945,yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalamtahun 2011, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan, yang merupakan hasilkompilasi dari anggaran berbagai program pertahanan yang dilaksanakan olehKementerian Pertahanan/TNI (termasuk didalamnya Mabes, AD, AL dan AU),Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional(Wantannas), ditetapkan sebesar Rp47,4 triliun (0,7 persen terhadap PDB). Biladibandingkan dengan APBN-P 2010 sebesar Rp21,4 triliun (0,3 persen terhadapPDB), maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2011 tersebut,lebih tinggi Rp26,0 triliun atau 121,2 persen dari pagu alokasi anggaran fungsipertahanan pada APBN-P 2010. Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaranpada subfungsi pertahanan negara sebesar Rp43,1 triliun (90,9 persen darianggaran fungsi pertahanan); (2) alokasi anggaran pada subfungsi dukunganpertahanan sebesar Rp4,2 triliun (8,9 persen); dan (3) alokasi anggaran padasubfungsi litbang pertahanan sebesar Rp108,9 miliar (0,2 persen).5. Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan KeamananSementara itu, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan, yangmenunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanankepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan, juga diupayakanmeningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsiketertiban dan keamanan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untukmewujudkan amanat konstitusi “melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam tahun 2011, alokasi anggaran padafungsi ketertiban dan keamanan yang merupakan hasil kompilasi dari anggaranberbagai kegiatan ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan oleh beberapakementerian negara/lembaga, mencapai Rp22,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB).The Indonesian Budget Overview 201143

Bila dibandingkan dengan APBN-P nya dalam tahun 2010 sebesar Rp16,9 triliun (0,3persen terhadap PDB), berarti lebih tinggi Rp5,2 triliun atau 30,5 persen. Alokasianggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2011 tersebut, terdiridari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian sebesar Rp10,5 triliun atau47,7 persen dari anggaran fungsi ketertiban dan keamanan; (2) alokasi anggaranpada subfungsi peradilan sebesar Rp6,1 triliun atau 27,7 persen dari anggaranfungsi ketertiban dan keamanan; (3) alokasi anggaran pada subfungsi pembinaanhukum sebesar Rp2,5 triliun (11,1 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsiketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp2,1 triliun (9,7 persen); (5) alokasianggaran pada subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp812,7 miliar (3,7persen); dan (6) alokasi pada subfungsi litbang ketertiban dan keamanan sebesarRp23,0 miliar (0,1 persen).Tranfer ke Daerah Tahun 2011Kebijakan anggaran transfer ke daerah pada tahun 2011 akan diarahkan untuk(1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antarapusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscalimbalance); (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sejalan denganpembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;(3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjanganpelayanan publik antardaerah; (4) mendukung kesinambungan fiskal nasional(fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (5) meningkatkandaya saing daerah; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensiekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional denganrencana pembangunan daerah.Guna mendukung arah kebijakan transfer ke daerah tersebut, dalam APBN 201144BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

alokasi anggaran Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp393,0 triliun, atau5,6 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalamikenaikan Rp48,4 triliun, atau 14,0 persen dari alokasi anggaran Transfer ke Daerahdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp344,6 triliun. Kenaikan anggaran Transferke Daerah dalam APBN 2011 tersebut selain disebabkan adanya kenaikan DanaPerimbangan, juga disebabkan oleh adanya peningkatan Dana Otonomi Khusus(Otsus) dan Penyesuaian terutama adanya komponen baru pada pos DanaPenyesuaian, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana penyesuaianinfrastruktur daerah (DPID).Lebih lanjut mengenai perkembangan alokasi dari komponen transfer ke daerahdalam APBN 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.Dalam APBN 2011, alokasi Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp334,3 triliun,atau 4,8 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalamipeningkatan sebesar Rp20,0 triliun, atau 6,3 persen dari alokasi Dana Perimbangandalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp314,4 triliun. Dari jumlah alokasi DanaPerimbangan tersebut, sebesar 25,0 persen merupakan DBH, sebesar 67,5 persenmerupakan DAU, dan sebesar 7,5 persen merupakan DAK.Dalam APBN 2011, alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebesar Rp10,4triliun, dengan rincian sebagai berikut:(1) Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar Rp4,5 triliun. Sesuai dengan UUNomor 35 Tahun 2008, Dana Otonomi Khusus untuk Papua tersebut dibagikankepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.(2) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD sebesar Rp4,5 triliun.(3) Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesarRp1,4 triliun. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, Dana TambahanInfrastruktur Papua dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi PapuaThe Indonesian Budget Overview 201145

dan Provinsi Papua Barat.Selanjutnya, dalam APBN 2011, dialokasikan dana penyesuaian sebesar Rp48,2trilliun yang terdiri atas:(1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp18,5 triliun.Alokasi TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentangtunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Danatersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidiksebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.(2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp16,8 triliun.BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non-personalia bagisatuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapatdimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknisMenteri Pendidikan Nasional.(3) Dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp3,7 triliun.Dana ini diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesiguru. Besarnya dana yang diberikan adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12bulan.(4) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1,4 triliun.Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yangmemiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraanyang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahanyang baik.(5) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp7,7 triliun.Dana ini merupakan dana penyesuaian yang dialokasikan kepada daerahtertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka46BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

pelaksanaan desentralisasi fiskal.(6) Kurang bayar dana sarana dan prasana infrastruktur Provinsi Papua BaratTahun Anggaran 2008 sebesar Rp100,5 miliar.(7) Penyaluran kurang bayar ini dilaksanakan setelah adanya laporan review olehaparat pengawas (BPK atau BPKP).TABEL TABEL 5 5TRANSFER KE KE DAERAH, 2010-2011- 2011(triliun (triliun rupiah) rupiah)2010 2011APBN-P% thdPDBAPBN% thdPDBI. DANA PERIMBANGAN 314,4 5,0 334,3 4,8A. DANA BAGI HASIL 89,6 0,0 83,6 0,0B. DANA ALOKASI UMUM 203,6 3,3 225,5 3,2C. DANA ALOKASI KHUSUS 21,1 0,3 25,2 0,4II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 30,2 0,5 58,7 0,8A. DANA OTONOMI KHUSUS 9,1 0,1 10,4 0,11. Dana Otsus 7,7 0,1 9,0 0,12. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua 1,4 0,0 1,4 0,0B. DANA PENYESUAIAN 21,2 0,3 48,2 0,7J U M L A H 344,6 5,5 393,0 5,6Sumber : Kementerian KeuanganPembiayaan Anggaran Tahun 2011Dalam APBN tahun 2011, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp124,7 triliun atau1,8 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit anggaran ini akandipenuhi melalui sumber-sumber pembiayaan utang dan sumbersumberpembiayaan nonutang. Pembiayaan dari sumber nonutang(secara neto) dalam tahun 2011 direncanakan sebesar negatifRp2,4 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran yang bersumber dari utang (secaraneto) direncanakan mencapai Rp127,0 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB.The Indonesian Budget Overview 201147

Dengan demikian, dalam tahun 2011 pembiayaan utang masih menjadi sumberutama pembiayaan APBN.Pembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp127,0 triliun yang terdiri dari SBNneto sebesar Rp126,7 triliun, pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp0,6triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,0 triliun. Pembiayaan melaluiutang merupakan konsekuensi dari kebijakan anggaran defisit, meskipun dalamkebijakan anggaran berimbang atau surplus, pembiayaan utang tetap dilakukan,antara lain untuk: (a) membiayai pengeluaran pembiayaan, termasuk utang yangjatuh tempo; (b) menciptakan benchmark risk free asset di pasar keuangan danpengelolaan portofolio utang pemerintah; (c) melaksanakan perikatan perjanjianpinjaman dengan lender, dan kemungkinan masih berlangsung masa penarikannya,terutama untuk multi years project, baik untuk proyek K/L maupun penerusanpinjaman Pemerintah kepada BUMN dan/atau Pemda.Dalam APBN tahun 2011, kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang harusdipenuhi diperkirakan mencapai Rp150,5 triliun (2,1 persen terhadap PDB),yang meliputi pembayaran pokok SBN yang jatuh tempo sebesar Rp75,0 triliun,penerusan pinjaman Rp11,7 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman luarnegeri sebesar Rp47,8 triliun, dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan nonutangyang diperkirakan mencapai sebesar Rp16,0 triliun. Apabila ditambahkan dengankebutuhan pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp124,7 triliun, maka seluruhkebutuhan penerimaan pembiayaan (bruto) yang diperlukan dalam tahun 2011akan mencapai Rp275,2 triliun. Walaupun Pemerintah berupaya memaksimalkansumber penerimaan pembiayaan bruto melalui sumber-sumber nonutang, namundiperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 4,9 persen dari seluruh kebutuhanpenerimaan pembiayaan bruto, karena keterbatasan sumber dan jumlahnya.Penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang secara bruto dalam tahun 2011direncanakan mencapai sebesar Rp261,6 triliun (3,7 persen terhadap PDB). Jumlah48BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

ini meliputi penerbitan SBN sebesar Rp201,7 triliun, penarikan pinjaman dalamnegeri sebesar Rp1,0 triliun, dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp58,9triliun. Pinjaman luar negeri tersebut terdiri atas pinjaman program sebesarRp19,8 triliun dan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp39,1 triliun. Dari jumlahrencana penarikan pinjaman proyek tersebut, sebesar Rp11,7 triliun diantaranyaakan diteruspinjamkan kepada BUMN dan/atau pemerintah daerah.Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang (secara neto) dalam APBNtahun 2011 direncanakan sebesar negatif Rp2,4 triliun, yang berarti menurunsebesar Rp27,8 triliun apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp25,4 triliun. Jumlah pembiayaan nonutang yang bersifatnegatif tersebut, menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan lebih besar daripenerimaan pembiayaan. Hal ini terutama disebabkan penggunaan SAL sebagaisumber pembiayaan nonutang 2011 yang jauh lebih rendah dibandingkan APBN-P2010.Pembiayaan anggaran nonutang dalam APBN tahun 2011, terdiri dari : (1)perbankan dalam negeri melalui penerimaan pengembalian penerusan pinjamansebesar Rp6,8 triliun; (2) RKUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintahsebesar Rp853,9 miliar; (3) SAL sebesar Rp5,0 triliun; (4) penerimaan privatisasisebesar Rp340,0 miliar; (5) penerimaan hasil pengelolaan aset sebesar Rp583,1miliar; (6) dana investasi pemerintah dan PMN sebesar negatif Rp13,9 triliun; (7)dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp1,0 triliun dan (8)kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,0 triliun.The Indonesian Budget Overview 201149

APBN-P Tahun 2011Perkembangan pelaksanaan APBN 2011, dan proyeksinya sampai dengan akhirtahun dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama: (a) perkembangan indikatorekonomi makro BAB yang I menjadi [THE INDONESIAN basis perhitungan BUDGET besaran IN BRIEF 2011] APBN; (b) pelaksanaanlangkah-langkah kebijakan yang telah direncanakan dalam APBN tahun 2011;TABEL Tabel 6 6RINGKASAN APBN, 2010-2011(triliun (triliun rupiah) rupiah)RINGKASAN APBN, 2010 - 20112010APBN-P2011APBNA. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 992,4 1.104,9I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990,5 1.101,21. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 850,3Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,1a. Pajak Dalam Negeri 720,8 827,2b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,02. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 250,9a. Penerimaan SDA 164,7 163,1b. Bagian Laba BUMN 29,5 27,6c. PNBP Lainnya 43,5 45,2d. Pendapatan BLU 9,5 15,0II. HIBAH 1,9 3,7B. BELANJA NEGARA 1.126,1 1.229,6I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 781,5 836,6Belanja K/L 366,1 432,8Belanja Non K/L 415,4 403,8II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 393,01. Dana Perimbangan 314,4 334,3a. Dana Bagi Hasil 89,6 83,6b. Dana Alokasi Umum 203,6 225,5c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,22. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 58,7C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) (9,4)D. SURPLUS /DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (124,7)% Defisit Terhadap PDB (2,1) (1,8)E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 124,7I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 125,3II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (0,6)Sumber : Kementerian Keuangan50BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

(c) kebutuhan tambahan anggaran belanja prioritas dalam tahun 2011; serta (d)langkah-langkah antisipasi dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2011.Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2011 ditujukan antara lain untuk:(a) mengantisipasi perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2011agar berbagai besaran APBN-P menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakansecara baik; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri; serta(c) mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunannasional dalam tahun 2011 dan jangka menengah. Perubahan APBN 2011tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahandalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran.Perubahan Asumsi Ekonomi Makro APBN 2011Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik,maka perlu dilakukan penyesuaian asumsi ekonomi makro yang merupakan dasarpenyusunan APBN-P 2011 agar menjadi lebih realistis.TABEL 7ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, MAKRO 2010-2011 2011Indikator EkonomiAPBN2011APBN-P1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4 6,52 Inflasi (%) 5,3 5,653 Nilai Tukar (Rp/USD) 9.250 8.7004 Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,5 *) 5,65 Harga Minyak ICP (USD/barel) 80,0 95,06 Lifting Minyak (ribu barel/hari) 970,0 945,0*) APBN 2011 menggunakan asumsi suku bunga SBI 3 Bulan.Sumber: Kementerian KeuanganThe Indonesian Budget Overview 201151

Pokok-Pokok Perubahan APBN Tahun 2011Dalam APBN-P 2011, pendapatan negara dan hibah direncanakan mengalamiperubahan dari Rp1.104,9 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp1.169,9 triliun,atau mengalami peningkatan Rp65,0 triliun (5,9 persen). Peningkatan perkiraanpendapatan negara dan hibah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut bersumber,baik dari penerimaan perpajakan maupun dari penerimaan negara bukan pajak(PNBP). Penerimaan perpajakan direncanakan mengalami peningkatan Rp28,4triliun (3,3 persen) dari sasaran semula Rp850,3 triliun dalam APBN tahun 2011menjadi Rp878,7 triliun. Sementara itu, PNBP diharapkan meningkat Rp35,7 triliun(14,2 persen) dari sasaran semula Rp250,9 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadiRp286,6 triliun. Demikian pula, penerimaan hibah juga mengalami perubahan,yakni dari Rp3,7 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp4,7 triliun, ataumeningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen).Perubahan rencana pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2011 tersebutdipengaruhi oleh beberapa kondisi berikut. Pertama, perubahan proyeksi ekonomimakro, seperti harga ICP dari USD80 menjadi USD95 per barel, penurunantarget lifting minyak dari 970 ribu barel per hari (bph) menjadi 945 ribu bph,serta apresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.250 menjadi Rp8.700 per USD, yangkesemuanya mempengaruhi penerimaan perpajakan dan PNBP dari migas. Kedua,meningkatnya kegiatan ekonomi, terutama dari perdagangan luar negeri, sertatingginya harga CPO yang memacu peningkatan penerimaan kepabeanan.Anggaran belanja negara dalam APBN-P tahun 2011 direncanakan mengalamiperubahan dari pagu semula sebesar Rp1.229,6 triliun dalam APBN tahun 2011menjadi Rp1.320,8 triliun atau mengalami peningkatan Rp91,2 triliun (7,4 persen).Peningkatan perkiraan belanja negara dalam tahun 2011 tersebut bersumber daripeningkatan belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Belanja PemerintahPusat direncanakan mengalami perubahan dari Rp836,6 triliun dalam APBN tahun52BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

2011 menjadi Rp908,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp71,7 triliun (8,6persen). Sementara itu, transfer ke daerah direncanakan mengalami perubahandari Rp393,0 triliun dalam APBN tahun 2011 menjadi Rp412,5 triliun, ataumeningkat Rp19,5 triliun (5,0 persen).Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2011 tersebutdipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan asumsi ekonomimakro terutama harga minyak ICP menjadi USD95/barel, yang berakibat padabertambahnya anggaran subsidi energi. Kedua, perubahan parameter subsidilistrik, terutama akibat keterlambatan penyelesaian commercial operation date(COD) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ketiga, belum berjalannya kebijakanpembatasan BBM bersubsidi yang diperkirakan berdampak pada meningkatnyavolume konsumsi BBM bersubsidi, sehingga menambah beban subsidi BBM padatahun 2011. Keempat, menampung tambahan anggaran belanja untuk kebutuhanmendesak dan prioritas guna mempercepat pembangunan pada tahun 2011.Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dilakukan dalam rangkamengakomodir pendanaan bagi langkah-langkah kebijakan dan berbagai programprioritas baru, antara lain (a) tambahan stabilisasi harga pangan, (b) tambahanprogram pro rakyat kluster 4, dan (c) anggaran untuk reward and punishment belanjaK/L. Kelima, penambahan anggaran pendidikan sebagai dampak dari kenaikanvolume belanja negara, untuk menjaga rasio anggaran pendidikan tetap 20 persen.Keenam, penguatan nilai tukar rupiah dari yang diproyeksikan di APBN tahun2011 yang berdampak pada penghematan pembayaran bunga utang luar negeri.Sementara itu, perubahan transfer ke daerah dalam APBN-P tahun 2011 terutamadisebabkan oleh kenaikan dana bagi hasil sebagai akibat dari kenaikan target PNBPSDA Migas dalam tahun 2011, dari sebesar Rp149,3 triliun menjadi Rp173,2 triliun.Rencana kenaikan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp65,0 triliun (5,9persen) dan kenaikan belanja negara Rp91,2 triliun dalam APBN-P 2011, telahThe Indonesian Budget Overview 201153

mengakibatkan bertambahnya target defisit anggaran Rp26,2 triliun, yakni darisasaran semula sebesar Rp124,7 triliun (1,8 persen PDB) dalam APBN 2011menjadi sebesar Rp150,8 triliun (2,1 persen PDB).Peningkatan defisit anggaran dalam APBN-P 2011 tersebut direncanakan akandibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri, dari rencana semula sebesarRp125,3 triliun dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp153,6 triliun, sedangkanpembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp2,2 triliun, darisebesar minus Rp609,5 miliar menjadi sebesar minus Rp2,8 triliun.Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2011 tersebut terutamaberasal dari: (a) peningkatan penggunaan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesarRp30,4 triliun, dari rencana semula sebesar Rp5,0 triliun dalam APBN tahun 2011TABEL 8RINGKASAN RINGKASAN APBN APBN DAN DAN APBN-P, 2010-20112011(triliun rupiah)URAIANAPBNAPBN-PSelisih thdAPBNA. Pendapatan Negara dan Hibah 1.104,9 1.169,9 65,0I. Penerimaan Dalam Negeri 1.101,2 1.165,3 64,11. Penerimaan Perpajakan 850,3 878,7 28,42. Penerimaan Negara Bukan Pajak 250,9 286,6 35,7II. Penerimaan Hibah 3,7 4,7 0,9B. Belanja Negara 1.229,6 1.320,8 91,2I. Belanja Pemerintah Pusat 836,6 908,2 71,7A. Belanja K/L 432,8 461,5 28,7B. Belanja Non K/L 403,8 446,7 42,9II. Transfer ke Daerah 393,0 412,5 19,5C. Keseimbangan Primer (9,4) (44,3) (34,8)D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (124,7) (150,8) (26,2)% Defisit Terhadap PDB (1,8) (2,1) (0,3)E. Pembiayaan (I + II) 124,7 150,8 26,2I. Pembiayaan Dalam Negeri 125,3 153,6 28,3II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (0,6) (2,8) (2,2)Sumber: Kementerian Keuangan54BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

menjadi sebesar Rp35,3 triliun; serta (b) penambahan dana investasi pemerintahdan penyertaan modal negara untuk mendukung pembangunan infrastuktur,pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan perumahan.Perubahan Pendapatan Negara dan HibahPerubahan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 didasarkan atasbeberapa pertimbangan utama yaitu (a) perubahan asumsi ekonomi makroyang signifikan terutama prognosis deviasi ICP yang melebihi 10 persen padatahun 2011; (b) pencapaiaan realisasi tahun 2010 dan tahun berjalan; dan (c)perkembangan perekonomian dunia dan dampaknya terhadap perekonomianIndonesia terutama yang berhubungan dengan komoditas pangan dan energi.Berdasarkan hal tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011ditargetkan sebesar Rp1.169,9 triliun. Secara rinci, target tersebut terdiri ataspenerimaan dalam negeri sebesar Rp1.165,3 triliun dan hibah sebesar Rp4,7triliun. Apabila dibandingkan dengan target dalam APBN 2011 yang mencapaiRp1.104,9 triliun, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011 lebihtinggi Rp65,0 triliun atau 5,9 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikanpenerimaan tersebut antara lain: (a) perubahan asumsi ICP dari USD80,0 per barelmenjadi USD95,0 per barel; (b) pencapaian realisasi pendapatan negara 2010yang melebihi dari target yang direncanakannya; dan (c) perkembangan indikatorekonomi makro yang cukup stabil. Sementara itu, apabila dibandingkan denganrealisasi tahun 2010, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2011tersebut mengalami kenaikan Rp174,6 triliun atau 17,5 persen, dengan perincian:penerimaan dalam negeri naik sebesar 17,4 persen dan hibah naik sebesar54,2 persen.The Indonesian Budget Overview 201155

Perubahan Penerimaan PerpajakanDalam APBN-P 2011 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp878,7 triliunatau mengalami peningkatan sebesar Rp28,4 triliun (3,3 persen) bila dibandingkandengan targetnya dalam APBN 2011. Jumlah tersebut belum memperhitungkanpiutang-piutang pajak yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Penerimaanperpajakan tersebut terdiri atas pajak dalam negeri yang diperkirakan mencapaiRp831,7 triliun atau naik sebesar Rp4,5 triliun (0,5 persen) dan pajak perdaganganinternasional sebesar Rp46,9 triliun atau naik sebesar Rp23,9 triliun (104,0 persen)bila dibandingkan dengan target APBN 2011.Sebagian besar penerimaan pajak dalam negeri dalam APBN-P 2011 merupakankontribusi dari penerimaan PPh yang mencapai Rp432,0 triliun atau naik Rp11,5triliun atau 2,7 persen dari target dalam APBN 2011, yang sebesar Rp420,5 triliun.Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya asumsi ICP dan basis realisasiyang menjadi dasar perhitungan PPh migas. Asumsi ICP yang digunakan untukmenghitung PPh migas dalam APBN-P 2011 dan APBN 2011 masing-masing adalahsebesar USD95,0 per barel dan USD80,0 per barel. Penerimaan PPh migas dalamAPBN-P 2011 ditargetkan mencapai sebesar Rp65,2 triliun atau meningkat Rp9,7triliun (17,4 persen) dari APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun2010, penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2011 meningkat sebesar Rp6,4 triliunatau 10,8 persen. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan PPh migas mencapaisebesar Rp58,9 triliun dan realisasi ICP sebesar USD79,4 per barel.Dalam APBN-P 2011, target penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan mencapaiRp298,4 triliun, atau mengalami penurunan sebesar Rp13,7 triliun atau negatif4,4 persen dari target APBN 2011 sebesar Rp312,1 triliun. Penurunan tersebutdisebabkan oleh adanya penyesuaian basis perhitungan (baseline) berdasarkanrealisasi tahun 2010 dengan tanpa memperhitungkan pajak ditanggungPemerintah (DTP). Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010,56BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

target PPN dan PPnBM APBN-P 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp67,8 triliunatau 29,4 persen. Hal tersebut terutama didukung oleh meningkatnya PPN imporsebesar 54,8 persen yang disebabkan oleh tingginya realisasi impor.Dalam APBN-P 2011, penerimaan PBB diperkirakan mencapai Rp29,1 triliun ataumengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun (5,0 persen) bila dibandingkan dengantarget APBN 2011. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnyanilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan PBB jika dibandingkandengan NJOP tahun sebelumnya. Sementara itu, apabila dibandingkan denganrealisasi tahun 2010, perkiraan penerimaan PBB dalam APBN-P 2011 mengalamipeningkatan sebesar Rp477,2 miliar atau 1,7 persen.Penerimaan cukai dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai Rp68,1 triliun ataunaik sebesar Rp5,3 triliun (8,5 persen) bila dibandingkan dengan target APBN2011. Hal tersebut terutama didukung oleh keberhasilan pelaksanaan programpemberantasan cukai ilegal. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaancukai tahun 2010 sebesar Rp66,2 triliun, perkiraaan penerimaan cukai dalamAPBN-P 2011 meningkat sebesar Rp1,9 triliun (2,9 persen). Kenaikan tersebutdiperkirakan oleh meningkatnya produksi cukai hasil tembakau dan produksiminuman mengandung ethyl alkohol (MMEA) yang sampai dengan Mei 2011masing-masing meningkat sebesar 9,7 persen dan 25,5 persen bila dibandingkandengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.Dalam APBN-P 2011, penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai Rp4,2triliun atau hampir sama dengan target dalam APBN 2011. Apabila dibandingkandengan realisasi pada tahun 2010, penerimaan pajak lainnya diperkirakanmengalami kenaikan sebesar Rp225,0 miliar atau 5,7 persen. Kenaikan tersebutdiperkirakan terjadi karena adanya peningkatan jumlah transaksi ekonomi yangmenggunakan dokumen bermeterai seiring dengan mulai membaiknya ekonomiglobal dan domestik pada tahun 2011.The Indonesian Budget Overview 201157

Dalam APBN-P 2011 penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai sebesarRp21,5 triliun atau naik sebesar Rp3,6 triliun (20,1 persen) bila dibandingkandengan targetnya dalam APBN 2011. Apabila dibandingkan dengan realisasitahun 2010, penerimaan bea masuk dalam APBN-P 2011 mengalami peningkatansebesar 7,4 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilaiimpor nonmigas, yang sampai dengan Juni 2011 mencapai USD64,4miliar ataunaik sebesar 29,2 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yangsama tahun sebelumnya. Dari total nilai impor tersebut, sebagian besar berasaldari negara ASEAN sebesar 22,6 persen, China 18,7 persen dan Jepang 13,4 persenyang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 26,8 persen, 33,2 persendan 13,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang samatahun sebelumnya.Target penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapai sebesarRp25,4 triliun, atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp20,3 triliun(398,1 persen) bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2011. Tingginyaperkiraan penerimaan bea keluar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikantarif bea keluar yang disebabkan oleh meningkatnya harga crude palm oil (CPO) dipasar Internasional.Perubahan Penerimaan Negara Bukan PajakBerdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBPyang akan diterapkan, PNBP dalam APBN-P 2011 ditargetkan sebesar Rp286,6triliun, lebih tinggi Rp35,7 triliun atau 14,2 persen dari target yang ditetapkandalam APBN 2011.Penerimaan SDA dalam tahun 2011 ditargetkan mencapai Rp192,0 triliun, lebihtinggi Rp28,9 triliun atau 17,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011sebesar Rp163,1 triliun. Perubahan atas target penerimaan SDA tersebut terutama58BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas yang diperkirakan mencapaiRp173,2 triliun. Penerimaan SDA migas dalam tahun 2011 tersebut mengalamipeningkatan sebesar Rp23,8 triliun atau 16,0 persen bila dibandingkan dengantarget dalam APBN 2011 sebesar Rp149,3 triliun. Sedangkan untuk penerimaanSDA nonmigas yang terdiri atas penerimaan pertambangan umum, kehutanan,perikanan, dan pertambangan panas bumi diperkirakan sebesar Rp18,8 triliun ataumengalami peningkatan sebesar 36,5 persen dari targetnya dalam APBN 2011.Sementara itu, penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN(dividen) dalam APBN-P 2011 diperkirakan sebesar Rp28,8 triliun. Hal tersebutsejalan dengan telah terealisasinya laba operasional tahun 2010 yang menjadidasar perhitungan dividen 2011. Jumlah tersebut termasuk pemberian PMN ke PTInhutani yang di set-off dengan deviden sebesar Rp5,0 miliar.Sumber penerimaan PNBP lainnya antara lain berasal dari (a) kegiatan jasapelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L kepadamasyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) Domestic MarketObligation (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang. Dalam APBN-P2011, target penerimaan PNBP lainnya direncanakan mencapai Rp50,3 triliun,lebih tinggi 11,5 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalamAPBN 2011. Peningkatan target PNBP lainnya tersebut bersumber dari kenaikantarget pendapatan DMO minyak mentah yang disebabkan oleh perubahan asumsiICP dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.Selanjutnya, target pendapatan BLU dalam APBN-P tahun 2011 sedikit mengalamipeningkatan yaitu dari Rp15,0 triliun menjadi Rp15,4 triliun atau meningkat sebesarRp385,2 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan jumlah satuan kerja (satker)yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU terus mengalami penambahan.Sampai akhir Maret 2011, jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuanganBLU telah mencapai 114 unit, dan kemungkinan masih akan terus bertambah lagi.The Indonesian Budget Overview 201159

Perubahan Penerimaan HibahDalam APBN–P 2011, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun, ataumeningkat Rp922,6 miliar (24,7 persen) bila dibandingkan dengan rencananyadalam APBN 2011. Salah satu kebijakan alokasi penggunaan hibah tersebutdiarahkan untuk mendanai program-program mitigasi dan adaptasi terhadapdampak perubahan iklim. Sedangkan sebagian lainnya akan dialokasikan kepadaKementerian Negara/Lembaga. Selain itu, dana hibah akan digunakan untukmembiayai beberapa program dan proyek yang telah disepakati bersama antaraPemerintah Indonesia dan pihak pemberi hibah (donor) berdasarkan notakesepahaman (Memorandum of Understanding).Perubahan Belanja NegaraDalam kerangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011, makapenyesuaian atas berbagai sasaran APBN, termasuk belanja negara menjadipenting untuk dilakukan. Melalui proses penyesuaian tersebut, anggaran belanjanegara diharapkan menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaiansasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2011 dan jangka menengah,khususnya dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacudan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menciptakandan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan padamasyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta menjamin terlaksananya prioritaspembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP 2011.Sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, volumeanggaran belanja negara dalam APBN-P Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.320,8triliun (18,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, berarti menunjukkanpeningkatan Rp91,2 triliun atau 7,4 persen dari pagu anggaran belanja negarayang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun. Sebagian60BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

esar, yaitu sekitar 68,8 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebutdialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 31,2 persen lainnyadialokasikan untuk transfer ke daerah.Selanjutnya, ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan APBN-PBAB I [THE INDONESIAN BUDGET IN BRIEF 2011]tahun 2011 disajikan dalam tabel 9.TABEL TABEL 9 9BELANJA BELANJA NEGARA, NEGARA, 2011 2011(triliun (triliun rupiah) rupiah)UraianI. Belanja Pemerintah PusatJumlahAPBN% thdPDBAPBN-P% thdJumlahPDB836,6 11,9 908,2 12,61. Belanja Pegawai 180,8 2,6 182,9 2,52. Belanja Barang 137,8 2,0 142,8 2,03. Belanja Modal 135,9 1,9 141,0 2,04. Pembayaran Bunga Utang 115,2 1,6 106,6 1,55. Subsidi 187,6 2,7 237,2 3,36. Belanja Hibah 0,8 0,0 0,4 0,07. Bantuan Sosial 63,2 0,9 81,8 1,18. Belanja Lain-lain 15,3 0,2 15,6 0,2II. Transfer Ke Daerah393,0 5,6 412,5 5,71. Dana Perimbangan 334,3 4,8 347,5 0,02. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 58,7 0,8 65,0 0,0JUMLAH 1.229,6 17,5 1.320,818,3Sumber: Kementerian KeuanganPerubahan Belanja Pemerintah PusatPerubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan konsekuensi dari dinamikaPerubahan Belanja Pemerintah Pusatperkembangan berbagai indikator ekonomi makro, kebutuhan operasional penyelenggaraanpemerintahan, dan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan serta langkah-langkahPerubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan konsekuensi40dari dinamika perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, kebutuhanoperasional penyelenggaraan pemerintahan, dan ditempuhnya langkah-langkahkebijakan serta langkah-langkah administratif menuju tercapainya alokasi belanjapemerintah pusat yang optimal. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro,The Indonesian Budget Overview 201161

perubahan anggaran belanja pemerintah pusat 2011 terjadi antara lain karenaperubahan asumsi kurs rupiah dari semula Rp9.250 per USD menjadi Rp8.700,0 perUSD, dan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari rata-rataUSD80 per barel menjadi rata-rata USD95 per barel, yang menyebabkan kenaikanbeban subsidi, terutama subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik.Selain itu, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan implikasifiskal dari langkah-langkah kebijakan dan berbagai program prioritas baru, seperti(a) perubahan komposisi pembiayaan utang dan adanya penurunan asumsi yieldakibat semakin membaiknya kondisi pasar keuangan domestik; (b) tambahanbelanja alutsista; (c) pembangunan perumahan eks pengungsi Timor Timur; (d)tambahan anggaran atas kekurangan dana Sea Games; (e) tambahan anggaranuntuk reformasi birokrasi pada sejumlah K/L; (f) tambahan anggaran untukprogram stabilisasi harga pangan; (g) tambahan anggaran untuk program prorakyat (klaster 4); dan (h) anggaran untuk reward dan punishment belanja K/L.Dengan berbagai perkembangan di atas, maka anggaran belanja pemerintah pusatdalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp908,2 triliun, atau 12,6 persenterhadap PDB. Jumlah ini, berarti Rp71,7 triliun atau 8,6 persen lebih tinggi biladibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yangditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp836,6 triliun. Apabila dibandingkandengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2010sebesar Rp697,4 triliun, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalamAPBN-P tahun 2011 tersebut, berarti menunjukkan peningkatan Rp210,8 triliun,atau 30,2 persen.Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari 50,8 persen atausebesar Rp461,5 triliun belanja K/L, dan 49,2 persen atau Rp446,7 triliun belanjanon-K/L. Alokasi anggaran belanja K/L tersebut berarti mengalami kenaikan 31,9persen atau Rp106,3 triliun dari realisasi belanja K/L tahun 2010 sebesar Rp332,962BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

triliun, sedangkan alokasi belanja non-K/L juga mengalami peningkatan 28,7persen atau Rp104,7 triliun dari realisasi belanja non-K/L tahun 2010 sebesarRp364,5 triliun.Lebih lanjut mengenai perubahan belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasiekonomi dapat diuraikan sebagai berikut.Alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesarRp182,9 triliun, yang berarti meningkat Rp2,1 triliun atau 1,1 persen dari paguyang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp180,8 triliun. Lebih tingginyaalokasi anggaran belanja pegawai dalam tahun 2011 tersebut, terutama berkaitandengan adanya perubahan alokasi anggaran pada pos belanja honorarium, vakasi,lembur dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawaitahun 2010 yang mencapai Rp148,1 triliun, maka alokasi belanja pegawai tahun2011 tersebut meningkat sebesar Rp34,8 triliun, atau 23,5 persen.Alokasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp142,8triliun. Jumlah ini, berarti Rp5,0 triliun (3,6 persen) lebih tinggi dari pagunya dalamAPBN 2011 sebesar Rp137,8 triliun. Lebih tingginya pagu anggaran belanja barangdalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahananggaran untuk program reward dan punishment belanja K/L, dan tambahananggaran untuk penyelenggaraan SEA Games 2011. Apabila dibandingkan denganrealisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2010 sebesar Rp97,6 triliun, makaalokasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2011 lebih tinggi sebesar Rp45,2triliun atau 46,3 persen.Alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesarRp141,0 triliun, yang berarti Rp5,1 triliun, atau 3,8 persen lebih tinggi dari pagualokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sebesarRp135,9 triliun. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalam APBN-PThe Indonesian Budget Overview 201163

tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan tambahan alokasi anggaran padabeberapa kementerian negara/lembaga untuk menampung berbagai program/kegiatan yang menjadi prioritas, yang harus diselesaikan pada tahun 2011.Program-program tersebut diantaranya adalah: (i) tambahan anggaran untukpengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,0 triliun; dan(ii) pengalihan anggaran dari BA BUN untuk alutsista laut dan sarana kesehatansebesar Rp41,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanjamodal dalam tahun 2010 sebesar Rp80.287,1 miliar, maka alokasi anggaran belanjamodal dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi Rp60,7 triliun atau75,6 persen.Pembayaran bunga utang disusun dengan mempertimbangkan kondisiperekonomian pada akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011, yangkemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan asumsi imbal hasil (yield)SBN yang akan diterbitkan pada tahun 2011, asumsi rata-rata SBI 3 bulan, danasumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada saatpenyusunan APBN tahun 2011, yield SBN yang akan diterbitkan dalam tahun 2011diasumsikan berada pada kisaran rata-rata 10 persen untuk SBN jangka panjang,dan rata-rata 6 persen untuk SBN jangka pendek. Asumsi tersebut mengacu padapergerakan yield pada akhir tahun 2009 sampai dengan paruh pertama tahun 2010yang berfluktuasi pada kisaran 5 – 10 persen pada bulan Oktober 2009, kemudiannaik sedikit menjadi 6–10 persen pada bulan Desember 2009, dan meningkat lagimenjadi 7–10 persen pada bulan Maret 2010. Untuk tingkat bunga SBI 3 bulan, dannilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengacu pada asumsiyang ditetapkan dalam APBN, yaitu masing-masing sebesar 6,5 persen dan Rp9.250per USD. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran bunga utang dalam APBN tahun2011 direncanakan sebesar Rp115,2 triliun, terdiri dari bunga utang dalam negerisebesar Rp79,4 triliun, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp35,8 triliun.64BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2011, anggaran belanja subsidi ditetapkansebesar Rp237,2 triliun, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp49,6 triliun,atau 26,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran yang ditetapkandalam APBN 2011 sebesar Rp187,6 triliun. Kenaikan beban anggaran belanjasubsidi yang signifikan dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2011tersebut, terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) implikasi dariadanya penyesuaian beberapa parameter subsidi dengan perkembangan terkini,seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), volume konsumsi BBM, dan kursrupiah; (2) antisipasi risiko fiskal subsidi listrik; (3) menampung kurang bayarsubsidi pupuk tahun 2008 dan 2009; dan (4) penyesuaian terhadap perubahanoutstanding dan plafon kredit program. Apabila dibandingkan dengan realisasibelanja subsidi dalam tahun 2010 sebesar Rp192,7 triliun, maka alokasi anggaranbelanja subsidi dalam APBN-P tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesarRp44,5 triliun, atau sekitar 23,1 persen. Berdasarkan perubahan-perubahantersebut, beberapa jenis subsidi mengalami perubahan alokasi anggaran dalamAPBN-P 2011, yaitu subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, PSO, subsidi bungakredit program, dan subsidi pajak (DTP).Dalam APBN-P 2011, alokasi anggaran belanja hibah diperkirakan mengalamipenurunan sebesar Rp366,4 miliar atau 47,5 persen dari pagu yang dianggarkandalam APBN 2011 sebesar Rp771,3 miliar menjadi sebesar Rp404,9 miliar. Adapunrincian belanja hibah dalam APBN-P tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1)Mass Rapid Transit (MRT) project sebesar Rp44,2 miliar; (2) Program Local BasicEducation Capacity (L-BEC) sebesar Rp109,3 miliar; (3) Program Hibah Air Minumsebesar Rp162,2 miliar; (4) Program Hibah Air Limbah Terpusat sebesar Rp16,9miliar; (5) Water and sanitation Program-Subprogram D (WASAP-D) sebesar Rp18,0miliar; dan (6) Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitasi sebesar Rp54,4miliar. Perubahan alokasi belanja hibah dalam APBN-P 2011 tersebut terutamaThe Indonesian Budget Overview 201165

disebabkan oleh adanya penurunan perkiraan realisasi belanja hibah pada programMRT sebesar Rp547,9 miliar. Hal ini terkait dengan belum dilaksanakannya kegiatanpembangunan konstruksi pada tahun 2011, karena proses tender yang dilakukanoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan baru akan selesai pada akhirtahun 2011. Pada sisi lain, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh adanyapeningkatan anggaran yang disebabkan oleh adanya luncuran kegiatan yang belumdilaksanakan pada tahun 2010, dan adanya tambahan hibah dari PemerintahAustralia melalui AusAid dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sistempenyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi.Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesarRp81,8 triliun. Jumlah ini berarti lebih tinggi Rp18,6 triliun atau 29,5 persen daripagunya dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp63,2 triliun. Kenaikan pagu anggaranbelanja bantuan sosial dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terutama berkaitandengan adanya tambahan anggaran yang antara lain digunakan untuk: (1) programPNPM Mandiri tahun 2011 sebesar Rp1,8 triliun dan luncuran DIPA PNPM Mandiritahun 2010 sebesar Rp370,8 miliar; (2) pembangunan perumahan warga ekspengungsi Timor-Timur sebesar Rp300,0 miliar; (3) realokasi dari belanja lain-lainyang digunakan untuk ganti rugi tanaman PUSO/gagal panen sebesar Rp374,7miliar; serta (4) penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp15.612,0 miliar.Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalamtahun 2010 sebesar Rp68,6 triliun, maka alokasi anggaran belanja bantuan sosialdalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp81,8 triliun tersebut berarti mengalamipeningkatan sebesar Rp13,2 triliun, atau sekitar 19,2 persen.Selanjutnya, alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P Tahun 2011ditetapkan sebesar Rp15,6 triliun. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp335,2miliar, atau 2,2 persen jika dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalamAPBN tahun 2011 sebesar Rp15,3 triliun. Perubahan alokasi anggaran belanja lain-66BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

lain dalam APBN-P tahun 2011 tersebut disebabkan oleh: (1) realokasi anggarandari belanja lain-lainke beberapa pos belanja Kementerian Negara/Lembaga; (2)penambahan cadangan risiko perubahan asumsi makro; (3) pengurangan cadanganrisiko kenaikan harga tanah (land capping); (4) alokasi anggaran penugasan kepadaPT SMI untuk fasilitasi penyiapan proyek KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan proyek KPS Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; dan (5)tambahan anggaran untuk selang dan regulator tabung gas 3 kg.Perubahan Transfer ke DaerahDengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, sertaberpijak pada hasil evaluasi selama implementasi sampai dengan tahun 2010,kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2011 lebih dipertajam untuk: (1)mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance)dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayananpublik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;(3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangkakebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggalipotensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber dayanasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunannasional dengan rencana pembangunan daerah.Dalam rangka mendukung arah kebijakan Transfer ke Daerah tersebut, dalamAPBN-P tahun 2011 alokasi anggaran Transfer ke Daerah ditetapkan sebesarRp412,5 triliun, atau 5,7 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebutberarti mengalami peningkatan sebesar Rp19,5 triliun, atau 5,0 persen dari paguanggaran Transfer ke Daerah dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp393,0 triliun.Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010sebesar Rp344,7 triliun, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahunThe Indonesian Budget Overview 201167

2011 tersebut, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp67,8 triliun, atau 19,7persen. Peningkatan Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut apabiladibandingkan dengan pagu anggarannya dalam APBN 2011 antara lain disebabkanterutama oleh adanya peningkatan alokasi DBH dan dana penyesuaian. Alokasianggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2011 tersebut, terdiri atas DanaPerimbangan sebesar 84,3 persen, serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian15,7 persen.Lebih lanjut mengenai perubahan alokasi dari komponen transfer ke daerah dalamtahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.Dalam APBN-P tahun 2011, alokasi anggaran Dana Perimbangan ditetapkanmencapai Rp347,5 triliun, atau 4,8 persen terhadap PDB. Jumlah ini apabiladibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN tahun 2011sebesar Rp334,3 triliun, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp13,2 triliunatau 4,0 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi DanaPerimbangan dalam tahun 2010 sebesar Rp316,7 triliun, perkiraan realisasi DanaPerimbangan dalam APBN-P tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesarRp30,8 triliun atau 9,7 persen. Perkiraan realisasi Dana Perimbangan dalamAPBN-P tahun 2011 tersebut terdiri atas DBH sebesar 27,8 persen, DAU sebesar64,9 persen, dan DAK sebesar 7,3 persen.Realisasi Dana Otonomi Khusus dalam APBN-P tahun 2011 diperkirakan mencapaiRp10,4 triliun, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2011. Apabiladibandingkan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus dalam tahun 2010 sebesar Rp9,1triliun, jumlah tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp1,3 triliun atau 14,5 persen.Realisasi dana penyesuaian dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp54,5triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp6,3 triliun dari pagunya dalamAPBN tahun 2011.68BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

Perubahan Pembiayaan AnggaranBerdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah mengajukan APBN-P 2011 yang didalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatannegara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam APBN-P 2011pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5 persen, inflasi menjadi 5,65 persen, tingkatsuku bunga SPN 3 bulan menjadi 5,6 persen, nilai tukar rupiah menguat dariRp9.250 per USD menjadi Rp8.700 per USD, harga minyak menjadi USD95,0 perbarel, dan lifting minyak mentah menjadi 945,0 ribu barel per hari.Dengan perubahan asumsi makro, serta melihat perkembangan realisasipenerimaan perpajakan dan PNBP sampai dengan semester I 2011, danmemperhatikan arah kecenderungannya ke depan, anggaran pendapatannegara dan hibah dalam APBN-P 2011 mencapai sebesar Rp1.169,9 triliun.Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp65,0 triliun, atau 5,9persen apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2011.Sementara itu, anggaran belanja negara mencapai sebesar Rp1.320,8 triliun.Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp91,2 triliun atau 7,4persen apabila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN2011. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebutpada akhirnya juga mengakibatkan perubahan pada besaran defisit anggaran,yaitu dari Rp124,7 triliun (1,8 persen terhadap PDB) menjadi sebesar Rp150,8triliun (2,1 persen terhadap PDB).Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2011 diperkirakan mencapaisebesar Rp150,8 triliun. Jumlah tersebut berarti meningkat Rp26,2 triliun (21,0persen) bila dibandingkan dengan pembiayaan anggaran yang ditetapkan dalamditetapkan sebesar Rp124,7 triliun. Peningkatan pembiayaan anggaran dalamAPBN-P 2011 tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaannonutang yaitu dari SAL sebesar Rp40,3 triliun. Lebih besarnya tambahanThe Indonesian Budget Overview 201169

penggunaan SAL tersebut disebabkan tambahan SAL tidak hanya dipergunakanuntuk menutup tambahan defisit anggaran, namun juga dipergunakan untukmembiayai tambahan pengeluaran pembiayaan.Dengan demikian, komposisi pembiayaan anggaran mengalami perubahan,apabila dalam APBN 2011 pembiayaan nonutang adalah negatif Rp2,4 triliunatau negatif 1,9 persen dan pembiayaan utang sebesar Rp127,0 triliun atau 101,9persen, maka dalam APBN-P 2011 pembiayaan nonutang adalah Rp25,5 triliunatau 16,9 persen dan pembiayaan utang sebesar Rp125,3 triliun atau 83,1 persen.Pembiayaan utang dalam APBN-P 2011 terdiri dari: (1) pembiayaan luar negeri(neto) sebesar negatif Rp2,8 triliun; (2) Surat Berharga Negara (neto) sebesarRp126,6 triliun; serta (3) Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1,5 triliun.Selanjutnya, untuk pembiayaan nonutang dari perbankan dalam negeri terdiridari: penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp8,2 triliun,rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah sebesar Rp853,9miliar, saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp40,3 triliun, rekening pembangunanhutan sebesar negatif Rp766,8 miliar, dan rekening cadangan dana reboisasisebesar Rp167,9 miliar. Sedangkan pembiayaan nonutang dari nonperbankandalam negeri terdiri dari: penerimaan privatisasi sebesar Rp425,0 miliar, hasilpengelolaan aset sebesar Rp965,7 miliar, dana investasi Pemerintah sebesarnegatif Rp1,9 triliun, penyertaan modal negara sebesar negatif Rp10,5 triliun, danabergulir sebesar negatif Rp8,8 triliun, dana pengembangan pendidikan nasionalsebesar negatif Rp2,6 triliun, dan kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp904,0miliar.70BAB 1 APBN 2011, APBN-P 2011

BAB IIImplementasi SistemPenganggaranPelaksanaan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Mengawal Perubahan Sistem Penganggaran Di Indonesia(PP 90 Tahun 2010)

72BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

BAB 2 Implementasi Sistem PenganggaranPELAKSANAAN PENERAPAN PBK DAN KPJMIndonesia memulai penerapan reformasi penganggaran dengan mengubah dasarhukum yang digunakan dalam proses penganggaran, yaitu Undang-UndangNo.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang (UU) tersebutmengamanatkan penerapan tiga pendekatan dalam penganggaran yaitu:Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), danPenganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dalam penerapannya, pendekatan tersebutdi atas fokus pada PBK. Kedua pendekatan lainnya (penganggaran terpadu danKPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakanprasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminankontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tigaatau lima tahun ke depan.Informasi kinerja dalam sistem penganggaran Indonesia tidak hanya digunakansebagai informasi dalam pelaporan pelaksanaan kinerja namun digunakan jugasebagai dasar keputusan pengalokasian anggaran ditahun berikutnya. Informasikinerja yang dibutuhkan dalam pengalokasian anggaran harus dituangkan dalamdokumen penganggaran (RKA-K/L). Bentuk kongkrit pelaksanaan PBK pada 2011adalah pemberian penghargaan dan sanksi berupa penambahan dan penguranganpagu anggaran bagi beberapa K/L untuk mendorong peningkatan kinerja K/L.Di samping mempersiapkan anggaran tahunan dengan menggunakan informasiThe Indonesian Budget Overview 201173

kinerja (PBK), pengaggaran juga menghitung implikasi anggaran untuk seluruhprogram dan kegiatan yang akan terjadi ditahun-tahun yang akan datang melaluipenerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). KPJM merupakanpendekatan yang komprehensif untuk memfasilitasi peritungan implikasi anggaranuntuk beberapa tahun kedepan. Perhitungan implikasi anggaran atau prakiraanmaju didalam KPJM menggunakan parameter-parameter yang menjaga aktualitasperhitungan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunananggaran tahun berikutnya.Penerapan KPJM memunculkan terminologi baru dalam proses penganggaran yaituAngka Dasar (Baseline) dan Inisiatif Baru (new Initiative). Angka Dasar merupakanindikasi pagu prakiraan maju dari Kegiatan-kegiatan yang berulang dan/ataukegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan danmenjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakanyang dibuat ketika menyusun anggaran. Sedangkan Inisiatif Baru kebijakan baruatau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensianggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif barudapat berupa penambahan program (focus prioritas)/outcome/kegiatan/outputbaru, penambahan volume target, atau percepatan pencapaian target.Sejak tahun 2005 hingga saat ini, pemerintah secara bertahap melakukanpenyempurnaan Sistem Penganggaran dalam kerangka penerapan PBK dan KPJMuntuk meningkatkan kualitas pengalokasi anggaran dan kualitas laporan keuangansehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan.74BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

Penetapan suatu indikator kinerja harus jelas (clear), sejalan dengan pencapaiantujuan organisasi, tersedia biayanya, mempunyai dasar atau argumentasi yangcukup untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor keberhasilannya.Penyusunan anggaran yang mengacu kepada indikator kinerja dicerminkandalam satuan output yang terukur. Pendekatan ini menekankan bahwa programdan kegiatan K/L harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telahditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Penyusunan anggaran juga didasarkan atas harga per unit satuan keluaranatau kegiatan guna mencapai efisiensi. Dalam penerapan penganggaran perluditentukan metode perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran danmemperhitungkan biaya bersama (common cost) –suatu biaya yang diakibatkanoleh pemanfaatan fasilitas secara bersama untuk menghasilkan beberapa keluaran.Evaluasi kinerja sebagai suatu alat berfungsi membandingkan realisasi capaiankinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi kinerjatersebut dapat disimpulkan bahwa suatu program/kegiatan berhasil atau kurangtercapai.Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yangdigunakan dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapanPBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalamdokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuaitugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L). Dokumenperencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L.Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/Ldan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yangbersifat tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumentersebut digambarkan di bawah ini.76BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan PenganggaranDiagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan PenganggaranDiagram 2 Kerangka PBKPemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatanyang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasilsecara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban dan mengacu RKP dimaksud,K/L menyusun :Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon Isesuai dengan tugas-fungsinya;Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran(spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuaiProgram yang menjadi tanggung jawabnya.Perumusan Hasil pada Program dan Keluaran pada kegiatan dalam penerapan PBKmerupakan hal penting disamping perumusan indikator kinerja program/kegiatan.Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan.Diagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBKIndikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnyaprogram/kegiatan, berhasil atau tidak.Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar dalampenyusunan anggaran mengenai alur pemikiran:1. Keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi.2. Kegiatan menghasilkan kinerja berupa Keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.The Indonesian Budget Overview 201177

3. Indikator kinerja merupakan alat ukur penilaian kinerja kegiatan.4. Kegiatan didukung oleh komponen input dalam pencapaiannya.5. Keterkaitan keluaran kegiatan dengan cara pencapaiannya melalui KomponenKeterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaianKeluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan kegiatan (komponen)yang tidak relevan.PENERAPAN PBK TAHUN 2005 s.d 2011Ketersediaan sumber anggaran yang terbatas untuk mendanai penyelenggaranpemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan upaya untukmeningkatkan efisiensi penggunaan sumber penganggaran. Pengalaman dalammenerapkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, semula diharapkandapat memberikan hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, secaramaksimal ternyata telah menghasilkan inefisiensi. Dikotomi dalam kegiatandan proyek menimbulkan duplikasi dalam pendanaan. Demikian juga sistempenganggaran yang kurang menekankan pada pencapaian keluaran menyebabkankinerjanya sulit diukur dan tidak akuntabel.Penganggaran berbasis kinerja menghendaki anggaran disusun berdasarkanprestasi kerja yang hendak dicapai pada tahun yang direncanakan diterapkanuntuk menggantikan penganggaran yang bersifat line item. PendekatanPenganggaran Berbasis Kinerja seiring dengan Anggaran Terpadu, dan KPJM yangketiganya berupaya untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan anggaranuntuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan ketigapendekatan tersebut K/L diberikan keleluasaan untuk menjabarkan programprogramPemerintah ke dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya. Melalui sistem ini keberhasilan suatu K/L dalam melaksanakanprogram dan kegiatannya bukan diukur dari besarnya anggaran yang telah diserap,78BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

melainkan kemampuan untuk mewujudkan output-outputnya yang terukur secaraefisien, ekonomis, efektif serta tetap akuntabel.Secara khusus perkembangan penerapan penganggaran berbasis kinerja daritahun anggaran 2005 (tahun pertama penerapan reformasi sistem penganggaran)sampai dengan tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut:• Pada tahun 2005 mulai diperkenalkan formulir-formulir RKA-K/L yangmengakomodir pencantuman output. Formulir output ini sangat strategis untukdiisi oleh K/L dan menunjukkan adanya perubahan yang fundamental dalamproses penganggaran, yaitu bahwa penganggaran bukan semata didasarkanpada uraian mengenai penggunaan dana yang dijabarkan menurut inputdari kegiatan/subkegiatan, tetapi seharusnya lebih didasarkan pada uraianpenggunaan dana yang dijabarkan menurut output kegiatan/subkegiatan yangkuantitatif dan terukur (measurable).• Pada tahun 2006, konsep penerapan PBK sedang dalam tahap pengembangan.Beberapa perbaikan di tahun 2006 dalam rangka PBK, antara lain mulaidiperkenalkannya standar biaya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensipengalokasian anggaran sebagai bagian dari penerapan PBK.• Pada tahun 2007, dilakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan K/L dengan programyang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya, pihak K/Ljuga diminta untuk dapat mengidentifikasikan output kegiatan dan mengisi/melengkapi kolom-kolom yang terkait dengan output kegiatan.• Pada tahun 2008, beberapa perbaikan dalam penerapan pendekatan PBK padatahun anggaran 2008 berupa perbaikan substansi RKA-K/L yang menitikberatkanpada keterkaitan antara RKP dan Renja-KL dengan menerjemahkan ke dalamdokumen anggaran (RKA-K/L). Perbaikan tersebut bertujuan agar konsephubungan antara Renja-K/L dengan RKA-K/L secara operasional terwujud.The Indonesian Budget Overview 201179

• Pada tahun 2009 penerapan sistem penganggaran lebih memberikan fokuspada pendekatan penganggaran PBK melalui pemantapan substansi RKA-K/Lyang menitikberatkan pada perumusan keluaran kegiatan dan indikatornyayang dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tahun 2009dilakukan pemantapan penggunaan SBK sebagai sebuah alat (tools) untukmeningkatan relevansi antara alokasi anggaran dengan keluaran (output)serta meningkatkan efisiensi anggaran dalam mencapai target kinerja yangditetapkan.• Pada tahun anggaran 2010 dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaanyaitu dengan restrukturisasi program dan kegiatan pada seluruh K/L yangmerupakan prasyarat untuk penerapan PBK dan selanjutnya memperkenalkankonsep baseline dan new initiative sebagai bagian dari penerapan KPJM yangmerupakan kesinambungan dari pendekatan PBK. Untuk menjaga penerapanPBK dan KPJM dilakukan monitoring dan evaluasi penganggaran yang hasilnyaakan digunakan sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran.Tahun 2011 merupakan tahun pertama penerapan konsep PBK dan KPJMsecara utuh dengan struktur Program dan kegiatan baru. Namun, dalam rangkapengembangan dan pemantapan sistem penganggaran secara menyeluruhdilakukan penyempurnaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:a. Penataan kembali struktur program dan kegiatanLangkah ini dilakukan bersama antara Kementerian Keuangan denganBappenas. Penataan program dan kegiatan K/L dengan mengacu pada tugasdan fungsi K/L dan sesuai dengan hakekat pelayanan publik. Program dankegiatan disusun mencerminkan day to day operation melalui strukturorganisasi yang ada. Prinsip tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpangtindih pelaksanaan suatu kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerjamasing-masing unit organisasi dan tidak ada lagi program yang semata-mata80BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

menampung belanja rutin di satu pihak dan di pihak lain semata menampungbelanja pembangunan saja.b. Melakukan pengukuran kinerjaPengukuran kinerja yang digunakan dalam sistem penganggaran baru terarahpada hasil (outcomes-focused budgeting). Pengukuran kinerja tidak hanya darisisi efektifitas dan efisiensi saja tetapi sisi kualitas juga diperhatikan. Pengukuranefektifitas dan efisiensi menekankan suatu keluaran yang dihasilkan berfungsiterhadap peningkatan kehidupan masyarakat dengan harga yang wajar.Kedua cara pengukuran tersebut dibarengi dengan pengukuran kualitas yangmenekankan seberapa baik barang yang dihasilkan atau jasa pelayanan yangdiberikan.Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut dilakukanmelalui :1 Perumusan sasaran (goals)/outcome dan tujuan (objective) dari masingmasingprogram sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinanK/L (policy-oriented budget).2. Perumusan indikator kinerja utama (key performance indicator) programdan kegiatan.c. Penerapan pengeluaran dengan prespektif jangka menengah yang lebihdikenal dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)d. Penyempurnaan bentuk formulir RKA-KL beserta cara pengisiannya.Perubahan-perubahan sebagaimana diuraikan di atas akan diakomodir dalamformulir RKA-KL. Formulir RKA-KL yang ada saat ini, nantinya akan disempurnakansehingga mencerminkan penerapan anggaran yang menggunakan pendekatananggaran terpadu, anggaran dalam kerangka jangka menengah, dan anggaranberbasis kinerja secara lebih komprehensif.The Indonesian Budget Overview 201181

KEBIJAKAN PENERAPAN PBK TAHUN 2012Diagram 1 Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan PenganggaranTingkatan Penerapan PBKPenerapan PBK mengacu pada struktur organisasi K/L. Hubungan antara strukturorganisasi dan kinerja yang akan dicapai merupakan kerangka PBK sebagaimanaDiagram 2Diagram 2 Kerangka PBKDiagram 2 Kerangka PBKBerdasarkan Diagram 2.1, penerapan PBK dapat dilihat dalam dalam 2 (dua)tingkatan, yaitu penerapan PBK Tingkat Nasional dan Penerapan PBK TingkatK/L. Penerapan PBK pada tingkat Nasional dilaksanakan melalui langkah sebagaiberikut: Diagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBK1. Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan Fokus Prioritaspembangunan nasional beserta target kinerjanya) untuk waktu 1 (satu) tahunyang akan datang dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan berupa nationaloutcome yang mengarah kepada gambaran sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar;2. Berdasarkan tujuan tersebut Pemerintah merumuskan Kegiatan Prioritasdan/atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang diemban suatu K/L, IKK,dan output (jenis, volume, dan satuan ukur). Selanjutnya Pemerintah akanmenghitung perkiraan kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan182BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

kemampuan keuangan negara;3. Tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L(beserta perangkat organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk programdan kegiatan sesuai tugas-fungsinya.Sedangkan penerapan PBK pada tingkat K/L dilakukan melalui langkah sebagaiberikut:1. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon IA merumuskan Program, IKU Programdan hasil;2. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada Unitpengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II dilingkunganUnit Eselon IA sesuai dengan tugas dan fungsinya;3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada kategori Fungsi/Sub Fungsi yangdidukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas;4. Hasil rumusan Program, IKU Program, hasil, Kegiatan, IKK, dan outputdituangkan dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.The Indonesian Budget Overview 201183

Struktur Anggaran dalam PBKDiagram 3 Struktur Anggaran Penerapan PBKSTRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBKPROGRAMOUTCOMEINDIKATOR KINERJA UTAMAKEGIATANOUTPUTINDIKATOR KINERJA KEGIATANSUB OUTPUTKOMPONENSUB KOMPONENDETIL BELANJARINCIAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATANStruktur Anggaran dalam penerapan PBK, lebih memperhatikan keterkaitanBox-2 Perbandingan Struktursecara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikanSebelum RestrukturisasiSetelah Restrukturisasikeselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up).Gambaran Struktur Anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran BerbasisKinerja dapat digambarkan dalam Diagram 3.Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan danpenganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu kesatuan yang dimaksud adalahkesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh Satker dalamrangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimanatugas fungsi yang diemban Satker (bottom up). Hal ini harus sejalan denganrancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat Organisasi Pemerintah yangtelah dikoordinasikan oleh Unit-Unit Organisasinya (top down) yang bertanggungjawab terhadap Program.Penerapan PBK yang diamanatkan proses reformasi penganggaran mengakibatkanperubahan dalam struktur anggaran. Tahun 2011 dilakukan restrukturisasi Programdan Kegiatan dengan tujuan untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaanProgram dan Kegiatan sehingga unit penanggung jawab tiap kegiatan menjadijelas (Box-1).284BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

RINCIAN ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATANBox-2 Perbandingan StrukturSebelum RestrukturisasiSetelah RestrukturisasiBagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut:1. Program :a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misiK/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atauunit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerjayang terukur.b. Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 danpenyesuaiannya.c. Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusanProgram yang ada dalam dokumen Renja-K/L.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program :2a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasilpada tingkat Program.b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasipada kuantitas, kualitas, dan/atau harga.c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan KementerianKeuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai denganrumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.The Indonesian Budget Overview 201185

3. Hasil (Outcome) :a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yangmencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah :1. Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misidan tugas-fungsinya;2. Mendukung Sasaran Strategis K/L;3. Dapat dilakukan evaluasi.c. Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusanhasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L.4. Kegiatan :a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannyamencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yangberisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerjayang terukur.b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya.c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusanKegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L.d. Alokasai anggaran kegiatan dirinci lebih lanjut dalam beberapa struktur:1. Komponen :a. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output,yang berupa paket-paket pekerjaan.b. Komponen bisa langsung mendukung pada output atau padaSuboutput.c. Komponen disusun berdasarkan relevansinya terhadappencapaian output, baik terhadap volume maupun kualitasnya.d. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung86BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

dalam pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan salah satu komponen bisa menyebabkanketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan jugabisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitasmaupun kegagalan dalam pencapaian output.2. Subkomponen :a. Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja,yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaanKomponenb. Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).3. Detil BelanjaDetil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiapjenis belanja yang berisikan item-item belanja.5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output padatingkat Kegiatan.b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi padakuantitas, kualitas, dan/atau harga.c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangandan Kementerian PPN/Bappenas.d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKKyang ada dalam dokumen Renja-K/L6. Outputa. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkanoleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiansasaran dan tujuan program dan kebijakan.b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L berupa barang atau jasa,The Indonesian Budget Overview 201187

sedangkan rumusan output dalam dokumen Renja-K/L berupa outputstatement.c. Rumusan output berupa barang atau jasa terdiri atas:1. Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap outputyang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik.2. Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknyakuantitas Output yang dihasilkan.3. Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yangdigunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) outputsesuai dengan sesuai karakteristiknya.d. Secara umum kriteria dari output adalah :1. Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi ataupenugasan prioritas pembangunan nasional;2. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satkerpenanggung jawab kegiatan;3. Bersifat spesifik dan terukur;4. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkanberupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker;5. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional)menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yangmempunyai dampak secara nasional;6. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;7. Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalamimplementasinya;8. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/Ldengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L.e. Dalam rangka pencapaian output dimungkinkan adanya suboutput dengankriteria sebagai berikut:88BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

1. Suboutput pada hakekatnya merupakan output2. Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-outputyang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.3. Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barangatau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkumdalam satu output.4. Banyaknya Sub-suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutputmencerminkan jumlah volume output.5. Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak).6. Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkumandari barang atau jasa yang sejenis.7. Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman daribarang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)DAN PENERAPANNYAKONSEP KPJMPendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka kerjaperencanaan penganggaran yang menyeluruh, dengan manfaat optimal yangdiharapkan berupa:Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency);Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality ofplanning);Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option);Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); danMenjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).The Indonesian Budget Overview 201189

Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat ketidakpastianketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisipenyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatifkebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakanprioritas yang tengah berjalan (on-going policies), sehingga pendisain kebijakandapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepadapencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat,sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan.2Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan prioritas yang dapatdibiayai, tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi efektivitaspenggunaan sumber daya publik, diharapkan akuntabilitas pemerintah dalampenyelenggaraan kebijakan fiskal secara makro dapat tercapai.KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, denganpengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangkawaktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.Untuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami kerangka konseptualKPJM yang meliputi:90BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

1. Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget);2. Adanya angka dasar (Baseline);3. Penetapan Parameter;4. Adanya mekanisme penyesuaian dan perbaikan angka dasar; dan5. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaranbagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives).Paradigma sistem penganggaran bergulir (rolling budget) merupakan paradigmabaru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based yangmengabaikan alokasi anggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations)yang mengidentifikasi kembali biaya-biaya yang diperlukan bagi implementasiprogram dan kegiatan yang telah disetujui. Penerapan paradigma rolling budgetdengan baik mempersyaratkan kebijakan sebagai basis utama (policy driven)dalam proses penganggaran (budget alignment). Desain kebijakan yang disusunharus dapat memberikan informasi yang jelas, khususnya menyangkut targetrencana penyelesaian kebijakan (policy accomplishment indicator) yang jelassehingga dampak anggaran yang dibutuhkan melebihi satu tahun anggaran dapatdiproyeksikan secara baik.Angka Dasar merupakan indikasi pagu prakiraan maju dari Kegiatan-kegiatanyang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakanyang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahunanggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran.Parameter adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan. Nilai-nilai tersebutdapat berupa keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas ataubagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Agar dapat menerapkan KPJM secaraefektif maka perlu dilakukan identifikasi terhadap parameter-parameter yangmempengaruhi proyeksi penghitungan pendanaan pada masa yang akan datangThe Indonesian Budget Overview 201191

aik berupa parameter ekonomi maupun parameter nonekonomi.Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagikesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk dilanjutkanpada tahun anggaran berikutnya. Mekanisme penyesuaian ini dilakukan denganmenggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan baik parameterekonomi maupun nonekonomi.Pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru harus diatur untuk memberikankepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan.Usulan anggaran bagi kebijakan baru diajukan setelah diketahui terdapat sisaruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumberdaya anggaran yang tersedia (resources availibility) dikurangi dengan kebutuhanangka dasar (baseline).Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapanproses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:1. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangkamenengah;2. penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit,dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;3. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan)jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagutotal belanja pemerintah (resources envelope);4. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangkamenengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanjadalam jangka menengah;5. penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-92BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagujangka menengah yang telah ditetapkan.Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (a) sampai dengan (d) merupakan prosestop down sedangkan tahapan (e) merupakan proses bottom up. Proses estimasibottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaankebijakan yang sedang berjalan (ongoing policies) dan penyesuaiannya sehubungandengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasiprogram/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies).Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan pendekatan KPJM, K/L perlumenyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yangpada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.PENERAPAN KPJM TAHUN 2005 s.d. 2011Secara khusus perkembangan penerapan KPJM dari tahun anggaran 2005 (tahunpertama penerapan reformasi sistem penganggaran) sampai dengan tahunanggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut:• Pada tahun 2005 konsep KPJM secara utuh belum diperkenalkan kepada K/Ltetapi formulir RKA-KL telah megakomodir informasi KPJM tersebut. PenerapanKPJM tersebut tercermin pada kolom prakiraan maju dalam:a. Form 1.2 dan 1.5 untuk tingkat satuan kerja;b. Form 2.2 untuk tingkat eselon I; danc. Form 3.2 untuk tingkat kementerian/lembaga.• Tahun 2006 konsep KPJM mulai diperkenalkan dalam penyusunan RKA-KL tahunanggaran 2006. Konsep KPJM yang mencakup definisi dan metode penyusunandimuat dalam buku pedoman penyusunan RKA-KL 2006 (Permenkeu No.54/2005) dan disediakan formulir yang lebih detail mengakomodir KPJM.The Indonesian Budget Overview 201193

Namun mengingat, tahun anggaran 2006 merupakan tahun pertama kalikonsep KPJM diperkenalkan dan keterbatasan waktu dalam menyusun RKA-K/L, dapat dimaklumi jika umumnya K/L belum dapat menyusun prakiraanmaju.• Penerapan KPJM mulai dicobakan kepada seluruh K/L pada tahun 2007 danangka prakiraan maju dicantumkan dalam Lampiran V Perpres Rincian APBN2007. Berdasarkan evaluasi, belum semua K/L dapat mengisi kolom-kolomtersebut secara benar.• Penerapan KPJM tahun anggaran 2008 masih fokus pada himbaun padaK/L untuk mengisi angka prakiraan maju. Argumentasinya, KPJM akanmenggambarkan konsukuensi besaran pembiayaan anggaran yang dibutuhkanuntuk mencapai target kebijakan tertentu untuk tahun-tahun mendatang.Oleh karena itu, hal paling krusial dalam penerapan KPJM dalam perencanaanpenganggaran adalah definisi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsiorganisasi serta program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN danRKP, dimana hasil yang diharapkan dari program prioritas tersebut merupakantanggung jawab organisasi untuk mencapainya.• Penerapan KPJM di Indonesia sampai dengan tahun anggaran 2009 masihsebatas himbauan agar K/L mengisi pada kolom-kolom dalam dokumenpenganggaran (RKA-KL). Seandainya kolom-kolom yang terkait dengan KPJMsudah diisi, masih perlu diuji lebih lanjut apakah pengisian kolom KPJM tersebutdapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alokasi anggaran pada tahunsesudah tahun anggaran yang direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karenaKementerian Keuangan belum dapat menyampaikan prakiraan anggaran untukjangka menengah (Medium Term Budget Framework) kepada K/L sebagaibatasan anggaran (budget constrain) pada masing-masing program/kegiatanyang akan dilaksanakan K/L pada tahun-tahun mendatang melalui prakiraan94BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

kedepan (forward estimate), baik dari sisi capaian kinerja maupun anggaran.• Tahun 2010, mengingat konsep KPJM pada beberapa tahun sebelumnya tidakdapat diterapkan secara maksimal karena belum ada Medium Term FiscalFramework (MTFF) dan Medium Term Budget Framework (MTBF) maka,persiapan yang dilakukan dalam rangka implementasi berupa pemetaankegiatan-kegiatan yang dilakasanakan dan pemilahan kegiatan. Hal inidimaksudkan agar dapat dikelompokkan jenis kegiatan berdasarkan kerangkapengeluaran jangka menengah, berupa: kegiatan dasar 1 ; kegiatan yangmerupakan base line 2 , dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatannew inisiative 3 .Tahun anggaran 2011 merupakan momentum penerapan KPJM secara penuh.Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunandan Penelaahan RKA-K/L Tahun Anggaran 2011 menjelaskan mekanismepenyusunan anggaran dalam rangka penerapan KPJM. Informasi mengenai angkaprakiraan maju tersedia pada Formulir 3 RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I ataupenanggung jawab program.Seluruh K/L telah menerapkan pendekatan KPJM pada tahun 2011 melaluipengisian angka prakiraan maju untuk 2 tahun setelah alokasi anggaran tahun2011 (2012 dan 2013). Pengisian angka prakiraan maju tersebut difasilitasi olehprogram aplikasi RKA-K/L, sehingga hal tersebut memudahkan bagi K/L untukmengimplementasikannya. Dalam proses penyusunan KPJM tersebut juga telahdiingatkan bahwa angka prakiraan maju yang nantinya ditetapkan merupakanangka/alokasi anggaran yang sifatnya mengikat untuk ditetapkan sebagai alokasi1 Kegiatan ditujukan untuk operasional birokrasi dan berisikan alokasi anggaran gaji dan tunjangan, serta untuk biaya pemeliharaanasset. Alokasi ini tidak didiskusikan dengan DPR tetapi hanya untuk diketahui.2 Kegiatan yang kinerjanya telah disepakati untuk kurun waktu 3 atau 5 tahun dan alokasi anggaran menyertainya sesuai skala prioritas.3 Kegiatan yang muncul di tengah-tengah kegiatan yang merupakan base line. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sesuai denganfiscal space yang ada.The Indonesian Budget Overview 201195

angka dasar pada tahun yang direncanakan (2012).PENERAPAN KPJM TAHUN 2012KPJM sebagai suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yangpengambilan keputusannya dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahunanggaran, mempunyai implikasi biaya pada tahun yang akan datang (tertuangdalam prakiraan maju). Angka prakiraan maju sebagai implementasi KPJMyang disusun oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga harus memperhatikandokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).Memperbaiki Angka DasarDalam RKA-K/L tahun anggaran 2011 telah ditetapkan angka prakiraan majuuntuk tahun 2012. Persiapan penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L2012 dimulai dengan memperbaiki angka prakiraan maju menjadi Angka Dasar.Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di saat menetapkan angka prakiraanmaju/angka dasar, harus diperbaiki sehingga menunjukkan angka yang benar.Alasan utama untuk memperbaiki angka dasar antara lain:1. K/L melakukan kesalahan ketika mencantumkan Volume Output pada PrakiraanMaju;2. K/L salah dalam mengklasifikasikan “berhenti” atau “berlanjut” untuk Outputatau komponen;3. K/L salah dalam mengklasifikasikan komponen “utama” atau “pendukung”;4. K/L terlalu detail dalam mengelompokan output, sehinga jumlah output darisuatu K/L terlalu banyak;5. K/L mendefenisikan output terlalu luas yang selanjutnya dibagi menjadi96BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

eberapa sub output yang seharusnya dapat menjadi output tersendiri;6. Nomenklatur output K/L tidak mencerminkan barang atau jasa;7. Pada level komponen, K/L perlu memunculkan komponen baru ataumenghapus komponen yang tidak dibutuhkan; dan/atau8. K/L perlu melakukan penajaman perumusan komponen.Langkah-langkah yang dilakukan K/L untuk menelusuri kesalahan Angka Dasaradalah:1. Pengecekan program/kegiatan yang tahun yang direncanakan PrakiraanMajunya jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pagu tahun sebelumnya(misalnya dengan batas deviasi 10%).a. Jika nilainya jauh lebih besar, hal tersebut mungkin akibat kesalahanmemasukkan Volume Output;b. Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini dapat di diakibatkan karenaVolume Output belum dimasukkan ke Prakiraan Maju atau output salahdiklasifikasikan sebagai “berhenti”.2. Perencana melakukan reviu terhadap output dan komponen untuk mengecekapakah nomenklatur ouput dan komponen sudah tepat.3. Perencana melakukan pengecekan terhadap output dan komponen apakahperlu penajaman nomenklatur output/komponen, atau perubahan klasifikasioutput/komponen.4. Lakukan pengecekan satker mana yang menyebabkan kesalahan tersebut.Setelah pengecekan dan pemeriksaan sehingga kesalahan-kesalahan yangterjadi pada Angka Dasar dapat diidentifikasi, perbaikan Angka Dasar dapatdikelompokkan menjadi perbaikan pada level output dan perbaikan pada levelkomponen.The Indonesian Budget Overview 201197

Penyesuaian Angka DasarPenyesuaian Angka Dasar merupakan proses menjadikan Angka Dasar yangtelah disusun pada tahun sebelum tahun yang direncanakan (misal tahun 2011)sesuai dengan asumsi-asumsi atau parameter yang akan terjadi pada tahunyang direncanakan (misal tahun 2012). Parameter yang perlu disesuaikan yaituparameter ekonomi yang secara otomatis diakukan oleh sistem aplikasi RKA-KLdanparameter non-ekonomi yang disesuaikan secara manual oleh perencana. Selainpenyesuaian parameter, penyesuaian Angka Dasar juga meliputi penyusunanAngka Prakiraan Maju baru (3 tahun dari tahun yang direncanakan).Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab dilakukan penyesuaian terhadap AngkaDasar yaitu Penyesuaian parameter ekonomi,Penyesuaian parameter nonekonomi,dan Penyusunan prakiraan maju baru.1. Penyesuaian parameter ekonomiParameter ekonomi yang digunakan dalam pendekatan KPJM dalam menyusunanggaran adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ada dalam APBN, namun dalampenerapan KPJM saat ini asumsi yang digunakan adalah inflasi.Setiap tahun prakiraan inflasi berbeda dari tahun sebelumnya, oleh karena ituperlu dilakukan update terhadap asumsi inflasi yang akan digunakan pada tahunyang direncanakan. Asumsi inflasi digunakan sebagai parameter penyesuaianagar pengeluaran yang direncanakan pada tahun yang direncanakan tepat.Ketika penyesuaian dilakukan dengan asumsi parameter inflasi (baru), dalampenyusunan anggaran pada tahun yang direncanakan, prakiraan pengeluarandapat meningkat atau berkurang sesuai dengan kenaikan atau penurunanasumsi inflasi tersebut.2. Penyesuaian parameter non-ekonomi.Parameter ekonomi merupakan parameter yang berkaitan dengan kebijakan98BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

pemerintah atau K/L. Lingkup parameter ekonomi yang harus dilakukanpenyesuaian adalah:a. Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan dengan perubahandatabase kepegawaian.b. Penambahan atau pengurangan Volume OutputK/L dapat menaikkan Volume Output untuk setiap kegiatan tapi tanpamenambah anggaran, sedangkan untuk pengurangan target VolumeOutput hanya boleh untuk Output yang merupakan prioritas K/L.1) Penambahan Volume Output dapat dilakukan oleh K/L dengan sumberpendanaan dari hasil optimalisasi K/L yang bersangkutan.2) Pengurangan Volume Output dapat dilakukan jika dalam evaluasitahun sebelumnya Volume Output yang menjadi target tidak mampudicapai oleh K/L. Pengurangan Volume Output hanya dapat dilakukanpada kegiatan prioritas K/L.c. Pengurangan anggaran.Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan Penghargaandan sanksi ditahun 2011 secara langsung akan mempengaruhi AngkaDasar yang telah disusun berdasarkan Prakiraan Maju. Pemberian sanksikepada K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran tahun 2010(tahun anggaran sebelumnya) akan mengakibatkan pengurangan anggaranditahun 2011 (pada tahun berjalan) dan akan memberikan efek terhadappengurangan pada prakiraan maju di tahun yang direncanakan (AngkaDasar). Pengurangan anggaran yang dikarenakan oleh sanksi tidak bolehmengurangi target Volume Output yang direncanakan.d. Pengurangan target volume output dan anggaran.Pengurangan Volume Output dan anggaran dapat dilakukan jika dalamevaluasi tahun sebelumnya Volume Output yang menjadi target tidakThe Indonesian Budget Overview 201199

mampu dicapai oleh K/L. Pengurangan Volume Output dan anggaranhanya untuk kegiatan prioritas K/L.e. Realokasi anggaran dan target Output serta pagu K/L.Dalam melaksanakan KPJM K/L diberikan fleksibilitas dalam melakukanrealokasi target Output dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalampagu anggaran yang tetap baik pagu anggaran dalam rangka prioritasnasional/bidang maupun pagu anggaran prioritas K/L. Realokasi dapatdilakukan antar program, kegiatan, Output dan satker termasuk antarlokasi. Batasan yang diberikan adalah realokasi tidak dapat dilakukan dariprioritas nasional atau prioritas bidang ke prioritas K/L.f. Memindahkan target Volume Output ke masa depan.Dalam melakukan penyesuaian Angka Dasar K/L diberikan fleksibilitasuntuk memindahkan Volume Output ke tahun anggaran berikutnyasesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pencapaian Output tersebut.Memindah target Volume Output ke masa depan tidak diikuti dengancarried over anggarannya.3. Membuat prakiraan maju baru.Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling budget. Sebagai bagian daripenyusunan anggaran setiap tahun maka prakiraan maju yang baru harusditambahkan dalam Angka Dasar. Prakiraan maju untuk Kegiatan dan Programmerupakan akumulasi dari komponen-komponen yang berlanjut baik itukomponen utama maupun komponen pendukung.Inisiatif BaruInisiatif Baru dan Angka Dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM.Angka Dasar dalam KPJM mengkomodir seluruh kebijakan yang berulang daritahun ketahun, sedangkan Inisiatif Baru mengakomodir perubahan kebijakan atau100BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

munculnya kebijakan baru dalam jangka tahun tertentu. Di dalam KPJM InisiatifBaru didefinisikan sebagai kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yangmenyebabkan adanya konsekuensi angaran, baik pada anggaran baseline maupunanggaran kedepan.Landasan Konseptual yang mendasari penerapan Inisiatif Baru adalah:1. Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas.2. Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan.3. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas);dan4. Berorientasi pada pencapaian kinerja.Tujuan dari penerapan Inisiatif baru adalah:1. Memberikan fleksibelitas pada system perencanaan dan penganggaran.Mekanisme Inisiatif baru memungkinkan pemerintah untuk menambah ataumengubah kebijakan nasional sebagai respon terhadap perkembagan keadaandengan tetap dalam koridor Kerangka Fiskal Jangka Menengah. Pada tingkatK/L, mekanisme Inisiatif Baru memberikan fleksibelitas mengelola anggaranagar mencapai hasil yang maksimal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.2. Menjaga Konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional.Inisiatif Baru memungkinkan pemerintah untuk mengadakan penyesuaianrencana dalam merespon perubahan kondisi. Inisiatif baru yang diajukan harusmenjaga onsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai RPJMN.3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Inisiatif Baru meningkatkan transparansi dalam sistem perencanaan karenaprosesnya sifatnya terbuka mulai dari proses pengusulan hingga penetuanhasil akhir proposal. Disisi lain Inisiatif Baru meningkakan akuntabilitas karenaadanya kejelasan tanggungjawab bagi institusiyang terlibat.The Indonesian Budget Overview 2011101

4. Melakukan efisiensi.Mekanisme Inisiatif Baru akan mendorong efisiensi anggaran, karena dalammekanisme ini di dimungkinkan terjadinya realokasi anggaran pada K/L yangdapat digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.Inisiatif baru yang diajukan oleh K/L dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategoriyaitu:1. Program (Fokus Prioritas), Outcome,Kegiatan, dan output Baru.Inisiatif baru ini disebabkan adanya arah kebijakan baru, atau adanya perubahanpada kebijakan berjalan, yang membawa konsekuensi berupa penambahananggaran di luar Angka Dasar. Bentuk inisiatif Baru ini dapat berupaProgrambaru, Outcome Baru, Kegiatan Baru dan/atau output Baru.2. Penambahan Volume Target.Inisiatif baru berupa penambahan volume output yang menyebabkanpertambahan anggaran pada tahun yang direncanakan.3. Percepatan Pencapaian Target.Inisiatif Baru ini berupa penambahan volume target dalam rangka melakukanpercepatan yang menyebabkan tambahan anggaran namun masih dalam paguanggaran Baseline jangka menengah awal.Proses pengusulan Inisiatif Baru dapat dilakukan dilakukan K/L pada 3 (tiga)kesempatan yaitu:1. Sebelum Pagu indikatif (Pengusulan I)2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II)3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III)Setiap K/L dapat mengajukan proposal Inisiatif Baru yang terkait dengan ArahKebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan102BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi denganmempertimbangkan ketersediaan angaran dan ditetapkankan melalui sistemkompetisi atas kelayakan proposal.Proses pengusulan dan penetapan Inisiatif Baru melibatkan beberapa institusi,mulai dari Kabinet, K/L, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.Peran masing-masing institusi tersebut adalah sebagai berikut:1. KabinetKabinet berperan sebagai penentu bagi usulan Inisiatif Baru yang layak didanai.Inisiatif baru yang disetujui oleh kabinet berawal dari Arah kebijakan danPrioritas pembangunan nasional (di awal tahun) yang ditetapkan oleh presiden.2. Kementerian/LembagaK/L memiliki peran sebagai pengusul Inisiatif Baru. Inisiatif Baru yang diajukanoleh K/L harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasKementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memiliki peransebagai Institusi Pusat (central agency) yang menjadi penilai kelayakan InisiatifBaru. Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penilaian focus kepada sisikebijakan dan menjaga konsistensi pencapaian target pembanguan nasional.4. Kementerian KeuanganKementerian Keuangan sebagai Institusi Pusat memiliki peran sebagai penilaiInisiatif baru yang fokus penilaiannya pada kelayakan anggaran atau kepatutanpendanaan sesuai kebijakan penganggaran.The Indonesian Budget Overview 2011103

104BAB II PP 90 TAHUN 2010

BAB II PP 90 TAHUN 2010MENGAWAL PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARANDI INDONESIA (PP 90 TAHUN 2010)Sebagai soko gurunya peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan KeuanganNegara, Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telahmengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintahyang mengatur mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA KL)yang berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan berperspektif jangka menengah.Satu tahun kemudian, Pemerintah menetapkan payung PP 21 tahun 2004 yangdijadikan landasan Kementerian/Lembagga untuk menyusun RKA KL. Dari sisipentahapan penerapan sistem penganggaran yang baru, PP 21 tahun 2004lebih memberikan aspek ‘pengenalan’ kepada Kementerian/Lembaga mengenaiprinsip-prinsip penyusunan anggaran dengan pendekatan tiga pilar sebagaimanadiamanatkan dalam undang-undang Keuangan Negara, yaitu anggaran berbasiskinerja, penganggaran terpadu dan penganggaran berperspektif jangka menengah.Dalam perkembangannya, selama kurun waktu 5 tahun sejak PP 21 ditetapkanmenunjukkan bahwa pengaturan dalam PP 21/2004 sudah tidak dapat lagisepenuhnya menampung kebutuhan dinamika penerapan sistem penganggaran.Oleh karenanya Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan perubahan(revisi) PP 21 tahun 2004 yaitu PP 90 tahun 2010.The Indonesian Budget Overview 2011105

Perubahan Substantif dan Perubahan TeknisSecara garis besar, terbitnya PP 90 tahun 2010 lebih banyak dilandasasi adanyakebutuhan untuk segera me’restrukturisasi’ program dan kegiatan yang selamaini ada, agar berorientasi pada peningkatan akuntabilitas. Alasan yang kedua,adanya kebutuhan penghitungan alokasi anggaran yang berorientasi padaefisiensi, efektivitas, dan berkesinambungan dan yang terakhir adanya tekat dariPemerintah untuk segera menerapkan totalitas penerapan sistem penganggaranuntuk seluruh komponen belanja negara, termasuk Bagian Anggaran BendaharaUmum Negara (BABUN).Pada prinsipnya PP Nomor 90 Tahun 2010 memuat dua perubahan. Yang pertamaperubahan yang bersifat substansif sedangkan yang kedua perubahan yangbersifat teknis. Perubahan yang bersifat substantive mencakup penyusunan RKA-K/L yang semula hanya mengatur penyusunan RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga diperluas dengan menambahkan penyusunan pengeluaran untukNon Kementerian/Lembaga (BABUN) yang selama ini belum mempunyai payunghukum setingkat Peraturan Pemerintah. Perubahan yang diusung selanjutnyaadalah pemantapan penerapan konsep penganggaran yang berperspektif jangkamenengah (MTEF ) melalui penggunaan sistem penganggaran bergulir (rollingbudget) dan yang ketiga penguatan proses penelaahan RKA-K/L yang semuladiterjemahkan sebagai kegiatan yang bersifat administrasi berupa penyesuaianRKA-K/L dengan Pagu Sementara dan standar biaya diubah menjadi kegiatanpenilaian kelayakan anggaran (efisiensi belanja) dan penilaian atas konsistensisasaran kinerja dengan RKP.Selanjutnya diatur juga mengenai ketentuan yang mengatur lebih rinci tentangperubahan RKA-KL dalam pelaksanaan APBN serta penambahan ketentuanmengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagai instrumen pentingdalam pengambilan keputusan alokasi anggaran (reward and punishment). Pada106BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

akhir pengaturan yang bersifat substantive PP 90 tahun 2010 memayungi kegiatanyang selama ini telah ada yaitu pengintegrasian system informasi perbendaharaandan anggaran Negara.Perubahan/Penyempurnaan PP 21/2004 PP 90/20101. Tambahan cakupan BABUN -2. Penerapan MTEF/rolling budget -Pasal 4 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 24Pasal 7, Pasal 9 ayat (5), Pasal 10memuat rolling budget3. Penguatan proses penelaahanPasal 10 ayat (4) danayat (5)Pasal 10 ayat (5)4. Perubahan RKA-K/L dalam pelaksanaanAPBN- Pasal 155. Evaluasi kebijakan, pengukuran danevaluasi kinerja anggaranPasal 8Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 9ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19,Pasal 206. Sistem informasi yang terintegrasi - Pasal 21Perubahan yang kedua adalah perubahan yang bersifat teknis, yang meliputi,antara lain tidak dimuatnya lampiran format RKA-KL dan klasifikasi anggaransebagaimana selama ini telah diatur dalam PP 21/2004. Sebagai gantinya, denganpertimbangan perubahan format lebih fleksibel mengikuti dinamika perubahan,maka pengaturan format diatur dalam ketentuan yang rendah, yaitu PeraturanPresiden ataupun peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan perubahan tekniskedua mengatur mengenai penyesuaian struktur bab dan pasal sesuai denganurutan/kronologis materi yang diatur.The Indonesian Budget Overview 2011107

Perbandingan antara struktur PP Nomor 21 Tahun 2004 dan PP Nomor 90 Tahun2010Bab I: Ketentuan UmumKonsideranBab II: Pokok-Pokok Penyusunan RKA-K/LBab I: Ketentuan UmumKonsideranBab II: Pendekatan dan Dasar Penyusunan RKA-K/LBagian Pertama :Dasar penyusunan RKA-K/LBagian Kedua:Isi dan Susunan RKA-K/LBagian Ketiga:Pendekatan Penyusunan RKA-K/LBab III: Proses Penyusunan RKA-K/LBab III: Proses Penyusunan RKA-K/L dan PenggunaannyaDalam Proses Penyusunan RAPBNBab IV: Alokasi Anggaran dan Dokumen PelaksanaanAnggaranBab V: Perubahan RKA-K/L Dalam Pelaksanaan APBNBab VI: Penyusunan RDP-BUNBab VII: Pengukuran dan Evaluasi Kinerja AnggaranBab IV: Ketentuan Lain-LainBab VIII: Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran,dan Pelaksanaan Anggaran NegaraBab V: Ketentuan PeralihanBab VI: Ketentuan PenutupPenjelasanBab IX: Ketentuan PenutupPenjelasanLampiranPerubahan Substantif Bab per BabSalah satu perubahan yang cukup mendasar dalam PP 90 tahun 2010 adalahpenguatan fungsi dokumen RKA KL baik dari fungsi perencanaan, pelaksanaanmaupun dari tingkat yang terakhir yaitu evaluasi. Pada fungsi perencanaan,108BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

dokumen RKA KL sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang padaakhirnya akan menjadi bahan penyusunan APBN. Fungsi yang kedua dokumenRKA KL apabila telah disahkan oleh Menteri Keuangan akan berfungsi sebagaiberfungsi sebagai dokumen pelaksanaan APBN dan fungsi yang terakhir adalahfungsi evaluasi. Diharapkan Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkandokumen RKA KL sebagai bahan atau alat untuk evaluasi atas kinerja Kementerian/lembaga maupun instansi pembina/pengawas/pemeriksa (Kemenkeu, PAN, BPKP,BPK). Walaupun mesti harus disadari bahwa dokumen RKA KL masih terkesansama dengan dokumen-dokumen yang ada (Renja, DIPA, Lakip), namun demikianminimal PP 90 tahun 2010 telah memberikan ruang apabila nanti dokumendokumentersebut dapat disatukan sehingga menjadi efisien, baik dari segi waktu,tenaga, dan dana dalam proses penyelesaiannya.PP Nomor 21 Tahun 2004 PP Nomor 90 Tahun 2010Pasal 1 angka 14:Pasal 1 angka 8:RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaranyang berisi program dan kegiatansuatu K/L yang merupakan penjabaran dari RKPdan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satutahun anggaran serta anggaran yang diperlukanuntuk melaksanakannya.RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/Lyang disusun menurut Bagian Anggaran K/L.Selanjutnya dalam penggunaan istilah ‘Pagu Sementara’ sering dipersepsikanbahwa pagu tersebut bersifat sementara ansich sehingga K/L cenderung untukfokus mengerjakan RKA-KL setelah terbitnya Pagu Definitif pada bulan November.Hal ini apabila dibiarkan akan berpotensi mengurangi kualitas RKA-K/L karenaterdapat beberapa rencana kinerja (program dan kegiatan) disusun secaramendadak pada bulan November tersebut. Oleh sebab itu dalam PP 90 tahun2010 dipertegas bahwa ‘Pagu Anggaran K/L’ pada hakekatnya mengembalikanfungsi pagu tersebut sebagai pagu final versi Pemerintah sehingga rencana kinerjaberikut kebutuhan dananya harus sudah fixed di level Pemerintah sebelumdiajukan kepada DPR.The Indonesian Budget Overview 2011109

Pasal 1 angka 16:PP Nomor 21 Tahun 2004 PP Nomor 90 Tahun 2010Pasal 1 angka 14:Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkanatas kebijakan umum dan prioritas anggaranhasil Pembahasan Pemerintah Pusat dan DPR sebagaiacuan dalam penyusunan RKA-K/L.Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaranyang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunanRKA-K/L.Demikian juga dalam penetapan perubahan pagu anggaran belanja , dalam PPini telah memberikan pedoman bahwa APBN-P dapat dilakukan apabila benarbenarterdapat perubahan di tingkat makro yang menyebabkan berubahnyaperkiraan jumlah pendapatan dan/atau belanja atau perubahan prioritas anggaransedangkan apabila terjadi penghematan atau optimalisasi anggaran, penghematanatau optimalisasi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukanAPBN-P.PP Nomor 21 Tahun 2004 PP Nomor 90 Tahun 2010Tidak diatur Pasal 3 ayat (5):Besaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat disesuaikan dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahanpembiayaan anggaran sebagai akibat dari:perubahan asumsi makroperubahan target pendapatan negaraperubahan prioritas belanja negara; dan/ataupenggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya.Selanjutnya dalam pendekatan dan dasar penyusunan RKA KL, PP 90 tahun 2010memberikan penegasan bahwa sesuai dengan pasal 9 UU Nomor 17 Tahun 2003,penyusunan RKA-K/L merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selakuPengguna Anggaran (PA). Oleh karena itu, Pengguna Anggaran pada hakekatnyaadalah pejabat yang diberi kuasa oleh Presiden untuk mengelola keuangan negarapada kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Penetapan status PA oleh Presidenkepada para pejabat yang ditunjuk, ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri110BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

(PP, Perpres, atau Keppres). Dengan demikian, konsep ini akan menyempurnakanmekanisme penetapan BA yang selama ini dilakukan oleh DJA (yang secaraotomatis menjadikan pejabat yang menguasai BA tersebut sebagai PA).PP Nomor 21 Tahun 2004 PP Nomor 90 Tahun 2010Pasal 2 ayat (1):Pasal 4 ayat (2):Kementerian Negara/Lembaga menyusun RKA-KLberpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaranwajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.Hal baru lain yang cukup mendasar adalah adanya kewenangan Menteri Keuanganuntuk menyusun RDP Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal4 (3) PP 90 tahun 2010. Hal ini diatur dalam rangka mengakomodir kebutuhan ataslandasan hukum penyusunan BABUN oleh Menteri Keuangan.Selanjutnya mengenai klasifikasi anggaran, PP 90 tahun 2010 memberikanamanat secara tegas bahwa RKA-K/L harus disusun secara terstruktur dan dirincimenurut tiga klasifikasi anggaran, yang klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi danyang terakhir klasifikasi jenis belanja sedangkan pengaturan lebih lanjut diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.Dalam kaitan dengan hubungan kelembagaan, khususnya dengan DPR, dalam PP90 tahun 2010 memberikan panduan bahwa dalam penyusunan RKA-K/L yangmerupakan bagian dari penyusunan RAPBN merupakan kewenangan eksekutif.Oleh karena itu, dalam PP ini memberikan rambu-rambu hal-hal yang harusdipatuhi oleh setiap K/L pada saat melakukan pembahasan RKA-K/L bersamaKomisi mitra kerjanya di DPR. Walaupun hal ini sangat berat, namun dari sisiPemerintah hal ini harus diatur sehingga dikemudian hari apabila terdapatpermasalahan, rambu-rambunya telah terpasang dengan jelas. Kemudiandalam rangka penguatan proses penelaahan dari yang semula dikesankan danThe Indonesian Budget Overview 2011111

dipraktekkan sebagai kegiatan pencocokan yang sifatnya clerical (dalam Pasal 10PP 21/2004 disebut “menelaah kesesuaian”), menjadi kegiatan berupa penilaiankelayakan dan konsistensi atas rencana kinerja (Pasal 10 ayat (5) PP 90/2010)Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran,pasal 12 PP Nomor 90 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa paling lambatbulan Oktober Pemerintah dengan DPR harus telah menyelesaiakan pembahasanRAPBN dan Rancangan UU tentang APBN. Apabila menghasilkan optimalisasipagu anggaran, maka optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan olehPemerintah sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Yangdimaksud ‘optimalisasi pagu anggaran’ adalah penambahan pagu anggaranbelanja negara dan /atau pembiayaan dari yang tercantum dalam RAPBN dan/ataurealokasi anggaran antara BA K/L dan BABUN dengan atau tanpa perubahan pagupengeluaran.Mengenai revisi revisi RKA KL dalam tahun berjalan, dalam peraturan pemerintahini, Kementerian/Lembaga dapat melakukan perubahan RKA-K/L dalam halterdapat tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibatPerubahan APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkandalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan/atau terdapat perubahan dokumenpelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR.Khusus untuk Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bedahara Umum Negara, PP20 tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka menjalankan fungsisebagai Pengguna Anggaran BUN, Menteri Keuangan menetapkan PembantuPengguna Anggaran BUN (PPA-BUN). PPA-BUN adalah pimpinan unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan dan berbeda dengan KPA.Selanjutnya dijelaskan bahwa Konsep PPA-BUN pada hakekatnya merupakanpengukuhan atas mekanisme yang telah berjalan selama ini terkait pengaturan BA999.01 s.d. BA 999.07. dan fungsi KPA dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat112BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

pada unit diluar Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakanprogram dan kegiatan BUN. Penetapan alokasi dana pengeluaran BUN dapatdilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat puladitetapkan pada tahun anggaran berjalan.Pengukuran dan Evaluasi Kinerja AnggaranHal baru lain yang diatur dalam PP 90 tahun 2010 adalah Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaanRKA-K/L. Sedangkan cakupan evaluasi terdiri atas pelaksanaan RKA-K/L tahunsebelumnya dan RKA-K/L tahun berjalan. Muatan pengukuran dan evaluasikinerja paling sedikit mencakup tingkat keluaran , capaian hasil, tingkat efisiensi ,konsistensi antara rencana dan implementasi (semakin banyak revisi maka tingkatkonsistensinya semakin rendah), realisasi penyerapan anggaran, Kemenkeudan Bappenas melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja K/L dan yangterakhir hasil evaluasi kinerja oleh K/L dan hasil pemantauan pencapaian kinerjaoleh Kemenkeu dan Bappenas dapat digunakan sebagai bahan pertimbanganpenerapan reward and punishment dalam penetapan alokasi anggaran K/L.Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, danPelaksanaan Anggaran NegaraUntuk mengantisipai kedepan khususnya terkait dengan system informasi, PP 90tahun 2010 memberikan ruang kepada Menteri Keuangan untuk menyelenggarakansistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran negarayang terintegrasi, yang saat ini sudah dilakukan melalui kegiatan SPAN. Kedepansistem informasi terintegrasi ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakansehingga dapat optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan negara.The Indonesian Budget Overview 2011113

PenutupPada bagian akhir PP Nomor 90 Tahun 2010, diatur ketentuan mengnaiperaturan pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2004 ( berbagai PMK) masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP 90/2010 ataubelum diganti dengan yang baru sesuai amanat PP 90/2010, kedua PP 21/2004dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan yang terakhir ketentuan mengenai BUNdilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PP 90/2010 diundangkan (palinglambat 27 Desember 2012).114BAB II Implementasi Sistem Penganggaran

BAB IIIIsu AktualKebijakan Penghematan Belanja KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran 2011Mempertajam Akurasi Perencanaan AnggaranKementerian Negara/Lembaga Melalui RevisiAnggaranPergeseran Anggaran Belanja Dari BagianAnggaran Bendaharawan Umum Negara999.08 (BA BUN 999.08) Ke Bagian AnggaranKementerian Negara/Lembaga (BA K/L)Implementasi Reward And Punishment PadaTahun Anggaran 2011

116BAB III Isu Aktual

BAB III KEBIJAKAN PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARAKEBIJAKAN PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011PendahuluanPengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, danbertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945dan dijabarkan lebih lanjut dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara,yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus memiliki prinsip antaralain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas,dan keterbukaan serta adanya pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksayang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam rangka mendukungpencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, harus dikeloladengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang sehat dan penuh kehati-hatian(prudent), sehingga dapat dipastikan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkanlebih efisien dan efektif.Kebijakan pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan selain menjaga stabilitasperekonomian juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaananggaran negara yang efisien dan efektif, seperti ditegaskan oleh Presiden RepublikIndonesia pada saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun2011, adalah pemanfaatan anggaran yang didukung dengan kreativitas, inovasi,The Indonesian Budget Overview 2011117

serta inisiatif yang baik, sehingga mampu mencapai target kinerja yang telahditetapkan dengan penggunaan dana yang diupayakan sehemat mungkin. Selainitu Presiden RI juga menyampaikan bahwa upaya penghematan dalam pelaksanaankegiatan dapat berupa penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat,serta pelaksanaan kegiatan operasional maupun non-operasional yang masihmemungkinkan untuk dilakukan penghematan.Pada tulisan ini akan diulas lebih lanjut mengenai kebijakan penghematan anggarankementerian negara/lembaga yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga TahunAnggaran 2011.Latar BelakangPeningkatan anggaran belanja pemerintah pusat selama kurun waktu enamtahun terakhir (tahun 2005 sampai dengan 2010), ternyata belum disertai denganpelaksanaan yang baik. Salah satu parameter yang paling tampak adalah masihrendahnya daya serap Kementerian Negara/Lembaga atas anggaran yang sudahdialokasikan. Peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun tidak disertaidengan peningkatan daya serap anggaran secara signifikan.Pada Tabel 1, disajikan informasi bahwa dengan kenaikan rata-rata Anggaranbelanja Kementerian Negara/Lembaga per tahunnya selama tahun 2005 sampaidengan tahun 2010 sebesar 18,63%, belum didukung dengan kemampuanpenyerapan anggaran yang maksimal, mengingat rata-rata penyerapan anggaranbelanja Kementerian Negara/Lembaga per tahun masih berada pada kisaran89,13%.Alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga dari tahun 2005 sampai dengantahun 2010, meningkat dari Rp158.038,2 milyar pada tahun 2005 menjadiRp366.134,6 milyar pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata 18,30% per tahun.118BAB III Isu Aktual

Sementara itu realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang meningkatdari Rp120.823,0 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp332.520,2 milyar pada tahun2010, belum disertai dengan penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembagayang semakin membaik. Ditunjukkan dengan perbandingan realisasi belanjaKementerian Negara/Lembaga per tahunnya yang masih cenderung rendah,khususnya pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009,meskipun pada tahun 2010 realisasi Kementerian Negara/Lembaga mencapai90,9% dari pagu yang dialokasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatanalokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga belum disertai dengan perbaikankinerja Kementerian Negara/Lembaga yang di antaranya ditunjukkan denganpeningkatan daya serap belanja Kementerian Negara/Lembaga per tahunnya.Tabel 1Penyerapan Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2005 - 2010(milyar Rupiah)TAHUN APBN-P Realisasi %2005 158,038.2 120,823.0 76.52006 214,377.6 189,361.2 88.32007 244,594.2 225,014.2 92.02008 290,022.7 259,701.9 89.52009 314,716.9 306,999.5 97.52010 366,134.6 332,920.2 90.9Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011Selanjutnya, salah satu upaya meningkatkan kemampuan penyerapan anggaranKementerian Negara/Lembaga khususnya pada tahun 2011, serta untukmeningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga dan mengamankanAPBN Tahun 2011. Pemerintah memandang perlu adanya penajaman kembali atasThe Indonesian Budget Overview 2011119

ŀprogram maupun kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2011. Oleh karenaitu, peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat yang selama ini cenderungnaik, diharapkan diimbangi dengan realisasi penyerapan anggaran, sebagaimanatergambar pada Gambar 1.Gambar 1Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 – 2010Gambar 1Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat TA 2005 – 2010800,000.0781,533.5700,000.0697,071.1 691,535.8693,356.1697,406.3milyar Rp600,000.0500,000.0400,000.0300,000.0478,249.3411,667.5440,032.2361,155.2504,623.4498,172.2628,812.5APBN-PRealisasi200,000.0100,000.00.020052006 2007 2008 2009 2010TAHUNSumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, Edisi bulan Juli dan September 2011Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran PendapatanSebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dandan Belanja Negara adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yangBelanja Negara adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabdan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya besarnya kemakmuranrakyat. Sehingga Oleh karena itu isi APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu isi APBN disusun sesuaipemerintahan negara dengan prinsip efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dengandengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan prinsip efisien,berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah. Hal tersebut juga diatur secara tegas dalamberkeadilan, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, undangan, efisiensi, ekonomis, efektif,Hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.tentang Keuangan Negara, bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatSebagai tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat penyerahanpada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, danDIPA Tahun Anggaran 2011, serta wujud keseriusan Pemerintah untuk mereview APBN Tahunbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.120BAB III Isu Aktual

Sebagai tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saatpenyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011, serta wujud keseriusan Pemerintahuntuk mereview APBN Tahun 2011, Kementerian Negara/Lembaga diinstruksikanagar dapat melakukan upaya-upaya penghematan belanja pada tahun 2011.Penghematan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belanjaserta pengamanan APBN Tahun 2011. Selama ini, belanja Kementerian Negara/Lembaga khususnya untuk keperluan biaya-biaya penunjang (overhead cost)dinilai cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan penajaman atas pelaksanaanprogram/kegiatan (refocusing), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitasbelanja Kementerian/Lembaga. Selain tingginya biaya-biaya penunjang, dalamhal penyerapan anggaran belanja oleh Kementerian Negara/Lembaga pun belummenunjukkan adanya upaya yang optimal, mengingat Kementerian Negara/Lembaga dalam tahun berjalan seringkali mengusulkan tambahan anggaranmelalui mekanisme APBN Perubahan yang pada akhirnya akan membebaniAPBN dengan meningkatnya defisit anggaran, sehingga memerlukan tambahanpembiayaan untuk mengamankan APBN.Arahan Presiden RI berkenaan dengan penghematan yang dilakukan olehKementerian/Lembaga, di antaranya akan dimanfaatkan kembali sebagai pilotproject kluster IV plus 3 program tambahan yang dilaksanakan pada tahun2011 dengan menggunakan hasil penghematan. Pemanfaatan kembali hasilpenghematan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk dalamKluster IV plus 3 program tambahan tersebut, meliputi program rumah sangatmurah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untukrakyat, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupannelayan, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan, programketahanan pangan, program transportasi Jakarta, dan program penciptaankesempatan kerja.The Indonesian Budget Overview 2011121

Strategi dan Arah PenghematanSesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan BelanjaKementerian Negara/Lembaga Tahun 2011, ditetapkan bahwa seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga diinstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukansesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka meningkatkankualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga serta sebagai upaya pengamananAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.Langkah-langkah yang diambil terkait upaya penghematan tersebut adalahKementerian Negara/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian Negara/Lembaga yang telahditetapkan, namun setelah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawaidan operasional kantor, serta alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dariPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN),Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).Langkah-langkah penghematan tersebut, dilakukan melalui pembatasan kegiatankegiatanseperti perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benarbenarpenting dan mendesak; pembatasan dalam hal penyelenggaraan rapat,rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor; pembatasanbelanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; danupaya-upaya penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.Selanjutnya, langkah-langkah penghematan dimaksud, dilaksanakan dengantetap menjaga pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (duapuluhperseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011; pencapaian prioritas pembangunannasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2011; pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honortetap, lembur, dan vakasi; pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaanperkantoran minimum; pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu122BAB III Isu Aktual

tahun anggaran (multiyears project); serta pemenuhan dana pendamping untukkegiatan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan PinjamanDalam Negeri (PDN).Mekanisme penyampaian hasil penghematan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan mengajukan usul penghematan dan melaporkan besarnyaalokasi anggaran yang dihemat oleh setiap Kementerian Negara/Lembagakepada Presiden, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Keuangandan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional.Alokasi anggaran yang dihemat dapat dimanfaatkan kembali dimana pemanfaatanhasil penghematan tersebut ditetapkan melalui Sidang Kabinet, dan digunakan untukmembiayai kegiatan-kegiatan yang antara lain dikategorikan sebagai percepatanpencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunaninfrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi; kebijakan baruyang belum masuk dalam RKP Tahun 2011; atau untuk program/kegiatan yangsifatnya mendesak. Termasuk pemanfaatan kembali hasil penghematan yangdigunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk dalam Kluster IV plus 3 programtambahan, meliputi program rumah sangat murah, program kendaraan angkutanumum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat,program peningkatan kehidupan nelayan, program peningkatan kehidupanmasyarakat pinggir perkotaan, program ketahanan pangan, program transportasiJakarta, dan program penciptaan kesempatan kerja.Langkah Penghematan Dan Rencana PemanfaatannyaKebijakan penghematan anggaran ini membutuhkan komitmen dan dukunganyang sungguh-sungguh dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga sebagai unityang menyelengarakan program, kegiatan dan anggaran pemerintah pusat dalamThe Indonesian Budget Overview 2011123

angka mencapai tujuan bernegara yang secara tahunannya dituangkan dalamprogram-program dan kegiatan yang didanai dari APBN. Keterlibatan KementerianNegara/Lembaga terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukanevaluasi dan me-review seluruh alokasi anggaran program/kegiatan yang sudahditetapkan dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2011 khususnya kegiatan-kegiatanyang secara material tidak prioritas, tidak mendesak, dan tidak berimplikasisecara cepat/langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakatuntuk selanjutnya dilakukan realokasi yang difokuskan pada program/kegiatansebagaimana tertuang dalam Inpres tentang penghematan (Refocusing).Dalam tahap penerapan kebijakan penghematan anggaran tidak dapat dilaksanakanoleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan berbagai pertimbangan. Dari79 (tujuh puluh sembilan) Kementerian Negara/Lembaga terdapat 75 (tujuh puluhlima) K/L yang melaksanakan kebijakan penghematan, sedangkan 3 (tiga) K/L tidakmelakukan penghematan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI (BA 002), KomisiPemilihan Umum (BA 076) dan Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI (BA 104) sedangkan Kementerian PendidikanNasional (BA 023) dikecualikan dari kebijakan penghematan ini.DPR RI belum dapat melakukan penghematan yang disampaikan melalui SuratSekretaris Jenderal DPR RI kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran No.PR.00/9279/DPR RI/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 hal Pemberitahuan yangmenegaskan bahwa DPR RI belum bisa melakukan penghematan 10 % (sepuluhperseratus) Belanja Tahun Anggaran 2011 karena menunggu proses pembahasanbersama Badan Urusan Rumah Tangga Negara (BURT) DPR RI. Komisi PemilihanUmum dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI tidak melakukan penghematan dengan pertimbangan bahwa kegiatanyang sudah dialokasikan dalam RKAKL tahun 2011 adalah merupakan kegiatanprioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2011 dan RPJMN.Disamping ketiga K/L tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional merupakan124BAB III Isu Aktual

kementerian yang dikecualikan dari kebijakan penghematan ini mengingatseluruh anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional adalah merupakanalokasi anggaran fungsi pendidikan, penghematan yang dilakukan dapat langsungdirealokasi untuk kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka menjaga proporsianggaran pendidikan tetap 20% dari APBN.Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2011, alokasi anggaran yang dihemat dapatdigunakan kembali oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk mendanai kegiatankegiatanyang memenuhi kriteria sebagai berikut :1. Percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional (pembangunaninfrastruktur dan pengamanan ketersediaan pangan dan energi).2. Kebijakan Baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011.3. Program/Kegiatan yang sifatnya mendesak.Selanjutnya, bagi Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsidalam penciptaan lapangan kerja, maka pemanfaatan hasil penghematan dapatdigunakan untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka penerapan kebijakanpemerintah terkait moratorium TKI, sedangkan K/L yang akan melakukan refocusingpemanfatan hasil penghematan dapat dilakukan dengan menyampaikan kembalipenajaman usul pemanfaatan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Anggaran.Besarnya alokasi anggaran yang dapat dihemat pada 75 (tujuh puluh lima)Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp15.597,7 milyar, jumlah usulrencana pemanfaatan hasil penghematan adalah sebesar Rp15.261,6 milyar,sedangkan sisanya sebesar Rp336,1 milyar tidak dimanfaatkan kembali. Rincianpemanfaatan hasil penghematan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2 berikut ini :The Indonesian Budget Overview 2011125

Tabel 2USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATANBERDASARKAN KRITERIA INPRES 7 TAHUN 2011NoKRITERIAMilyar RupiahJUMLAH PERSENTASEJUMLAHALOKASI (%)K/L *)ANGGARAN1. Percepatan Pencapaian 49 8,033.3 52.6Prioritas Nasional2. Kebijakan Baru yang Belum 17 1,857.3 12.2Masuk RKP3. Program/Kegiatan37 4,822.8 31.6Mendesak4. Tidak Memenuhi548.2 3.6Jumlah 15,261.6 100.0*) Beberapa K/L Menyelenggarakan lebih dari satu kriteria**) Masih Dalam Proses PenilaianDalam penerapannya rencana pemanfaatan hasil penghematan oleh KementerianNegara/Lembaga dialokasikan pada beberapa sasaran pembangunan. Persentasetertinggi dari rencana pemanfaatan tersebut adalah untuk mendanai kegiatanuntuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L khususnyaMilyardalamRupiahrangkamemberikan pelayanan umum kepada masyarakat, serta untuk pembangunaninfrastruktur. 1. Kewenangan Rincian pemanfaatan Pemerintahsebagaimana tertuang 6,032.8 dalam tabel 3 berikut 39.5ini :Tabel 4PENYELESAIAN USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATANMENURUT KEWENANGANNo Uraian Jumlah Persentase2. Kewenangan DPR 9,228.8 60.5Jumlah 15,261.6 100.0126BAB III Isu Aktual

NoTabel 3PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATANBERDASARKAN SASARANSASARANJUMLAHALOKASIANGGARANMilyar RupiahPERSENTASE(%)1. Infrastruktur 1) 4,120.5 27.02. Ketahanan Pangan 1,598.6 10.53. Ketahanan Energi 1,218.0 8.04. Kluster 4 (Program Pro Rakyat) 2) 812.4 5.35. Kluster 1 (Penanggulangan Keminskinan) 3) 808.6 5.36. Anggaran Pendidikan 4) 1,289.6 8.47. Penegakan Hukum 201.7 1.38. Keamanan Nasional 470.9 3.19. Capacity Building 69.3 0.510. Perlindungan TKI 75.3 0.511. Reformasi Birokrasi 139.0 0.912. Hubungan Luar Negeri 5) 261.4 1.713. Lainnya 6) 4,196.3 27.5Jumlah 15,261.6 100.01) Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Bencana Alam; Pembangunan Rusunawa Beserta InfrastrukturPendukungnya; Fast Track Pembangunan Infrastruktur Sepanjang Koridor Ekonomi Pada 33 Provinsi;Termasuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan Persiapan Percepatan PembangunanInfrastruktur Jalan Sepanjang Koridor Ekonomi.2) Program Rfumah Sangat Murah dan Pembangunan Rumah Swadaya; Peningkatan Kehidupan Nelayan danCTI Summit; Peningkatan Prasarana Kawasan Kumuh dan Penyediaan Prasarana Dasar di Kawasan RSH;Penyediaan Air Bersih dan Pengembangan Pemantauan Konversi Air Tanah.3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada RS UPT Vertikal dan SKPD RS Daerah; Penyediaan MakananTambahan Bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk; Pengadaan dan Distribusi Obat yangMemenuhi Standard dan Terjangkau Masyarakat; Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi Rumah Tidak Layak Hunidi Perdesaan dan Perkotaan4) Kekurangan Pemberian Tunjangan Profesi Guru PNS, Pembangunan Asrama Siswa Madrasah Pada PondokPesantren dan Rehab Ruang Kelas5) Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Sudan dan Pelaksanaan ASEAN Fair Tahun 20116) Kegiatan Penunjang Tusi K/L, Pembangunan Gedung Untuk Pelayanan Umum, Pembangunan Gedung KantorPenyesuaian pagu Kementerian Negara/Lembaga setelah penghematan dilaporkankepada Presiden berikut rencana pemanfaatan anggaran hasil penghematan,untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang kabinet. Proses penyelesaianpemanfaatan hasil penghematan dilakukan dengan mekanisme revisi anggaranThe Indonesian Budget Overview 2011127

mengikuti ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011, diaturbahwa batasan kewenangan Pemerintah (Menteri Keuangan) dalam melakukanrevisi meliputi pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran 999.08(Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga; antarkegiatandalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasidan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/atau antarjenis belanja dalam satu kegiatan; perubahan anggaran belanja yangbersumber dari kelebihan realisasi di atas target Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP); perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri (PHLN)dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan danpercepatan penarikan PHLN dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalamnegeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan perubahan pagupinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luarnegeri. Diluar ketentuan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuandari DPR RI.Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga usul pemanfaatan hasilpenghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga juga mengakibatkanpergeseran alokasi anggaran antarkegiatan yang bukan merupakan hasiloptimalisasi dan antarprogram sehingga perlu terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rincian penyelesaian pemanfaatanhasil pengematan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.128BAB III Isu Aktual

**) Masih Dalam Proses PenilaianTabel 4PENYELESAIAN USUL PEMANFAATAN HASIL PENGHEMATANMENURUT KEWENANGANMilyar RupiahNo Uraian Jumlah Persentase1. Kewenangan Pemerintah 6,032.8 39.52. Kewenangan DPR 9,228.8 60.5Jumlah 15,261.6 100.0Penghematan Di Kementerian Pendidikan NasionalWalaupun Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidakmenjadi sasaran sebagai Kementerian Negara/Lembaga yang harus melakukanpenghematan sebagaimana ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2011,namun Kemendiknas tetap memiliki komitmen untuk melaksanakan InstruksiPresiden dengan melakukan review atas alokasi anggaran dan kegiatan yang sudahditetapkan dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2011.Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasionaladalah dengan melakukan efisiensi atas perjalanan dinas dan kegiatan rapat-rapatkordinasi, serta kegiatan konsinyering yang diselenggarakan diluar kantor diluarkantor untuk selanjutnya dialihkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang langsungmenyentuh masyarakat dalam rangka menunjang program-program dan kegiatanbidang pendidikan antara lain Memperbesar cakupan Beasiswa pada jenjangPendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; Penambahansasaran pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB); PilotingPendidikan Profesi Guru (PPG); Penjaminan Mutu Pendidikan; serta KegiatanPenelitian Jenjang Pendidikan Tinggi.Besarnya alokasi anggaran yang dapat dilakukan oleh efisiensi oleh KementerianThe Indonesian Budget Overview 2011129

Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp.979,6 Milyar dengan rincian pemanfaatanpada kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana taberl 5 berikut :NoTabel 4FOKUS PEMANFAATAN HASIL EFISIENSIPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALUraianPenghematan(Rp)Milyar RupiahPemanfaatan(Rp)1. Kegiatan yang dihemat :a. Perjalanan Dinas 805.9b. Non Perjalanan Dinas 173.72. Pemanfaatan pada Kegiatan :a. 10 Pilot Project PAUD Terpadu, 10 Pilot Project SD dan SMP, 1027.6Pilot Project SMK di Kawasan Nelayan (Kluster 4)b. National Campaign : Gerakan PAUD Nasional, Kegiatan Strategis53.5Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, ProgramPengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan MutuPendidikan, Kegiatan Balitbang, Kegiatan Pengembangan danPembinaan Bahasa, serta Kegiatan Kesekretariatanc. Bantuan Operasional Pendidikan (PAUD) 40.2d. Beasiswa Miskin Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 99.8e. Beasiswa S2 dan bidik Misi Jenjang Pendidikan Tinggi 34.1f. Pembangunan Ruang Kelas Baru, Unit Sekolah Baru dan Rehab112.6Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengahg. Penelitian Untuk Mendukung P3EI Pendidikan Tinggi 24.2h. Piloting Pendidikan Profesi Guru 10.0i. Pelaksanaan Program Hibah Perguruan Tinggi Masyarakat dan24.4Kemahasiswaanj. Pendidikan Karakter jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan41.2Pendidikan Menengahk. Evaluasi PTK Pasca Sertifikasi 17.1l. Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sebagai Assesor 21.8m. Revitalisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 65.9n. Evaluasi Kurikulum 22.1o. Percepatan Akreditasi 16.8p. Pengembangan Budaya Bahasa 0.5q. Penguatan E-Administrasi dan Layanan 11.6r. Reformasi Birokrasi 10.6s. Beasiswa Unggulan Untuk SDM Kemdiknas 7.4t. Penambahan Node Sona Sekolah 23.7u. Penguatan Sistim Pendataan 14.2v. Capacity Building 5.6w. Pembangunan Gedung Unit Baru 32.9x. Penguatan Sistim Pengendalian 2.0y. Kegiatan Pendukung 259.8Jumlah 979.6 979.6130BAB III Isu Aktual

PenutupKebijakan penghematan anggaran pada tahun 2011 yang digulirkan melaluiInstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 merupakan suatu upaya untukmeningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga serta pengamananAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, sebagai bentuktanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program-programpembangunan. Dalam implementasinya diharapkan dapat ditindaklanjuti olehKementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.Namun demikian, tidak demikian pelaksanaannya, karena langkah-langkah yangdiambil oleh Kementerian Negara/Lembaga kurang tepat dan tidak memperhatikanarahan secara tegas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya.Sebagai contoh, arahan bahwa usul pemanfaatan hasil penghematan harusmempertimbangkan mekanisme dan tata cara revisi anggaran, sehingga usulpemanfaatan alokasi anggaran yang dihemat seharusnya semaksimal mungkinharus dalam kerangka kewenangan pemerintah, dalam prakteknya banyak usulpemanfaatan anggaran yang dihemat dalam kerangka kewenangan DPR baikberupa pergeseran antarprogram maupun antarkegiatan yang bukan merupakanhasil optimalisasi sehingga untuk melaksanakannya harus terlebih dahulumendapatkan persetujuan DPR.Kebijakan penghematan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untukmeningkatkan kualitas belanja serta mengamankan APBN TA 2011, pada tahapimplementasi menjadi kurang optimal ketika pada tataran implementasikebijakan yang lebih teknis belum sepenuhnya mempedomani langkah-langkahpelaksanaan yang telah diatur dalam Inpres, selain lemahnya konsistensi atasrencana penghematan berikut usul pemanfaatan kembali hasil penghematan yangtelah disepakati oleh pemerintah dalam Sidang Kabinet.The Indonesian Budget Overview 2011131

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah tidak adanya petunjuk teknis dalamtataran pelaksanaan, sehingga masing-masing Kementerian Negara/Lembagamendefinisikan sendiri-sendiri arahan-arahan yang diterima baik dalam sidangkabinet maupun dalam rapat-rapat koordinasi.132BAB III Isu Aktual

BAB III REVISI ANGGARANMempertajam Akurasi Perencanaan AnggaranKementerian Negara/Lembaga Melalui Revisi AnggaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalampenjelasan pasal 3 (ayat 4) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara memiliki fungsiyang sangat strategis. Fungsi tersebut meliputi: 1) Fungsi otorisasi yaitu anggarannegara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan; 2) Fungsi Perencanaan yaitu anggaran negara menjadipedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yangbersangkutan; 3). Fungsi pengawasan yaitu anggaran negara menjadi pedomanuntuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4).Fungsi alokasi yaitu anggaran negaraharus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 5).Fungsi distribusiyaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dankepatutan; dan 6).Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.A. Gambaran UmumSebagai alat perencanaan, APBN disusun dengan menggunakan asumsi-asumsiyang tentunya tidak lepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal. ApabilaThe Indonesian Budget Overview 2011133

terjadi perubahan atas asumsi yang bersifat mendasar seperti perubahan targetpertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak atau kurs yang secara signifikanakan berpengaruh pada APBN, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintahdapat mengajukan usul perubahan APBN (APBN-P) kepada DPR. Selain melaluimekanisme APBN-P, pemerintah juga dapat meminta persetujuan kepada DPRterhadap beberapa perubahan seperti antara lain pergeseran program/kegiatan,pergeseran anggaran antarprovinsi/kabupaten/kota dan penggunaan anggaranbelanja lainnya (BA 999), khususnya menyangkut anggaran pada KementerianNegara/Lembaga. Mekanisme ini pada dasarnya dikenal dengan nama revisianggaran, yang pada tulisan ini dibatasi pada revisi anggaran terkait kementerian/lembaga.Sebagai suatu instrumen di dalam implementasi APBN, revisi anggaran memilikiposisi strategis dalam perekonomian nasional. Posisi ini setidaknya dapat terlihatdari fungsi revisi anggaran itu sendiri yang dapat menjadi instrumen untukmengatur tingkat besar kecilnya pengeluaran negara pada momentum tertentu.Ketika kondisi peredaran uang tinggi (inflasi) maupun pada saat peredaran uangdi masyarakat rendah (deflasi) maka idealnya dalam pengeluaran negara perludilakukan pengaturan untuk mencapai tingkat keseimbangan. Salah satu saranauntuk melakukan pengendalian pengeluaran negara tersebut adalah melalui revisianggaran. Konkritnya, dengan revisi anggaran dapat diupayakan pengetatanterhadap pengeluaran Negara misalnya melalui pemotongan belanja negara(dalam hal ini belanja Kementerian Negara/Lembaga), dapat juga dilakukanpenajaman terhadap belanja K/L untuk Kegiatan time schedule of expenditurenya bersifat tidak segera sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Sebaliknya dalam situasi tertentu dibutuhkan pula revisi anggaranyang dikonsentrasikan untuk keperluan mendesak seperti padat karya, cash forwork, tanggap darurat dan pengeluaran mendesak lainnya. Penajaman alokasikegiatan-kegiatan yang berdampak pada invenstasi jangka panjang sehingga134BAB III Isu Aktual

diharapkan mempunyai dampak strategis bagi perekonomian di masa yang akandatang seperti pembangunan pelabuhan, jalan baru, bandara dan lain-lain dapatjuga diprioritaskan melalui revisi anggaran.Situasi tersebut tentunya menuntut pengaturan revisi anggaran yang kondusifagar dapat mendorong meningkatkan pencapaian kualitas pembangunanperekonomian nasional. Sehingga revisi anggaran dapat diposisikan sebagai sebuahkebijakan yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional khususnya untukmengarahkan pengeluaran /belanja pemerintah pada pencapaian pro poor, progrowth, pro job dan pro environment. Dalam konteks demikian revisi anggaranbukan hanya merupakan tindakan yang bersifat administrative belaka namunjuga merupakan sebuah kebijakan yang mempunyai dampak luas terhadapperekonomian nasional.Berkenaan dengan itu fleksibilitas dan rigiditas dalam revisi anggaran merupakansesuatu yang dalam situasi tertentu menjadi sesuatu hal yang wajar. Dapat dipahamisesuai situasi dinamika perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itupengaturan tentang revisi anggaran sebaiknya memiliki spirit yang sejalan dengandinamika perekonomian yang ada yaitu dapat memberikan kemudahan terhadappenyelesaian permasalahan perekomian yang ada dan memberikan doronganpada pencapaian kualitas perekonomian nasional.B. Definisi Revisi AnggaranPerencanaan akurat yang dituangkan di dalam dokumen Penganggaranmerupakan suatu kondisi ideal. Dalam tataran pelaksanaan, perencanaantersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak teridentifikasi padasaat perencanaan seperti adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah.Adanya undang-undang baru yang mengamanatkan pendanaan tertentujuga merupakan salah satu faktor penyebab perlunya penyesuaian terhadapperencanaan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan adanya Kegiatan yang semulaThe Indonesian Budget Overview 2011135

tidak direncanakan harus dialokasikan dalam dokumen anggaran. Faktor-faktortersebut memerlukan fleksibilitas perubahan alokasi pada dokumen anggaranyang ada. Untuk mengatasi situasi demikian di beberapa negara dikenal adanyaVirement suatu istilah dari bahasa Prancis yang diartikan sebagai the agreedtransfer of money from the budget heading to which it has been allocated toanother budget heading. Merupakan suatu persetujuan atas transfer uang daripos anggaran (kelompok pengeluaran) yang telah dialokasikan ke kelompokpengeluaran lainnya. Sedangkan Negara-negara ADB mendefinisikan sebagai The(simultaneous) transfer of expenditure provision from one line item (object;subprogram)to another during the budget year.Di Indonesia revisi anggaran merupakan suatu mekanisme yang telah dilaksanakansebelum berlakunya UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan mekanismetersebut masih dikenal sampai sekarang. Landasan hukum kewenangan revisi dapatdilihat dari pasal 22 UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, dalam undangundangtersebut Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahanrincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat. Selanjutnya, beberapakewenangan Pemerintah tersebut telah dirinci dalam beberapa kewenanganmeliputi: a) pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) keBagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L), b) antarkegiatan dalamsatu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dantidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan, c) antarjenisbelanja dalam satu kegiatan, perubahan anggaran belanja yang bersumber darikelebihan realisasi di atas target PNBP, d) perubahan pagu pinjaman proyek danhibah luar negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikanpinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, e) termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-undang mengenai APBN ditetapkan, f)perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasipinjaman luar negeri, g) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP136BAB III Isu Aktual

di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi negeri dan BLU.Tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut telah dikeluarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi AnggaranTA 2011. Dalam Peraturan Menkeu di atas didefinisikan Revisi Anggaran sebagaiperubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkanberdasarkan APBN TA 2011, Surat Penetapan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-KL) TA 2011 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2011.C. Pengaturan lebih Lanjut Revisi AnggaranSecara filosofis ketentuan dalam revisi anggaran sebagaimana diatur dalam PMKtersebut diletakkan dalam kerangka pendekatan Penganggaran berbasis Kinerjayang bercirikan:a). pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);b). pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas fungsi UnitKerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function), danc). terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsipakuntabilitas (let the manager manages).Dalam konteks ini kewenangan revisi anggaran diatur lebih fleksibel dan lebihmemberikan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam melakukan revisi sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.Fleksibilitas dalam revisi tersebut tentunya tidak mengurangi akuntabilitas dariKementerian/Lembaga dalam pertanggungjawaban anggaran.Fleksibilitas tersebut tercermin dari pengaturan kewenangan Revisi oleh PA/KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/The Indonesian Budget Overview 2011137

PMK.02/2011 meliputi: a) penambahan volume keluaran dalam satu keluarandan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja; b) pergeseranantarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c) pergeseranantarkomponen dalam satu keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorariumbaru dan besaran honorarium yang sudah ada; dan d)pergeseran antarkomponendan antarkeluaran dalam satu Kegiatan.Di sisi lain akuntabilitas dalam pelaksanaan revisi oleh PA/KPA dapat dilihat dariadanya ketentuan kewajiban menyampaikan Arsip Data Komputer revisi yangdilakukan oleh PA/KPA kepada Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan).Selanjutnya juga diatur batasan-batasan khusus yang tidak boleh dilanggardalam revisi yang dilakukan oleh PA/KPA seperti: a)tidak mengurangi alokasianggaran kebutuhan biaya operasional satuan kerja, alokasi tunjangan profesiguru/dosen dan tunjangan kehormatan, kebutuhan pengadaan bahan makananuntuk tahanan/narapidana, pembayaran berbagai tunggakan, paket pekerjaanyang bersifat multiyears, paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/ataudirealisasikan dananya sehingga menjadi minus. b) tidak mengubah sasarankinerja berupa tidak mengurangi volume keluaran Kegiatan prioritas nasionaldan/atau prioritas bidang dan tidak mengurangi spesifikasi keluaran. c) Dalam halrevisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA maka perubahan POK (PetunjukOperasional Kegiatan) baru dapat ditetapkan oleh KPA setelah perubahan DIPAdisahkan. Ketentuan demikian dimaksudkan agar sinergi dalam implementasianggaran tetap mempertahankan check and balances antara unit kerja terkait dilingkungan K/L dan Kementerian Keuangan, tanpa mengurangi fleksibilitas dalampelaksanaan anggaran.Dalam praktek, pelaksanaan terhadap kewenangan ini masih mengundang berbagaipenafsiran sehingga masih terdapat revisi yang sebenarnya menjadi kewenanganPA/KPA tetapi diajukan ke Dirjen Anggaran, sebagai contoh sebagaimana dalamsurat jawaban Dirjen Anggaran tanggal 20 Juni 2011 No. S-1365/2011 kepada salah138BAB III Isu Aktual

satu Kementerian karena revisi yang diajukan merupakan kewenangan PA/KPA.Disamping revisi anggaran yang dilakukan KPA terdapat juga kewenangan revisiyang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan. Kewenangan revisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentunyauntuk kepentingan Satker-satker di daerah sehingga dalam melakukan revisianggaran tertentu tidak harus ke kantor pusat (DJA/Dirjen Perbendaharaan)sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya. Untuk lebih detailnya,kewenangan revisi pada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan tersebutmeliputi: a) penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uangdan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; b) penggunaananggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk satkerBLU; c) pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhikebutuhan Biaya Operasional; d)pergeseran antarjenis belanja dalam satuKegiatan; e) pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalamrangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untukKegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; f) pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kotauntuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkatpusat maupun instansi vertikalnya di daerah; g)perubahan rincian belanja sebagaiakibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam program yangsama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja; h) pergeseranrincian anggaran untuk satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan /atau i) perubahan/ralat karena kesalahan administrasi seperti ralat kode akun sesuaikaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasukmengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan, ralat kode KPPN,perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satuan kerja sepanjang kodetetap, ralat kode nomor register PHLN/PHDN, ralat kode kewenangan, ralat kodelokasi, perubahan pejabat perbendaharaan, ralat cara penarikan PHLN/PHDN.The Indonesian Budget Overview 2011139

Selanjutnya dalam hal tertentu revisi anggaran merupakan kewenangan DirektoratJenderal Anggaran yang meliputi perubahan berupa penambahan dan/atauperubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat adanya: a)kelebihan realisasi PNBP, lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumberdari PHLN dan atau PHDN, b) lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananyabersumber dari PHLN dan/atau PHDN, c) percepatan penarikan PHLN dan/atauPHDN; d)penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri termasuk hibah yangditerushibahkan setelah Undang-undang mengenai APBN TA 2011 ditetapkanyang diterima oleh Pemerintah c.q kementerian keuangan dan dilaksanakan olehKementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD; e) pengurangan alokasiPHLN dan/atau PHDN; f) penggunaan anggaran belanja yang bersumber dariPNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan satker BLU; g) perubahan parameterdalam perhitungan subsidi. h) pergeseran anggaran belanja dari BA BUN PengelolaBelanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Negara/Lembaga; i) perubahanvolume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Kegiatandan satu satuan kerja; j) perubahan volume Keluaran berupa penambahan ataupengurangan volume Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yangsama dan digunakan untuk Keluaran yang sama; k) perubahan kurs sepanjangperubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditangani; l) pergeseran dalam rangkapenyelesaian Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur sertarehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010; m) pencairan blokir/tandabintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau; n)Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi berupa ralat sumber dana, ralatpencantuman volume, jenis dan satuan Keluaran pada RKA-KL dan DIPA sesuaidokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI, ralat kode dan nomenklatur satker,ralat rumusan keluaran, dan ralat rumusan selain rumusan keluaran.Dalam beberapa hal revisi anggaran terlebih dahulu memerlukan persetujuandari Menteri Keuangan yaitu dalam hal ; a) pergeseran antarkegiatan dalam satu140BAB III Isu Aktual

program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi; dan/ataub) realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.Di sisi lain beberapa substansi revisi terlebih dahulu memerlukan persetujuanDPR RI yaitu dalam hal; a) tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/PinjamanDalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN TA 2011 ditetapkan;b) pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhanoperasional; c) pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dariHasil Optimalisasi; d) pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkanperubahan hasil Program; e) penggunaan anggaran yang harus mendapatpersetujuan DPR RI terlebih dahulu; f) pencairan blokir/tanda bintang (*) yangdicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai denganrencana peruntukan/penggunaannya, dan/atau g) pergeseran rincian anggaranbelanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasilkesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI (kesimpulan rapat kerja dalamrangka APBN).Sebagai tambahan ilustrasi tentang pengajuan persetujuan DPR RI dapatdigambarkan contoh pada Kementerian PU yang telah mengajukan usulan revisikepada Dirjen Anggaran tanggal 8 Februari 2011 Nomor KU.01.08-DC/53 terkaitpergeseran Kegiatan yang tidak termasuk Kegiatan operasional pada satker antarpropinsi. Terhadap usulan tersebut telah diajukan surat oleh Menteri Keuangankepada Pimpinan DPR tanggal 7 Maret 2011 No. S-107/MK.02/2011 kepadaPimpinan DPR RI dan terhadap surat tersebut telah mendapat persetujuan dariPimpinan DPR RI tanggal 28 September 2011.D. Permasalahan dalam Implementasi Revisi AnggaranUntuk TA 2011 terdapat beberapa spesifikasi revisi anggaran yang ada yaitudilakukan secara regular yang diajukan oleh K/L sesuai kebutuhan sepertiThe Indonesian Budget Overview 2011141

tanggal 8 Februari 2011 Nomor KU.01.08-DC/53 terkait pergeseran Kegiatan yang tidaktermasuk Kegiatan operasional pada satker antar propinsi. Terhadap usulan tersebut telahdiajukan surat oleh Menteri Keuangan kepada Pimpinan DPR tanggal 7 Maret 2011 No. S-107/MK.02/2011 kepada Pimpinan DPR RI dan terhadap surat tersebut telah mendapatpersetujuan dari Pimpinan DPR RI tanggal 28 September 2011.pencairan blokir, pergeseran antar Kegiatan dari hasil optimalisasi (sisa lelang) danrevisi D. Permasalahan anggaran akibat dalam Implementasi kebijakan penghematan Revisi Anggaran dan pemanfaatan penghematanUntuk TA 2011 terdapat beberapa spesifikasi revisi anggaran yang ada yaitu dilakukanserta revisi anggaran akibat APBN-P.secara regular yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai kebutuhan sepertipencairan blokir, pergeseran antar Kegiatan dari hasil optimalisasi (sisa lelang) dan revisiRevisi anggaran anggaran akibat kebijakan yang disampaikan penghematan K/L dan ke pemanfaatan Direktorat penghematan Jenderal Anggaran serta revisi berjumlahanggaranakibat APBN-P.cukup signifikan. Pada TA 2009 jumlah revisi yang diajukan berjumlah 1248, TARevisi anggaran yang disampaikan Kementerian Negara/Lembaga ke Direktorat2010 Jenderal sebanyak Anggaran 1.787 berjumlah dan cukup untuk signifikan. TA 2011 Pada sampai TA 2009 bulan jumlah Juli 2011 revisi yang sebanyak diajukan 621berjumlah 1248, TA 2010 sebanyak 1.787 dan untuk TA 2011 sampai bulan Juli 2011 sebanyakusulan. 621 usulan. Lebih Lebih rincinya, frekuensi revisi revisi anggaran anggaran dari dari tahun tahun 2009 pada 2009 Direktorat pada Direktorat JenderalJenderal Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:ŀAnggaran sebagaimana data dari Setdijen Anggaran dapat digambarkan sebagai Tahun Dit Anggaran I Dit Anggaran II Dit Anggaran III200969816Rata-rata = = 3,02 ≈ 336619 (APBN-P)Rata-rata= = 1,63 ≈ 218452 (APBN-P)Rata-rata= =12010595100 (APBN-P)Rata-rata= = 2,74 ≈ 337141 (APBN-P)Rata-rata = 22626 (APBN-P) =1,6 ≈ 2Rata-rata= =0,9≈12011 (s.d) Juli2011Rata-ratapenyelesaianrevisi dalamsehari201311Rata-rata = = 2,1≈ 2 Rata-rata= - (APBN-P)5 (APBN-P)109- (APBN-P) =1,5≈ 2Rata-rata= =0,8≈12,6 ≈ 3 2 1Berdasarkan data di atas terlihat bahwa volume revisi anggaran (RKAKL) yangdilakukan Ditjen Anggaran selama tahun 2009 – 2011 cenderung stabil dan tidakterdapat penurunan volume. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalamproses perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.Beberapa materi revisi yang diajukan oleh K/LAnggaran di antaranya meliputi:kepada Direktorat Jenderal1. Luncuran dan percepatan PHLN;2. Kekurangan belanja pegawai;142BAB III Isu Aktual

3. Revisi belanja non operasional antar provinsi;4. Revisi antar Kegiatan dari hasil optimalisasi;5. Pembukaan tanda blokir;6. Ralat output dalam Kegiatan;7. Ralat sumber pendanaan;8. Revisi dari BA BUN ke BA Kementerian Negara/Lembaga; dan revisi lainnya.Apabila secara subtansi usulan revisi Kementerian/Lembaga terkait dengankewenangan DPR RI maka usulan tersebut akan dimintakan persetujuan olehDirektorat Jenderal Anggaran kepada DPR RI.Secara garis besar masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasipenyelesaian revisi anggaran, diantaranya:1. Pengajuan revisi oleh Kementerian Negara/Lembaga tidak sekaligus disertakandata dukung revisi. Terdapat beberapa kemungkinan terhadap hal tersebutyaitu adanya ketidaksiapan K/L dalam pengajuannya, namun di sisi lain karenaadanya ketentuan tentang data dukung yang kurang standar dalam revisi, sehinggadata dukung baru diberikan K/L pada saat penelaahan.2. Data dukung yang memerlukan persetujuan dari instansi terkait sering mengalamiketerlambatan dalam penyampaiannya sehingga penyelesaian usulanrevisi memakan waktu yang cukup lama.3. Revisi anggaran sering dihadapkan pada kebutuhan yang tidak direncanakanterlebih dahulu, sehingga dalam beberapa kasus terjadi permasalahan terhadaptingkat urgensi dari materi revisi baik dari sisi legalitas maupun kelayakannya.4. Ketentuan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon IKementerian Negara/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan revisi ang-The Indonesian Budget Overview 2011143

garan, dalam implementasinya untuk Kementerian Negara/Lembaga denganSatuan Kerja yang banyak dan tersebar di daerah mengalami proses yang cukupmenyita waktu untuk mendapatkan persetujuan revisi dari eselon I padaKementerian Negara/Lembaga bersangkutan.KESIMPULANSebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian nasional, revisi anggaranmemegang peranan yang cukup strategis, sehingga diharapkan pihak-pihak yangterkait dengan revisi anggaran mempunyai persepsi yang sama khususnya dalamhal memaksimalkan fungsi revisi anggaran sebagai instrument peningkatankualitas belanja (quality of spending) yang akhirnya bermuara pada peningkatankualitas perekonomian nasional. Dengan demikian revisi bukan hanya menjangkaukepentingan Kementerian Negara/Lembaga tetapi juga mendorong pencapaianprioritas nasional. Terdapat beberapa hal yang kiranya mendesak untuk dilakukanterkait revisi anggaran: 1) Perlunya penyempurnaan secara terus-menerus terhadaptatacara/mekanisme dan business process revisi anggaran yang mengarah padaperbaikan kualitas belanja Negara. 2) Perlunya peningkatan kualitas usulan dankesiapan Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan landasan hukum dan datadukung terhadap revisi anggaran yang diajukan 3) Secara terus-menerus perluditingkatkan pelayanan penyelesaian revisi anggaran sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Dengan upaya tersebut kedepan revisi anggaran benar-benardapat menjadi instrumen yang efektif dalam menopang fungsi APBN, denganmempertajam akurasi perencanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga danlebih luasnya dapat menjadi pendorong peningkatan kualitas dan pertumbuhanperekonomian nasional.144BAB III Isu Aktual

BAB III PERGESERAN ANGGARAN BELANJAPERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BA BUN 999.08KE BA K/LDalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran, pada tahun anggaran 2011telah diperkenalkan satu kebijakan baru terkait revisi anggaran, yaitu pergeserananggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999.08(BA BUN 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L).Kewenangan untuk revisi tersebut didelegasikan Dewan Perwakilan Rakyat RI(DPR RI) kepada pemerintah. Sampai dengan penetapan APBN-P 2011 DPR RI danpemerintah telah menyetujui realokasi BA BUN ke BA K/L sebesar Rp.1.017 miliar.Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN 999.08 ke BA K/L direkomendasikan jugaoleh Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-222/IJ/2011 tanggal 6 Juli 2011. Rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh hasil pelaksanaanaudit 2011, karena pada audit tersebut Itjen masih menemukan adanya alokasianggaran belanja pada BA 999.08 yang tidak sesuai dengan klasifikasinya/natureof account. Hal tersebut terjadi setiap tahun dan selalu menjadi temuan BadanPemeriksa Keuangan yang mempengaruhi opini laporan keuangannya. Untukmengantisipasi potensi permasalahan yang berpengaruh terhadap opini atas LKBA 999.08 tahun anggaran 2011 Itjen mengusulkan agar dapat dipertimbangkanuntuk dilakukan pergeseran anggaran belanja dari BA BUN 999.08 ke BA K/L ataupergeseran antar jenis belanja pada APBN-P 2011The Indonesian Budget Overview 2011145

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pergeserananggaran BA BUN ke BA K/L adalah sebagai berikut :a. Anggaran belanja yang digeser merupakan tambahan anggaran belanja padatahun anggaran berjalan, namun tidak diperhitungkan sebagai angka dasarpada tahun anggaran berikutnya ;b. Anggaran belanja yang telah digeser tidak dapat direvisi kembali tanpa persetujuanMenteri Keuangan ;c. Anggaran belanja yang telah digeser diklasifikasikan dalam ouput tersendiridan diberi kode mata anggaran yang telah sesuai dengan bagan akun standar ;d. Revisi dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui penetapan Surat AlokasiBagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08).Landasan hukum dari revisi pergeseran anggaran BA BUN ke BA K/L adalah sebagaiberikuta. Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2010 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.b. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2010 Tentang PerubahanAtas Undang-undang No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN 2010 (UU APBNP2010). Selanjutnya telah disusun aturan pelaksaannya yaitu:c. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2010.d. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara PergeseranAnggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya ke bagian AnggaranKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010e. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No. PER-04/AG/2010 Tentang PetunjukTeknis Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola BelanjaLainnya ke bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010146BAB III Isu Aktual

BAB III IMPLEMENTASI REWARD AND PUNISHMENTImplementasi Reward and Punishment pada TahunAnggaran 2011Seperti kita ketahui bersama, bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkanPMK Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil OptimalisasiAnggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 PadaTahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya MelaksanakanAnggaran Belanja Tahun Anggaran 2010, pada Triwulan pertama tahun 2011,tepatnya tanggal 2 Maret 2011. Sekilas mengingatkan, implementasi pemberianpenghargaan (reward) pada tahun 2011 ini diilhami oleh amanat Pasal 16A UUNomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2010, yang menyatakanbahwa hasil optimalisasi pada Tahun Anggaran 2010 dapat digunakan pada TahunAnggaran 2011. Sedangkan implementasi pengenaan sanksi (punishment) padaTahun Anggaran 2011 ini merupakan penjabaran dari amanat Pasal 20 UU Nomor10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dimana pada pasal tersebutmenyebutkan adanya mekanisme pemotongan pagu belanja K/L pada TahunAnggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja Tahun Anggaran2010 diatur oleh Pemerintah.Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK tersebut, disusunlah Peraturan DirekturJenderal anggaran Nomor PER-2/AG/2011 tentang Petunjuk Teknis PenilaianPemberian Penghargaan (Reward) dan Pengenaan Sanksi (Punishment) TahunThe Indonesian Budget Overview 2011147

Anggaran 2011 pada tanggal 28 Maret 2011. Peraturan ini terdiri dari 9 pasal, yangmenguraikan lebih rinci beberapa substansi yang tertuang dalam PMK Nomor38/PMK.02/2011, antara lain terkait batasan hasil optimalisasi anggaran belanjaTahun Anggaran 2010 yang digunakan dalam penghitungan, termasuk juga kriteriasisa anggaran Tahun Anggaran 2010 yang bukan merupakan hasil optimalisasi.Selain itu, dalam Perdirjen ini juga diatur mengenai ketentuan mengenai batasmaksimum pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar yangtidak terserap sebagai akibat dari : pelaksanaan paket kegiatan yang tidak sesuaidengan kriteria yang dapat didanai dari anggaran belanja tahun 2010; prosespengadaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasapemerintah; keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksanakegiatan; alokasi anggaran yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaiakibat tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait;atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaananggaran belanja Tahun Anggaran 2010.Pemotongan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas tidak termasuksisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun 2010 yang berasaldari pelaksanaan Kegiatan Operasional yaitu eks Kegiatan 0001 dan Kegiatan0002; pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Penerimaan Negara BukanPajak, dan Rupiah Murni Pendamping; pelaksanaan kegiatan secara swakelola;alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR RI dan/atau diblokir oleh DPR RI; alokasi anggaran yang diblokir oleh Direktorat JenderalAnggaran selain karena alasan tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumenpendukung terkait; dan keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam,terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca.Mengenai mekanisme penyusunan laporan, pelaksanaan penilaian terhadaplaporan realisasi pelaksanaan anggaran tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan148BAB III Isu Aktual

oleh Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II dan Direktorat Anggaran IIIhingga rekapitulasi hasil penilaian untuk ditetapkan dalam Keputusan MenteriKeuangan, dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut :Direktorat Jenderal AnggaranK/LDirektorat Anggaran 1, 2, dan 3DirektoratSistemPenganggaranDirekturJenderalAnggaranLaporan RealisasiAnggaran BelanjaPer Eselon I PerProgram besertaData PendukungaMengecekdanmemvalidasidatabDatabaseDJAmKe MKKonfirmasi keK/LhgMengecek danmeneliti kesesuaianantara penjelasan ygdisampaikan dengandokumen pendukungReward/punishmentcdaftar rekapitulasiK/L per Eselon Iper Programfd1. HasilOptimalisasi2. SAYDD3. SAYTDDePenghitunganHO – SAYTDilMenyusunDraft KMKbesertaLampirankDaftar K/Lyangmendapatreward/PunishmentMemparafdraft KMKbesertaLampirannyajMenetapkanK/L ygmendapatkanreward/punishmentSetelah dilakukan proses pengumpulan dan validasi data serta penghitunganhasil optimalisasi, dari keseluruhan 77 K/L didapatkan hasil 61 K/L memperolehreward sehingga dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja TahunAnggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan 3 K/L mendapatkan punishmentsehingga dikenakan pemotongan pagu anggaran belanja padatahun anggaran 2011.Dalam rangka penetapan K/L yang dapat menggunakan hasil optimalisasi(Reward) atau dikenakan pemotongan pagu anggaran belanja tahun anggaran2011 (Punishment) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun2010 Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 maka disusun Keputusan MenteriThe Indonesian Budget Overview 2011149

Keuangan (KMK) tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang DapatMenggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 PadaTahun Anggaran 2011 Dan Kementerian Negara/Lembaga Yang DikenakanPemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011. Penyusunan KeputusanMenteri Keuangan tersebut dilaksanakan melalui pembahasan yang dilakukansecara intensif dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan DJA dan BiroHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Secara prinsip hal-hal yangdiatur dalam KMK meliputi :1. Penetapan K/L yang dapat menggunakan hasil optimalisasi (Reward) TA 2010pada TA 2011;2. Penetapan K/L yang dikenakan pemotongan pagu belanja pada TA 2011;3. Bentuk reward yang diberikan berupa tambahan alokasi anggaran pada TA2011; dan4. Mekanisme penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker dan DIPASatker yang mendapatkan reward atau dikenakan punishment.Beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian adalah bahwa pemberianreward kepada K/L merupakan signal dari Pemerintah atas kinerja K/L yang telahmenggunakan anggaran belanja lebih efisien. Kondisi APBN TA 2011 saat ini masihsangat terbatas ruang geraknya, sehingga apabila reward yang akan diberikan K/Ljumlahnya sesuai dengan hasil penilaian (100% dari total reward), maka harusdisediakan tambahan anggaran belanja dalam APBN TA 2011 sebesar Rp2,955T.Realisasi penyerapan anggaran oleh K/L untuk TA 2010 rata-rata sebesar 90,5%,sehingga apabila diberikan tambahan alokasi anggaran agar dipastikan akan dapatterserap dengan baik. Dan tentu saja sesuai ketentuan bahwa dalam pemberianreward yang diberikan kepada K/L tetap memperhatikan kemampuan keuanganNegara.Dengan mengacu pada beberapa pertimbangan di atas, berkaitan dengan besaran150BAB III Isu Aktual

eward yang akan diberikan kepada K/L maka ditetapkannya opsi yaitu sebesar10% dari total optimalisasi, dan tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.295,5 milyar.Berikut adalah daftar Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menggunakanHasil Optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran2011 :NOKODE DAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGAJUMLAH HASIL OPTIMALISASIYANG DAPAT DIGUNAKAN1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 1,801,9402 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1,170,0443 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 13,394,2274 005 MAHKAMAH AGUNG 1,063,9015 006 KEJAKSAAN AGUNG 1,163,9866 007 SEKRETARIAT NEGARA 1,796,7307 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1,258,0888 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 261,8629 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 19,458,88410 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 269,61611 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 5,450,17712 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 24,422,05213 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 42,313,87114 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 867,10415 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 20,825,27616 025 KEMENTERIAN AGAMA 3,808,35317 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7,549,59118 027 KEMENTERIAN SOSIAL 990,06119 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 1,553,90820 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 782,29021 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 93,157,86422 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,325,53523 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,746,74024 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 3,554,19525 044 KEMENTERIAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 2,011,89326 048 KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI 470,10427 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 59,94328 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 583,59329 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 41,70930 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2,662,10031 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 3,068,097The Indonesian Budget Overview 2011151

NOKODE DAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGAJUMLAH HASIL OPTIMALISASIYANG DAPAT DIGUNAKAN32 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 303,38533 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 116,63634 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 11,009,32535 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 26,36436 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 108,94637 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 206,79538 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 3,864,15239 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 217,05840 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 5,18441 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 296,20642 078 PPATK 385,40643 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 66,87544 081 BPPT 463,46845 083 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 241,00046 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 192,78647 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 466,64848 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 133,81049 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 242,29950 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 99,91651 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 556,48752 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4,353,62753 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 893,95854 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 2,801,77255 100 KOMISI YUDISIAL RI 19,29256 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1,140,32257 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 2,877,72458 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 47,11259 106 LKPP 1,805,62960 107 BADAN SAR NASIONAL 399,01361 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 300,344JUMLAH 295,525,269Tahun Anggaran 2011 merupakan tahun pertama penerapan reward danpunishment untuk seluruh anggaran belanja, sehingga hal ini merupakan hal baruTahun Anggaran 2011 merupakan tahun pertama penerapan reward danbagi K/L serta lebih bersifat pembelajaran. Pagu belanja yang ditetapkan untukpunishment untuk seluruh anggaran belanja, sehingga hal ini merupakan halTahun Anggaran 2011 telah diikat oleh target-target kinerja pembangunanbaru bagi K/L serta lebih bersifat pembelajaran. Pagu belanja yang ditetapkannasional, sehingga dengan pemotongan pagu belanja diharapkan tidak akanuntuk mengganggu Tahun Anggaran pencapaian 2011 target-target telah diikat yang oleh direncanakan. target-target Dengan kinerja pembangunanmengacu pada152BAB III Isu Aktual

nasional, sehingga dengan pemotongan pagu belanja diharapkan tidak akanmengganggu pencapaian target-target yang direncanakan. Dengan mengacu padapertimbangan tersebut, berkaitan dengan pemotongan pagu belanja K/L padaTA 2011 (Punishment) maka dipilih opsi sebesar 10% dari total inefisiensi, jumlahpertimbangan tersebut, berkaitan dengan pemotongan pagu belanja K/L pada TApagu 2011 belanja (Punishment) yang dipotong maka dipilih sebesar opsi Rp. sebesar 34 milyar 10% untuk dari diterapkan total inefisiensi, pada TA jumlah 2011.pagu belanja yang dipotong sebesar Rp. 34 milyar untuk diterapkan pada TA 2011.Adapun Kementerian Negara/Lembaga yang dikenakan pemotongan paguAdapun Kementerian Negara/Lembaga yang dikenakan pemotongan paguanggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :NOKEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGAJUMLAH PEMOTONGAN PAGUBELANJA1 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 897,6722 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM 159,4703 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 584,028JUMLAH 1,641,170Sesuai ketentuan dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010Sesuai ketentuan dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentangtentang APBN Perubahan TA 2010, pemberian reward dibiayai dari SAL TA 2010APBN yang berasal Perubahan dari hasil TA 2010, optimalisasi pemberian yang tidak reward digunakan. dibiayai dari SAL TA 2010 yangDengan diimplementasikannya sistem pemberian reward dan punishment iniberasal dari hasil optimalisasi yang tidak digunakan.diharapkan mampu mewujudkan semangat Pemerintah untuk mengaitkan antarahasil capaian atas pelaksanaan anggaran dengan besaran alokasi di tahunDengan diimplementasikannya sistem pemberian reward dan punishment iniberikutnya, sehingga nantinya K/L dapat semakin meningkatkan kinerja baik itudiharapkan mampu mewujudkan semangatdari sisi kuantitas maupun kualitas pencapaiannya.Pemantauan dan Evaluasi Penganggaran sangat diperlukan untukmeningkatkan kualitas perencanaan anggaran (to improve quality of planning)menuju penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. Saat ini,Direktorat Jenderal Anggaran sedang menyusun mekanisme evaluasi kinerja yangdidasarkan pada Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Besar harapan nantinya hasil pemantauandan evaluasi penganggaran ini dapat menjadi salah satu acuan atau bahanpertimbangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, meningkatkan efisiensi(alocative efficiency) bagi Kementerian Negara/ Lembaga di tahun berikutnya.Ida Ayu Made Pratiwi, Dit. SP.Pemerintah untuk mengaitkanantara hasil capaian atas pelaksanaan anggaran dengan besaran alokasi di tahunberikutnya, sehingga nantinya K/L dapat semakin meningkatkan kinerja baik itudari sisi kuantitas maupun kualitas pencapaiannya.Pemantauan dan Evaluasi Penganggaran sangat diperlukan untukmeningkatkan kualitas perencanaan anggaran (to improve quality of planning)menuju penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. Saat ini, DirektoratJenderal belanja Anggaran (operational sedang efficiency) menyusun dan mekanisme penetapan alokasi evaluasi pagu kinerja anggaran yang didasarkan belanjapada Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan RKA-K/L. Besar harapan nantinya hasil pemantauan dan evaluasipenganggaran ini dapat menjadi salah satu acuan atau bahan pertimbangan dalamThe Indonesian Budget Overview 2011153

perumusan kebijakan Pemerintah, meningkatkan efisiensi belanja (operationalefficiency) dan penetapan alokasi pagu anggaran belanja (alocative efficiency) bagiKementerian Negara/ Lembaga di tahun berikutnya.154BAB III Isu Aktual

BAB IVReformasi PNBP

156BAB IV Reformasi PNBP

BAB 4 REFORMASI PNBPREVISI UU NOMOR 20 TAHUN 1997: MENUJUPENGELOLAAN PNBP YANG AKUNTABEL DAN KREDIBELPerkembangan di bidang hukum, sosial, ekonomi dan politik selama empat belastahun pasca reformasi 1998, telah memaksa pengelolaan Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamikadalam masyarakat tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPNBP sebagai ruh pengelolaan PNBP seakan digugat dari sisi filosofis, yuridis dansosiologis oleh pemangku kepentingan PNBP. Revisi atas Undang-undang Nomor20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusionaluntuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Melihat ke masa lalu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPditetapkan pada saat kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan sumberpembiayaan lain selain penerimaan perpajakan. Saat itu, potensi penerimaan selainperpajakan yang paling menjanjikan dan memiliki potensi cukup besar adalahpenerimaan negara bukan pajak. Permasalahan saat itu adalah belum adanyaUndang-undang yang melandasi penyelenggaraan dan pemungutan penerimaannegara bukan pajak. Kondisi kekosongan peraturan perundang-undangan tersebut,menimbulkan moral hazard pada instansi pemerintah (Kementerian Negara/Lembaga) yang melaksanakan pemungutan PNBP. Bentuknya antara lain tidakmelaporkan dan tidak menyetorkan hasil pemungutan penerimaan negara terse-The Indonesian Budget Overview 2011157

ut ke kas negara.Terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP menjadi alat penertibandan penegakan hukum (law enforcement) pengelolaan PNBP. UndangundangNomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP mengatur konsep hukuman (punishment)dengan cukup tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukanoleh wajib bayar dan pejabat pengelola PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga.Hukuman dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP terdiri darihukuman administrasi berupa denda dan sanksi pidana penjara. Konsep hukumandalam pengelolaan PNBP ini ternyata membawa pengaruh cukup signifikan terhadapketertiban dan kepatuhan Kementerian Negara/Lembaga dalam pengelolaanPNBP.Penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP yang diusung Undang-undang Nomor20 Tahun 1997 tentang PNBP saat itu, menimbulkan resistensi dari KementerianNegara/Lembaga yang berusaha bertahan dengan pola lama yang di dalamnya terdapatmoral hazard. Model kompromi yang ditawarkan dalam Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP untuk mereduksi resistensi KementerianNegara/Lembaga adalah dengan konsep earmarked, dimana Kementerian Negara/Lembagadapat menggunakan sebagian dana dari PNBP yang dipungut dariwajib bayar. Konsep earmarked disambut cukup baik oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang ditunjukkan dengan melaporkan berbagai jenis pungutan PNBPyang ada pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.Penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang di dalamnyamengatur tentang hukuman (punishment) dan konsep earmarked, ternyata mampumeningkatkan realisasi PNBP secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari datarealisasi PNBP pada Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 30,29 Triliun meningkatmenjadi sebesar Rp 41,34 Triliun pada Tahun Anggaran 1997/1998. PeningkatanPNBP terus berlanjut pada Tahun Anggaran 1998/1999 dimana penerimaan158BAB IV Reformasi PNBP

negara bukan pajak sebesar Rp 55,64 Triliun dan pada Tahun Anggaran 1999/2000mampu mencapai sebesar Rp 91,52 Triliun.Namun demikian, kondisi yang melingkupi lahirnya Undang-undang Nomor 20Tahun 1997 tentang PNBP empat belas tahun yang lalu telah jauh berbeda dengankondisi saat ini, khususnya pasca reformasi Tahun 1998. Di bidang keuanganNegara, gelombang reformasi, ditandai dengan digantikannya Indische Compabiliteitswet(ICW) oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara. Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Paket Undang-undang di bidang keuangan negara tersebut, membawa perubahanmendasar dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasardalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antaralain ruang lingkup keuangan negara termasuk sumber dan lingkup pendapatannegara; penegasan kewenangan Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga;penekanan konsep penyetoran, pencatatan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawabanyang harus dikelola secara profesional, akuntabel, kredibel dantransparan. Perubahan-perubahan konsep yang mendasar di bidang pengelolaankeuangan negara tersebut, menjadi salah satu amanah yang juga harus dijalankandalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak ke depan.Sementara itu, jika dilihat dari tahun pengesahannya, Undang-undang Nomor 20Tahun 1997 tentang PNBP merupakan Undang-undang yang cukup tua dibandingkanUndang-undang lain di bidang penerimaan negara. Sebagai contoh, Undangundangtentang kepabenaann diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun2006 dan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakandiatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal ini menandakan bahwakedua Undang-undang tersebut lebih cepat merespon perkembangan masyara-The Indonesian Budget Overview 2011159

kat, dengan melakukan koreksi terhadap konsep lama dan usang untuk digantikankonsep baru yang lebih adaptif guna menyesuaikan dengan perkembangan dandinamika masyarakat.Dalam pengelolaan PNBP saat ini, terdapat beberapa substansi pokok yang harusdisesuaikan dan diadaptasi ke dalam konsep revisi Undang-undang Nomor20 Tahun 1997 tentang PNBP. Substansi tersebut, antara lain penyesuaian danpenegasan konsep ruang lingkup PNBP termasuk definisi dan kelompok PNBP; kewenanganMenteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga; konsep penetapanjenis dan tarif; konsep penyetoran, pemungutan dan penagihan; konsep pemeriksaan,pengembalian, keberatan dan keringanan; konsep penggunaan (earmarked);konsep pembinaan dan pengawasan; konsep pelaporan dan pertanggungjawaban;dan konsep pemberian sanksi administrasi dan pidana.Substansi pokok tersebut harus menjadi bahan kajian bersama antara Kementeriankeuangan dan para stakeholder PNBP, guna menemukan bentuk konsep terbaikpengelolaan PNBP ke depan. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor20 Tahun 1997, PNBP didefinisikan secara residual seperti keranjang sampah dansangat lentur, yaitu PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidakberasal dari penerimaan perpajakan. Definisi PNBP tersebut dapat direvisi denganmemasukkan kelompok PNBP dalam definisi, yaitu penerimaan yang berasaldari pemanfaatan SDA, pengelolaan kekeyaan negara dan penerimaan berasal daripelayanan yang diselenggarakan oleh negara.Masalah kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga di bidangpengelolaan PNBP juga menjadi isu pokok dalam revisi Undang-undangNomor 20 Tahun 1997. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, MenteriKeuangan diberikan kewenangan delegatif untuk menunjuk Instansi Pemerintahuntuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Sementara itu dalamUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri/Pimpinan Lembaga memiliki ke-160BAB IV Reformasi PNBP

wenangan atributif untuk melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannyake kas negara. Jika dilihat, dalam pengelolaan PNBP saat ini, dibutuhkan kewenanganMenteri Keuangan ataupun Menteri/Pimpinan Lembaga yang lebih luas dantegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dibandingkan kewenanganyang dimiliki saat ini.Munculnya konflik kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri/PimpinanLembaga ataupun antar Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pengelolaanPNBP, seperti penetapan jenis dan tarif PNBP dan penggunaan PNBP, juga menjadiisu pokok yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun1997. Beberapa ahli hukum memberikan usulan bahwa permasalahan konflik kewenangan,dapat diselesaikan dengan mengembalikan kepada kewenangan Presidenatau memberikan kewenangan atributif kepada Menteri atau setingkat Menteriuntuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut.Permasalahan lain yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian revisi Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP adalah penggunaan PNBP (earmarked).Sebagian ahli keuangan menganggap konsep earmarked tidak efisien danmempersulit administrasi, sedangkan sebagian ahli yang lain mengatakan konsepearmarked merupakan jawaban atas kelemahan penganggaran umum yang tidakfokus dalam mengalokasikan dana khususnya kepada unit-unit yang menjalankanpelayanan publik.Saat ini revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah masukdalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2010-2014, dimanapemerintah (Kementerian Keuangan) selaku inisiator. Permasalahan-permasalahandalam pengelolaan PNBP tersebut telah menjadi bahan bahan kajian di KementerianKeuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) selaku unit yang mengkoordinirpenyusunan draft naskah akademik dan draft RUU revisi Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Kementerian Keuangan (Direktorat JenderalThe Indonesian Budget Overview 2011161

Anggaran), saat ini sedang melakukan kajian dengan berbagai pendekatan awal.Pendekatan awal yang saat ini sedang dilakukan antara lain :1. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU PNBP yang perlu direvisi;2. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU PNBP terkait Paket UU KeuanganNegara;3. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Kepabeanandan Cukai yang relevan sebagai pembanding bagi UU PNBP;4. Melakukan identifikasi ketentuan PNBP dalam Undang-Undang Sektoral;5. Melakukan studi pustaka antara terkait bechmarking pengelolaan PNBP di negaralain;6. Menyebarkan kuesioner untuk menampung masukan stakeholders terkait penyelenggaraandan pengelolaan PNBP pada Kementreian/Lembaga;7. Melakukan focus group discussion.Pada dasarnya, tantangan besar yang di bidang pengelolaan Keuangan Negarakhususnya pengelolaan PNBP merupakan tantangan Kementerian Keuangan (DirektoratJenderal Anggaran) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance). Oleh karena itu, revisi atas Undang-undang Nomor 20Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu masuk sekaligus perangkat konstitusionaluntuk menjawab tantangan tersebut.162BAB IV Reformasi PNBP

Lampiran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI & JENIS BELANJAFUNGSI, SUBFUNGSI BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIAL(dalam ribuan rupiah)JUMLAH01 PELAYANAN UMUM 48,008,874,107 45,397,525,621 17,353,566,509 2,099,431,334 112,859,397,57101.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH 41,957,801,053 34,028,351,255 12,586,537,032 860,301,072 89,432,990,412KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUARNEGERI01.03 PELAYANAN UMUM 4,534,234,371 5,656,838,535 2,019,535,055 59,012,100 12,269,620,06101.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 581,615,923 1,367,303,039 939,877,650 - 2,888,796,61201.05 PINJAMAN PEMERINTAH 19,701,481 57,723,333 8,003,175 - 85,427,98901.06 PEMBANGUNAN DAERAH 67,898,112 1,275,253,109 67,584,714 785,133,536 2,195,869,47101.07 LITBANG PELAYANANAN UMUM 12,899,104 190,539,346 13,331,550 - 216,770,00001.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 834,724,063 2,821,517,004 1,718,697,333 394,984,626 5,769,923,02602 PERTAHANAN 22,589,762,973 10,186,986,340 14,641,943,087 - 47,418,692,40002.01 PERTAHANAN NEGARA 22,566,680,207 8,457,131,927 12,081,397,125 - 43,105,209,25902.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 22,911,766 1,624,825,647 2,556,850,402 - 4,204,587,81502.04 LITBANG PERTAHANAN 171,000 105,028,766 3,695,560 - 108,895,32603 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4,081,343,975 9,850,593,848 8,094,680,609 40,000,000 22,066,618,43203.01 KEPOLISIAN - 6,056,790,122 4,469,571,841 - 10,526,361,96303.02 PENANGGULANGAN BENCANA 18,289,772 613,106,682 141,313,546 40,000,000 812,710,000The Indonesian Budget Overview 2011165

FUNGSI, SUBFUNGSI BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH03.03 PEMBINAAN HUKUM 2,167,200 1,124,437,081 1,326,485,188 - 2,453,089,46903.04 PERADILAN 3,935,453,368 888,251,397 1,286,595,235 - 6,110,300,00003.06 LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN - 10,029,225 13,014,158 - 23,043,38303.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA 125,433,635 1,157,979,341 857,700,641 - 2,141,113,61704 EKONOMI 2,688,704,600 24,541,544,762 67,530,990,235 6,992,889,632 101,754,129,22904.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOP-ERASI DAN UKM123,841,169 1,475,192,180 695,554,975 112,382,187 2,406,970,51104.02 TENAGA KERJA 123,133,483 1,262,652,324 205,959,668 18,388,525 1,610,134,00004.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KE-LAUTAN460,000,514 7,396,521,074 1,232,056,301 6,832,067,091 15,920,644,98004.04 PENGAIRAN 196,878,473 1,703,993,707 10,240,063,718 - 12,140,935,89804.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 46,963,487 887,564,892 9,931,987,121 - 10,866,515,50004.06 PERTAMBANGAN 79,238,415 833,299,925 391,128,618 - 1,303,666,95804.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 230,510,442 1,847,434,770 483,587,143 - 2,561,532,35504.08 TRANSPORTASI 349,106,222 4,197,314,581 42,432,703,100 - 46,979,123,90304.09 TELEKOMUNIKASI - 1,850,000 - - 1,850,00004.10 LITBANG EKONOMI 705,754,880 1,015,841,876 480,722,929 29,992,829 2,232,312,51404.90 EKONOMI LAINNYA 373,277,515 3,919,879,433 1,437,226,662 59,000 5,730,442,61005 LINGKUNGAN HIDUP 557,366,125 5,911,985,731 4,599,228,140 977,100 11,069,557,09605.01 MANAJEMEN LIMBAH 15,240,453 265,360,584 2,735,919,967 - 3,016,521,004166 Lampiran

FUNGSI, SUBFUNGSI BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 4,162,192 173,724,533 42,423,256 - 220,309,98105.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 480,814,968 2,631,591,258 1,415,410,539 977,100 4,528,793,86505.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 47,649,669 2,471,233,366 372,389,384 - 2,891,272,41905.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 9,498,843 370,075,990 33,084,994 - 412,659,82706 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 127,216,986 4,608,907,920 7,597,822,232 11,260,383,212 23,594,330,35006.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN - 156,441,185 1,231,155,000 237,500,000 1,625,096,18506.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 15,119,638 717,631,985 1,495,389,698 1,151,651,848 3,379,793,16906.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 19,244,315 409,423,114 2,399,563,347 264,569,500 3,092,800,27606.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 92,853,033 3,325,411,636 2,471,714,187 9,606,661,864 15,496,640,72007 KESEHATAN 457,469,569 5,340,520,943 1,553,866,938 6,297,532,542 13,649,389,99207.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 160,833,472 1,321,777,254 304,219,552 - 1,786,830,27807.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 22,367,788 495,264,515 982,121,180 6,198,595,942 7,698,349,42507.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT - 661,716,136 95,040,857 98,936,600 855,693,59307.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 183,183,435 2,133,918,613 96,047,952 - 2,413,150,00007.05 LITBANG KESEHATAN 41,799,919 336,623,241 35,620,258 - 414,043,41807.90 KESEHATAN LAINNYA 49,284,955 391,221,184 40,817,139 - 481,323,27808 PARIWISATA DAN BUDAYA 244,150,471 2,252,718,581 361,317,033 43,190,000 2,901,376,08508.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 136,276,909 908,276,398 334,356,178 43,190,000 1,422,099,48508.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN - 8,363,118 42,982 - 8,406,100The Indonesian Budget Overview 2011167

FUNGSI, SUBFUNGSI BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH08.04 LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA 17,115,783 50,130,485 3,703,732 - 70,950,00008.05 PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI - 965,470,000 - - 965,470,00008.90 PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA 90,757,779 320,478,580 23,214,141 - 434,450,50009 AGAMA 4,974,280 823,850,205 199,386,022 369,107,028 1,397,317,53509.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2,321,626 390,437,898 43,348,916 282,433,824 718,542,26409.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA - 38,315,310 8,793,345 18,175,465 65,284,12009.03 LITBANG AGAMA 2,652,654 70,670,948 4,080,914 700,000 78,104,51609.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA - 324,426,049 143,162,847 67,797,739 535,386,63510 PENDIDIKAN 21,024,285,540 27,542,701,145 13,636,849,528 29,279,170,217 91,483,006,43010.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - 103,334,000 - 264,466,000 367,800,00010.02 PENDIDIKAN DASAR 74,412,635 2,317,557,785 587,474,110 7,369,325,564 10,348,770,09410.03 PENDIDIKAN MENENGAH 67,921,133 707,928,893 250,970,465 2,902,151,034 3,928,971,52510.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 86,563,837 1,626,677,136 445,583,555 2,121,097,210 4,279,921,73810.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 119,503,627 308,856,648 91,196,840 921,000 520,478,11510.06 PENDIDIKAN TINGGI 7,001,080,364 15,359,307,867 10,973,529,876 1,877,592,962 35,211,511,06910.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 460,321,205 3,114,273,671 516,694,977 12,560,457,123 16,651,746,97610.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 592,430,329 998,809,950 124,875,262 1,467,765,236 3,183,880,77710.09 LITBANG PENDIDIKAN 22,522,381 549,047,195 4,385,099 683,281,225 1,259,235,90010.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,241,840,000 500,350,000 - 1,742,190,000168 Lampiran

FUNGSI, SUBFUNGSI BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH10.90 PENDIDIKAN LAINNYA 12,599,530,029 1,215,068,000 141,789,344 32,112,863 13,988,500,23611 PERLINDUNGAN SOSIAL 107,758,232 1,392,378,029 284,563,070 2,800,796,193 4,585,495,52411.01 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL 53,501,789 106,545,446 8,820,711 88,908,500 257,776,446ORANG SAKIT DAN CACAT11.02 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAN-3,222,471 33,304,859 1,441,500 63,145,600 101,114,430SIA11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK- 16,502,053 148,003,217 3,652,600 290,695,415 458,853,285ANAK DAN KELUARGA11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 12,462,651 106,784,689 1,239,820 - 120,487,16011.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL - 33,196,000 - 47,492,108 80,688,10811.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 12,940,579 119,728,415 103,452,941 120,000 236,241,93511.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 9,128,689 844,815,403 165,955,498 2,310,434,570 3,330,334,160TOTAL 99,891,906,858 137,849,713,125 135,854,213,403 59,183,477,258 432,779,310,644The Indonesian Budget Overview 2011169

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011MENURUT KEMENTERIAN / LEMBAGA & JENIS BELANJAKEMENTERIAN / LEMBAGABELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIAL(dalam ribuan rupiah)JUMLAH001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 20,836,206 296,506,182 23,457,612 - 340,800,000002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 612,535,894 1,547,625,399 865,436,607 - 3,025,597,900004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 844,221,250 1,285,485,306 676,835,404 - 2,806,541,960005 MAHKAMAH AGUNG 3,935,453,368 833,251,397 1,286,595,235 - 6,055,300,000006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 946,544,105 1,160,571,914 737,643,981 - 2,844,760,000007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 413,643,369 1,467,942,724 255,375,289 1,462,475 2,138,423,857010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 302,184,885 4,432,955,046 1,765,093,485 8,254,561,864 14,754,795,280011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2,606,836,328 2,655,057,128 371,850,290 - 5,633,743,746012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 22,583,831,003 10,193,791,034 14,720,877,963 - 47,498,500,000013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1,886,852,098 2,404,281,054 640,801,586 - 4,931,934,738015 KEMENTERIAN KEUANGAN 7,992,828,537 6,323,346,446 3,254,565,127 - 17,570,740,110018 KEMENTERIAN PERTANIAN 1,028,887,843 6,690,521,799 1,422,774,954 7,582,217,104 16,724,401,700019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 305,840,007 1,755,947,218 178,325,965 - 2,240,113,190020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 374,090,138 3,742,778,227 11,181,718,405 - 15,298,586,770022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1,377,453,699 3,925,977,376 16,808,286,048 - 22,111,717,123023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 7,262,136,194 18,856,234,645 7,987,246,677 21,517,495,048 55,623,112,564024 KEMENTERIAN KESEHATAN 3,929,386,614 11,911,553,485 5,417,190,509 6,398,931,639 27,657,062,247170 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGABELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH025 KEMENTERIAN AGAMA 15,532,302,126 5,835,469,207 2,575,548,555 8,166,076,809 32,109,396,697026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273,198,006 2,941,644,943 881,255,226 32,188,525 4,128,286,700027 KEMENTERIAN SOSIAL 197,842,360 1,450,757,656 167,656,645 2,284,320,640 4,100,577,301029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 795,415,773 3,568,546,454 1,631,061,383 5,000,000 6,000,023,610032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 445,140,778 2,991,698,096 1,076,204,669 398,207,100 4,911,250,643033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1,245,545,890 8,536,212,994 45,304,623,424 2,874,321,348 57,960,703,656034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KE-AMANAN55,278,966 263,704,829 267,203,205 - 586,187,000035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 43,104,309 156,740,794 36,554,897 - 236,400,000036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 16,571,483 115,388,051 100,290,466 - 232,250,000040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 293,966,422 1,394,311,788 423,039,853 43,190,000 2,154,508,063041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 20,209,894 113,402,792 7,174,314 - 140,787,000042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 27,394,284 297,403,781 340,950,998 - 665,749,063043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 51,440,351 746,781,915 81,096,801 - 879,319,067044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENEN-GAH047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN-GAN ANAK048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RE-FORMASI BIROKRASI54,411,860 737,437,992 109,425,734 112,382,187 1,013,657,77312,462,651 146,180,489 1,451,020 - 160,094,16021,027,888 123,886,196 8,985,916 - 153,900,000The Indonesian Budget Overview 2011171

KEMENTERIAN / LEMBAGABELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH050 BADAN INTELIJEN NEGARA 70,154,669 813,832,973 249,062,358 - 1,133,050,000051 LEMBAGA SANDI NEGARA 42,325,623 132,806,725 374,867,652 - 550,000,000052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 6,259,570 27,005,306 4,065,124 - 37,330,000054 BADAN PUSAT STATISTIK 604,105,265 1,325,387,638 355,000,000 - 2,284,492,903055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 43,632,597 613,849,601 41,934,802 - 699,417,000056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1,020,243,688 2,246,311,924 428,544,146 - 3,695,099,758057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 36,712,461 327,656,656 68,124,221 - 432,493,338059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 191,472,836 2,944,497,941 284,164,827 30,136,829 3,450,272,433060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 19,119,564,251 6,563,315,649 4,098,898,913 - 29,781,778,813063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 157,608,466 486,950,851 284,240,683 - 928,800,000064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 23,341,562 93,361,845 71,001,593 2,645,000 190,350,000065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 37,719,438 378,973,744 19,091,018 - 435,784,200066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 13,456,706 321,118,083 629,035,211 - 963,610,000067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 14,000,000 487,901,612 3,457,852 679,133,536 1,184,493,000068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 183,183,435 2,133,918,613 96,047,952 - 2,413,150,000074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 20,000,731 35,619,152 1,580,117 - 57,200,000075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 203,541,797 458,183,213 655,616,138 - 1,317,341,148076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 338,945,110 504,405,448 137,519,442 - 980,870,000077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 12,107,924 202,290,076 73,302,000 - 287,700,000172Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGABELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 27,276,000 54,617,241 16,006,759 - 97,900,000079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 234,277,769 306,351,952 83,386,697 - 624,016,418080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 206,286,164 229,277,834 166,003,771 - 601,567,769081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 159,364,779 448,558,951 285,380,070 - 893,303,800082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 62,799,330 184,468,586 218,233,238 - 465,501,154083 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL 33,644,624 134,014,029 287,541,347 - 455,200,000084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 9,576,721 71,904,464 1,140,180 - 82,621,365085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 22,148,909 46,539,783 8,079,769 - 76,768,461086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 39,382,096 143,126,323 61,620,405 - 244,128,824087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 25,435,979 84,199,994 39,415,806 - 149,051,779088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 155,398,368 174,063,329 144,858,303 - 474,320,000089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 290,503,900 406,014,057 17,496,500 - 714,014,457090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 231,150,644 1,251,210,535 651,462,390 2,180,600 2,136,004,169091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 27,118,805 389,427,380 2,105,443,815 237,500,000 2,759,490,000092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 27,948,915 2,389,530,285 586,610,800 - 3,004,090,000093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 251,842,849 164,119,736 159,732,715 - 575,695,300095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 168,293,150 578,914,990 406,991,860 - 1,154,200,000100 KOMISI YUDISIAL RI 7,461,758 68,232,418 4,005,824 - 79,700,000103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 18,289,772 613,106,682 141,313,546 40,000,000 812,710,000The Indonesian Budget Overview 2011173

KEMENTERIAN / LEMBAGABELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA30,158,538 210,687,761 19,023,701 4,130,000 264,000,000105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 14,382,400 91,172,628 663,091,624 517,396,553 1,286,043,205106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 10,991,443 111,435,486 86,170,071 - 208,597,000107 BADAN SAR NASIONAL 133,384,745 266,211,118 764,204,137 - 1,163,800,000108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 32,812,018 46,699,557 101,808,425 - 181,320,000109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 7,720,550 86,927,400 197,852,050 - 292,500,000110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 7,038,229 8,754,586 519,615 - 16,312,430111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 9,967,695 289,364,613 154,667,692 - 454,000,000TOTAL 99,891,906,858 137,849,713,125 135,854,213,402 59,183,477,257 432,779,310,642174Lampiran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011MENURUT KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM & JENIS BELANJAKEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM BELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIAL(dalam ribuan rupiah)JUMLAH001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 20,836,206 296,506,182 23,457,612 - 340,800,000001.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan13,000,000 32,189,365 3,627,426 - 48,816,791Tugas Teknis Lainnya MPR001.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 18,637,392 19,830,186 - 38,467,578Aparatur MPR001.02.06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR7,836,206 245,679,425 - - 253,515,631dan Alat Kelengkapannya002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 612,535,894 1,547,625,399 865,436,607 - 3,025,597,900002.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan- 115,584,129 4,444,871 - 120,029,000Tugas Teknis Lainnya DPR RI002.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 77,039,754 335,350,910 860,991,736 - 1,273,382,400Aparatur DPR RI002.02.06 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI - 301,749,762 - - 301,749,762002.02.07 Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI - 32,027,480 - - 32,027,480002.02.08 Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI - 195,071,817 - - 195,071,817002.02.09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI 535,496,140 567,841,301 - - 1,103,337,441004 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 844,221,250 1,285,485,306 676,835,404 - 2,806,541,960The Indonesian Budget Overview 2011175

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH004.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPK004.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BPK004.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur BPK004.02.06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah,Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di BidangPemeriksaan Keuangan Negara004.02.07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan,Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara844,221,250 283,614,681 1,345,185 - 1,129,181,116- 232,517,421 675,282,579 - 907,800,000- 16,297,536 - - 16,297,536- 16,894,339 39,000 - 16,933,339- 66,161,329 168,640 - 66,329,969004.02.08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara - 670,000,000 - - 670,000,000005 MAHKAMAH AGUNG 3,935,453,368 833,251,397 1,286,595,235 - 6,055,300,000005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan3,865,375,493 489,549,407 - - 4,354,924,900Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 1,272,230,200 - 1,272,230,200Aparatur Mahkamah Agung005.02.06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 38,814,391 50,030,809 1,203,400 - 90,048,600005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 10,901,565 136,274,335 2,305,100 - 149,481,000Umum005.04.08 Program Peningkatan Manajemen PeradilanAgama6,149,782 55,477,043 3,321,975 - 64,948,800176 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militerdan Tun005.06.05 Program Pendidikan dan Pelatihan AparaturMahkamah Agung005.07.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Mahkamah Agung Ri5,154,549 14,352,891 259,060 - 19,766,5007,282,155 65,282,345 6,035,500 - 78,600,0001,775,433 22,284,567 1,240,000 - 25,300,000006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 946,544,105 1,160,571,914 737,643,981 - 2,844,760,000006.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan946,544,105 532,396,795 1,704,820 - 1,480,645,720Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI006.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 54,430 735,576,661 - 735,631,091Aparatur Kejaksaan RI006.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 18,912,100 - - 18,912,100Aparatur Kejaksaan RI006.01.06 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan- 41,428,424 362,500 - 41,790,924Kasus Intelijen006.01.07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara- 363,145,000 - - 363,145,000Pidana Umum006.01.08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara- 177,153,625 - - 177,153,625Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat danPerkara Tindak Pidana Korupsi006.01.09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara- 27,481,540 - - 27,481,540Perdata dan Tata Usaha Negara007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 413,643,369 1,467,942,724 255,375,289 1,462,475 2,138,423,857The Indonesian Budget Overview 2011177

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM007.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Sekretariat Negara007.01.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan DukunganKebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden007.02.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.02.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan DukunganKebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden007.03.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.03.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Sekretariat Negara007.04.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.04.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Sekretariat Negara007.04.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan DukunganKebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden007.05.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat NegaraBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH302,683,857 311,588,754 42,331,026 1,462,475 658,066,112- 325,080,375 104,659,245 - 429,739,620- 19,063,378 2,588,436 - 21,651,8144,814,400 33,680,940 24,635,519 - 63,130,859- 33,931,500 - - 33,931,50065,262,969 312,153,673 21,422,358 - 398,839,000- 46,753,302 11,835,698 - 58,589,0003,133,729 124,957,652 2,524,431 - 130,615,812- 32,747,408 8,252,592 - 41,000,000- 10,022,270 - - 10,022,270742,312 36,418,101 - - 37,160,413178 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH007.05.06 Program Penyelenggaraan Pelayanan DukunganKebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden007.06.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.06.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Sekretariat Negara007.07.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.08.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara007.09.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara- 16,514,496 - - 16,514,496- 31,647,467 - - 31,647,467- - 18,650,000 - 18,650,0004,174,974 41,513,892 3,516,628 - 49,205,49426,883,988 40,933,311 11,842,701 - 79,660,0005,947,140 50,936,205 3,116,655 - 60,000,000010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 302,184,885 4,432,955,046 1,765,093,485 8,254,561,864 14,754,795,280010.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan79,227,848 125,021,174 12,815,978 - 217,065,000Tugas Teknis Lainnya Kementerian DalamNegeri010.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 3,000,000 516,482,000 - 519,482,000Aparatur Kementerian Dalam Negeri010.01.12 Program Pendidikan Kepamongprajaan 56,616,368 140,668,547 72,181,070 - 269,465,985010.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas11,762,000 31,455,057 618,743 - 43,835,800Aparatur Kementerian Dalam Negeri010.03.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 10,773,836 126,634,634 1,595,530 - 139,004,000The Indonesian Budget Overview 2011179

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH010.04.08 Program Penguatan Penyelenggaraan PemerintahanUmum010.05.13 Program Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa15,678,989 148,429,956 38,456,055 - 202,565,00021,819,000 1,717,434,262 39,584,874 8,254,561,864 10,033,400,000010.06.06 Program Bina Pembangunan Daerah 18,895,158 169,172,522 47,764,520 - 235,832,200010.07.07 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi15,146,750 247,077,271 3,580,379 - 265,804,400Daerah010.08.10 Program Penataan Administrasi Kependudukan 24,405,162 1,555,400,229 998,606,609 - 2,578,412,000010.09.09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan 11,625,000 47,526,708 1,948,292 - 61,100,000Pemerintah Daerah010.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian8,775,960 24,572,900 1,752,940 - 35,101,800Dalam Negeri010.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian27,458,814 96,561,786 29,706,495 - 153,727,095Dalam Negeri011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2,606,836,328 2,655,057,128 371,850,290 - 5,633,743,746011.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan2,540,702,741 2,018,698,541 264,500 - 4,559,665,782Tugas Teknis Lainnya Kementerian LuarNegeri011.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 371,585,790 - 371,585,790Aparatur Kementerian Luar Negeri011.02.08 Program Pemantapan Hubungan dan Politik LuarNegeri Serta Optimalisasi Diplomasi di KawasanAsia Pasifik dan Afrika8,704,990 33,375,010 - - 42,080,000180 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH011.03.10 Program Pemantapan Hubungan dan Politik LuarNegeri Serta Optimalisasi Diplomasi di KawasanAmerika dan Eropa011.04.06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik LuarNegeri Melalui Kerjasama ASEAN011.05.07 Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesiadi Bidang Multilateral011.06.13 Program Optimalisasi Informasi dan DiplomasiPublik011.07.09 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait DenganPengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional011.08.12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolandan Kekonsuleran011.09.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Luar Negeri011.11.11 Program Pengkajian dan Pengembangan KebijakanLuar Negeri8,206,671 27,943,329 - - 36,150,0007,595,907 45,314,093 - - 52,910,0007,343,008 372,926,992 - - 380,270,00010,000,000 55,090,000 - - 65,090,0005,480,836 29,879,164 - - 35,360,0009,403,691 36,636,309 - - 46,040,0004,791,838 17,633,482 - - 22,425,3204,606,646 17,560,208 - - 22,166,854012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 22,583,831,003 10,193,791,034 14,720,877,963 - 47,498,500,000012.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan264,159,187 422,566,281 246,904,977 - 933,630,445Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertah-anan012.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Pertahanan282,456 26,160,214 192,801,029 - 219,243,699The Indonesian Budget Overview 2011181

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH012.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Pertahanan012.01.04 Program Penelitian dan Pengembangan KementerianPertahanan189,000 18,005,101 1,640,030 - 19,834,131171,000 76,828,766 1,395,560 - 78,395,326012.01.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/Tni 481,800 81,357,029 84,644,094 - 166,482,923012.01.06 Program Strategi Pertahanan 508,200 51,227,690 9,143,000 - 60,878,890012.01.07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran171,000 238,594,337 13,238,152 - 252,003,489Pertahanan012.01.08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri- - 1,500,000,000 - 1,500,000,000Pertahanan012.01.09 Program Potensi Pertahanan 187,800 46,306,351 22,823,638 - 69,317,789012.01.10 Program Kekuatan Pertahanan 171,000 35,829,058 92,513,250 - 128,513,308012.21.11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif- 1,561,424,820 - - 1,561,424,820012.21.12 Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/- - 1,329,589,000 - 1,329,589,000Sarpras Integratif012.21.13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif - 205,140,000 26,880,000 - 232,020,000012.21.23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional718,191,383 1,851,324,797 - - 2,569,516,180Integratif012.22.14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 14,988,540 457,002,402 15,100,244 - 487,091,186012.22.15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/- - 2,521,250,000 - 2,521,250,000Sarana dan Prasarana Matra Darat012.22.16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat17,651,133 597,184,050 - - 614,835,183182Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH012.22.24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan OperasionalMatra Darat16,324,715,177 1,559,048,454 - - 17,883,763,631012.23.17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut - 313,060,000 672,160,000 - 985,220,000012.23.18 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama- - 3,552,370,000 - 3,552,370,000Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista SertaPengembangan Fasilitas dan Sarana PrasaranaMatra Laut012.23.19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel- 239,500,000 76,390,000 - 315,890,000Matra Laut012.23.25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional3,517,968,154 1,053,035,610 12,366,236 - 4,583,370,000Matra Laut012.24.20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara - 392,288,159 34,021,841 - 426,310,000012.24.21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista- - 4,211,939,055 - 4,211,939,055Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras MatraUdara012.24.22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel- 177,200,000 84,120,945 - 261,320,945Matra Udara012.24.26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional1,723,995,173 790,707,915 19,586,912 - 2,534,290,000Matra Udara013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI1,886,852,098 2,404,281,054 640,801,586 - 4,931,934,738The Indonesian Budget Overview 2011183

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian Hukumdan Ham013.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Hukum dan Ham013.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Hukum dan Ham1,727,234,979 1,702,915,522 92,428,626 - 3,522,579,127- - 386,557,334 - 386,557,3349,389,159 17,400,641 2,010,200 - 28,800,000013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum 17,180,221 52,628,779 - - 69,809,000013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan 22,158,775 20,637,815 695,810 - 43,492,400Pemasyarakatan013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan24,571,403 362,111,839 38,864,389 - 425,547,631Keimigrasian013.07.09 Program Pembinaan / Penyelenggaraan Hki 24,594,094 88,982,377 112,623,335 - 226,199,806013.08.06 Program Pembentukan Hukum 9,101,867 43,347,573 - - 52,449,440013.09.11 Program Perlindungan dan Pemenuhan Ham 9,669,733 17,505,267 1,625,000 - 28,800,000013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional 13,539,989 32,260,011 - - 45,800,000013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian7,004,863 14,409,137 2,386,000 - 23,800,000Hukum dan Ham013.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian22,407,015 52,082,093 3,610,892 - 78,100,000Hukum dan Ham015 KEMENTERIAN KEUANGAN 7,992,828,537 6,323,346,446 3,254,565,127 -184Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan KetahananPangan Masyarakat018.12.15 Program Peningkatan Kualitas PengkarantinaanPertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati16,254,815 424,801,785 11,806,400 166,107,000 618,970,000135,484,051 290,161,377 85,905,345 - 511,550,773019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 305,840,007 1,755,947,218 178,325,965 - 2,240,113,190019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan99,915,418 263,840,231 57,173,256 - 420,928,905Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perin-dustrian019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 5,778,786 14,223,049 - 20,001,835Aparatur Kementerian Perindustrian019.02.07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 14,633,353 395,351,832 12,590,682 - 422,575,867Agro019.03.06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri12,560,897 366,619,193 8,319,910 - 387,500,000Manufaktur019.04.08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis12,188,256 81,674,234 14,586,696 - 108,449,186Teknologi Tinggi019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM 11,874,759 345,938,765 13,186,476 - 371,000,000019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas5,612,537 36,701,642 3,185,821 - 45,500,000Aparatur Kementerian Perindustrian019.07.12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu 130,298,784 183,048,176 47,253,040 - 360,600,000Industri019.08.10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 10,690,272 40,199,493 4,110,235 - 55,000,000The Indonesian Budget Overview 2011187

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH019.09.11 Program Kerja Sama Industri Internasional 8,065,731 36,794,866 3,696,800 - 48,557,397020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA 374,090,138 3,742,778,227 11,181,718,405 - 15,298,586,770MINERAL020.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan24,644,334 772,734,684 5,590,000 - 802,969,018Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM020.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 249,136,030 - 249,136,030Aparatur Kementerian ESDM020.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas9,780,326 93,670,674 18,990,000 - 122,441,000Aparatur Kementerian ESDM020.04.06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak 24,246,241 492,925,959 341,009,500 - 858,181,700dan Gas Bumi020.05.07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 19,701,481 156,475,670 9,256,382,725 - 9,432,559,876020.06.08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral 28,074,287 370,753,472 17,196,381 - 416,024,140dan Batubara020.07.11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan6,517,037 47,297,663 2,450,000 - 56,264,700Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional020.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian78,903,618 392,746,711 300,722,671 - 772,373,000ESDM020.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 59,772,429 464,435,196 255,782,485 - 779,990,110020.13.09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi82,003,935 485,077,923 297,401,042 - 864,482,900020.14.10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaandan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak danPengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa27,775,000 197,814,943 10,323,530 - 235,913,473188 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH020.15.12 Program Pengelolaan Energi Baru TerbarukanDan Konservasi Energi12,671,450 268,845,332 426,734,041 - 708,250,823022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1,377,453,699 3,925,977,376 16,808,286,048 - 22,111,717,123022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 48,859,435 325,277,103 24,389,462 - 398,526,000Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan022.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 340,000 38,170,700 - 38,510,700Aparatur Kementerian Perhubungan022.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas14,619,822 57,677,851 3,220,127 - 75,517,800Aparatur Kementerian Perhubungan022.03.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 37,513,267 365,536,819 1,690,094,684 - 2,093,144,770Transportasi Darat022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 792,192,316 1,262,903,293 4,950,109,144 - 7,005,204,753Transportasi Laut022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 266,982,356 934,254,042 3,792,841,962 - 4,994,078,360Transportasi Udara022.08.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 20,024,252 64,524,924 4,562,966,224 - 4,647,515,400Transportasi Perkeretaapian022.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian17,422,417 81,174,084 37,572,399 - 136,168,900Perhubungan022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 179,839,834 834,289,260 1,708,921,346 - 2,723,050,440Perhubungan023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 7,262,136,194 18,856,234,645 7,987,246,677 21,517,495,048 55,623,112,564The Indonesian Budget Overview 2011189

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian PendidikanNasional023.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Pendidikan Nasional141,540,294 829,108,101 95,173,000 160,932,460 1,226,753,85526,628,032 200,616,684 3,655,284 - 230,900,000023.03.06 Program Pendidikan Dasar 41,483,435 1,464,113,503 192,070,102 4,977,312,500 6,674,979,540023.03.07 Program Pendidikan Menengah 18,579,828 531,178,224 3,266,998 2,636,725,250 3,189,750,300023.04.08 Program Pendidikan Tinggi 6,676,948,165 12,959,264,514 7,294,028,228 1,704,381,762 28,634,622,669023.05.09 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal 42,281,180 695,756,763 39,174,247 2,107,297,210 2,884,509,400dan Informal023.08.10 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan 292,152,879 1,627,149,661 355,493,719 9,247,564,641 11,522,360,900Pendidik dan Tenaga Kependidikan023.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian22,522,381 549,047,195 4,385,099 683,281,225 1,259,235,900Pendidikan Nasional024 KEMENTERIAN KESEHATAN 3,929,386,614 11,911,553,485 5,417,190,509 6,398,931,639 27,657,062,247024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1,518,112,365 1,120,975,300 174,218,451 2,250,000 2,815,556,116Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan024.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas16,412,485 69,957,756 1,982,400 - 88,352,641Aparatur Kementerian Kesehatan024.03.06 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 28,162,091 1,563,943,247 167,097,697 113,086,600 1,872,289,635024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1,642,828,680 5,069,075,044 3,566,480,821 6,198,595,942 16,476,980,487024.05.08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 196,109,207 660,618,514 686,951,314 81,675,000 1,625,354,035Lingkungan024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 13,325,604 1,426,941,942 10,619,035 - 1,450,886,581190 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan024.12.10 Program Pengembangan dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)56,085,278 421,190,935 63,132,383 - 540,408,596458,350,904 1,578,850,747 746,708,408 3,324,097 2,787,234,156025 KEMENTERIAN AGAMA 15,532,302,126 5,835,469,207 2,575,548,555 8,166,076,809 32,109,396,697025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan589,905,035 647,809,823 43,146,043 26,540,965 1,307,401,866Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama025.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 143,391 143,300,637 50,000,000 193,444,028Aparatur Kementerian Agama025.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas16,191,337 74,914,175 17,815,745 - 108,921,257Aparatur Kementerian Agama025.03.08 Program Bimbingan Masyarakat Islam 1,095,177,886 490,981,944 148,273,009 283,255,559 2,017,688,398025.04.07 Program Pendidikan Islam 12,557,273,040 3,629,064,368 2,047,813,804 7,536,158,126 25,770,309,338025.05.09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 514,196,584 143,158,703 63,558,407 89,880,292 810,793,986025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 296,207,295 78,457,221 1,965,788 84,781,043 461,411,347025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 215,683,439 70,565,789 25,374,553 59,156,717 370,780,498025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 52,250,913 51,805,445 6,913,968 35,392,107 146,362,433025.09.06 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan131,212,823 190,837,565 36,708,297 212,000 358,970,685Haji dan Umrah025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan PendidikanPelatihan KementerianAgama64,203,774 457,730,783 40,678,304 700,000 563,312,861The Indonesian Budget Overview 2011191

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI026.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi026.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi026.04.07 Program Penempatan dan Perluasan KesempatanKerja026.05.08 Program Pengembangan Hubungan Industrialdan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja273,198,006 2,941,644,943 881,255,226 32,188,525 4,128,286,70060,859,551 217,768,035 71,342,414 - 349,970,00010,316,585 30,448,415 435,000 - 41,200,00022,752,582 570,069,011 22,129,882 11,788,525 626,740,00013,411,762 211,255,271 9,412,967 6,600,000 240,680,000026.06.10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 24,716,821 528,858,747 129,677,432 - 683,253,000026.07.11 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan25,340,134 436,806,160 201,987,406 - 664,133,700Transmigrasi026.08.09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan10,804,150 140,008,833 66,387,017 - 217,200,000Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan026.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian16,692,070 53,644,631 2,763,299 - 73,100,000Tenaga Kerja dan Transmigrasi026.13.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 88,304,351 752,785,840 377,119,809 13,800,000 1,232,010,000dan Produktivitas027 KEMENTERIAN SOSIAL 197,842,360 1,450,757,656 167,656,645 2,284,320,640 4,100,577,301027.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan24,640,568 152,747,853 45,711,977 - 223,100,398Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial027.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur KementerianSosial5,597,770 19,352,584 361,600 - 25,311,954192Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH027.03.08 Program Pemberdayaan Sosial 12,609,421 323,907,417 12,082,465 398,429,950 747,029,253027.04.06 Program Rehabilitasi Sosial 96,320,952 299,107,132 22,956,600 346,065,715 764,450,399027.05.07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 11,728,902 552,525,636 65,717,933 1,538,783,975 2,168,756,446027.11.04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan 46,944,747 103,117,034 20,826,070 1,041,000 171,928,851Pengembangan Kesejahteraan Sosial029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 795,415,773 3,568,546,454 1,631,061,383 5,000,000 6,000,023,610029.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan48,704,097 353,166,729 18,657,752 5,000,000 425,528,578Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehu-tanan029.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas13,093,034 39,719,016 1,427,950 - 54,240,000Aparatur Kementerian Kehutanan029.03.06 Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan 46,846,405 274,552,457 19,377,969 - 340,776,831Produksi029.04.07 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung 130,299,759 1,604,387,047 1,282,801,745 - 3,017,488,551Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat029.05.08 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 362,608,213 702,280,147 223,326,301 - 1,288,214,661Perlindungan Hutan029.06.09 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan 65,336,186 273,946,303 32,326,155 - 371,608,644dan Pemantapan Kawasan Hutan029.07.04 Program Penelitian dan Pengembangan KementerianKehutanan82,783,993 151,321,239 31,478,772 - 265,584,004The Indonesian Budget Overview 2011193

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH029.08.10 Program Penyuluhan dan Pengembangan SDMKehutanan45,744,086 169,173,516 21,664,739 - 236,582,341032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 445,140,778 2,991,698,096 1,076,204,669 398,207,100 4,911,250,643032.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan23,621,620 268,847,578 68,541,702 - 361,010,900Tugas Teknis Lainnya KKP032.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas9,125,995 48,438,905 3,574,100 - 61,139,000Aparatur KKP032.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan70,845,842 563,921,038 403,798,762 100,000,000 1,138,565,642Tangkap032.04.07 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya65,019,549 575,003,605 128,520,245 200,000,000 968,543,399032.05.10 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 35,142,533 267,625,999 60,935,468 - 363,704,000Perikanan032.06.08 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan18,652,191 325,117,127 38,281,682 20,400,000 402,451,000032.07.09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir 21,992,816 349,440,041 51,933,043 77,807,100 501,173,000dan Pulau-Pulau Kecil032.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan60,953,257 181,653,652 221,345,491 - 463,952,400dan Perikanan032.12.05 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan81,837,417 265,608,700 63,572,283 - 411,018,400032.13.11 Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian57,949,558 146,041,451 35,701,893 - 239,692,902Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (11)033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1,245,545,890 8,536,212,994 45,304,623,424 2,874,321,348 57,960,703,656194Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian PekerjaanUmum033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Pekerjaan Umum033.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Pekerjaan Umum63,749,690 311,801,427 21,889,733 - 397,440,85018,928,557 128,969,389 326,902,669 - 474,800,61514,000,000 106,613,414 2,250,000 - 122,863,414033.03.09 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 33,652,620 576,781,305 25,566,075 - 636,000,000033.04.08 Program Penyelenggaraan Jalan 417,671,095 2,906,535,561 26,504,589,744 - 29,828,796,400033.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur154,714,946 2,146,156,814 7,946,930,491 2,874,321,348 13,122,123,599Permukiman033.06.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 454,852,901 1,867,368,684 10,325,740,465 - 12,647,962,050033.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian63,390,228 251,325,420 115,284,352 - 430,000,000Pekerjaan Umum033.13.06 Program Pembinaan Konstruksi 24,585,853 240,660,980 35,469,895 - 300,716,728034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 55,278,966 263,704,829 267,203,205 - 586,187,000POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN034.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan47,683,506 32,083,494 - - 79,767,000Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam034.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kemenko Polhukam- - 3,367,000 - 3,367,000The Indonesian Budget Overview 2011195

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAM034.01.06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik,Hukum dan Keamanan034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan danKeselamatan Di Laut035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN035.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian035.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kemenko Perekonomian035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGKESEJAHTERAAN RAKYAT036.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra036.01.06 Program Koordinasi Pengembangan KebijakanKesejahteraan Rakyat040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA040.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaandan PariwisataBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH- 140,651,555 5,571,445 - 146,223,0007,595,460 90,969,780 258,264,760 - 356,830,00043,104,309 156,740,794 36,554,897 - 236,400,00042,290,325 27,796,604 - - 70,086,929- - 23,433,071 - 23,433,071813,984 128,944,190 13,121,826 - 142,880,00016,571,483 115,388,051 100,290,466 - 232,250,00016,571,483 33,148,517 - - 49,720,000- 82,239,534 100,290,466 - 182,530,000293,966,422 1,394,311,788 423,039,853 43,190,000 2,154,508,06324,810,000 131,740,949 500,000 - 157,050,949196 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH040.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata040.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Kebudayaan danPariwisata040.03.06 Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni danPerfilman040.04.07 Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman- 50,400 15,098,651 - 15,149,0513,959,102 31,740,898 200,000 - 35,900,00041,468,127 198,278,490 12,753,383 - 252,500,000125,662,284 172,477,204 248,360,512 - 546,500,000040.05.08 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8,997,625 158,752,103 78,060,272 43,190,000 289,000,000040.06.09 Program Pengembangan Pemasaran 14,500,000 525,498,657 2,101,343 - 542,100,000040.10.10 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan74,569,284 175,773,087 65,965,692 - 316,308,063dan Pariwisata041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 20,209,894 113,402,792 7,174,314 - 140,787,000041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Kegiatan 20,209,894 51,527,792 3,135,314 - 74,873,000Teknis Lainnya Kementerian BUMN041.01.06 Program Pembinaan BUMN - 61,875,000 4,039,000 - 65,914,000042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 27,394,284 297,403,781 340,950,998 - 665,749,063042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKRT27,394,284 60,595,876 607,782 - 88,597,942The Indonesian Budget Overview 2011197

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH042.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur KRT042.01.06 Program Peningkatan Kemampuan Iptek untukPenguatan Sistem Inovasi Nasional- - 4,536,450 - 4,536,450- 236,807,905 335,806,766 - 572,614,671043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 51,440,351 746,781,915 81,096,801 - 879,319,067043.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan35,671,020 202,529,984 3,166,402 - 241,367,406Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkun-gan Hidup043.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 1,080,540 17,919,460 - 19,000,000Aparatur Negara Kementerian Negara LingkunganHidup043.01.06 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 15,769,331 543,171,391 60,010,939 - 618,951,661Lingkungan Hidup044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA 54,411,860 737,437,992 109,425,734 112,382,187 1,013,657,773KECIL DAN MENENGAH044.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan54,411,860 196,384,804 13,014,336 - 263,811,000Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasidan UKM044.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 14,067,364 21,444,736 - 35,512,100Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM - 526,985,824 74,966,662 112,382,187 714,334,673047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 12,462,651 146,180,489 1,451,020 - 160,094,160DAN PERLINDUNGAN ANAK047.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya KementerianPP&PA12,462,651 40,915,049 902,460 - 54,280,160198 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan PemberdayaanPerempuan- 65,869,640 337,360 - 66,207,000047.01.07 Program Perlindungan Anak - 39,395,800 211,200 - 39,607,000048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 21,027,888 123,886,196 8,985,916 - 153,900,000NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI048.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan21,027,888 39,287,366 797,246 - 61,112,500Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pan danRb048.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 594,850 6,692,650 - 7,287,500Aparatur Kementerian Pan dan Rb048.01.06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan- 84,003,980 1,496,020 - 85,500,000Reformasi Birokrasi050 BADAN INTELIJEN NEGARA 70,154,669 813,832,973 249,062,358 - 1,133,050,000050.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan70,154,669 86,016,973 249,062,358 - 405,234,000Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara050.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 2,500,000 - - 2,500,000Aparatur Intelijen Negara050.01.06 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan,- 725,316,000 - - 725,316,000dan Penggalangan Keamanan Negara051 LEMBAGA SANDI NEGARA 42,325,623 132,806,725 374,867,652 - 550,000,000051.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Lembaga SandiNegara42,325,623 42,335,961 20,418,416 - 105,080,000The Indonesian Budget Overview 2011199

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH051.01.06 Program Pengembangan Persandian Nasional - 90,470,764 354,449,236 - 444,920,000052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 6,259,570 27,005,306 4,065,124 - 37,330,000052.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan6,259,570 5,805,306 1,765,124 - 13,830,000Tugas Teknis Lainnya Wantanas052.01.06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan- 21,200,000 2,300,000 - 23,500,000Nasional054 BADAN PUSAT STATISTIK 604,105,265 1,325,387,638 355,000,000 - 2,284,492,903054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan604,105,265 278,434,068 - - 882,539,333Tugas Teknis Lainnya BPS054.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 355,000,000 - 355,000,000Aparatur BPS054.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 4,500,000 - - 4,500,000Aparatur BPS054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi- 1,042,453,570 - - 1,042,453,570Statistik055 KEMENTERIAN PERENCANAAN 43,632,597 613,849,601 41,934,802 - 699,417,000PEMBANGUNAN NASIONAL055.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan43,632,597 373,084,403 - - 416,717,000Tugas Teknis Lainnya Bappenas055.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 18,590,408 41,409,592 - 60,000,000Aparatur Bappenas055.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 3,700,000 - - 3,700,000Aparatur Bappenas055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional - 218,474,790 525,210 - 219,000,000056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1,020,243,688 2,246,311,924 428,544,146 - 3,695,099,758200 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH056.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPN056.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BPN056.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur BPN1,020,243,688 478,545,094 29,547,764 - 1,528,336,546- 3,292,346 318,511,052 - 321,803,398- 8,060,000 - - 8,060,000056.01.06 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional - 1,756,414,484 80,485,330 - 1,836,899,814057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK36,712,461 327,656,656 68,124,221 - 432,493,338INDONESIA057.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 33,488,796 57,514,288 739,916 - 91,743,000Tugas Taknis Lainnya Perpustakaan Nasional057.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 1,700,000 - 1,700,000Aparatur Perpustakaan Nasional057.01.06 Program Pengembangan Perpustakaan 3,223,665 270,142,368 65,684,305 - 339,050,338059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN191,472,836 2,944,497,941 284,164,827 30,136,829 3,450,272,433INFORMATIKA059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan41,735,877 155,274,655 10,041,865 - 207,052,397Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komuni-kasi dan Informatika059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika- - 8,000,000 - 8,000,000The Indonesian Budget Overview 2011201

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Komunikasi danInformatika059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan PerangkatPos dan Informatika5,619,024 13,989,876 224,600 - 19,833,50066,604,624 512,397,578 210,004,264 144,000 789,150,466059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 10,500,000 160,287,159 17,951,741 - 188,738,900059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 16,552,358 1,875,790,057 25,828,818 - 1,918,171,233059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan SDM 34,570,857 89,589,626 4,427,188 29,992,829 158,580,500Kominfo059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi15,890,096 137,168,990 7,686,351 - 160,745,437Publik060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 19,119,564,251 6,563,315,649 4,098,898,913 - 29,781,778,813060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan19,119,564,251 759,460,980 - - 19,879,025,231Tugas Teknis Lainnya Polri060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 4,065,398,913 - 4,065,398,913Aparatur Polri060.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 52,074,557 - - 52,074,557Aparatur Polri060.01.04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri - 12,608,409 - - 12,608,409060.01.05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri - 171,798,603 1,500,000 - 173,298,603060.01.06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia- 144,072,570 - - 144,072,570Polri060.01.07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan- 111,430,611 - - 111,430,611Ketertiban060.01.08 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban - 32,091,453 - - 32,091,453202Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH060.01.09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan - 172,495,155 - - 172,495,155060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan KetertibanMasyarakat060.01.11 Program Penyelidikan dan Penyidikan TindakPidana060.01.12 Program Penanggulangan Gangguan KeamananDalam Negeri Berkadar Tinggi- 4,401,334,777 32,000,000 - 4,433,334,777- 631,723,887 - - 631,723,887- 54,839,583 - - 54,839,583060.01.13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian - 19,385,064 - - 19,385,064063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 157,608,466 486,950,851 284,240,683 - 928,800,000063.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan38,108,218 213,941,332 50,931,850 - 302,981,400Tugas Teknis Lainnya BPOM063.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 20,789,479 40,210,521 - 61,000,000Aparatur BPOM063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 119,500,248 252,220,040 193,098,312 - 564,818,600064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 23,341,562 93,361,845 71,001,593 2,645,000 190,350,000064.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan23,341,562 39,086,845 71,001,593 2,645,000 136,075,000Tugas Teknis Lainnya Lemhannas064.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 2,300,000 - - 2,300,000Aparatur Lemhanas064.01.06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional - 51,975,000 - - 51,975,000065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 37,719,438 378,973,744 19,091,018 - 435,784,200The Indonesian Budget Overview 2011203

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH065.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BKPM065.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BKPM065.01.06 Program Peningkatan Daya Saing PenanamanModal37,719,438 106,625,675 12,297,106 - 156,642,219- 5,192,251 4,959,334 - 10,151,585- 267,155,818 1,834,578 - 268,990,396066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 13,456,706 321,118,083 629,035,211 - 963,610,000066.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan13,456,706 136,661,327 556,649,711 - 706,767,744Tugas Teknis Lainnya BNN066.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan- 184,456,756 72,385,500 - 256,842,256dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN)067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH 14,000,000 487,901,612 3,457,852 679,133,536 1,184,493,000TERTINGGAL067.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan14,000,000 110,119,977 2,556,650 - 126,676,627Tugas Teknis Lainnya KPDT067.01.06 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal- 377,781,635 901,202 679,133,536 1,057,816,373068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 183,183,435 2,133,918,613 96,047,952 - 2,413,150,000BERENCANA NASIONAL068.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan36,383,733 64,337,966 21,917,602 - 122,639,301Tugas Teknis Lainnya BKKBN068.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas- 5,500,000 - - 5,500,000Aparatur BKKBN068.01.04 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN - 51,625,462 18,000 - 51,643,462204Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH068.01.06 Program Kependudukan dan KB 146,799,702 2,012,455,185 74,112,350 - 2,233,367,237074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 20,000,731 35,619,152 1,580,117 - 57,200,000074.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan20,000,731 35,619,152 1,580,117 - 57,200,000Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN 203,541,797 458,183,213 655,616,138 - 1,317,341,148GEOFISIKA075.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan55,402,359 127,010,278 74,265,338 - 256,677,975Tugas Teknis Lainnya Bmkg075.01.06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi,148,139,438 331,172,935 581,350,800 - 1,060,663,173Klimatologi dan Geofisika076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 338,945,110 504,405,448 137,519,442 - 980,870,000076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan338,945,110 434,585,730 16,262,595 - 789,793,435Tugas Teknis Lainnya Kpu076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 1,340,450 120,159,550 - 121,500,000Aparatur Kpu076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi- 68,479,268 1,097,297 - 69,576,565dan Perbaikan Proses Politik077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 12,107,924 202,290,076 73,302,000 - 287,700,000077.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Mahkamah KonstitusiRI12,107,924 100,190,076 3,302,000 - 115,600,000The Indonesian Budget Overview 2011205

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH077.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Mahkamah Konstitusi RI- - 70,000,000 - 70,000,000077.01.06 Program Penanganan Perkara Konstitusi - 55,000,000 - - 55,000,000077.01.07 Program Kesadaran Berkonstitusi - 47,100,000 - - 47,100,000078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 27,276,000 54,617,241 16,006,759 - 97,900,000KEUANGAN078.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan27,276,000 29,468,000 156,000 - 56,900,000Tugas Teknis Lainnya PPATK078.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 7,500,000 - 7,500,000Aparatur PPATK078.01.06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak- 25,149,241 8,350,759 - 33,500,000Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan PendanaanTerorisme079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 234,277,769 306,351,952 83,386,697 - 624,016,418079.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan7,551,391 94,572,754 1,581,555 - 103,705,700Tugas Teknis Lainnya LIPI079.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 19,879,833 14,364,597 8,849,870 - 43,094,300Aparatur LIPI079.01.06 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan206,846,545 197,414,601 72,955,272 - 477,216,418Iptek080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 206,286,164 229,277,834 166,003,771 - 601,567,769080.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan34,189,553 44,270,225 16,205,516 - 94,665,294Tugas Teknis Lainnya Batan080.01.06 Program Penelitian Pengembangan dan PenerapanEnergi Nuklir, Isotop danRadiasi172,096,611 185,007,609 149,798,255 - 506,902,475206 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI081.01.01 Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Bppt081.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Bppt159,364,779 448,558,951 285,380,070 - 893,303,800159,364,779 125,749,993 14,344,073 - 299,458,845- 2,054,000 78,046,000 - 80,100,000081.01.06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi - 320,754,958 192,989,997 - 513,744,955082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 62,799,330 184,468,586 218,233,238 - 465,501,154NASIONAL082.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan11,230,047 61,213,598 20,757,509 - 93,201,154Tugas Teknis Lainnya Lapan082.01.06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan 51,569,283 123,254,988 197,475,729 - 372,300,000dan Antariksa083 BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN 33,644,624 134,014,029 287,541,347 - 455,200,000NASIONAL083.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan33,644,624 44,163,760 4,607,516 - 82,415,900Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal083.01.06 Program Survei dan Pemetaan Nasional - 89,850,269 282,933,831 - 372,784,100084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 9,576,721 71,904,464 1,140,180 - 82,621,365084.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaBSN9,576,721 19,444,099 79,180 - 29,100,000The Indonesian Budget Overview 2011207

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH084.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BSN- - 900,000 - 900,000084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional - 52,460,365 161,000 - 52,621,365085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 22,148,909 46,539,783 8,079,769 - 76,768,461085.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan22,148,909 27,051,058 2,800,733 - 52,000,700Tugas Teknis Lainnya BAPETEN085.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 2,632,000 - 2,632,000Aparatur BAPETEN085.01.06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir- 19,488,725 2,647,036 - 22,135,761086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 39,382,096 143,126,323 61,620,405 - 244,128,824086.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan39,382,096 55,666,170 363,497 - 95,411,763Tugas Teknis Lainnya LAN086.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 6,820 60,793,180 - 60,800,000Aparatur LAN086.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan- 87,453,333 463,728 - 87,917,061Diklat Aparatur Negara087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 25,435,979 84,199,994 39,415,806 - 149,051,779087.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan25,435,979 30,842,669 521,352 - 56,800,000Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Repub-lik Indonesia087.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- - 27,900,000 - 27,900,000Aparatur ANRI087.01.06 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional - 53,357,325 10,994,454 - 64,351,779088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 155,398,368 174,063,329 144,858,303 - 474,320,000208 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH088.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Bkn088.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Bkn088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen KepegawaianNegara089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN089.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPKP089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur - BPKP089.01.06 Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah155,398,368 93,211,814 4,749,818 - 253,360,000- 1,515 106,678,485 - 106,680,000- 80,850,000 33,430,000 - 114,280,000290,503,900 406,014,057 17,496,500 - 714,014,457290,503,900 250,214,057 131,000 - 540,848,957- - 17,365,500 - 17,365,500- 155,800,000 - - 155,800,000090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 231,150,644 1,251,210,535 651,462,390 2,180,600 2,136,004,169090.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan71,644,381 327,477,817 16,583,851 - 415,706,049Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perda-gangan090.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 38,390,968 57,968,727 - 96,359,695Aparatur Kementerian Perdagangan090.02.09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri15,489,066 233,642,022 507,612,358 2,180,600 758,924,046The Indonesian Budget Overview 2011209

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH090.03.07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 17,511,736 99,216,676 2,223,685 - 118,952,097090.04.08 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan 13,464,004 97,274,355 989,500 - 111,727,859Internasional090.05.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas5,822,893 22,159,739 2,038,856 - 30,021,488Aparatur Kementerian Perdagangan090.06.06 Program Pengembangan Ekspor 66,605,156 205,489,796 4,107,670 - 276,202,622090.07.10 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 8,500,000 72,060,075 3,278,375 - 83,838,450090.08.04 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan8,703,811 42,573,566 11,835,100 - 63,112,477Perdagangan090.09.11 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 23,409,597 112,925,521 44,824,268 - 181,159,386091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 27,118,805 389,427,380 2,105,443,815 237,500,000 2,759,490,000091.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan27,118,805 185,431,195 1,250,000 - 213,800,000Tugas Teknis Lainnya Kementerian Peruma-han Rakyat091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan- 148,966,185 2,102,223,815 237,500,000 2,488,690,000Permukiman091.01.07 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan- 55,030,000 1,970,000 - 57,000,000dan kawasan permukiman092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 27,948,915 2,389,530,285 586,610,800 - 3,004,090,000092.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Kementerian Pemudadan Olahraga27,948,915 177,820,285 330,800 - 206,100,000210 Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH092.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga- 4,400,000 85,930,000 - 90,330,000092.01.06 Program Pelayanan Kepemudaan - 442,110,000 350,000 - 442,460,000092.01.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga- 799,730,000 500,000,000 - 1,299,730,000092.01.08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi - 965,470,000 - - 965,470,000093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 251,842,849 164,119,736 159,732,715 - 575,695,300093.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan251,842,849 59,666,869 105,492,782 - 417,002,500Tugas Teknis Lainnya KPK093.01.06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - 104,452,867 54,239,933 - 158,692,800095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 168,293,150 578,914,990 406,991,860 - 1,154,200,000095.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan168,293,150 176,173,480 7,131,370 - 351,598,000Tugas Teknis Lainnya DPD RI095.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 48,501,510 399,860,490 - 448,362,000Aparatur DPD RI095.02.06 Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam- 354,240,000 - - 354,240,000Sistem Demokrasi100 KOMISI YUDISIAL RI 7,461,758 68,232,418 4,005,824 - 79,700,000100.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan7,461,758 49,995,418 2,755,824 - 60,213,000Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial100.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Komisi Yudisial- 2,108,000 1,250,000 - 3,358,000The Indonesian Budget Overview 2011211

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH100.01.06 Program Peningkatan Kinerja Seleksi HakimAgung dan Pengawasan Perilaku Hakim103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGANBENCANA103.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BNPB103.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BNPB103.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur BNPB- 16,129,000 - - 16,129,00018,289,772 613,106,682 141,313,546 40,000,000 812,710,00018,289,772 27,903,628 457,500 - 46,650,900- 23,217,309 140,146,046 - 163,363,355- 3,360,000 - - 3,360,000103.01.06 Program Penanggulangan Bencana - 558,625,745 710,000 40,000,000 599,335,745104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN30,158,538 210,687,761 19,023,701 4,130,000 264,000,000PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA104.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan30,158,538 135,723,346 14,488,116 4,130,000 184,500,000Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI104.01.06 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan- 74,964,415 4,535,585 - 79,500,000Perlindungan TKI105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR14,382,400 91,172,628 663,091,624 517,396,553 1,286,043,205SIDOARJO (BPLS)105.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Badan Penanggulan-gan Lumpur Sidoarjo14,382,400 7,800,975 569,430 - 22,752,805212Lampiran

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH105.01.06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH106.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya LKPP106.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Lkpp106.01.06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/JasaPemerintah- 83,371,653 662,522,194 517,396,553 1,263,290,40010,991,443 111,435,486 86,170,071 - 208,597,00010,991,443 35,912,147 1,098,410 - 48,002,000- 218,460 79,481,540 - 79,700,000- 75,304,879 5,590,121 - 80,895,000107 BADAN SAR NASIONAL 133,384,745 266,211,118 764,204,137 - 1,163,800,000107.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan133,384,745 85,545,018 62,238,459 - 281,168,222Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional107.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana- 210,200 105,694,289 - 105,904,489Aparatur Badan SAR Nasional107.01.06 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan,- 180,455,900 596,271,389 - 776,727,289dan Penyelamatan108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 32,812,018 46,699,557 101,808,425 - 181,320,000108.01.06 Program Pengawasan Persaingan Usaha 32,812,018 46,699,557 101,808,425 - 181,320,000109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAHSURAMADU7,720,550 86,927,400 197,852,050 - 292,500,000The Indonesian Budget Overview 2011213

KEMENTERIAN / LEMBAGA, PROGRAMBELANJAPEGAWAIBELANJABARANGBELANJAMODALBELANJABANTUANSOSIALJUMLAH109.01.01 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis BPWS109.01.06 Program Percepatan Pengembangan WilayahSuramadu7,720,550 32,317,400 462,050 - 40,500,000- 54,610,000 197,390,000 - 252,000,000110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 7,038,229 8,754,586 519,615 - 16,312,430110.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan7,038,229 8,754,586 519,615 - 16,312,430Tugas Teknis Lainnya Ombudsman RepublikIndonesia111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 9,967,695 289,364,613 154,667,692 - 454,000,000111.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan9,967,695 125,206,490 138,753,894 - 273,928,079Tugas Teknis Lainnya BNPP111.01.06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan- 164,158,123 15,913,798 - 180,071,921Kawasan PerbatasanTOTAL 99,891,906,858 137,849,713,125 135,854,213,402 59,183,477,257 432,779,310,642214Lampiran

Penyusunan buku ini merupakan upaya untukmemberikan gambaran dan informasi ringkastentang tugas dan fungsi Direktorat JenderalAnggaran dan Kementerian Keuangan khususnyadalam proses pengelolaan keuangan negara,yang secara signifikan tercermin dalam prosespenyusunan dan pembahasan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011di tengah upaya untuk terus menciptakan goodgovernance dalam pengelolaan keuangan Negara.Penulis materi untuk masing-masing topik adalahpegawai-pegawai Direktorat Jenderal Anggaranyang berkecimpung langsung dalam penyusunandan pembahasan APBN 2011. Keberadaan bahanbacaan ini diharapkan dapat memperkaya ilmupengetahuan dan memberikan pemahamankepada Stakeholders tentang APBN 2011.PENYUSUN BUKUKONTRIBUTORAgung WidiadiAchmad ZunaidiMujibudda’wahSunawan Agung S.Hendra KurniawanEristianingsihM. Indra Z. TariganDendy KoskaPuji WibowoDavid NalendraWawan SunarjoAgus KuswantoroEDITORPurwiyantoRedakturMeriyam Megia ShahabRini ArivianiEko WidyasmoroMujono BasukiDesain Grafis danPhotograferDana HadiDirektorat Jenderal AnggaranGedung Sutikno Slamet, Lantai 4Jl. Dr. Wahidin No. I Jakarta PusatTelp. 021-3849315 Faks. 021-3844784www.anggaran.depkeu.go.id