Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan ... - Bappeda Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOKDAFTAR ISIHalamanBAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 11.1. Latar Belakang ………………………………………………………… 11.2. Tujuan …………………………………………………………………… 21.3. Dasar Hukum …………………………………………………………… 2BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ……………………………….. 52.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah ....................... 52.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2009 …………….. 7BAB III.ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN 8ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ……..3.1. Asumsi APBN Tahun 2009 …………………………..………………. 83.2. Laju Inflasi dan Pertumbuhan PDRB Kota Depok ……………….. 83.3. Asumsi Lainnya ………………………………………………………... 9BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 104.1 Pendapatan Daerah …………………………………………………… 104.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 ....... 104.1.2. Target Pendapatan Daerah ................................................. 114.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target 124.2. Belanja Daerah ................................................................................ 124.2.1. Kebijakan Belanja Daerah ................................................... 124.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung ...................................... 134.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan PrioritasPembangunan Daerah ......................................................... 144.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan dan SKPD 184.3. Pembiayaan Daerah ....................................................................... 22BAB V. PENUTUP ………………………………………………………………………. 23Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009iii

PEMERINTAH KOTA DEPOK8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangkaPanjang (RPJP) Nasional;9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional;15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerinahDaerah Kabupaten/Kota.16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah.17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah.18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanPermendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 3

PEMERINTAH KOTA DEPOK25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025.27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah KotaDepok.28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 4

PEMERINTAH KOTA DEPOKTabel 2.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA DEPOK TAHUN 2003-2006ATAS DASAR HARGA BERLAKUKELOMPOK SEKTOR 2003 2004 2005)* 2006)*(1) (2) (3) (4) (5)A. P R I M E R01. PERTANIAN02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIANB. S E K U N BD E R03. INDUSTRI PENGOLAHAN04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM05. BANGUNAN/KONSTRUKSIC. T E R S I E R06.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI08.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA09.JASA-JASA3,593,59-48,5138,304,345,8747,9030,445,663,827,983,233,23-48,5938,524,095,9848,1830,605,643,948,002,992,99-48,5738,494,815,2748,4430,076,813,837,712,652,65-47,1337,544,734,8650,2232,326,423,537,94Sumber: BPS Kota Depok, 2006Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya Laju PertumbuhanEkonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhanJawa Barat (6,01 %). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami pertumbuhanpaling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor yang paling mendukung pesatnya lajupertumbuhan sektor tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yangmeningkat mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibandingsubsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok. Subsektor yang tinggi pulapertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.Berdasarkan hasil kajian ekonomi regional Jawa Barat yang disusun oleh BankIndonesia, menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat triwulan I - 2008 diperkirakantumbuh sekitar 6,62 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Pada triwulan II,prospek perekonomian Jawa Barat bahkan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,70 %-7,10 %. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tanggadan investasi di Propinsi Jawa Barat.Namun demikian, berdasarkan data BPS bahwa inflasi sampai Bulan Oktober 2008mencapai 12,03. Hal ini terkait dengan dampak kenaikan harga BBM yang sudah mulaidirasakan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 6

PEMERINTAH KOTA DEPOK2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2009Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkunganeksternal dan internal. Krisis global yang disebabkan oleh krisis keuangan Amerika dankrisis energi dunia saat ini diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap perekonomiansecara umum pada tahun 2009, yang berpotensi memicu inflasi dan perlambatanpertumbuhan ekonomi.Secara internal, perekonomian Kota Depok akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk,yang di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakanbeban pembangunan ekonomi jika daya beli masyarakat menurun. Faktor lainnya adalahketersediaan infrastruktur. Melalui penyediaan infrastruktur yang baik, diperkirakanmempengaruhi efisiensi perekonomian dan daya tarik investasi.Struktur perekonomian Kota Depok yang didominasi oleh sektor tersier telahmenempatkan Depok sebagai kota jasa dan perdagangan. Oleh karena itu upayamendorong pertumbuhan ekonomi kota Depok perlu diselaraskan dengan upayapengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai factor pengungkitnya. Pada tahun2009 diperkirakan kontribusi sektor tersier akan makin besar seiring dengan melemahnyapertumbuhan sektor primer dan sekunder.Faktor yang tidak kalah penting adalah ketentraman dan ketertiban daerah yangberpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Pemilihan Umum(Pemilu) tahun 2009 diharapkan berlangsung lancar dan aman sehingga tidak berdampaknegatif terhadap perekonomian daerah.Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dan diantisipasidengan baik, maka prospek perekonomian Kota Depok tahun 2009 diperkirakan tetapmeningkat, apalagi mengingat kondisi ekonomi makro yang semakin baik dari tahun ketahun. Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utamapertumbuhan. Infrastruktur jalan yang meningkat dan adanya pelayanan satu pintudiharapkan akan lebih memacu daya tarik investasi di Kota Depok. Di sisi penawaran,pertumbuhan ekonomi Kota Depok diperkirakan didorong oleh sektor tertier, sepertiperdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa. Akan tetapi, dengan terjadinya krisiskeuangan dunia, maka diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Kota Depok padatahun 2009.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 7

PEMERINTAH KOTA DEPOKBAB IIIASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNANRANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)Berbagai asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2009 adalah asumsi dasar APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRBdan asumsi lainnya.3.1. Asumsi APBN Tahun 2009.Beberapa asumsi dalam penyusunan APBN tahun 2009 sebagai berikut :1. Harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi, berkisar antara 80dollar AS per barel.2. Penerimaan dari pajak sebesar 13,8 – 14,1 % dari PDB, sementara hutangpemerintah 32,0-34,0 persen dari PDB, sehingga target defisit APBN tahun 2009diperkirakan berada pada kisaran 1 % dari PDB. Tingkat defisit yang relatif tinggiini akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pembiayaan, namun memberikankeleluasaan dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah.3. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp. 9.400 per dolar AS,sedangkan tingkat suku bunga SBI tiga bulan sebesar 7,5 %. Kondisi inidiharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhanekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomiyang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.4. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 diperkirakan 6 % dan laju inflasidiperkirakan 6,2 %.5. Angka Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat ditekan menjadi 6,5% - 7,5%dan tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 10% - 11% pada akhir tahun 2009.3.2. Laju Inflasi dan Pertumbuhan PDRB Kota DepokBerdasarkan data BPS sampai dengan bulan Oktober 2008 laju inflasi KotaDepok tahun 2008 sebesar 12,03 persen dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni2008 sebesar 2,45 persen. Angka inflasi Kota Depok cukup tinggi dibanding daerah lain,bahkan lebih tinggi dibanding angka rata-rata nasional.Sedangkan pertumbuhan PDRB, PDRB tahun 2006 atas harga berlaku meningkat18,91 persen dibanding tahun 2005 yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- juta pada tahun 2005menjadi Rp. 8.967.779,01,- juta pada tahun 2006. Sedangkan PDRB atas harga konstanKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 8

PEMERINTAH KOTA DEPOKmengalami peningkatan sebesar 6,65 persen dari Rp. 4.750.034,10,- juta tahun 2005menjadi Rp. 5.066.129,06,- juta pada tahun 2006.Jika dilihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB adalahsebagai berikut:Tabel 3.1: Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006*Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok 2003 2004 2005 2006Atas Harga Berlaku 14,20 13,77 19,11 18,91Atas Harga Konstan 6,26 6,50 6,96 6,65*Sumber BPS Kota Depok3.3. Asumsi LainnyaAsumsi dasar lainnya yang dipergunakan dalam penyusunan APBD Kota DepokTahun Anggaran 2009 adalah :1. Jumlah penduduk meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2007, rata-rata lajupertumbuhan penduduk Kota Depok sebesar 3,43 %, dengan kepadatan pendudukmencapai 7.339,37 jiwa/km 2 .2. Investasi akan meningkat, terkait dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaikdan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil kajian IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2008 terhadap 21 unit pelayanan di Kota Depok,rata-rata IKM sebesar 75,71% (sementara), menurut SK MEN-PAN Nomor :25/M.PAN/2/2004, angka ini dapat diartikan bahwa menurut persepsi masyarakat kotaDepok, layanan publik di Kota Depok tergolong dalam kategori B atau kinerja unitpelayanan baik.3. Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden pada tahun 2009 dapat mempengaruhistabilitas sosial politik, apabila berlangsung lancar dan damai dapat meningkatkanaktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jika pemilu berlangsung tidakkondusif, berpotensi menurunnya aktivitas sosial ekonomi masyakarat.4. Penerapan Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerahmemenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan danKewenangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentangKelembagaan Perangkat Daerah. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatanbelanja langsung maupun tidak langsung sebagai akibat bertambahnya unit kerjaPemerintah Kota.5. Rencana kenaikan gaji PNS dan pengangkatan CPNSD.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 9

PEMERINTAH KOTA DEPOKBAB IVKEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH4.1. Pendapatan Daerah4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 memperhatikan prinsi-prinsipsebagai berikut :1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umumdaerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalamsatu tahun anggaran.2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalampengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangidengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangidengan bagi hasil.3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapatdicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.Selanjutnya disampaikan kebijakan dari masing-masing sumber pendapatan daerahsebagai berikut :a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsungdipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.Pada dasarnya peroleh penerimaan daerah dari sumber PAD selalu meningkat setiap tahun.Sesuai arahan RPJMD, setiap tahun PAD diupayakan dapat meningkat sebesar 5%dibanding capaian tahun sebelumnya.Sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mengalami peningkatan adalah :penerimaan atas pajak daerah, retribusi ijin tertentu dengan proporsi terbesar adalah IMBdan ijin pemanfaatan ruang. Sedangkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sahmengalami kenaikan pada penerimaan jasa giro dan pemakaian air bersih.b. Dana PerimbanganDana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. BerdasarkanRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, arah kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil(DBH) adalah:Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 10

PEMERINTAH KOTA DEPOKa. Dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhandaerah.b. Mengalami proses penyempurnaan dalam perhitungan, penetapan alokasi danketepatan waktu penyalurannya ke daerah.c. Akan ditingkatkan akuntabilitas/tanggung gugat serta efektivitas penggunaannya.Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan RKP 2009, diupayakansekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBNdengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dariinstansi yang berwenang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspenggunaannya. DAU sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerahdiharapkan dapat meningkat pada tahun 2009.Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 :a. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan sedangdalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanandasar masyarakat yang menjadi urusan daerah.b. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, melalui kegiatankhusus di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan infrastruktur.c. DAK digunakan untuk membiayai bidang-bidang tertentu, yaitu pendidikan, kesehatan,pertanian, kependudukan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, lingkungan hidup,kelautan dan perikanan, kehutanan dan perhubungan.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.Pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kewenangan PemerintahPusat dan Provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantungkebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi berdasarkan hasil koordinasidan konsultasi dengan daerah.4.1.2. Target Pendapatan Daeraha. Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajakdaerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir).Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerahKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 11

14/ã e r v e n e c / s r p e n / 2 0 1 1P r Û m y s l v â ROdpadní plyny – co s nimiEnetex-kia likviduje plynné emise a odpadní plyny s rozumemProč se jednotlivé výrobníprocesy doplňují o systémylikvidací plynných emisí, coto pro provozovatele znamenáa co jim to přináší? Tlačínás emisní předpisy a normy,odpovědné chování,kladný postoj k problematiceochrany ovzduší, tlak sousedícíchobyvatel a další. Tovšak stojí peníze. Kromě nákuputechnologie pocítí provozovatelna svých bedrechnemalou „provozní“ zátěž.Z některých zkušeností víme, žepři méně vhodně zvolené technologiimůže být tato provozní zátěžtak velká, že nad dobrou vůlí přispětk ochraně ovzduší převáží tíhaprovozních nákladů, a zařízení býváchvíli po uvedení do provozuodstaveno. Toto je bohužel smutnárealita. Proto ENETEX-KIA s.r.o.přistupuje ke každé zakázce individuálněa navrhuje zařízení tak, abyzákazník získal ideální poměr cena/výkon,a to po započtení nejenvstupních, ale i provozních nákladůpo dobu minimální životnostizařízení 10–15 let.S jakou ekonomickou zátěží počítat?Na prvním místě je téměř vždypořizovací cena. Často se bohuželstává, že právě a pouze ona rozhodujeo konečném typu a výrobcizařízení. Pro správný výběr novétechnologie likvidace plynnýchemisí a plynů je však nutné brátdo úvahy i další položky, jako jecelková spotřeba elektrické energie,zemního plynu nebo jinýchmédií, minimální životnost technologie,cena pravidelných i akutníchservisních zásahů. Musímeznát například i to, jak dlouho sezařízení startuje do pracovního režimu,jak dlouho dobíhá po vypnutí,jak reaguje na výpadky čizměny ve výrobě atd. Existujemnoho otázek a před správnýmvýběrem zařízení je třeba si nakaždou z nich vyžádat odpověď.Využití odpadního teplaPři termické oxidaci se znečištěnýodpadní plyn zahřívá na vysokouteplotu a za zařízením vznikámnožství odpadního tepla. Jsousamozřejmě aplikace, kdy pro získanéteplo není využití, ovšempřevažují podniky, kde se toto teplodá relativně levně využít. Můžemeho rekuperovat a vracet zpátkydo výrobního procesu, ohřívat jímužitkovou či technologickou vodu,dotápět výrobní i soukromé objektyatd. Běžné jsou i výměníkovésystémy na ohřev termooleje. Netopmepánu bohu do oken a zkusmespolečně ušetřit. Firma Enetexkiaklade důraz na co největší možnouefektivitu zařízení a snaží sezákazníkovi snížit provozní nákladyna minimální úroveň, ať už přivlastní instalaci, ale i dodatečněnebo u dosavadních zařízení jinýchvýrobců.Pozor na dotaceNebo spíš pozor na to, aby námdotace z operačního programu životníhoprostředí nepřinesly vícškody než užitku. O problematicedotací by se dalo napsat množstvístránek, ale já se zmíním o dvouúskalích, s kterými se setkávámenejčastěji.Jak zvolit správný projekt? Smutnápraxe je taková, že si ho zákazníknechá vypracovat od jedinéfirmy, která však má s likvidacíplynných emisí pouze teoretickézkušenosti. Na tomto základě jevám schválena dotace a můžetevyhlásit výběrové řízení. Přihlásíse několik firem, které vznášejívěcné připomínky a můžou nabídnoutekonomicky i technologickyoptimálnější varianty, osvědčenév praxi. Ale vy už se musíte držetpůvodního projektu, na který jstedostali dotaci. Nezbude vám tedynic jiného, než si koupit původněnavržené zařízení, které není optimální,nebo celý dotační procesopakovat.Dalším úskalím je výběrové řízení,kdy nemůžete dát na svůj zdravýrozum, ale musíte se řídit striktněvýběrovými kritérii. Nakonec můžezvítězit výrobce či dodavatel,který daná kritéria ani není schopensplnit. I s tím jsme se v praxiuž několikrát setkali. Zde můžemejen doporučit následující postup:Vytipovat si několik výrobců dopředu,setkat se s nimi, nechat sivytvořit předběžné nabídky včetněvšech technických i ekonomickýchpodrobností a na základě těchtoinformací se úspěšně poprats dotační byrokracií. Při volbě výběrovýchkritérií si správně stanovitpriority a ošetřit jejich neplněnívysokými sankcemi.Přeji všem jasnou mysl a šťastnouruku při výběru optimální technologielikvidace plynných emisí a odpadníchplynů. .Ondřej Buchta, obchodní a technickýmanažer, ENETEX-KIA s.r.o.ENETEX-KIA s.r.o. je na českéma evropském trhu už vícjak 15 let a za tu dobu se stalavýznamným dodavatelem systémůna čištění odpadníhovzduchu a odpadních plynů.Zajišťuje všechny fáze realizaceakcí. Od důkladné odbornéanalýzy problému podloženédlouholetými zkušenostmia provozními zkouškamipřes výběr optimálního řešení,konstrukci, výrobu a montážzařízení až po uvedení do provozu.Zvyšuje účinnost a efektivnostexistujících likvidacíplynných emisí výrobních procesůa provádí repase staršíchzařízení od jiných výrobců.www.enetex.czKOVOLIT, a.s., slaví 90. výročí zahájení výrobyU příležitosti 90. výročízaložení firmy na kovovýrobuv Modřicích jsme požádalio rozhovor generálníhoředitele a předsedu představenstvaKovolit, a.s.,Ing. Eduarda Marečka.Můžete nám říci něco o historiifirmy?Česká komerčníbanka Praha založila1. července1921 v Modřicíchakciovouspolečnost s názvemKOLO-FERRA, akciováspolečnost, závodypro potřeby průmyslu a úzkokolejnýchi normálních drah. Závodse rozrůstal a v roce 1934 vstoupilaspolečnost KOLOFERRA dospolečného česko-francouzskéhopodniku KŘIŽÍK-CHAUDOIRa zahájila zde výrobu zápustkovýchvýkovků z neželezných kovů.V roce 1935 zahájila firma jakojedna z prvních v Evropě výrobuhliníkových odlitků litých pod tlakempodle patentu české firmyPOLAK, která roku 1927 obdrželajako první na světě patent na tlakovýlicí stroj.Jak se vyvíjel závod po válce?Stal se součástí brněnské Zbrojovkya v roce 1953 samostatným národnímpodnikem s názvem KOVOLITModřice. V roce 1954 byl k němupřičleněn závod Umělecké kovovýrobyv České u Brna s výrobou litíodlitků do písku. V roce 1976 se Kovolitrozšířil o jihlavský závod Moravskékovárny s produkcí ocelovýchvýkovků. Po revoluci se všakoba zmíněné závody osamostatnily.V šedesátých letech min. stol. bylapostavena hala nářaďovny, slévárensképrovozy, tavírna a jiné nové provozy,které umožnily další zvýšenívýroby a její kvality. V té době dosáhlpočet zaměstnanců v modřickémzávodě přes 1200 osob.A co privatizace?Od 1. ledna 1991 se podnik transformovalv akciovou společnost, jejímžmajoritním vlastníkem jebrněnská firma REMET, která patřík nejvýznamnějším výrobcům hliníkovýchslitin v Evropě a významnýmspolečnostem v oboru recyklacekovových odpadů. V současnostivlastní přes 83 % akcií Kovolitu.Odolávat silné konkurenci neníasi snadné. Co pro to děláte?Aby se podnik v náročném konkurenčnímprostředí dokázal udržet,systematicky modernizujeme strojnípark v provozech slévárna, kovárnai nářaďovna. Největší investicebyly vloženy do modernizacetlakové slévárny. Dnes je velká částtlakových strojů plně automatizovaná,vybavená novou generacíCNC řízených strojů, a další investicedo licích strojů připravujeme.Všechna nová pracoviště jsou odsávána,aby splňovala nejvyšší požadavkyna kvalitu ovzduší. Významnáinvestice byla pořízena v roce2005 do kovárny, kde byl vybudovánnový, plně automatizovaný provoz,dodávající ročně doslova milionyhliníkových výkovků a protlačkůpro autoprůmysl.Zmínil jste se o slévárně, kovárněa nářaďovně. A co další technologie?Dnes nestačí dodávat jen odlitky čivýkovky; zejména v autoprůmysluse vyžaduje co nejvíc zpracovanývýrobek, a tedy i nutně přibylatechnologie obrábění odlitků a výkovků.Už v roce 1987 jsme si pořídiliCNC frézku a CNC soustruha byl položen základ nejmladšímuprovozu – obrobně. Dnes je v tomtoprovozu 16 špičkových CNC frézeka soustruhů od německých a japonskýchfirem. Další CNC stroje očekávámekoncem roku a stojímepřed projektem rozšíření obrobnyvýhledově na plánovanou kapacitu30 CNC strojů.Je to investičně náročný program?Nové obchodní projekty vyvolávajípotřebu investic do rozšiřováníkapacit a modernizace výroby.Je to nezbytné pro udržení konkurenceschopnostifirmy v tuzemskui zahraničí. Vybudování automatickékovací a protlačovací linkystálo přes 50 mil. Kč a tato linkaje dnes vytížena nepřetržitým provozemsedm dní v týdnu. Při modernizacistrojního parku musítepočítat s cenou přes 20 mil. Kč zajedno licí robotizované pracoviště.Těch pracovišť jsme pořídiliuž několik a další je v plánu v návaznostina nový projekt. Jdeo nemalé částky, ale chceme-liudržet krok s konkurencí, musímeinvestovat.Máte tedy široký sortiment výrobkůa velké odběratele?S našimi výrobky se můžete setkatv automobilech ze skupiny VW,Škoda, Seat, Audi, ale dodávámei pro Opel, Ford, Volvo a dokoncei pro Jaguar. Dále dodáváme dílypro topné agregáty firmy TRUMA ,elektromotory značky ABB, dílypro elektroprůmysl a další obory.Jak jste se vypořádali s krizí?Nebylo to jednoduché. Krize v letech2008–2009 srazila odbyt ažo 40 %, část produkce byla odstavena,došlo i ke krácení pracovní doby,mezd a firma se nevyhnula anipropouštění. Společnost museloopustit téměř 200 pracovníků.K zvratu k lepšímu došlo v loňskémroce, kdy se KOVOLIT propracovalopět do zisku a většina výrobníchprovozů se vrátila k nepřetržitémuprovozu. Dnes už zaměstnávámeopět víc než 600 pracovníků.Jakou pozici má vaše firma dnes?Přes všechny vnější vlivy patříKOVOLIT, a.s., mezi nejvýznamnějšívýrobce hliníkových tlakovýchodlitků a zápustkových výkovkůz neželezných kovů v ČRa má dobré postavení i na evropskémtrhu. Společnost je certifikovánapodle uznávaných norem jakostiISO 9001, TS 16 949 a ISO14 001. Nové projekty, které firmav poslední době získala, jsou základempro další rozvoj firmy. Výsledkyza loňský rok a od začátkuletošního roku naznačují, že jdemesprávnou cestou, a pokračujemetak v tradici započaté právěpřed 90 lety. (mh) .www.kovolit.cz

PEMERINTAH KOTA DEPOKtelah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diperkirakan mengalami penurunanterkait dengan selesainya program PPK-IPM.4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yangbertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencanaalam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan DaerahKebijakan pembangunan Kota Depok tahun 2009 ditetapkan berdasarkan RencanaPembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006 – 2011, isu strategis danmasalah mendesak/aktual, serta dengan memperhatikan arahan RKP (Rencana KerjaPemerintah) serta RKPD Propinsi Jawa Barat tahun 2009. Mengingat keterbatasansumberdaya anggaran, maka ditetapkan skala prioritas pembangunan. Proses penetapanprioritas pembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir berikut.Gambar 4.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan DaerahKebijakanPemerintahPusatRPJMDKOTA DEPOKEvaluasiKinerjaPembangunan2007 dan 2008Isu strategisPembangunanTahun2009PRIORITAS DANSASARANPEMBANGUNANRENCANA KERJATAHUN 2009-Visi dan misi- Kondisi obyektifPrioritasPembangunanJabarBerdasarkan alur tersebut, maka ditetapkan Program Prioritas Tahun 2009 adalahsebagai berikut :I. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.Sasaran :Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.Program :‣ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan RujukanKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 14

PEMERINTAH KOTA DEPOK‣ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga‣ Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular‣ Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar‣ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan‣ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar danPendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah.‣ Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan‣ Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah‣ Peningkatan Manajemen PelayananII. Penanggulangan KemiskinanSasaran :Penyediaan lapangan pekerjaan, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, MemperbaikiSanitasi LingkunganProgram :‣ Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan‣ Perlindungan Ketenagakerjaan‣ Pengembangan Agribisnis Perkotaan‣ Penataan Lingkungan Pemukiman‣ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.‣ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga.‣ Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.‣ Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera‣ Peningkatan Manajemen Pelayanan‣ Penyelenggaraan Jaminan Sosial.‣ Penataan Lingkungan PemukimanIII. Peningkatan Pelayanan Transportasi MasyarakatSasaran :Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan, Meningkatkan EfektifitasManajemen Transportasi, Sosialisasi dan Meningkatkan Kesadaran MasyarakatPengguna Jalan.Program :‣ Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaTransportasiKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 15

PEMERINTAH KOTA DEPOK‣ Pengembangan Manajemen Transportasi‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Pengelolaan dan Pengembangan Aset DaerahIV. Penanggulangan dan Peningkatan Layanan PersampahanSasaran :Mengatasi Keterbatasan Lahan TPS dan TPA, Mengoptimalkan Kualitas PelayananPersampahan, Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Persampahan.Program :‣ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA‣ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS‣ Peningkatan Manajemen PelayananV. Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatSasaran :Mengoptimalkan Peran Kelembagaan Lokal, Meningkatkan KeswadayaanMasyarakatProgram :‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup‣ Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya‣ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraVI. Pengendalian Tata RuangSasaran :Meningkatkan dan Menegakkan Regulasi Tata Ruang, Meningkatkan danMengoptimalkan Perencanaan Tata Ruang, Memelihara Kawasan Lindung dan Situserta pemulihan pasca bencana.Program :‣ Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupVII. Pengendalian BanjirSasaran :Memperbaiki Sistem Drainase, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalamMencegah Banjir.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 16

PEMERINTAH KOTA DEPOKProgram :‣ Pengendalian Banjir‣ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan‣ Penataan Lingkungan PemukimanVIII. Peningkatan Pelayanan Air BersihSasaran:Meningkatkan jumlah pelanggan dan fasilitasi pengelolaan air bersih Kota Depok.Program :‣ Peningkatan Jangkauan Layanan Air BersihIX. InvestasiSasaran :Meningkatkan Potensi Daerah, Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif,Meningkatkan Peran Swasta dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat.Program :‣ Pengembangan Obyek Wisata‣ Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM‣ Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat‣ Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah‣ Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa‣ Peningkatan Daya Tarik Investasi‣ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian PembangunanX. Pemilihan Umum 2009Sasaran :Meningkatkan Kewaspadaan dan Mengantisipasi Konflik Sosial, MeningkatkanPartisipasi MasyarakatProgram :‣ Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik‣ Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga‣ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi KependudukanKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 17

PEMERINTAH KOTA DEPOKNo Urusan Kebijakan SKPD pelaksana3 Pekerjaan Umum Peningkatan dan pemerataan pembangunanjalan; Penanganan kemacetan; Penangananbanjir kota; Peningkatan DAS dan situ;Dinas Bina Margadan SumberdayaAirPembangunan dan pengelolaan UPS;Peningkatan taman kota; Peningkatan TPS,TPA dan TPU; Merebut adipura;4 Perumahan Peningkatan pelayanan air bersih;Penanganan rumah tidak layak huni;Peningkatan kualitas kawasan kumuh;5 Penataan Ruang Peningkatan perencanaan tataruang;Pengendalian tataruang/RTH; Pembangunangedung/kantor;Dinas Kebersihandan PertamananDinas Tataruangdan PemukimanDinas Tataruangdan Pemukiman6 PerencanaanPembangunanPeningkatan penyusunan rumusan kebijakan,koordinasi perencanaan, pengendalianpelaksanaan pembangunan;Bappeda7 Perhubungan Optimalisasi manajemen transportasi ;Penegakan aturan dan tertib lalu lintas;8 Lingkungan Hidup Peningkatan pengendalian pencemaran danpenghijauan kota;DinasPerhubunganBadan LingkunganHidup9 Pertanahan Setda10 Kependudukan dancapilPelaksanaan Sistem AdministrasiKependudukan (SIAK); Penertibankependudukan;DinasKependudukan danCatatan Sipil11 Pemberdayaanperempuan danperlindungan anak12 Keluarga berencanadan KeluargasejahteraSosialisasi KDRT dan KPA; Peningkatanpemberdayaan wanita (P2WKSS, UP2K,kelompok wanita rawan ekonomi);Peningkatan program KB dan kesehatanreproduksi; Revitalisasi posyandu;13 Sosial Peningkatan pelayanan santunan kematian;Pemberdayaan ekonomi PMKS; Nikah Masal;14 Ketenagakerjaan Peningkatan penyediaan lapangan kerja dankualitas ketenagakerjaan;BadanPemberdayaanPerempuan danKBBadanPemberdayaanPerempuan danKBDinas TenagaKerja dan SosialDinas TenagaKerja dan SosialKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 19

PEMERINTAH KOTA DEPOKNo Urusan Kebijakan SKPD pelaksana15 Koperasi dan UKM Pemberdayaan usaha mikro dan kecil;revitalisasi koperasi;Dinas KUKM danPasar16 Penanaman Modal Peningkatan promosi dan potensi investasidaerah; Peningkatan peran swasta dalampembiayaan infrastruktur:17 Kebudayaan Pengembangan seni dan budaya khas/asliDepokBappedaDinas Pemuda,Olahraga,Pariwisata, Senidan Budaya18 Kepemudaan danOlahragaPeningkatan prestasi pemuda dan olahragaDinas Pemuda,Olahraga,Pariwisata, Senidan Budaya19 Kesbang dan Politikdalam negeri20 Otda, Pemerintahanumum, Administrasikeuangan,perangkat daerah,Kepegawaian, danpersandianPeningkatan partisipasi politik warga dalamPemilu 2009; Menjaga kerukunan antarumatberagama;Peningkatan SDM aparatur, Kebijakan kinerjakelembagaan, dan Manajemen aset daerah;Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan;Peningkatan kualitas kehidupan beragama;Fasilitasi Pemilu legislatif dan Presiden;Peningkatan kualitas peran dan fungsi legislatifPeningkatan kualitas pengawasanPeningkatan pendapatan, pengelolaankeuangan, dan penganggaranPeningkatan pelayanan masyarakat, K3 dankualitas musrenbangPeningkatan daya tarik investasiPenurunan penyimpangan narkotikaPenertiban PKL, bangunan liar dan perijinan;Pengamanan pilpres dan legislatif;Peningkatan SDM dan sarana prasaranapelayanan pemadam kebakaranPeguatan Kelembagaan Masyrarakat;KantorKesbangpollinmasSetdaSetwanInspektorat DaerahDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan DaerahKecamatanBadan PelayananPerijinan TerpaduSekretariat BadanNarkotika KotaSatuan PolisiPamong PrajaDinas PemadamKebakaranKantorKesbangpollinmasKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 20

PEMERINTAH KOTA DEPOKNo Urusan Kebijakan SKPD pelaksana21 Ketahanan Pangan Menjaga ketersediaan, distribusi , konsumsidan keamanan pangan;22 Pemberdayaanmasyarakat dandesaPeningkatan keswadayaan dan keberdayaanmasyarakat; Peningkatan peran kelembagaanmasyarakat; PNPM-P2KPPerlindungan tenaga kerja23 Statistik Peningkatan ketersediaan dan kualitasdata/statistic24 Karsipan Peningkatan manajemen arsip danperpustakaanKantorPemberdayaanmasyarakat danKetahananPangan, DinasKesehatan, DinasIndag, DinasPertanian danPerikanan,DinasKUKM&PasarKantorPemberdayaanmasyarakat danKetahananPangan, Bapeda,SetdaDisnakersosBappedaKantor Arsip danPerpustakaan25 Komunikasi danInformatikaPeningkatan kualitas pelayanan informasi dankomunikasi (peningkatan akses informasi bagimasy)Dinas Komunikasidan Informasi26 Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan Kantor Arsip danPerpustakaan27 Pertanian Peningkatan produktivitas pertanian;Pemantapan komoditas hortikultura;Peningkatan daya beli petani miskin;Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet;Dinas Pertaniandan Perikanan28 Energi dan SDM Pengendalian air bawah tanah, dan distribusimigas29 Pariwisata Pengembangan potensi wisata unggulan/khasdaerahDinas Indag, DinasBina Marga danSDADinas Pemuda,Olahraga,Pariwisata, Senidan Budaya30 Perikanan Peningkatan Komoditas unggulan Perikanan Dinas Pertaniandan Perikanan31 Perdagangan Penataan dan peningkatan kenyamanan pasar Dinas KUKM danPasarPerlindungan konsumen; Pemberdayaanpedagang mikro dan kecil;Dinas Indag32 Industri Pemberdayaan industri rumah tangga dankecil; Pengembangan industri /kerajinanpotensial;Dinas Indag33 Transmigrasi DisnakersosKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 21

PEMERINTAH KOTA DEPOK4.3. Pembiayaan DaerahPembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yangperlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.Kebijakan pembiayaan tahun 2009 untuk Penerimaan Pembiayaan berasal darisisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberianpinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah,pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2009, akanditingkatkan dana penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan Banten.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 22

PEMERINTAH KOTA DEPOKBAB VPENUTUPKebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2009 yang memuat kebijakan dan arah umumpembangunan daerah, setelah disepakati antara Walikota dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009.Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2009.Depok, 2008PIMPINAN DPRDWALIKOTA DEPOK(H. NAMING D BOTHIN. S.Sos)KETUA(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL)Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009 23

PEMERINTAH KOTA DEPOKNOTA KESEPAKATANAntaraPEMERINTAH KOTA DEPOKDenganDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOKNomor : 172/853-Setwan/08910.54/40/NK/TAPD/Huk/2008Tanggal : 13 Desember 2008TentangKEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOKTAHUN ANGGARAN 2009Yang bertanda tangan dibawah ini :1. Nama : H. NUR MAHMUDI ISMA’ILJabatan: Walikota DepokAlamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, DepokBertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok2. a. Nama : H. NAMING D. BOTHIN, S.SosJabatan: Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrekb. Nama : Drs. AMRI YUSRA, M.SiJabatan: Wakil Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrekc. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH,MMJabatan: Wakil Ketua DPRD Kota DepokAlamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggreksebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yangdisepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnyadijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraAPBD Tahun Anggaran 2009.Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009i

PEMERINTAH KOTA DEPOKBerdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBDyang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009, Kebijakan pendapatan, belanja danpembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara dan APBD Tahun Anggaran 2009.Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009 disusun dalamLampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2009.WALIKOTA DEPOKselaku,PIHAK PERTAMADepok, 2008PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA DEPOKselaku,PIHAK KEDUA(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL)(H. NAMING D BOTHIN, S.Sos)KETUA(Drs. AMRI YUSRA, M.Si)WAKIL KETUA(AGUNG WITJAKSONO, SH,MM)WAKIL KETUAKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009ii

PEMERINTAH KOTA DEPOKKebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009iii