Chapter 5: Pajak (2013) - Departemen Ilmu Keluarga dan ...

PAJAKPAJAKTahun2013DEPARTEMEN IKK - IPB

DEFINISI PAJAKPAJAK adalah iuran rakyat kepadanegara berdasarkan Undang-UndangTanpa mendapatkan imbalan/balasjasa secara langsung (kontraprestasi),yang hasilnya digunakanuntuk membiayai pembangunan danpenyelenggaraan negaraDEPARTEMEN IKK - IPB

MANFAAT PAJAKPAJAK yang dibayarkan digunakanuntuk kegiatan penyelenggaraannegara, dan membiayai pembangunanseperti: pembangunan gedunggedungsekolah, sarana kesehatan(rumah sakit), sarana umum,pembangunan jalan raya, pertahanandan keamanan negara, saranapenerangan, dllDEPARTEMEN IKK - IPB

1. orang pribadi;2. warisan yang belum terbagisebagai satu kesatuanmenggantikan yang berhak;3. badan; dan4. bentuk usaha tetap.Wajib Pajak adalah orang pribadiatau badan yang telah memenuhikewajiban subyektif(berdasarkan pada subyeknya,dalam arti memperhatikankeadaan diri Wajib Pajak) danobyektif (berdasarkan padaobyeknya, tanpa memperhatikankeadaan diriWajib Pajak).KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OPMULAIBERAKHIRSaat dilahirkanSaat meninggalSaat berada di Indonesia Saat meninggalkanatau bertempat tinggal di Indonesia untukIndonesiaselama-lamanya.

Cara Pemungutan Pajak• Official Assesment (Penetapan oleh PejabatPajak) PBB• Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajaksendiri) PPh ps 21• Withholding (Pemotongan dan /atauPemungutan) PPh ps 22/23DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkanotoritas wilayah yang memungut pajaka. Pajak DaerahPajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah,berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannyaPeraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untukmembiayai belanja masing-masing Daerah tersebut.Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, PajakReklame.b. Pajak PusatDitetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagiWajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku diIndonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimanaditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun2000.DEPARTEMEN IKK - IPB

Perpajakan yang Berlaku• Pajak Penghasilan• Pajak Pertambahan Nilai• Pajak Bumi dan Bangunan• Bea MateraiDEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Penghasilan (PPh)• Pajak yang dikenakan berkaitan denganpenghasilan yang diterima selama satu tahunpajak• Subyek PPh: orang pribadi yang bertempattinggal di Indonesia atau berada di Indonesialebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulanatau yang dalam suatu tahun pajak berada diIndonesia dan mempunyai niat untuk bertempattinggal di IndonesiaDEPARTEMEN IKK - IPB

PAJAK PENGHASILANA D A L A HPAJAK YANG DIKENAKAN• TERHADAP SUBJEK PAJAK• ATAS PENGHASILAN YANG• DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA• DALAM TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAKORANG PRIBADIBADAN1 orang1 keluarga dianggap sebagaisatu kesatuan ekonomis• sekumpulan orang dan atau modal• yang merupakan kesatuan• baik yang melakukan usahamaupun tidak melakukan usaha

Kewajiban NPWP = PPhUNDANGUNDANGUSAHA / KEGIATANPEK. BEBASSUBJEK PAJAKWAJIB PAJAKNPWP• Orang Pribadi• BadanNON - USAHANON - PEK. BEBASOP> PTKPYa

Tidak termasuk:• Badan perwakilan negara asing• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat• Organisasi internasional• Pejabat-pejabat perwakilan organisasiinternasionalDEPARTEMEN IKK - IPB

Obyek Pajak Penghasilan• Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomisyang diterima atau diperoleh WP, baik yangberasal dari Indonesia maupun dari luarIndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsiatau untuk menambah kekayaan WP yangbersangkutan dengan nama dan dalam bentukapapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor,bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha,keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.DEPARTEMEN IKK - IPB

Tidak termasuk obyek pajak:• Bantuan atau sumbangan zakat• Harta hibahan dari keluarga sedarah• Warisan• Harta termasuk setoran tunai yang diterima olehbadan sebagai pengganti saham ataupenyertaan modal• Imbalan dalam bentuk natura dan ataukenikmatan, seperti mobil dan rumah dinas• Pembayaran dari perusahaan asuransi dan danapensiun, tunjangan hari tua (THT) dan jaminanhari tua (JHT) oleh perusahaan• Dll.DEPARTEMEN IKK - IPB

PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21• Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan(gaji dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberikerja• Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebutmerupakan angsuran pembayaran pajak dalamtahun berjalan keculai yang bersifat final• Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran• Ada perbedaan penghitungan untuk pegawaitetap dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya• Pajak yang dipotong ditambah 20% apabilapegawai tersebut tidak mempunyai NPWP16

Pajak Penghasilan Pasal 21• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainyang diterima atau diperoleh• Pemotong PPh ps 21:1. Pemberi kerja2. Bendaharawan pemerintah3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasiDEPARTEMEN IKK - IPB

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21Pasal 21 ayat (1)PPh WP OPDALAM NEGERIGAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DANPEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUTPEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKANPEGAWAIGAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAINYANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATANUANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKAPENSIUNHONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAINSEHUBUNGAN DENGAN JASAPEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGANDENGAN ADANYA KEGIATANDIPOTONG, DISETORDAN DILAPORKANPEMBERI KERJABENDAHARAWANPEMERINTAHDANA PENSIUNOP/BADAN YANG MEMBAYARPENYELENGGARA KEGIATAN

Penerima Penghasilan yangdipotong PPh pasal 21• Pegawai tetap• Tenaga lepas• Penerima pensiun• Penerima honorarium• Penerima upah• Tenaga ahliDEPARTEMEN IKK - IPB

Pembayaran Dipotong PPh 21a. Yang diterima langsung :Gaji, Tunjangan beras, tunjangan Pajak, tunjanganPerumahan. Tunjangan Istri dllBonus, THR, Gratifikasi, Tantiem dllb. Yang diterima tidak langsung :Asuransi yang dibayar perusahaan

PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKANUNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO• Biaya Jabatan (5% atau maks. 6.000.000setahun.• Iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar pegawaimaksimal 5% atau 2.400.000 setahun.

DEPARTEMEN IKK - IPB

Pemotongan PPh 21PenerimaPensiun(Pasal 14)Peg. Tetap(Pasal 14)Peg. Tdk.Tetap(Pasal 14, 15)BukanPegawai(Pasal 16)PenerimaPesangon(Pasal 19)Pesertakegiatan(Pasal 19)PER31/PJ/2009 jo. Per 57

PenghitunganPemotongan Pensiun(Pasal 14)Setiap Bulan(Jan-Nov)Akhir tahun(Desember)Gaji Bruto sebulandikurangiBi. Pensiun,PTKP(disetahunkan)Gaji Bruto Setahun(Jan-Des)dikurangi :Bi. Pensiun,PTKPPasal 17 (1) dibagi 12Pasal 17 (1) dikurangiPembayaran Jan-Nov

PenghitunganPemotongan Peg. Tetap(Pasal 14)Setiap Bulan(Jan-Nov)Gaji Bruto sebulandikurangiBiaya Jabatan,Iuran Pensiun, PTKP(disetahunkan)Akhir tahun(Desember)Gaji Bruto Setahun(Jan-Des)dikurangi :Biaya Jabatan,Iuran Pensiun, PTKPPasal 17 (1) dibagi 12Pasal 17 (1) dikurangiPembayaran Jan-Nov

Contoh: PPh 21 Pegawai tetap2008 2012Gaji sebulan 3,000,000 3,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan :5% X Rp 3.000.000,00150,000 150,000Penghasilan neto sebulan 2,850,000 2,850,000Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)12 x Rp 2,850.000,00PTKP setahun (K/-)34,200,000 34,200,000- untuk WP sendiri 13,200,000 15,840,000- tambahan WP kawin 1,200,000 1,320,000Jumlah PTKP setahun 14,400,000 17,160,000Penghasilan Kena Pajak setahun 19,800,000 17,040,000Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 990,000 852,000PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 82,500 71,000PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 82,500 85.200

Contoh: PPh 21 Pegawai tetap2013Gaji sebulan 3,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan :5% X Rp 3.000.000,00150,000Penghasilan neto sebulan 2,850,000Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)12 x Rp 2,850.000,00PTKP setahun (K/-)34,200,000- untuk WP sendiri 24,300,000- tambahan WP kawin 2,025,000Jumlah PTKP setahun 26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahun 7,875,000Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 393,750PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 32,800PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 39,375

Contoh: Penghitungan Akhir TahunPegawai TetapGaji + tunjangan + bonus (Jan s.d. Des) Rp 36,000,000Pengurangan :1Biaya Jabatan :5% X Rp 36.000.000,00Max = 6.000.000 Rp 1,800,000Penghasilan neto setahun sebenarnya Rp 34,200,000PTKP setahun (K/-)- untuk WP sendiri Rp15,840,000- tambahan WP kawin Rp1,320,000Jumlah PTKP setahun Rp 17,160,000Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 17,040,000Pajak Penghasilan Harus dipotong (tarif OP) Rp 852,000PPh 21 telah dipotong bulanan (Jan - Nov) misal : Rp 781,000PPh Yang kurang dipotong Rp 71,000

Contoh Kasus:• Budi Zaim, pegawai pada perusahaan PT Angin Mamiri (PTAM), menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 4 juta.PT AM mengikuti program Jamsostek, premi jaminankecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar olehpemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.50% dan0.30% dari gaji. PT AM juga menanggung iuran Jaminan HariTua setiap bulan sebesar 3.70% dari gaji. Budi juga membayariuran jaminan Hari Tua sebesar 2.00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT AM juga mengikuti program pensiun untukpegawainya. PT AM membayar iuran pensiun untuk pak Budike dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan olehMenteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp 100,000,sedangkan Pak Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp50,000 . Pada bulan juli 2013, Pak Budi hanya menerimapembayaran berupa gaji. Berapa pajak yang harus dibayaruntuk bulan Juli 2013?DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghitungan Pegawai Tidak TetapUpah secarabulananPasal 14 PER-31Upah Harian, Mingguan,Borongan, SatuanUpah sebulan Melebihi 1.320.000(Pasal 15 PER-31)Upah sebulan Tidak Melebihi1.320.000(Pasal 1 PMK 254) Pasal 12 Per 31Upah sebulan> 6 jtUpah sebulan s.d.6 jtUpah sehari >150 rbUpah seharis.d. 150 rbGaji Bruto –PTKP sebulan(disetahunkan)Upah Bruto –PTKP sebulan(disetahunkan)Upah Bruto –PTKP jumlahhariUpah Bruto –150 rb.(Perhari)Pasal 17 (1)dibagi 12Pasal 17 (1)dibagi 125%5% NIHIL

PEGHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAPDENGAN GAJI BULANANPeg. TetapPeg. Tdk. TetapbulananGaji bulanan 2,000,000 2,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan :5% X Rp 2.000.000,00100,000 -Penghasilan neto sebulan 1,900,000 2,000,000Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)12 x Pengh. NetoPTKP setahun (K/-)22,800,000 24,000,000- untuk WP sendiri 15,840,000 15,840,000- tambahan WP kawin 1,320,000 1,320,000Jumlah PTKP setahun 17,160,000 17,160,000Penghasilan Kena Pajak setahun 5,640,000 6,840,000Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 222,000 342,000PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 18,500 28,500PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 22,200 34,200

PENGHITUNGAN PPH 21PEGAWAI TIDAK TETAP (HARIAN, BORONGAN)Budi (kawin) bekerja selama 15 hari dalam bulan Juni 2011.Total gaji yang diterima Rp. 2.000.000, karena upah sebulanmelebihi 1.320.000, maka PPh 21 yang dipotong adalah :Penghasilan bruto = 2.000.000(15.840.000 + 1.320.000) X 15/360 = 715.000PKP = 1.285.000PPh 21 dipotong (5%) = 64.250PPh 21 jika tdk berNPWP +20% = 77.100

Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai(Pasal 16 Per 57)-TidakBerkesinambunganBerkesinambungan- Punya NPWP, dan- Ph hanya dr pemotong Pjk, dan- Tdk ada penghasilan lainTidakYaKomisaris /Pengawasyg tidak PegawaitetapKomulatifHonor/imbalan BrutoYang tidak TeraturMantan Pegawai(Pasal 16 PMK 252)KomulatifJapro, Tantiem,Bonus, Gratifikasi,Imbalan lain50%Upah Bruto50%Komulatif UpahBruto50%Komulatif Gaji Bruto –PTKP sebulanPasal 17 (1)Pasal 17 (1) Pasal 17 (1)Pasal 17 (1) Pasal 17 (1)

PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAIYANG TIDAK BERSIFAT KESINAMBUNGAN• Tax Based = 50% X penghasilan bruto• Tarif pajaknya adalah tarif umum• Misalnya : Adi Wijaya, SE, Ak. Melakukan Audit dan dibayarRp. 20.000.000, PPh 21 dipotong saat pembayaran adalah :Penghasilan Bruto : 20.000.000Dasar Pengenaan Pajak =50% : 10.000.000PPh 21 dipotong (Pasal 17 (1)= 5% X 10.000.000 : 500.000

Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifatkesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi)• Tidak memenuhi syarat komulatif : Punya NPWP, Hanyamemperoleh penghasilan dari pemotong pajak, dan tdkpunya penghasilan. Lain Komulatif Bruto dikurangi PTKPsebulan• Meliputi : Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris), MLM, PDLAsuransi, Penjaja Barang, dll yang bukan pegawai tetapimenerima penghslan secr berkesinambungan.• Misalkan Supandi merupakan konsultan di PT S.Memperoleh honor sbb :- Januari 2009 = 90.000.000- Februari 2009 = 100.000.000- Maret 2009 = 150.000.000

Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yangbersifat kesinambungan (syarat PTKP tidakterpenuhi)Uraian Januari Februari MaretPenghasilan Bruto 90,000,000 100,000,000 150,000,000Akumulasi Penghasilan bruto 90,000,000 190,000,000 340,000,000DPP (50%) 45,000,000 95,000,000 170,000,000PPh 21 terutang(tarif Pasal 17 (1)) 2,250,000 9,250,000 20,500,000Telah dipotong masa sebelumnya - 2,250,000 9,250,000PPh harus dipotong bulan tersebut 2,250,000 7,000,000 11,250,000Apabila tidak punya NPWP + 20% 2,700,000 8,400,000 13,500,000

Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawaibersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)• DPP Dihitung dari 50% kumulatif penghasilan brutodikurangi PTKP sebulan dikalikan tarif Pasal 17 (1)• Syarat dapat dikurangi PTKP: Punya NPWP, Hanyamemperoleh pengh dari pemotong pajak, dan tdk punyapengh. Lain jika salah satu saja syarat tidak dipenuhi makatidak ada PTKP. (Pasal 12)• Misalkan Pak Lamijan (K/-) anggotan MLM X Memperolehpenghasilan sbb :- Januari 2009 = 30.000.000- Februari 2009 = 60.000.000- Maret 2009 = 70.000.000Penghitungan PPh 21 adalah :

Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawaibersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)Uraian Januari Februari MaretPenghasilan Bruto 30,000,000 60,000,000 70,000,000Akumulasi Penghasilan bruto 30,000,000 90,000,000 160,000,000Akumulasi 50% Penghasilan bruto 15,000,000 45,000,000 80,000,000(-) PTKP (K/-)= (15.840.000+1.320.000)/12 1,430,000 1,430,000 1,430,000Penghasilan kena pajak 13,570,000 43,570,000 78,570,000PPh 21 terutang(Tarif Pasal 17 (1)) 678,500 2,178,500 6,785,500Telah dipotong masa sebelumnya - 678,500 2,178,500PPh harus dipotong bulan tersebut 678,500 1,500,000 4,607,000Apabila tidak punya NPWP + 20% 814,200 1,800,000 5,528,400

Contoh dokter yang bekerja di RS Tirta Nusantaramemperoleh honor sebagai berikut :BulanJumlah Jasa Dokter yang dibayarPasien (Rupiah)Januari 30.000.000,00Februari 30.000.000,00Maret 25.000.000,00April 40.000.000,00Mei 30.000.000,00Juni 25.000.000,00Jumlah 180.000.000,00

Penghitungan PPh 21 DokterBulanJasa Doketryang dibayarPasien(Rupiah)DasarPemotonganPPh Pasal 21(Rupiah)DasarPemotonganPPh Pasal 21Kumulatif(Rupiah)TarifPasal 17ayat (1)huruf aUU PPhPPhPasal 21terutang(Rupiah)(1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6)=(3) x (5)Januari 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5% 750.000,00Februari 30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 5% 750.000,00Maret 25.000.000,00 12.500.000,00 42.500.000,00 5% 625.000,00April 15.000.000,0025.000.000,007.500.000,0012.500.000,0050.000.000,0062.500.000,005%15%375.000,001.875.000,00Mei 30.000.000,00 15.000.000,00 77.500.000,00 15% 2.250.000,00Juni 25.000.000,00 12.500.000,00 90.000.000,00 15% 1.875.000,00Jumlah 180.000.000,00 90.000.000,00 8.500.000,00

PESERTA KEGIATAN DAN PENERIMA PESANGON(PASAL 16 PER 57)Peserta KegiatanPasal 16 (2) PER-57Penerima Pesangon(Pasal 19, PER-31)KMK 112/KMK03/2001Imbalan BrutoTarif Progresif :0-25 Juta : nihil25-50 juta : 5%50-100 juta : 10%100-200 juta : 15%200 - : 25%Pasal 17 (1)Final

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK (PEMBERI KERJA)• Menghitung dan memotong PPh 21 setiap Pegawai/ pembayaran• Membuat bukti pemotongan untuk setiap pegawai• Membayarkan total Pajak (PPh 21) yang telahdipotong setiap bulan ke kas negara maks. Tgl. 10bulan berikutnya• Melaporkan penghitungan, pemotongan, danpembayaran tsb ke Kantor Pajak setiap bulan makstgl. 20 bln berikutnya.

HAK :HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK- Meminta Bukti pemotongan- Bukti pemotongan sebagai kredit pajak(angsuranpajak) yang telah dibayarKEWAJIBANMelaporkan dalam SPT tahunan PPh OrangPribadi (setiap tahun)

Tax PlanningNo.Jenis PembayaranObyekPPh 21BiayaPerusahaan1 Gaji, tunjangan, Bonus, THR, Gra.dll Ya Ya2 Asuransi (kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa) yangdibayar perusahaanYa Ya3 Pembayaran langsung kepada dana pensiun,jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT olehperusahaan4 Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi,pengurus)5 Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan sepertimobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh ditanggungperusahaanTidakTidakTidakYaYaTidak

Tax Planning Bea siswaApabila ada pegawai yang melakukanpendidikan dari pada diberikan dalam bentuktunjangan, maka berikan dalam bentuk beasiswa karena bisa mengurangi PPh Badantetapi bukan obyek PPh 21sehingga bisamenghemat jumlah pajak 5 – 30% tergantungjumlah Penghasilan kena pajak pegawai yangdiberikan beasiswa tadi.

Tax Planning Pemberian Natura1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/thJangan berikan bentuk natura karena tidakmengurangi biaya perusahaan shg dikenakanPPh badan lebih besar.2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/thBerikan natura karena tarif tarif PPh badanlebih kecil dari PPh 21 (OP)

Tarif dan Penerapannya• Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam NegeriLapisan Penghasilan Kena PajakTarifs/d Rp 50 juta 5%Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta 15%Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta 25%Diatas Rp 500 juta 30%Tarif Deviden 10%Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yangseharusnyaTidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut/potong(Untuk PPh Pasal 23)100% lebih tinggi dari yangseharusnyaPembayaran Fiskal untuk yang punya NPWPGratisDEPARTEMEN IKK - IPB

DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)Keterangan 2009-2012Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-Tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilansuami.Tambahan untuk setiap anggota keturunansedarah semenda dalam garis keturunan lurusserta anak angkat yang diatnggungsepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiapkeluargaRp. 15.840.000,-Rp. 1.320.000,-DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)Keterangan 2013Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 24,300,000Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 2,025,000Tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilansuami.Tambahan untuk setiap anggota keturunansedarah semenda dalam garis keturunan lurusserta anak angkat yang diatnggungsepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiapkeluargaRp. 24,300,000Rp. 2,025,000-DEPARTEMEN IKK - IPB

Jenis SPT TahunanORANG PRIBADIBADAN1770 S(sederhana)17701771WP yg menerima :ph hanya dari 1 pemberikerja,dikenakan PPh Final,dikenakan PPh tersendiri,bukan ObjekWP ygmelakukan usaha/ pekerjaan bebasWP Badan

WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 SPENGHASILANWP Sebagai Karyawan Hanya Pada SatuPemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi)1234PEKERJAANDARI SATUPEMBERI KERJADIKENAKANPPh FINALDIKENAKANPAJAKTERSENDIRIBUKANOBJEK• Bunga Deposito, Tabungan, DiskontoSBI• Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek• Penjualan Saham di Bursa Efek• Hadiah Undian• Dll(akan disampaikan kemudian)• Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja• Penghasilan anak dari pekerjaan• Bantuan/sumbangan/hibah• Warisan• Bagian laba anggota CV tidak atassaham, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi• Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan,jiwa, dwiguna, beasiswa

Pajak Penghasilan Pasal 22• Pajak penghasilan yang dipungut oleh:1.Bendaharawan pemerintah berkenaandengan pembayaran atas penyerahan barang2.Badan-badan tertentu berkenaan dengankegiatan bidang impor atau usaha di bidanglainDEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Penghasilan Pasal 23• Pajak yang dipotong atas penghasilan yangberasal dari modal, penyerahan jasa atauhadiah dan penghargaan selain yang telahdipotong PPh pasal 21Contohnya:• Deviden, bunga royalti: 15%DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak penghasilan atashadiah dan penghargaan• Hadiah undian: 25%• Hadiah atau penghargaan perlombaan:PPh ps 21 (WPOP dalam negeri)PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri• Penghargaan atas prestasi• Hadiah atas pekerjaan, jasa, dllDEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Pertambahan Nilai:dikenakan atas:• Penyerahan barang kena pajak di dalam daerahpabean yang dilakukan pengusaha• Impor barang kena pajak• Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerahpabean yang dilakukan pengusaha• Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerahpabean di dalam daerah pabean atau• Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kenapajakDEPARTEMEN IKK - IPB

Barang yang tidak dikenakanPPN• Barang hasil pertambangan• Barang kebutuhan pokok• Makanan dan minuman yang disajikan diresto, hotel, dll.• Uang, emas batangan, dan surat-suratberhargaDEPARTEMEN IKK - IPB

Jasa yang tidak dikenakanPPN• Jasa bidang pelayanan kesehatan medis• Jasa bidang pelayanan sosial• Jasa bidang pengiriman surat berperangko• Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha• Jasa bidang keagamaan• Jasa bidang pendidikan• Jasa bidang kesenian• Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial• Jasa bidang angkutan umum• Jasa bidang tenaga kerja• Jasa bidang perhotelan• Jasa yang disediakan oleh pemerintahDEPARTEMEN IKK - IPB

Tarif PPN dan PPN-BM• Tarif PPN = 10%• Tarif PPnBM = 10 – 200%Contoh:PKP A menjual tunai barang kena pajak kepadaPKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yangterhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% xRp 25 jt atau Rp 2.5 jtDEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh lain• PKP D mengimpor barang kena pajak X yangtergolong mewah dengan nilai impor Rp50.000.000. Barang X tergolong mewahsehingga selain dikenakan PPN juga dikenakanPPnBM dengan tarif 20%. Penghitunganpajaknya:1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jtDEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Bumi dan Bangunan• Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan ataubangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBBsebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994• Obyek:1. Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumiyang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia2. Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkansecara tetap pada tanah dan/atau perairanKecuali:a. Digunakan untuk kepentingan pelayanan umumb. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atausejenisnyac. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dlld. Digunakan untuk perwakilan diplomatike. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasiinternasionalDEPARTEMEN IKK - IPB

PBB P2• Per 31 Desember 2013 berubah menjadi pajakdaerah kabupaten/kota untuk perdesaan danperkotaan, kecuali PBB untuk sektorperkebunan, perhutanan, danpertambangan• Pemerintah Pusat akan mengalihkan semuakewenangan terkait pengelolaan PBB-P2kepada kabupaten/kota. Kewenangantersebut antara lain: proses pendataan,penilaian, penetapan, pengadministrasian,pemungutan/ penagihan dan pelayananDEPARTEMEN IKK - IPB

PengertianPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan danPerkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunanyang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkanoleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasanyang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan.DEPARTEMEN IKK - IPB

Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2menjadi Pajak daerah sesuai UU PajakDaerah dan Retribusi Daerah (PDRD):Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota:a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerahb. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasukpengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadiPajak Daerah)c. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerahd. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggarandan pengaturan pada daerahDEPARTEMEN IKK - IPB

Dasar Pengenaan PBB• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkanberdasarkan wilayah melalui Kepmen Keudengan pertimbangan dari gubernur, denganmemperhatikan:- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli secara wajar- Perbandingan harga dengan obyek lain yangsejenis dan berdekatan, serta fungsinya samadan telah diketahui harganya- Nilai perolehan baru- Penentuan NJOP penggantiDEPARTEMEN IKK - IPB

Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak (NJOPTKP)• Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunanyang tidak kena pajak• Besarnya berbeda menurut kab/kotasetinggi-tingginya Rp 12 juta• Diketentuan baru UU PDRD NJOPTKP palingrendah Rp 10 juta setahun.• Wajib pajak memperoleh penguranganNJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kalidalam satu tahun pajak• Tidak bisa digabung dengan obyek pajaklainnyaDEPARTEMEN IKK - IPB

Dasar Penghitungan PBB• Nilai jual kena pajak (NJKP):Obyek pajak perkebunan : 40%Obyek pajak kehutanan : 40%Obyek pajak pertambangan : 20%Obyek pajak pedesaan/pertanian:NJOP > Rp 1M : 40%NJOP < Rp 1M : 20%• Pada ketentuan baru TIDAK mengenal NJKP• Tarif PBB : 0.5%• Pada ketentuan baru paling tinggi 0.3%DEPARTEMEN IKK - IPB

Artinya:• Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), makaPBB =0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)0.2% x (NJOP – NJOPTKP)• Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP)maka PBB =0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)0.1% x (NJOP – NJOPTKP)DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh• Obyek Perumahan:- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp840.000/m2 (nilai jual tanah tersebuttermasuk kelas A17 dengan nilai jual standarRp 802.000/m2- Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan hargastandar Rp 968.000/m2)DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghitungan PBB: (lama)• NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp802.000.000• NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp387.200.000• NJOP total = Rp. 1.189.200.000• NJOPTKP = Rp 12.000.000• NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000• NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000• PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp2.354.400DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh Penghitungan denganketentuan baruWajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :• Tanah seluas 800 m2 dengan harga jualRp300.000,00/m2• Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jualRp350.000,00/m2• Taman seluas 200 m2 dengan nilai jualRp50.000,00/m2DEPARTEMEN IKK - IPB

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000,00NJOP Bangunan:Rumah dan garasi: 400 x Rp350.000,00 = Rp 140.000.000,00Taman 200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.000.000,00 (+)Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00NJOPTKP = Rp 10.000.000,00 (-)Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah0,2% PBB terutang : 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00DEPARTEMEN IKK - IPB

DEPARTEMEN IKK - IPB

Tugas:• Pak Bagus, pegawai pada perusahaan PT Mendung Sekali (PT MS),menikah dan memiliki dua anak, memperoleh gaji sebulan Rp 5 juta.PT MS mengikutikan Pak Bagus dalam program Jamsostek danmembayar premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi JaminanKematian sebesar masing-masing 0.50% dan 0.30% dari gaji. PT MSjuga menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar3.50% dari gaji. Pak Bagus juga membayar iuran jaminan Hari Tuasebesar 2.00% dari gaji setiap bulan. Di samping mengikutkan PakBagus dalam program pensiun, PT MS juga membayar kan iuranpensiun untuk Pak Bagus ke dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp100,000, sedangkan Pak Bagus membayar iuran pensiun sebesar Rp50,000.Pada bulan juni 2013, Pak Bagus hanya menerima pembayaran berupa gaji.Berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Juni 2013?Kalau Pak Bagus menambah iuran pensiun menjadi Rp 100.000 per bulan,berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Juni 2013?

ENDSumber: dari berbagai pustaka/bahan presentasiDEPARTEMEN IKK - IPB