12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>antara mereka. Tetapi keinginannya tersebut gagal karena MenteriAgama yang menggantikan Mukti Ali, yakni Alamsyah RatuPrawiranegara ternyata lebih cenderung kepada pandangan bahwakerukunan akan tercipta melalui peraturan-peraturan yang dibuatpemerintah. Tentu saja pandangan Alamsyah ini sejalan dengankeinginan sebagian tokoh-tokoh muslim. Kalau dilihat dari kontekspolitik usai sidang MPR 1977, Alamsyah memang ditugaskanpresiden untuk membangun rekonsiliasi dengan tokoh-tokoh Islamyang sebelumnya sempat marah di sidang MPR itu karena kebijakanpemerintah mengenai indoktrinasi Pancasila (P4) dan alirankepercayaan yang pada mulanya mau dimasukkan sebagai ‘agama’.Seperti telah disinggung, Djohan sangat tidak setuju denganpikiran bahwa kerukunan umat beragama akan tercipta melaluiaturan. Ia mengatakan:Saya tidak setuju karena saya percaya kerukunan itu tidak bisadiatur. Ia harus ditumbuhkan dari proses interaksi masyarakatitu sendiri. Sama saja seperti dalam rumah tangga, misalnya kitatidak bisa buat aturan yang rigid bahwa suami harus begini, isteriharus begitu. Itu kan hanya pengangan-pegangan saja. Misalnya,kalau melanggar, orangnya harus dihukum. Kan tidak begitu.Jadi kerukunan harus muncul dari bawah sebagai suatukesadaran. 17Karena itulah Djohan sangat risih ketika suatu hari ia mendengarbahwa Depag mengadakan program ‘latihan instruktur kerukunanhidup antarumat beragama’. “Apa apaan ini, kerukunan kok pakaiinstruktur? Mereka itu mengerjakan sesuatu yang mereka sendiritidak mengerti,” kata Djohan. 18 Demikian pula ketika orang-orangmulai ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang KerukunanUmat <strong>Beragama</strong> (RUU KUB), Djohan juga menolaknya dengan alasanyang serupa.Selain itu, Djohan juga menyampaikan kritik-kritik terhadap SK-SK Menteri Agama (sebagian berupa SKB Menteri Agama danMenteri Dalam Negeri) yang mengatur hubungan antar agamatersebut. Misalnya SK yang mengatur tidak boleh menyiarkan agamakepada orang yang sudah beragama. Dalam bahasa teologi Islam, inibisa dikatakan tidak boleh memurtadkan orang Islam. TetapiBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!