Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectdimana ia bekerja sebagai penulis pidato presiden Soeharto. Tetapisesungguhnya ini tidak berarti bahwa Djohan setuju dengan beberapakebijakan Orde Baru yang cenderung tidak demokratis. Seperti yangsudah umum diketahui, Djohan justru bergabung dengan gerakandemokrasi, meskipun harus mengorbankan ‘nama baiknya’ di matapejabat pemerintah.Berdasarkan sejarah dapat kiranya dikatakan bahwa Pancasilamerupakan suatu rumusan kompromis antara kelompok yangberorientasi kebangsaan dan kelompok yang ingin menjadikan Islamsebagai ideologi negara. Rumusan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’memang terkesan kurang tegas. Apa sebenarnya yang dimaksuddengan ‘ketuhanan’? Apakah ia sama dengan kata ‘tuhan’? Kalau‘ya’, apakah ini berarti bahwa semua warga negara harus ‘bertuhan’?Ada yang mengatakan kata ‘ketuhanan’ tidak sama dengan ‘tuhan’,seperti ‘pulau’ tidak sama dengan ‘kepulauan’. Tetapi bagaimanadengan ‘Yang Maha Esa’? Apakah ini berarti bahwa hanya pahammonoteistik yang dapat diterima dalam negara ini? Apakah ‘YangMaha Esa’ identik dengan konsep ‘tawhîd’ dalam teologi Islam?Bagaimana dengan agama-agama lain yang tidak memiliki konsepketuhanan seperti Islam? Kalau makna masing-masing dari frasa‘Ketuhanan’ dan ‘Yang Maha Esa’ saja sudah tidak jelas, bagaimanapula kalau keduanya digabung? Lantas, bagaimana kita menafsirkanPasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa”? Untuk menjawab pertanyaan ini,Penjelasan UUD 1945 juga tidak membantu karena di situ hanyatertulis: “Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesiaterhadap Tuhan Yang Maha Esa.”Di sisi lain, kekaburan atau mungkin lebih tepat disebut ‘ketidak -tegasan’ rumusan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ justru merupakankekuatan dan keunikan dari kompromi politik bangsa ini. Denganrumusan tersebut, Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tidak jugamenjadi negara Islam, tetapi dalam batas tertentu bersifat religius. Iaberada dalam posisi abu-abu, sebuah wilayah sengketa sekaligusdamai. Barangkali eksistensi Departemen Agama (Depag) merupakanwujud kelembagaan dari hakekat negara kita yang ‘bukan-bukan’ itu.Harus diakui bahwa Depag lebih banyak melayani kepentingan kaummuslim, tetapi beberapa direktorat juga diberikan kepada agamaagamalain. Bagi kalangan muslim yang berambisi untuk mendirikan48 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA