Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectempang, kuda, pohon cengkeh, tambah pohon kelapa, tambahperhiasan dan kain patola yang terbuat dan kulit ular patola.Persyaratan terakhir, yaitu kulit ular patola, adalah yang paling berat,karena seorang laki-laki dituntut mampu menangkap ular patola danmengulitinya. Jika seluruh persyaratan ini terpenuhi, maka laki-lakiitu bisa disebut perkasa. Hal ini berarti bahwa perempuan sangatdihargai dan dianggap tinggi nilainya. Banvak laki laki yang tidakmampu memenuhi persyaratan tersebut, namun karena sudah “bakusuka” maka perkawinan mereka direstui, agar kedua pihak terhindardan perbuatan yang melanggar norma. Kalau tidak, mereka akan laridan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Ada pula adat istiadatorang Minahasa, seperti upacara naik rumah baru atau slametan diJawa. Yang menjadi pemimpin upacara tersebut bisa dan laki-laki atauperempuan. Tapi kemampuannya yang dilihat. Pemimpin upacara itudisebut Kapel. Dan biasanya perempuan yang menjadi Kapel, karenadinilai lebih telaten dalam mengatur, sedangkan laki-laki tidak. AdatMinahasa tidak memisahkan peran dan relasi antara suami atau istridalam rumah tangganya. Antara siapa yang harus memasak danbekerja, itu bisa diatur apakah suami atau istri. Misalnya, tidak adacemooh jika yang memasak di rumah adalah suami. Ada pepatahMinahasa yang mengatakan, maan matulengka ululoan taan maleoleosa. Artinya, walaupun tungku belangan tempat masak ini terbalik,suami istri harus tetap saling mengasihi.AKHIRULKALAMAkhir dari pertemuan atau dari diskusi ke diskusi, bersama Pak DjohanEffendi, ada sejumlah rekomendasi yang ditujukan ke DepartemenAgama waktu itu. Antara lain meminta agar Departemen Agamamemprakarsai dilakukannya tafsir ulang berpersepktif gender terhadapkitab-kitab suci, terutama yang menyangkut hubungan laki-laki perem -puan. Hasil penafsiran terhadap teks-teks kitab suci yang berperspektifgender, diharapkan bisa disosialisaikan kepada umat. Kepada tokohtokohagama seperti ulama, pendeta dan pastur, Bhiksu, diharapkanmemiliki sensitivitas gender, agar fatwa-fatwanya tidak bias gender.Di pihak lain, dalam hal mengelola pemerintahan, memangharus lentur dan fleksibel dengan masyarakat. Mengakomodirkepentingan banyak pihak, bukan merupakan sesuatu yang tabu,selama untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Bahkan peme -44 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA