Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectaturan yang menjaga kehidupan bersama secara tenteram; itu tujuanundang-undang. 6Sikap positif Montesquieu terhadap undang-undang mungkinaneh pada masa kini, bersandarkan pengalaman adanya undangundangyang tidak berguna. Bagi Montesquieu, pemahaman tentangundang-undang erat hubungannya dengan hakekat dan prinsipnegara. Dalam republik atau demokrasi, hakekat negara berasas padakesusilaan politis. Dengan menetapkan kaidah ini baru bisa dipahamikenapa Montesquieu mencantumkan “cinta pada undang-undangnegara” ke dalam definisi kesusilaan. Itu bukan semata-mata suatucatatan tentang realitas melainkan disertai dengan suatu syarat:bahwa ruh atau semangat undang-undang itu memang menafaskanruh hakekat negaranya. Karena Montesquieu mengutamakan dalambukunya ini uraian tentang ruh (esprit) undang-undang maka ia tidakbanyak berbicara mengenai kemungkinan bahwa undang-undang itubisa menyimpang. Apabila kemungkinan ini disinggung dalamkaryanya, maka ia menempatkannya di bawah topik kemorosotan(dekadensi) prinsip demokratis. 7Tapi yang lebih ditekankan ialah kaitan undang-undang dengankeamanan dan perlindungan warga dari undang-undang yangmemungkinkan memanipulasi hukum dan hukuman dan perlindung -an terhadap tuduhan palsu. 8 Kalau keamanan warga tidak terjamin,maka kebebasannya pun menjadi tanda tanya. Kemerosotan itu bisaterjadi apabila prinsip “kesetaraan” salah diarahkan dan setiap orangberanggapan bahwa ia mampu untuk mengerjakan setiap jabatandalam negara, sama seperti mereka yang secara khusus ditugaskanuntuk itu. Kalau malapetaka itu terjadi, maka mereka yang dipercayarakyat akan berusaha merampas sedapat mungkin jabatan dan harta.Guna menyembunyikan watak mereka yang sudah rusak, makamereka akan berusaha agar watak para warga dirusak dengan segalacara, agar tujuan dan hakekat negara menjadi terselubung.Kesetaraan dalam demokrasi ialah kesetaraan kesempatan, ia bukankesetaraan jabatan.Dengan uraian itu, Montesquieu membedakan antara kebebasanfilosofis dan kebebasan politis. Kebebasan filosofis, menurutnya,berarti seorang dapat mengamalkan kehendaknya. Sedangkankebebasan politis terkait dengan keadilan dan penerapan undangundang,khususnya di bidang hukum pidana: seberapa jauh undang-692 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA