Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectbergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RepublikIndonesia. Di samping itu Komnas Ham juga menyimpulkan adanyaindikasi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Komnas HAM,2006). Tentu saja selama tiga tahun belakangan ini, data akansemakin bertambah jika Komnas HAM kembali melakukaninvestigasinya.Setara Institute mengeluarkan laporan bahwa, tahun 2007/8adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan beragama danberkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan. Indikasinyaadalah terjadinya serangkaian perusakan, kekerasan, dan penangkap -an terhadap kelompok yang dianggap sesat, dan kelompok agamalain, yang dipertontonkan kepada publik. Lembaga ini mendesakkanbeberapa hal: pertama, mendesak negara untuk memberikanrehabilitasi, restitusi, dan kompensasi kepada korban-korbanpelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menyusunmekanisme pemulihan yang berkeadilan. Kedua, mengingatkannegara untuk tidak tunduk kepada penghakiman massa dan padapada organisasi keagamaan korporatif Negara. Di sini negara harusbertindak berdasarkan konstitusi.TENTANG HUKUM YANG TAK TEGAKSuatu ironi bertambah ketika memasuki era demokrasi yangmembahagiakan ini. Dengan pemenuhan partisipasi warga negaradalam proses politik secara langsung, ternyata tidak juga dibarengidengan perubahan aturan yang lahir di era demokrasi terpimpinmaupun demokrasi otoriter. Aturan hukum yang sering dijadikanalat, terkadang oleh perangkat negara, adalah produk aturan hukumlama di era otoritarian. Salah satunya adalah masih dipakainyaPenetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang statusnya ditingkatkanmenjadi UU No. 5/1969 tentang Pencegahan dan atau Penyalah guna -an Agama, dan keberadaan Badan Koordinasi Pengendalian AliranKepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang banyak dinilaimenyimpang dengan ketentuan hukum di atasnya dan tidak relevanlagi dalam kondisi memasuki demokrasi liberal sekarang ini. Inihanya menyebut satu contoh aturan yang terus dilestarikan tanpamelihat perubahan situasi sosial politik yang telah berubah.Sebagai negara moderen, Indonesia lengkap memiliki perangkatperundang-undangan yang tegas menjamin kebebasan beragama,Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 663