Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectyang penuh ketegangan dan konflik di antara kaum muslimin danKristen. Ketegangan itu terutama dipicu oleh terjadinya gelombangkonversi massal bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dankalangan muslim abangan ke dalam Kristen. Dalam periode antara1965 sampai 1971 dilaporkan sekitar 2.000.000an muslim Jawatelah dibaptis menjadi Kristen (cf William, n.d: Hefner 1987a;1987b, 1985; Pranowo 1991; 1994). Kaum muslimin yang marahmelihat konversi seperti itu memandang bahwa misionaris Kristentelah melakukan cara-cara yang tidak fair dalam menyebarkanagama, seperti melalui pembagian makanan, uang, hewan ternak,pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya.Berbarengan atau berkaitan dengan perkembangan itu, polemikkeagamaan yang keras antara Islam dan Kristen meningkat pula.Berbagai ceramah, brosur, pamflet, baik yang diterbitkan lembaga/organisasi resmi atau tidak resmi juga beredar di mana-mana. Isinyasebagian besar merupakan kecaman atau celaan satu sama lain.Kalangan Islam umumnya membantah kebenaran keimanan Kristendan menganggapnya sebagai ajaran yang tidak masuk akal, tidaklogis, dan bahkan bersifat takhayul. Sebaliknya, kalangan KristenProtestan dan Katolik memandang keimanan Islam sebagaiterkebelakang dan fanatik (Boland 1982:43).Ketegangan yang terus meningkat ini mendorong terjadinyakonflik terbuka di beberapa tempat di Indonesia. Pada akhir 1967kelompok-kelompok pemuda muslim membakar beberapa gereja diUjungpandang (kini Makassar), Jawa Tengah, dan Aceh. Sebaliknya,di Sulawesi Utara dan Ambon terjadi pembakaran masjid oleh parapenganut Kristen (William n.d:14; Boland 1982:54). Semua rentetanperistiwa ini akhirnya membuat Dewan Gereja-gereja se-Dunia pada1974 memutuskan pembatalan Indonesia sebagai tempat pertemuanSidang Majelis umumnya; dan memindahkan tempat penyelenggara -an nya ke Afrika pada 1975 (Boland 1982:43).Karena perkembangan situasi yang tidak menguntungkantersebut, pemerintahan Presiden Suharto mulai mengambil inisiatifuntuk menyelenggarakan dialog antaragama. Pemerintah yangmenyadari bahwa ketegangan dan konflik yang terjadi dapatmenciptakan situasi yang eksplosif, mengambil inisiatif denganmengundang para pemimpin agama-agama untuk menyelesaikankonflik dan pertikaian di antara umat beragama. Pemerintah, melalui24 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA