Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectKNIL, Belanda memang menggunakan orang-orang Menado danMaluku, yang notabene kebanyakan beragama Kristen, denganmaksud untuk memukul orang-orang Jawa dan Sumatra yangkebanyakan beragama Islam. Meskipun demikian hal itu dilakukanbukan terutama karena alasan religius, melainkan karena kepentinganekonominya sendiri sambil memanfaatkan perbedaan agama kaumpribumi. Ketika Belanda telah pergi, Jepang justru mendukungkelompok Islam dan menekan kelompok-kelompok lain. Dalampembentukan laskar-laskar seperti Hisbullah, misalnya, Jepang gantimenggunakan kelompok Islam sebagai tentara untuk memukul yanglain. Motivasi pokok di balik kebijakan macam ini tentu saja bukanmotivasi spiritual keagamaan, melainkan motivasi strategi perang.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik-konflikantarpemeluk agama waktu itu lebih disebabkan oleh kebijakan parapenguasa daripada oleh perbedaan pendapat di kalangan rakyatsendiri. Bagi rakyat kebanyakan, bisa dikatakan bahwa sebenarnyamasalah konflik antaragama yang murni itu hampir tak ada.Sebagaimana telah kita lihat, kebanyakan masalah yang ada adalahmasalah yang dimunculkan oleh pihak penguasa, dalam hal ini keduapemerintah asing, guna melayani kepentingan masing-masing.Dengan kata lain, konflik antaragama yang ada adalah bagian daridinamika politik, yakni dimanika perebutan kekuasaan dan pengaruhdemi kepentingan elite penguasa.Dalam kaitan dengan ini, kiranya perlu dilihat apa yang terjadisetelah Belanda dan Jepang pergi dari Indonesia. Tampak bahwapada awal berdirinya Republik, realitas perbedaan agama (dan etnis)rupa-rupanya tidak terlalu menjadi masalah. Kalaupun ada,tampaknya jalan keluar cenderung lebih mudah ditemukan. AmirSjarifuddin, misalnya, meskipun ia Kristen dan non-Jawa, bisaditerima menjadi Perdana Menteri Kedua RI. Selain itu ada Ir. Juandayang Islam tapi non-Jawa (Sunda), Nasution yang Islam tapi juganon-Jawa (Batak), atau T.B. Simatupang yang non-Islam dan non-Jawa sekaligus, yang semuanya bisa bekerja sama dalam menegakkanberdirinya Republik yang masih muda dan banyak tantangan itu.Ironisnya, pada jaman Orde Baru apa yang telah dilakukan olehBelanda dan Jepang itu dalam arti tertentu justru diterapkan kembali.Agama sekali lagi dijadikan salah satu sarana bagi pelestarian danlegitimasi kekuasaan. Pemerintah Orde Baru membatasi jumlah550 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA