Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectpenting: (1) mereka sama-sama mengkhawatirkan tumbuhnyasosialisme yang revolusioner; (2) banyak kalangan dalam Gereja Italiyang ingin dilihat sebagai warganegara yang patriotik; dan (3)kesediaan sejumlah politisi liberal untuk mulai mengabaikan sikapsikapanti-klerik mereka (Cotta, 1992: 157). Terobosan menentukandalam negosiasi-negosiasi ini terjadi pada 1913, ketika elite liberaldan Katolik mencapai kesepakatan bersama di tingkat nasional,dalam apa yang disebut sebagai “Pakta Gentiloni”. Di bawahkesepakatan ini, doktrin non expedit dibatalkan untuk mencapaibanyak tujuan praktis, yang memungkinkan aliansi-aliansi elektoralliberal-Katolik memenangkan lebih dari 200 kursi di parlemen dankarenanya memberi pemerintahan liberal dukungan suara mayoritasmutlak di parlemen (Cotta, 1992: 157).Namun demikian, koalisi di atas tidak bisa bertahan lama karenapara elite liberal selalu menekankan agar para politisi Katolik hanyadiberi posisi-posisi yang tidak atau kurang menentukan dipemerintahan Bagi Cotta, ini adalah masalah paling krusial dalampolitik Itali: “Mereka [para elite penguasa] hanya mau mengkooptasielite-elite baru dalam posisi-posisi rendahan, tidak bersedia berbagikekuasaan dalam cara yang cukup penting. ... Terlepas dari beberapaupaya yang sudah dicoba, para elite liberal, sosialis, dan Katolik tidakbisa mengatasi perbedaan-perbedaan mereka, dan sikap mereka yangsaling mencurigai menjadi penghalang bagi tumbuhnya koalisi politikyang mampu menghambat naiknya Fasisme, gerakan anti-demokrasibaru yang paling kuat” (1992: 159-160).Menyusul berakhirnya perang, rezim fasis, yang berkuasa dari1922 hingga berakhirnya Perang Dunia II, menjalankan kebijakanyang hendak berbaikan dan berekonsiliasi dengan Gereja Katolik. Iniberkulminasi dengan ditandatanganinya “Pakta Lateran”, pada 1929,oleh Mussolini dan Kardinal Gasparri (mewakili Paus Pius XI). Paktaini menyelesaikan sekali dan untuk selamanya “Masalah Roma”,dengan pembentukan negara Vatikan. Salah satu bagian dari pakta ituadalah sebuah konkordat yang menegaskan Katolisisme sebagai“satu-satunya agama negara.” Pakta itu juga menegaskan kembalibeberapa hak istimewa bagi Gereja Katolik–dalam masalah-masalahperkawinan dan ekonomi, dan dalam bidang pendidikan agama disekolah-sekolah negeri–yang dirampas dari gereja pada periodeliberal (Jemolo, 1960: 228-230).486 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA