Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectkebebasan beragama pada 1889; dan (4) kontrol negara ataslembaga-lembaga kesejahteraan dan sumbangan pada 1890.Lebih jauh, oposisi terhadap hirarki gereja diperparah olehlangkah-langkah yang dimaksudkan untuk menggerogoti kekuatanekonomi gereja (khususnya dengan membatasi apa yang dianggapsebagai milik gereja dan pengambilalihan hak milik yang sebelumnyadikuasai gereja pada 1866 dan 1867). Kalyvas melaporkan:“Meskipun langkah-langkah anti-klerik yang berlangsung di Italilebih lunak dibanding hal sejenis yang bisa dilihat di Jerman,langkah-langkah itu menunjukkan upaya memisahkan diri dari masalalu yang lebih revolusioner dan serangan kepada posisi gereja yanglebih dramatis dibanding dengan yang dilakukan Bismarck di sebuahwilayah di mana umat Katolik sudah sejak lama merupakankelompok minoritas [Jerman]” (Kalyvas, 1996: 216).Namun, yang mungkin lebih penting dari yang lainnya, unifikasiItali digenapkan pada 1870 dengan penundukan Roma, yangsekaligus mengakhiri kekuasaan sekuler para Paus. Oleh umatKatolik, peristiwa ini menumbuhkan tingkat kemarahan khususkepada monarki Itali, yang mereka tuduh sedang mencoba“mencuri” jubah Paus dan gereja dari sedikit kebebasan yang masihmereka punya. Ketika tentara-tentara Itali memasuki Roma, Paustiba-tiba berhenti sebagai penguasa dunia yang berdaulat, untukpertamakalinya setelah berabad-abad: dengan kemarahan tak terperiia mengunci dirinya di Vatikan, sambil memproklamasikan-dirisebagai “tahanan” negara Itali. Salah satu akibatnya yang pentingkemudian adalah doktrin non expedit yang dikeluarkannya, yangmelarang orang Katolik dari berpartisipasi dalam politik elektroral,baik sebagai kandidat yang dipilih maupun pemilih (Kalyvas, 1996:216).Dengan perluasan hak suara dalam pemilu yang ditetapkan pada1913, doktrin non expedit Paus di atas menjadi makin pentingmaknanya. Seperti dilaporkan Cotta: “Mengingat luasnya parapengikut gereja khususnya di daerah-daerah pedesaan (tetapi juga dikalangan kelas menengah dan atas) para elite liberal merasa engganmemobilisasi dukungan massa, karena hal itu akan segeramenumbuhkan dukungan populer kepada kalangan sosialis” (Cotta,1992: 157). Ini membuka peluang bagi berlangsungnya negosiasiantara Gereja Katolik dan para pemimpin liberal, karena tiga alasanBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 485