Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectberargumen bahwa tanggal yang pas untuk itu adalah di sekitarpembentukan kabinet “Solidaritas Nasional” pada pertengahan 1970-an, karena itulah saat ketika, untuk pertama kalinya dalam sejarah Itali,PKI mendukung sebuah kabinet pemerintahan Meskipun kala itu PKItidak diberi satupun posisi dalam kementerian, fakta bahwa wakilwakilmereka ikut dimasukkan ke dalam berbagai komite yang bekerjadalam parlemen merupakan perkembangan amat penting, yangtanpanya PKI “dipinggirkan dan dikeluarkan dari posisi-posisi ke -kuasaan di tingkat nasional” (Bruneau et. al., 2001: 68).Sehubungan dengan “toleransi kembar” yang menjadi temapokok tulisan ini, fakta-fakta di atas membuat eksplorasi kita menjadilebih mudah dan lebih sulit sekaligus. Lebih mudah karena sekadarpembentukan PDK jelas tidak melanggar prinsip pokok “toleransikembar”; kita bahkan dengan aman dapat menyimpulkan bahwapembentukan partai itu saja, yang mengindikasikan bahwa orangorangKatolik mau dan sudah tunduk kepada aturan main demo -krasi, adalah dukungan penting kepada prinsip “toleransi kembar”Namun demikian, karena sebuah sistem demokrasi yang ter kon -solidasikan mengharuskan inklusi dan keterlibatan aktif sebanyakmungkin sektor politik dalam masyarakat, termasuk para aktivis kiridan komunis, maka eksplorasi kita harus mengikuti argumenBruneau dan kawan-kawannya, dan inilah jalur yang lebih sulit.Presentasi mengenai hubungan gereja-negara di Itali di bawahini akan mengikuti dua jalur di atas. Saya akan memulai dengan yanglebih mudah dan akan bergerak ke yang lebih rumit.Hubungan Gereja-Negara Sebelum dan di Bawah MussoliniUnifikasi Itali pada 1860 menimbulkan krisis serius dalam hubunganantara Gereja Katolik dan negara baru. Pemerintahan liberal dibawah Camillo Benso Cavour dan para penerusnya menjalankansebuah kebijakan yang menyekularisasi lembaga-lembaga dankehidupan publik, sejalan dengan prinsip Cavour yang terkenalmengenai “sebuah gereja yang bebas dalam sebuah negara yangbebas” (Jemolo, 1960: 11-12). Kebijakan yang diterapkan kala itumencakup: (1) pemberian otoritas untuk mengurusi masalah-masalahperkawinan kepada lembaga perkawinan sipil pada 1865; (2)pembatasan atas pendidikan agama Katolik di sekolah-sekolah negeripada 1877; (3) reformasi undang-undang tertentu untuk membela484 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA