12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>(3) Tidak akan ada agama resmi negara. Para pejabat publik harusmenghargai berbagai keyakinan keagamaan masyarakat Spanyoldan harus memelihara hubungan kerjasama yang diakibatkannyaantara Gereja Katolik dan keyakinan-keyakinan keagamaanlainnya.Dalam nada maupun substansinya, ketentuan-ketentuan di atasamat berbeda dari apa yang dinyatakan dalam Konstitusi 1931.Sementara Pasal 5 Konstitusi 1931 menyatakan bahwa “Spanyoltidak memiliki agama resmi,” definisi dan regulasinya mengenaikebebasan beragama sangat tinggi anti-klerikalismenya. Kutipan dibawah ini meringkaskan mengapa Konstitusi 1931 itu, sepertidisebutkan Gunther dan Blough, “seperti balas dendam kepada dansangat anti-klerik”:Pasal 27 menyekulerkan urusan pemakaman umum dan melarangsegala aktivitas agama yang bersifat publik kecuali jika ada izindari pemerintah sebelumnya. Pasal 43 menempatkan keluarga dibawah “proteksi” negara dan mensyaratkan bahwa perkaraperceraian baru bisa disahkan jika hal itu disepakati kedua belahpihak (suami dan istri) dan dimungkinkan karena alasan keadilan.Pasal 48 menyerang sistem pendidikan gereja, memapankansistem sekolah umum yang tunggal dan sekular, dengan kewajibanagar semua orang menempuh pendidikan dasar dan laranganmenyelenggarakan pendidikan agama, kecuali di lembagalembagadi bawah gereja dan itu pun dengan pengawasanpemerintah Pasal 26 mewakili ancaman paling serius terhadapposisi Gereja Katolik, dengan mendefinisikan organisasiorganisasiagama sebagai perkumpulan yang harus dikenai aturanaturanhukum khusus; pasal ini melarang pemerintah di tingkatmana pun untuk mengistimewakan atau memberi bantuan danakepada organisasi-organisasi agama; pasal itu menegaskan agarsubsidi negara kepada keuskupan harus “dihapus” dalam jangkawaktu dua tahun; pasal itu juga mengimplikasikan penghapusanOrdo Jesuit dari Spanyol dan memperluas ancaman penghapusanitu kepada ordo-ordo keagamaan lainnya jika mereka dianggapmengancam keamanan negara; pasal itu juga membatasi kekayaanyang boleh dimiliki oleh ordo-ordo keagamaan dan mengancamBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 479

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!