Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Project“bukanlah [peristiwa] yang mengakibatkan trauma kepada gerejaseperti yang dialaminya ketika Republik diproklamasikan pada 1931;peristiwa itu bahkan bukan merupakan ancaman yang serius” (Linz,1991: 171). Sekalipun demikian, dimulainya demokrasi memuncul -kan masalah-masalah baru bagi gereja: jika Katolisisme bukan lagimerupakan agama resmi negara, maka posisi formalnya didefinisikansebagai apa? Apa yang harus dilakukan gereja, agar ia tetapberpengaruh di era demokrasi baru? Bagaimana dan dengan caracaraapa gereja “mengamankan” misinya di era baru ini?Dalam pidatonya menyambut naik-tahtanya Raja Carlos padaNovember 1975, Tarancón menyatakan bahwa gereja tidak berusahauntuk memperoleh hak-hak istimewa tertentu di bawah demokrasibaru. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa model pemisahangereja dan negara seperti yang diterapkan di Amerika Serikatbukanlah model yang cocok untuk diterapkan di sebuah negaraseperti Spanyol, di mana sebagian besar penduduknya beragamaKatolik. Katanya, “Gereja itu adalah sebuah kenyataan sosial ... danpolitik harus memerhatikan baik-baik dan menghargai kenyataansosial masyarakat ini; politik tidak bisa mengabaikan fakta bahwamayoritas rakyat Spanyol adalah warga dan pengikut Gereja Katolik”(dikutip dalam Brassloff, 1998: 95).Sekarang kita tahu bahwa Gereja Spanyol pada akhirnyamendukung transisi menuju demokrasi dengan menerima Konstitusi1978, yang menandakan bahwa lembaga itu menerima kandungankonstitusi itu. Bagaimana kita menjelaskan penerimaan ini? MenurutLinz, “Konstitusi 1978, seperti Konstitusi 1931, secara formalmemisahkan negara dan agama. Tapi norma-norma khusus dan, diatas yang lainnya, semangat yang mandasari diperkenalkannyakonstitusi baru ini amat berbeda dari yang ditemukan pada yangsebelumnya [konstitusi 1931]” (1991: 172-173). Misalnya, sepertidikutip Linz, Pasal 6 Konstitusi 1978 berbunyi:(1) Kebebasan individu dan masyarakat dalam berideologi, ber -agama, dan beribadah dijamin, dengan tanpa adanya lagipembatasan atas berbagai bentuk ekspresinya, sejauh dianggapperlu dalam rangka mempertahankan ketertiban publik dandibenarkan oleh hukum.(2) Tak seorangpun bisa dipaksa untuk membuat pernyataan apapunmengenai agama, keyakinan, atau ideologi ini.478 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA