12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>kebebasan pemerintahan yang terpilih secara demokratis darituntutan dan tekanan kelompok-kelompok agama dan kebebasankelompok-kelompok agama dari pemerintah. Ia menulis:Wilayah otonom kunci yang harus dimapankan bagi lembagalembagademokratis adalah bahwa lembaga-lembaga yangmuncul dari prosedur-prosedur demokratis itu harus mampumembuat dan menjalankan kebijakan, dalam batas-batas yangdiizinkan konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Lembagalembagaagama tidak boleh memiliki hak istimewa yangdiberikan kepada mereka secara konstitusional, yang memberimereka kewenangan untuk memandat kan kebijakan publikapapun kepada pemerintahan-pemerintahan yang dipilih secarademokratis.Wilayah otonom kunci yang harus dimapankan bagikebebasan beragama, dari pemerintah atau bahkan dari agamaagamalain, adalah bahwa individu dan kelompok agama harusmemiliki kebebasan penuh di dalam menjalankan ibadahkeagamaan mereka secara pribadi. Lebih dari itu: sebagaiindividu dan kelompok, mereka juga harus dimungkinkan untukmemperjuangkan nilai-nilai mereka secara publik dalammasyarakat sipil, dan untuk menyeponsori berbagai organisasidan gerakan dalam masyarakat politik, sejauh usaha mereka didalam memperjuangkan nilai-nilai ini tidak berakibat negatifterhadap kebebasan warganegara lain, atau melanggar aturanaturandemokrasi dan hukum, dengan cara-cara kekerasan.(Stepan, 2001: 216-217)Dalam kaitannya dengan masalah yang saya bahas di sini, duakonsekuensi dari kerangka di atas penting untuk digarisbawahi.Pertama, gagasan “toleransi kembar” mengimplikasikan bahwa tidakada satupun kelompok di dalam masyarakat politik, termasuk GerejaKatolik, dapat secara a priori dilarang untuk membentuk ataumendukung pembentukan sebuah partai politik berbasis agama 22Stepan menekankan bahwa “berbagai pembatasan kepada partaipolitik hanya bisa dilakukan sesudah partai itu, dengan perilakunya,melanggar demokrasi. Penilaian tentang apakah sebuah partaimelanggar demokrasi atau tidak harus ditentukan bukan oleh partai-472 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!