12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>memiliki hak penuh untuk memperjuangkan kepentingan mereka.Definisi ini dibangun di atas landasan pandangan tentang demokrasiyang lebih klasik yang ditawarkan Linz. Baginya, sebuah rezimadalah demokratis jika “ia [rezim itu] mengizinkan formulasipreferensi politik secara bebas, melalui pemanfaatan kebebasanberserikat, informasi dan komunikasi, untuk tujuan terlibat di dalampersaingan bebas di antara para pemimpin di dalam memvalidasiklaim mereka akan kekuasaan, yang dilakukan secara reguler dandengan cara-cara nir-kekerasan, ... tanpa mengeksklusi pejabatpolitik yang sedang berkuasa dari kompetisi itu atau melaranganggota mana pun dari komunitas politik untuk menyatakan pre -ferensi mereka” (dikutip dalam Gunther, Puhle, dan Diaman douros,1995: 6).Belakangan, berdasarkan definisi tentang demokrasi di atas, danmenulis bersamaan dengan Richard Gunther, Linz dan Stepan lalumemberi batasan tegas mengenai kapan sebuah demokrasiterkonsolidasikan. Kata mereka, sebuah transisi menuju demokrasidapat dinyatakan sudah berlangsung penuh jika kriteria-kriteriaberikut ini terpenuhi: “Sebuah pemerintahan baru naik tahta sebagaiakibat langsung dari pemilihan umum yang bebas dan populer;pemerintahan ini memiliki otoritas penuh di dalam membuatkebijakan-kebijakan baru; dan kekuasaan eksekutif, legislatif, danyudikatif yang ditumbuhkan dari demokrasi baru ini tidak perluberbagi kekuasaan dengan badan-badan lain yang sah” (1995: 78). 11Pendekatan institusional sejenis tentang konsolidasi demokrasidikemukakan Gunther, Puhle, dan Diamandouros, yang memandangbahwa “sebuah rezim demokratis sudah terkonsolidasikan jika semuakelompok politik yang penting sudah menerima lembaga-lembagapolitik utama dalam demokrasi sebagai satu-satunya kerangka-kerjayang sah untuk persaingan politik, dan mereka tunduk kepadaaturan-aturan main demokrasi” (1995: 7).Dengan semua kerangka institusional di atas, baru-baru iniStepan mengusulkan gagasan mengenai “toleransi kembar” sebagaipola dasar hubungan negara dan agama yang memadai di dalamdemokrasi. Sejalan dengan pendekatan institusional yang di -kembangkannya dalam melihat demokrasi dan konsolidasinya disebuah negara, dengan gagasan itu Stepan sedang menawarkan batasbatasyang dengan tegas harus dibuat dan dijalankan di antaraBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 471

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!