Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmeningkat selama periode 2005-2008, pengurus MUI dalamberbagai kesempatan selalu menyatakan tidak ada korelasi antarafatwa dengan tindak kekerasan. Memang, ada juga beberapa orangpengurus MUI yang ikut mengecam tindakan-tindakan kekerasanyang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tetapi pada umumnyamenolak pandangan yang mengaitkan kekerasan tersebut denganfatwa-fatwa MUI tersebut. Pengurus MUI sepertinya mengabaikankenyataan bahwa dalam setiap aksinya, kelompok-kelompok gariskeras tersebut terang-terangan menggunakan fatwa MUI untukmengancam, memaksa, dan membubarkan kelompok-kelompokyang dianggap sesat.DI MANA PERAN NEGARA?Masalahnya sekarang, seringkali radikalisasi atau kekerasankekerasanyang mengatasnamakan agama seperti diuraikan di atasseolah-olah mendapatkan peluang untuk eksis, atau paling tidakterkesan untuk dibiarkan terjadi selama periode 2005-2008. Negaradan aparat keamanan yang seharusnya bisa bertindak tegas,sepertinya tidak berdaya menghadapi kelompok-kelompok radikalyang mengatasnamakan agama dan menyulut society-sponsoredviolence tadi. Repotnya, dalam kasus-kasus seperti itu, nampak sekalibahwa kelompok-kelompok seperti itu justru berhasil menjadi faktorpenekan utama (main pressure) kepada negara, aparat keamanan,dan bahkan kelompok elite agama.Dalam konteks permasalahan tersebut di atas, peran negaradalam mengatasi ketegangan yang bernuansa agama memang perlumendapat perhatian khusus. Dengan kata lain, seharusnya negarabisa berperan secara maksimal sebagai sebuah institusi yang punyalegitimasi hukum dan politik, untuk bertindak secara adil dan netraluntuk melindungi hak setiap warga negaranya tanpa membedakansuku, agama, dan rasial. Negara juga tidak boleh partisan terhadapkeyakinan dan paham keagamaan tertentu, termasuk menggunakanlogika proporsionalitas antara mayoritas versus minoritas. Negaraharus memandang semua agama mempunyai kedudukan yang samadan sederajat, dan menghargai perbedaan pandangan keagamaanyang muncul di masyarakat. Negara juga tidak berhak dan tidakboleh masuk dalam wilayah-wilayah yang menentukan sistemteologi, akidah dan ibadah, apalagi menetapkan mana yang benar460 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA