Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectdepan publik dengan serta merta mengklaim sebagai mewakili umatIslam keseluruhan. Juga posisi MUI yang sepenuhnya dibiayaipemerintah lewat anggaran Negara APBN, sementara digunakanuntuk mendiskreditkan warga negara yang lain, menjadi pro -blematik.Masalah ketiga adalah ketetidakjelasan visi pemerintah sekarangpimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK)tentang hubungan negara dan agama sehingga mempengaruhistrategi law enforcement terhadap konstitusi dan perundangundangandalam perlindungan dan jaminan kebebasan beragama danminoritas. Meningkatnya berbagai pelanggaran terhadap kekebasanberagama baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang seharusnyamenjadi tanggungjawab pemerintah pula untuk menegakkannya 14 ,serta lemahnya pencegahan terhadap intimidasi dan kekerasanterhadap kelompok yang dituduh sesat dan minoritas adalah akibatdari ketidakjelasan visi tersebut.Sebagai contoh, di saat pasang naiknya anti pluralisme dantuduhan aliran sesat yang dipicu oleh sejumlah fatwa MUI (MajelisUlama Indonenesia), SBY justeru mengangkat Ketua Komisi FatwaMUI, KH Ma’ruf Amin sebagai anggota Dewan PertimbanganPresiden, sebagai satu-satunya orang yang membidangi agama.Dalam konteks anti-pluralisme dan penghakiman atas aliran sesatserta fatwa-fatwa MUI yang mempengaruhi kekerasan komunal,Ma’ruf Amin berada di garis depan sebagai ikon kelompok ekstremanti pluralisme dan penghakiman terhadap tuduhan aliran sesat. 15Menjadi jelas mengapa dalam berbagai kasus tuduhan sesat terhadapkelompok tertentu dan kekerasan terhadap mereka dan kalanganminoritas, aparat pemerintah tidak berdaya melindungi korbanmelainkan sebaliknya justru menjadikan korban sebagai tertuduh.Pengangkatan terhadap Ma’ruf Amin ini, dengan demikian, adalahcermin dan simbol dari visi pemerintahan SBY-JK yang juga appealterhadap anti pluralisme dan fenomena penghakiman dan kekerasanterhadap kelompok yang dituduh sesat dan minoritas.TATAPAN KE DEPANDengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa kombinasi antaraketidakjelasan posisi konseptual hubungan agama dan negara,meningkatnya politik identitas dan ketidakjelasan visi pemerintah420 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA