Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectLAW ENFORCEMENT KEBEBASAN BERAGAMA:BEBERAPA TANTANGANKokohnya landasan konstitusi dan perundang-undangan tidakdengan sendirinya menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminankebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah tertunaidengan baik. Setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang bisa dilihatsebagai halangan bagi ditegakkannya hukum dan tugas pemerintahuntuk memberikan jaminan bagi hak-hak kebebasan beragama,termasuk di dalamnya perlindungan bagi hak minoritas, ekspresibudaya dan keyakinan. Tiga tantangan tersebut adalah, pertama,belum jelasnya tafsir atas posisi negara dan karena itu jugapemerintah atas agama. Apakah pemerintah boleh campur tangandalam mengatur keyakinan dan apakah pemerintah bisa menentukansebuah agama resmi atau tidak resmi sehingga terbangun perbedaanpelayanan (diskriminasi) pemerintah terhadap suatu agama ataukelompok keyakinan? Jargon para elite politik dan pejabat bahwa“Indonesia bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama” men -cerminkan posisi negara atas agama yang ambivalen di Indonesia.Seperti disebut di atas bahwa pasal 29 ayat 2 dan pasal 28khususnya huruf E, D, dan I UUD 45 serta UU lain dan ratifikasiICCPR secara tersurat cukup jelas tentang posisi negara atas agama,yaitu pemerintah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinanserta menjamin setiap agama dan bekeyakinan itu untuk beribadahmenurut agama dan keyakinan pemeluknya. Dengan demikian,negara dan pemerintah seharusnya tidak memiliki preferensi untukmengakui atau tidak mengakui dan campur tangan terhadapkeyakinan agama, dalam hal ini keyakinan dan tafsir agama. Namunada berbagai UU yang secara tersurat pula bertentangan dengankonstitusi dan UU tersebut, dan justeru UU itulah yang seringdigunakan dalam proses pengadilan untuk membatasi dan bahkanmenghukum mereka yang dianggap memberi tafsir dan praktik yangtidak sesuai dengan “agama utama” di Indonesia, yang dilakukanoleh negara atau pemerintah.Hal ini bisa dilihat dari UU No. 1/PNPS/1965 tentangPencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang dalam pasalempat-nya merekomendasikan untuk memasukkan pasal dalam UUtersebut menjadi pasal KUHP yang kemudian diletakkan di dalampasal 156a. Dalam KUHP pasal 156a tersebut jelas bahwa negara dan416 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA