Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak ataskebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaankedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atasperlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dantindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasaminoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).ICCPR juga memuat ketentuan mengenai pembatasan campurtangan negara terhadap penunaian hak-hak tersebut, karena itupenerapan hak ini sering disebut hak negatif (negative rights). Dalamarti, semakin negara atau pemerintah tidak ikut campur dalampenunaiannya, semakin jaminan hak itu akan terpenuhi. Negara akanmemperoleh sanksi internasional, minimal berupa kecaman, jikagagal menjamin penunaian hak-hak tersebut. UU No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia juga bisa disebut sebagai UU yangmemperkuat jaminan bagi pemenuhan kebebasan beragama. DalamUU tersebut ditegaskan tentang landasan normatif bahwa agama dankeyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat.Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiaporang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 8 jugamenegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara,terutama pemerintah”. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwanegara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang pertama-tamaberkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama danberkeyakinan. Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilanyang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaanmanusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial,status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yangberakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan peng aku -an, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalambidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupanlainnya”.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 415