Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmodern. Artinya pula, ada peluang untuk memahami kembali latarbelakang sosial politik mengapa hal itu terjadi. Dalam pandanganSaeed, dalam masyarakat pra-modern, hak-hak individu didefinisi -kan berdasarkan lingkup komunitas eksklusif yang kemudianmenjadi identitas politik. Ini tercermin dari definisi negara yangdibagi berdasarkan kepemelukan agama, yaitu negara Islam (dar al-Islam) dan negara atau daerah perang (dar al-harb). Dar al-Islamadalah suatu wilayah dimana komunitas Islam menguasai danmendefinisikan identitas politik mereka. Hak-hak individu dan batasbataskewenangan ditentukan oleh komunitas tersebut. Meskipun didalam wilayah tersebut diberikan pula hak-hak hidup non-Muslim(ahl dzimmah), tetapi sangat terbatas sepanjang tidak menggangguhak-hak dan kewenangan dari anggota mayoritas komunitas Muslimtersebut. Dengan kata lain, tidak ada persamaan hak di depan hukumdi antara mereka. Karena itulah di masa itu produk-produk dari paraahli fikih dan Mufti mengacu pada sistem komunitas dan identitaspolitik tersebut.Dalam masyarakat dan negara modern, negara tidak lagi dibatasioleh identitas agama anggota komunitas yang dominan melainkanberdasarkan kesepakatan warga negara secara sama yang dituangkandalam konstitusi yang kemudian disebut nation-state (negarabangsa).Hak-hak individu warga negara, dengan demikian, tidaklagi didefinisikan oleh komunitas keagamaan tertentu melainkanmelandaskan pada konstitusi tersebut. Karena itu pandangan yangsemata-mata mengacu kepada komunitas primordial tidak selalu bisaditerapkan dalam konteks negara-bangsa. Hak-hak individu di dalamnegara-bangsa tidak lagi berdasarkan komunitas primordialkeagamaan melainkan anggota warga negara bangsa yang majemuk.Prinsip dari Negara-bangsa dalam konstitusi modern memberikanhak sepenuhnya kepada warga negara dalam hal agama danmemperlakukan sama semua warga negara di depan hukum. Dengandemikian cara pandang pra-modern tentang sanksi bagi orang yangmurtad tidak lagi otomatis berlaku di dalam realitas negara-bangsakecuali sangsi itu ditetapkan menjadi hukum positif dalam negaratersebut. Dalam realitasnya kini, hanya sebagian kecil negara Islamyang masih menerapkan sanksi seperti itu.Alasan kedua adalah bahwa dalam alam modern, mobilitas sosialmasyarakat sangat tinggi, di mana seseorang dalam jumlah sangatBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 411