Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Project12Niels Mulder, op.cit.13Ahmad Baso, Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, danLiberalisme, Bandung: Mizan, 2005, h. 241. Untuk studi hukum kritis terhadapesksitensi Bakor PAKEM, baca Uli Parulian dkk, Menggugat Bakor PAKEM:Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia,Jakarta: ILRC, 2008.14Daniel Dhakidae, op.cit., h. 559 – 560.15Teks UU dan penjelasannya secara lengkap dapat ditemukan dalam WeinataSairin (ed.), Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan, Jakarta: BPK GunungMulia, cetakan kedua, 1996, h. 262 – 268.16Siti Musdah Mulia, “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama”, makalahkonsultasi publik “Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP”, Jakarta, 3 –4 Juli 2007. Untuk tinjauan singkat dan menyeluruh RUU KUHPidana, bacaAbdul Hakim Garuda Nusantara dkk., Ringkasan Eksekutif Kajian PerlindunganHak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana, Jakarta: Komnas HAM, 2006; bdk.juga Fulthoni A.M. dkk., Meninggalkan Jejak Kolonialisme: Catatan Kritis RUUKUHP, Position Paper Bersama Yayasan TIFA, ELSAM, LBH Press, KRHN,Wahid Institute, Jakarta, 2007.17Weinata Sairin (ed.), op.cit., h. 265.18Ibid, h. 267.19Lihat dokumen surat-surat yang dikumpulkan dalam ibid., h. 116 – 145.20Ibid, h. 116.21Ibid, h. 125.22Lebih jauh lihat laporan Forum Keadilan No. 50, 16 April 2006, h. 18 – 19,dan Majalah Playboy edisi Indonesia, April 2006, h. 72 – 79.23Ahmad Baso, op.cit., h. 246 – 247.24Lihat dokumennya dalam Weinata Sairin (ed.), op.cit., h. 146 – 147.25Penjelasan resmi pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatakan begini: “Dengankata-kata ‘Kegiatan Keagamaan’ dimaksudkan segala macam kegiatan yangbersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama,mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajarankepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokokajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itumempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.” Lihat Weinata Sairin(ed.), ibid., h. 267. Cetak miring ditambahkan.26Elaborasi teoretis soal ini dapat dibaca dalam David Beetham, Democracy andHuman Rights, Cambridge: Polity Press, 1999. Kajian paling lengkap mengenaiupaya di Indonesia untuk menjadikan demokrasi tidak saja “bekerja”, tetapi juga“bermakna”, dapat dibaca dalam riset Tim DEMOS, Menjadikan DemokrasiBermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia, Jakarta: DEMOS, edisi kedua,2007. Ungkapan making democracy work merujuk pada kajian Putnam (1993)yang sudah mahsyur, sementara making democracy meaningful dipakai timDEMOS untuk merujuk pada apa yang biasa disebut “demokrasi substansial”.27Baca Tim DEMOS, Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi diIndonesia, ringkasan eksekutif dan laporan awal survei nasional kedua masalahdan pilihan demokrasi di Indonesia, Jakarta: DEMOS, 2008.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 389