Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projecttersebut. 22 Yang lebih menyakitkan bagi kelompok-kelompok ini,perkawinan mereka yang berdasarkan adat kepercayaan juga tidakdiakui negara. Padahal dalam pasal 2(1) UU No. 1/1974 tentangPerkawinan, berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu”.Akan tetapi, seperti dijelaskan Surat Menag No. B/5943/1978tertanggal 3 Juli 1978 kepada Gurbernur Jatim yang sudah dirujukdi atas, dalam soal perkawinan hanya ada tatacara agama. Akibatnya,pihak Catatan Sipil tidak mau mencatatkan perkawinan mereka.Perlakuan diskriminatif ini mendorong banyak kelompok ke -percayaan untuk mengadu pada Komnas HAM. Laporan MajalahGatra (4 Maret 2006, h. 28 – 31) menyebut 110 pasangan suami-istridi Cilacap, dan 30 pasangan lagi di Kebumen, Jawa Tengah, yangpernah melakukan upaya itu. Sudah tentu, jumlah tersebut hanyalahsebagian kecil saja dari berbagai kelompok kepercayaan lokal yangtersebar di seluruh Nusantara.Ada pola diskriminasi lain yang bisa disebut dalam soal alirankepercayaan. Mengingat keragaman bentuk, keyakinan maupunpraktik-praktik religius lokal yang tersebar di seluruh Nusantara,agaknya pihak negara mengalami kesulitan di dalam menanganinya.Sering kali, dalam soal ini, negara mengambil jalan pintas denganmenggolongkan banyak kepercayaan lokal ke dalam salah satu agamayang sudah diakui. Hal ini, misalnya, tercermin pada kebijakanDepag terhadap masyarakat Tolotang di Sulsel. Komunitas ini,dengan semena-mena, diletakkan oleh Depag di bawah pengawasanDirjen Bimas Hindu Buddha berdasarkan SK No 2 dan 6 tahun 1966yang “menunjuk Sdr. Makkatungeng untuk atas nama DirekturDjendral Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu dan Buddhamelakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap umat HinduTolotang.” Maka, akibatnya, masyarakat adat Tolotang diwajibkanberibadah di pura dengan ritual seturut agama Hindu Bali yang samasekali asing bagi mereka! 23 Begitu juga, komunitas Dayak yangmenganut “kepercayaan Kaharingan” dengan semena-mena di -masuk kan ke dalam agama Hindu sejak tahun 1980, berdasarkanSurat Menag No. MA/203/1980 tertanggal 28 April 1980 yangditujukan pada Kepala Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah. 24Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi | 385