Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Project“delik agama” pada KUHPidana (pasal 156a) yang sangat penting,karena diniatkan untuk “melindungi kesucian agama”.Saya tidak akan mendedah secara rinci “delik agama” tersebut,yang dewasa ini kembali jadi fokus perhatian karena upaya revisiterhadap KUHPidana yang dinilai kebablasan, bahkan terjebak padaovercriminalization. Seperti diperlihatkan Musdah Mulia, RUUKUHPidana ini mengalami tiga cacat dalam soal “delik agama”:pertama, terlalu ambisius; kedua, berniat mau secara rinci mengatursoal kehidupan beragama; dan, akhirnya, RUU ini sangat dis -kriminatif terhadap agama-agama di luar agama resmi ataukelompok minoritas. 16 Menurut saya, khususnya dalam soal terakhir,kita harus menelisik akar-akarnya dalam UU No. 1/PNPS/1965.Menarik sekali jika UU ini diletakkan dalam konteks zamannya.Seperti dijelaskan dalam penjelasan resminya, UU ini lahir dari situasisaat itu di mana “hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbulaliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaanmasyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukumagama.” Situasi ini dinilai “telah menimbulkan hal-hal yangmelanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodaiagama.” 17 Dengan kata lain, PNPS 1965 lahir untuk melindungiagama-agama (yang diakui negara) dari aliran-aliran kebatinan/kepercayaan. Karena itu, ketika menjelaskan agama-agama yang“dipeluk oleh penduduk Indonesia”, persoalan aliran kebatinan ataukepercayaan diberi catatan khusus. Di situ “Pemerintah berusahamenyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah KetuhananYang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS NoII/MPRS/1960, Lampiran A Bidang I, Angka 6.” 18Kebijakan perlindungan ini, dan penafian hak-hak sipil merekayang keyakinannya berada di luar “agama yang diakui negara” secarasistematis dan konsisten dilakukan oleh rezim Orde Baru denganlandasan hukum yang sangat kuat. Pada tahun 1978 MPR menetapkanTAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar HaluanNegara. Dalam Ketetapan tersebut ditegaskan bahwa “Kepercayanterhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan Agama”. Berangkatdari ketetapan ini, Menag mengeluarkan Instruksi No 4 dan 14 tahun1978 yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan,dan melayangkan surat kepada para gubernur dan bupati/walikotamenyangkut berbagai aspek aliran kepercayaan. 19Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi | 383