Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectdan Kepolisian telah menentukan bahwa suatu kegiatankeagamaan dianggap sebagai aliran sesat. Selanjutnya pelarangankegiatan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.” 14Dhakidae juga mengutip laporan Kompas (5 Agustus 1993) yangmemberi kita gambaran jelas korban-korban yang harus berjatuhandi tangan PAKEM: “Menurut data tim PAKEM Jabar, di Jabarterdapat 63 aliran kepercayaan yang masih tumbuh dan hidup dimasyarakat. Sebelumnya jumlah mencapai 133 aliran, tetapi sebagiansudah dilarang, atau membubarkan diri sehingga sisanya hanya 63aliran. Kelompok Haur Koneng merupakan kelompok baru yangbelum tercatat di Tim PAKEM Jabar. Sedang Kahumas KejakgungSoeparman SH MH mengatakan, sejak tahun 1949 hingga tahun1992, telah terdapat 517 aliran kepercayaan yang ‘mati’ di seluruhIndonesia.”Sampai sekarang PAKEM masih berdiri dan berfungsi sebagaisenjata pamungkas. Kasus penyerangan terhadap JAI (JemaatAhmadiyah Indonesia) di Parung, Bogor, pertengahan Juli 2005 lalu,misalnya, seperti dilaporkan koran Republika, didahului olehpertemuan di kantor PAKEM tanggal 18 Januari 2005, enam bulansebelum penyerangan, yang memutuskan pelarangan keberadaanbaik Ahmadiyah Qadiani maupun Lahore di Indonesia (Republika,16 September 2005). Begitu juga, sebagian dari tugas utama PAKEMbahkan dicantumkan dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan.Dalam UU itu, menurut pasal 30(3) kejaksaan juga bertugas dalambidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain,melakukan “(c.) pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) peng -awasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakatdan negara; (e.) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaanagama”.Kebijakan kedua lebih pada tataran paradigmatis. Akhir Januari1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama, yang kemudian dikukuhkan pada zaman OrdeBaru menjadi UU No. 1/PNPS/1965. 15 Munculnya UU No.1/PNPS/1965 perlu ditelisik sungguh-sungguh karena UU ini menjadilandasan yuridis utama bagi banyak UU dan peraturan lain di bidangkeagamaan. Apalagi pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menambahkan382 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA