12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>adalah mereka yang, secara de facto, tidak memeluk suatu agama.Agama adalah garis batas yang memisahkan antara massa petani dipedesaan dan penduduk kota, pada satu pihak, dengan komunitaskomunitaskecil tradisional (yang tidak sepenuhnya terserap kedalam sistem ekonomi dan politik) pada pihak lain.” 11Pola penyingkiran kelompok-kelompok kepercayaan tersebutmemperoleh bentuk konkret dalam dua kebijakan penting yangpengaruhnya masih terasa sampai sekarang, dan melatari substansi“delik agama” dalam revisi KUHPidana. Pertama, penciptaanlembaga PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yangmula-mula didirikan Depag pada tahun 1954 untuk mengawasiagama-agama baru, kelompok-kelompok kebatinan dan kegiatanmereka. “Di tangan Departemen Agama,” tulis Mulder, “PAKEMmenjadi semacam anjing-jaga melawan gerakan-gerakan spiritualyang anti-Islam.” 12 Pada tahun 1960, atas anjuran Prof. Priyono,Menteri Pendidikan pada masa itu, kewenangan dan tugas PAKEMdiletakkan di bawah Kejaksaan Agung.Lembaga PAKEM terbukti sangat ampuh, apalagi semenjak1961, lewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem PusatNo. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961, lembaga PAKEMdidirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEMadalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik sertaperkembangan dari semua gerakan agama, semua alirankepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosurbrosurkeagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalammaupun luar negeri. 13 Dengan kewenangan yang sangat luas sepertiitu, PAKEM sesungguhnya merupakan alat pengendali pamungkasdi tangan negara untuk menentukan apakah suatu aliran kepercayaantergolong “sesat dan menyesatkan” sehingga perlu ditindak.Misalnya, dalam kasus “Haur Koneng”, sebuah aliran kepercayaan diJawa Barat pada tahun 1993, seorang pejabat pemerintah, sepertidikutip Dhakidae, menegaskan begini:“Sesat dan tidaknya suatu aliran keagamaan ditentukan olehpertemuan yang disebut Pengawas Aliran Kepercayaan Masya -rakat. Pihak kepolisian baru mempunyai wewenang untukmenindak para pengikut aliran jika rapat PAKEM yang terdiridari aparat Kejaksaan, Departemen Agama, pemerintah daerahBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 381

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!