Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Project“agama” maupun “keyakinan” tidak saja mencakup agama-agamatradisional, agama-agama yang memiliki institusi, tetapi juga agamaagamabaru, atau non-institusional.Persis di sinilah, dalam pertarungan diskursif bagaimana “agama”dan “keyakinan” dirumuskan, ICCPR menjadi sangat problematisbagi kebijakan keagamaan di Indonesia. Bagian berikut maumenelisik perkara itu.MAMBANG AGAMASiapapun yang dengan cukup sabar dan teliti membaca sejarah,politik, maupun sejarah politik agama-agama di Indonesia akanmenyimpulkan bahwa agama telah menjadi mambang yang terusmenerus menghantui pergolakan di Indonesia sejak sangat awal.Agama menjadi pertaruhan mulai dari tataran ideologis, perumusankonstitusi, sampai pada undang-undang dan peraturan di bawahnya.Atau, memakai ungkapan Daniel Dhakidae, “Agama menjadiperumus identitas, kalau bukan menjadi identitas itu sendiri, atautidak ada identitas dan mungkin juga tidak boleh ada identitas tanpaagama sebagai sumbangan utama di dalamnya.” Akan tetapi, lanjutDhakidae dengan bahasa sangat plastis,“kalau memang agama itu begitu pentingnya, mengapa hanyaboleh ada lima agama? Dengan kehadiran kelompok etnik danbahasa yang langsung berhubungan dengan itu sebanyak kuranglebih 300 di Indonesia, bisa diduga ada kurang lebih 300 agamatersebar di seluruh Nusantara, dan dengan demikian bisa didugaada 300 Tuhan dan Allah yang disembah. Lantas di mana kuranglebih 295 agama lain itu?” 9Pertanyaan “nakal” Dhakidae itu membuka perspektif lain dalammembaca perkara agama dan/atau kepercayaan. Sebab, dalamkosakata yang kita gunakan sampai sekarang, “agama” punyapemaknaan khusus, yakni sebagai “agama yang diakui negara” yang,sudah tentu, tidak mencakup segala jenis “kepercayaan” atau“keyakinan”. Dalam kajian klasiknya, Niels Mulder memperlihatkanbaru pada tahun 1961 Departemen Agama berhasil merumuskandefinisi minimum tentang “agama” yang menjadi definisi resmiBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 379