Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectkedaulatan sesungguhnya. Kedua, pemerintahan konstitusional jugamensyaratkan jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia(HAM) yang memberi perlindungan menyeluruh terhadap hak-hakwarganya. 5 Kedua syarat fundamental di atas tidak dikenal dalamUUD 1945, oleh karena bertentangan secara diametral denganstaatsidee yang bersifat integralistik.Kita patut bersyukur bahwa, melalui proses amendemen empatkali selama 1999 – 2002, terjadi perubahan-perubahan signifikan kearah pencapaian cita-cita pemerintahan konstitusional itu. Memang,harus diakui, UUD 1945 hasil amendemen masih memiliki banyakkelemahan. Akan tetapi, secara menyeluruh, UUD 1945 hasilamendemen sudah memberi ruang cukup bagi perjuangan lebihlanjut untuk membangun pemerintahan konstitusional demikemaslahatan semua warga—khususnya dengan diterimanya pasalpasalterpenting tentang HAM. Di situ, dengan sangat tegas pasal28I UUD 1945 hasil amendemen mengamanatkan bahwa: “(1) Hakuntuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran danhati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untukdiakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”; dan“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifatdiskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan per -lindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”Khusus mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan,konstitusi juga memberi jaminan yang sangat luas. Pasal 28E UUD’45menyatakan bahwa: “(1). Setiap orang bebas memeluk agama danberibadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempattinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhakkembali”, dan “(2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakinikepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hatinuraninya.” Dengan itu menjadi jelas, bahwa hak dan kebebasanberagama atau berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas “sesuaidengan hati nurani” seseorang yang harus dihormati. Tidak adainstitusi apapun yang dapat menghalangi, meniadakan ataumemaksakan agama atau keyakinan seseorang. 6Sudah tentu, penegasan semacam itu mencuatkan serangkaianBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 377