Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectinvasi militer. Esai ini mau mengambil pengalaman pahit kebijakandiskriminatif negara yang diderita oleh kelompok-kelompok ke -percayaan lokal sebagai fokusnya. Untuk itu, pertama-tama saya maumemeriksa jaminan konstitusional atas hak-hak paling dasar itu danluas cakupannya, lalu membenturkannya dengan realitas kebijakanagama—salah satu dari “tumpukan sampah” yang diwarisi rezimOrde Baru 3 —sebelum, pada tahapan terakhir, kembali pada tuntutanpolitik kesetaraan sebagai agenda reformasi yang masih tertunda.CITA-CITA PEMERINTAHAN KONSTITUSIONALSalah satu hasil terpenting transisi demokratisasi pasca Mei 1998adalah reformasi konstitusi melalui proses amandemen UUD 1945yang telah berjalan empat kali (1999 – 2002). Hal ini, harus dicatat,merupakan terobosan paling fundamental oleh karena, sepertiberulang kali diingatkan para pemikir, rezim totalitarian Orde Baruberakar pada staatsidee (konsep negara) yang bersifat integralistikyang telah menafasi perumusan UUD 1945. 4 Di dalam konsep negarayang bersifat integralistik itu, cita-cita proklamasi untuk membangunsistem pemerintahan konstitusional (constitutional government)demi kemaslahatan semua warga negara sama sekali tidak mungkindicapai. Sejarah memperlihatkan bagaimana UUD 1945 memilikibanyak lubang (loop holes) yang telah, berulang kali, dimanfaatkansebagai landasan berbagai rezim yang berbeda karakternya:“Demokrasi Liberal”, “Demokrasi Terpimpin”, maupun “DemokrasiPancasila”.Tidak mengherankan jika, ketika reformasi bergulir danmencapai titik zenitnya dengan lengsernya Soeharto pada Mei 1998,tuntutan untuk melakukan reformasi konstitusi menempati agendaterpenting sebagai jalan mencapai cita-cita suatu pemerintahan yangkonstitusional. Di dalam tuntutan bagi pemerintahan konstitusionalini kita dapat menangkap sosok spirit dan cita-cita reformasi yangpaling dasar. Suatu pemerintahan konstitusional mensyaratkan duahal pokok. Pertama, adanya pembatasan kekuasaan, khususnyaeksekutif, lewat pemisahan kekuasaan ke dalam tiga aras (triaspolitica) yang masing-masing independen, sehingga mampumelakukan proses check and balances. Kedudukan masing-masinglembaga dan mekanismenya harus berada di bawah supremasihukum (rule of law) yang menempatkan rakyat sebagai pemilik376 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA