Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectPOLITIK KESETARAAN• Trisno S. SutantoESAI INI MAU MELANJUTKAN APA YANG SUDAH DITEGASKAN DI TEMPAT LAINbahwa “politik kesetaraan” merupakan tuntutan urgen dan seyogia -nya menjadi rallying points bagi perjuangan pluralisme ke depan. 1Dengan sengaja saya memakai istilah politik kesetaraan untukmenggarisbawahi dimensi politis dari prinsip kesetaraan—atau,dalam rumusan negatif, prinsip anti-diskriminasi—antar-warganegara, yang menjadi prinsip paling dasar kewargaan (citizenship)maupun hak asasi manusia. Maksudnya, perkara jaminan terhadapprinsip kesetaraan adalah perkara politik yang harus diperjuangkanmelalui jalur dan mekanisme politik, bukan pemberian cuma-cumaentah dari langit atau dari negara. Dengan itu pula, apa yang menjadipusat perhatian saya lebih pada persoalan civic pluralism ketimbangmasalah teologis yang melatarinya—walau, sudah tentu, tanpabermaksud menafikan persoalan teologis itu.Menurut saya, persis pada tuntutan politik kesetaraan itulahnasib pluralisme kini dipertaruhkan. Atau bahkan nasib Indonesiasebagai “rumah bersama” yang adil dan demokratis bagi seluruhkelompok masyarakat, apapun latar belakang suku, warna kulit,tradisi, asal-usul etnis, adat istiadat, kepercayaan, pandanganideologis, pilihan orientasi seksual, ketunaan yang disandangnya,maupun faktor-faktor pembeda lainnya.Saya mau mengelaborasi lebih jauh tuntutan politik kesetaraanitu dengan mengambil persoalan kebebasan beragama atauberkeyakinan (freedom of religion or belief) 2 sebagai optiknya, yangmerupakan salah satu dari hak-hak paling dasar yang tidak dapatdikurangi atau ditangguhkan pemenuhannya di dalam situasi apapunjuga (non-derogable rights), termasuk di tengah situasi perang atauBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 375