Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectdi kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahuibahwa sebelum agama-agama “resmi versi pemerintah”: Islam,Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha, kemudiankini Khonghucu, masuk ke Nusantara atau Indonesia, di setiapdaerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti agamaSunda Wiwitan 1 yang kini tersisa pada etnis Baduy di Kanekes(Banten); dan Cigugur Kuningan, juga dikenal sebagai Agama Buhun;Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama Parmalim, agamaasli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; Tonaas Walian diMinahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Teludi Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dan lainlain.Di dalam Negara Republik Indonesia, agama-agama asli tersebutdidegradasi sebagai ajaran anismisme, penyembah berhala/batu, atauhanya sebagai aliran kepercayaan.Sampai sekarang, tak satupun agama-agama dan kepercayaanasli nusantara yang diakui di Republik Indonesia sebagai agamadengan hak-hak untuk dicantumkan di kartu tanda penduduk (KTP),akta kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dansebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, agama asli nusantarasemakin punah dan menghilang. Kalaupun ada yang menganutnya,biasanya berada di daerah pedalaman, dan hanya berkembang dikalangan keturunan masing-masing suku bangsa baik di pedesaanmaupun perkotaan yang masih “mengukuhi” ajaran-ajaran budayaspiritual leluhurnya.Kelompok “penghayat kepercayaan” ini kemudian padaperkembangannya mengalami istilah pelabelan sebagai “penghayatmurni dan tidak murni”. Mereka yang terkategorikan sebagai“penghayat kepercayaan murni” adalah mereka yang pada kolomagama di KTP-nya tidak mencantumkan nama agama umum,sementara bagi mereka yang terkategorikan sebagai “penghayatkepercayaan tidak murni” adalah mereka yang mengukuhi ajaranbudaya spiritual leluhur suku bangsanya tetapi masih mencantumkankolom agama umum pada KTPnya (tentunya karena berbagai alasan:karena keterpaksaan dan situasi kondisi politis atau administratifyang mengkondisikan seperti itu). Padahal legitimasi hukumpemerintahan tentang agama “diakui” atau “tidak diakui”, “resmi”dan “tidak resmi”, “umum” atau “tidak umum” adalah konsepsilegitimasi yang inkonstitusional dan bertentangan dengan DeklarasiUmum Hak Asasi Manusia 1948 / Deklarasi, Kovenan InternasionalHak Sipol 1966 (UU RI No.12 / 2005), UUD 1945 Amandemen IV/ 2004, pasal 29, dan UU RI No. 39/1999 tentang HAM.372 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA