Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectuntuk meredam atau melerai konflik tersebut. Artinya, dengan di -mun culkannya kembali komunikasi budaya setempat yang menum -buh kan semangat kerukunan berdasarkan kesamaan nilai-nilaikultural.Komunikasi budaya lokal yang gencar “dibangun kembali’ padasuasana konflik bernuansa SARA keagamaan tadi menjadi salah satufaktor pendukung kedamaian atas suatu peristiwa konflik yanglangsung atau tidak langsung seolah mengatasnamakan agama ter -sebut. Sementara itu, dalam proses sejarah bangsa Indonesia, negarasudah menegaskan bahwa hanya lima agama pada masa Orde Baru,dan enam agama pada masa sekarang, yang diakui secara resmi, yangmemiliki implikasi bahwa penyebaran agama hanya diper bolehkanpada individu atau kelompok yang belum memeluk salah satu darilima atau enam agama tersebut. Akibatnya, agama suku (agamaadat)lah yang menjadi objek sasaran penyebaran agama. Dengandemikian, penyebaran pengaruh “agama-agama resmi” terhadapmasyarakat adat atau masyarakat lokal tidak hanya men dapatkanlegitimasi negara, tetapi juga legitimasi teologis (Anas Saidi, 2004).Sejak awal abad ke-20, struktur masyarakat majemuk Indonesiamulai terbangun dengan munculnya “ide nasionalisme” di setiappergerakan masyarakat majemuk Indonesia. Masyarakat majemukIndonesia terbangun bukan berdasarkan konsepsi masyarakatmajemuk sebagaimana yang digambarkan oleh Furnival, tetapi menjadimasyarakat majemuk yang “Bhineka Tunggal Ika”, yaitu sebuahmasyarakat bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok suku bangsadengan hak kulturalnya masing-masing. Slogan tersebut secara prinsipmemberikan penjelasan bahwa meskipun masyarakat bangsa Indonesiasecara sosio-kultural terdiri dari berbagai suku bangsa, hak kulturalsetiap suku bangsa adalah sama, dan secara politik mereka semuamengakui berada di bawah naungan negara Republik Indonesia.Amri Marzali (2005) mengatakan bahwa perjalanan masyarakatIndonesia ke arah “Bhineka Tunggal Ika” ini terganggu oleh berbagaihal. Pertama, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan politikdaripada pembangunan masyarakat. Pemerintah lebih mengutama -kan cita-cita persatuan Indonesia, sebaliknya kurang memperhatikandan mempertimbangkan kenyataan tentang keanekaragamanmasyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan dan tindakanpemerintah jauh lebih dikuasai oleh Das Willen daripada Das Sein.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 367