Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectSekarang, dalam percaturan antarbangsa, masalah etnisitasseringkali diangkat untuk mencoba mencari solusi permasalahanyang ditimbulkan oleh dampak globalisasi. Ketika dunia Barat sedangmelakukan “perubahan pola pembangunan back to nature, negarakita justru sedang mengalami krisis multi dimensi yang menyangkutpolemik kebudayaan. Bahkan tidak jarang dari krisis multidimensiini muncul berbagai polemik kebangsaan yang berdampak padaadanya agresivitas masyarakat. Agresivitas ini terutama sebagai wujudsikap masyarakat Indonesia terhadap anggapan adanya ketidakadilanyang dilakukan oleh penguasa (lembaga-lembaga eksekutif, legislatif,dan yudikatif). Sebagian besar agresivitas ini mengarah kepada halhalyang destruktif atau menghancurkan dan merugikan semua(masyarakat kita sendiri kebanyakan). Permasalah an yang menjadiakar kekerasan atau pemicu agresivitas masyarakat biasanya adalahhal-hal yang bersifat SARA.MASYARAKAT MAJEMUKPada zaman kolonial Belanda, situasi kesukubangsaan (ethnicity) inidigambarkan oleh J.S Furnival (1948) dengan istilah plural societyatau “masyarakat majemuk”. Dalam masyarakat majemuk tersebutsetiap suku bangsa hidup di tempat asalnya sendiri dengan tradisikultural mereka sendiri. Konsep Furnival ini lebih melihat bahwadalam kultur masyarakat majemuk, terutama dalam kebudayaanmajemuk Nusantara masa kolonial, tidak ada satu kesatuan nilai yangdimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat kecuali yangdipaksakan oleh kolonial penjajah saat itu.Kondisi kemajemukan dari suku-suku bangsa dan subsukubangsa yang ada di Indonesia juga termasuk di dalamnya kemajemuk -an keyakinan atau “agama-agama” besar dunia yang hidup secaraberdampingan. Pada perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia, ke -majemukan itu berkembang secara dinamis tanpa mengakibatkandisintegrasi bangsa. Namun akhir-akhir ini bangsa Indonesia meng -alami ujian yang berat atas berbagai konflik yang terjadi di beberapadaerah yang secara langsung atau tidak langsung “berbaju” (kalaupuntidak dikatakan sebagai “mengatasnamakan”) atribut keagamaan.Satu hal yang menarik, ketika terjadi konflik yang bernuansa SARA,terutama yang berbungkus atribut keagamaan, faktor budaya se -tempat (nilai-nilai kearifan budaya lokal) sering menjadi tambatan366 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA